Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Adanya kebijakan Undang-UndangHPP memberikan perubahan peraturan pada kluster PPN meliputi penetapankenaikantarif PPN secara bertahap, perubahan Barang tidak Kena Pajak menjadi Barang Kena Pajakserta UU HPP memangkasfasilitas yang diberikan pada UU PPN sebelumnya. Sehingga Penelitian ini membahas bagaimana peraturan hukum, mekanisme, serta akibat hukum dalam PPN setelah berlakunya UU HPP. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis Peraturan Hukum dalam PPN baik sebelum dan setelah berlakunya UU HPP dengan menggabungkan data sekunder berupa peraturan Perundang-Undangan dan studi pustaka dengan metode analisis doktrinal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perubahan peraturan pada kluster PPN yang diantaranya mengatur mengenai Kenaikan Tarif secara bertahap serta perubahan peraturan pada objek barang kena pajak yang masih tidak mencerminkan kepastian hukum sesuai pada UU HPP ayat (1) d, karena pengaturan mengenai fasilitas atas Barang Kena Pajak tidak pasti dan bisa dievaluasi kapan saja sesuai dengan PP No.49 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan fasilitas yang diberikan berlaku sementara maupun seterusnya.

---

The existence of the HPP Law policy provides regulatory changes to the VAT cluster including the determination of a gradual increase in VAT rates, changing non-taxable goods to become taxable goods and the HPP law cutting the facilities provided in the previous VAT law. So this research discusses how the legal regulations, mechanisms, and legal consequences in VAT after the enactment of the HPP Law. This study aims to analyze the legal regulations in VAT both before and after the enactment of the HPP Law by combining secondary data in the form of laws and literature with doctrinal analysis methods. The results of this study indicate that there have been regulatory changes in the VAT cluster which among others regulate the gradual increase in tariffs as well as changes in regulations on taxable goods which still do not reflect legal certainty in accordance with the HPP Law paragraph (1) d, arrangements regarding facilities for Taxable Goods Tax is uncertain and can be evaluated at any time in accordance with Government Regulation No. 49 of 2022 which regulates the conditions for the facilities provided are temporary or permanent."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis praktik pengenaan PPN kegiatan membangun sendiri pada peraturan pelaksana yakni PMK-163/PMK.03/2012 di KPP Pratama Bekasi Selatan dan Bekasi Utara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Simpulan dari penelitian ini adalah asas kemudahan administrasi dan netralitas masih belum diterapkan dalam beberapa aspek pada peraturan PPN atas kebijakan membangun sendiri. PMK-163/PMK.03/2012 tidak berefek pada penambahan jumlah obyek pajak PPN atas kegiatan membangun sendiri namun berdampak pada jumlah penerimaan PPN kegiatan membangun sendiri.

---

The aim of this research is to analyze practice of tax imposition on self constructing activity as regulated in PMK-163/PMK.03/2012 at KPP Pratama South Bekasi and North Bekasi. This research applies qualitative approach, and occupies literature study as well as in depth interview for data collection. The research concludes that the principles of good tax administration and neutrality have not been implemented in several aspects of the regulation. The application of PMK-163/PMK.03/2012 does not give effect to adding object of VAT on self constructing activity, yet has quite significant result on VAT on self constructing activity revenue amount."

"Skripsi ini membahas tentang perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. XYZ yang mengalami kondisi gagal berproduksi agar tetap melakukan restitusi PPN dan juga implikasi restitusi PPN terhadap cash flow perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain desktriptif. Hasil penelitian memperlihatkan restitusi PPN yang dilakukan oleh PT. XYZ memiliki implikasi terhadap cash flow. Jika tingkat koreksi kecil maka cash flow perusahaan akan berjalan lancar. Pada awalnya kondisi perusahaan tidak bisa melakukan restitusi setelah dilakukan perencanaan maka baru bisa mengajukan restitusi, namun hasilnya belum maksimal, oleh karena itu perusahaan melakukan perbaikan perencanaan pajak baik internal maupun eksternal

---

The focus of this study is tax planning who conducted by PT. XYZ who had the condition of failed to production to be submission VAT refund and implication VAT refund for company cash flow. This research is qualitative descriptive interpretive. The result of this research show the VAT refund had implication for cash flow, if VAT refund completed with minimum correction, the cash flow can work normally. In the beginning the company can’t submission for refund, after tax planning the company can do submit VAT refund, but not yet optimal, therefore, the company maintenance the tax planning attempt whether internal and external."

"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

---

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.

This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization."

"Kegiatan retur tidak mungkin dihindari dalam proses bisnis perusahaan, termasuk pula yang dilakukan PT X. Sebagai salah satu perusahaan yang dikenakan koreksi pajak oleh DJP dalam hal pengkreditan Pajak Masukan atas perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali yang tidak memiliki hubungan dengan kegiatan usaha PT X pada Tahun Pajak 2015 dan 2017. Penelitian ini menganalisis koreksi pajak pertambahan nilai PT X terkait koreksi fiskus atas pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak yang diretur kembali ke luar Daerah Pabean yang berujung pada sengketa untuk Tahun Pajak 2015 serta menganalisis apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik penumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Sengketa disebabkan oleh adanya perbedaan argumen antara PT X dengan DJP terkait penafsiran peraturan yang berhubungan dengan frasa “kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen” pada Pasal 9 Ayat 8 huruf b Undang - Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan perlakuan atas koreksi yang dikenakan dengan tahun pajak berbeda kasus pengkreditan Pajak Masukan perolehan Impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan retur kembali serta koreksi yang dikenakan kepada PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

Returns are unavoidable in the company's business processes, including those carried out by PT X. As one of the companies subject to tax correction by DGT in terms of crediting Input Tax on the acquisition of returned Imported Taxable Goods that have no relationship with PT X's business activities in the 2015 and 2017 Fiscal Years. This research discusses the analysis of PT X's value added tax correction related to the tax authority correction for crediting the Input Tax on the acquisition of the Imported Taxable Goods returned outside the Customs Area which resulted in a dispute for the 2015 Fiscal Year and analyzes with Ease of Administration principle in deliberation. This study uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews and literature study. The dispute was caused by differences in arguments between PT X and the DGT regarding the interpretation of regulations relating to the phrase “production, distribution, marketing and management activities” in Article 9 Paragraph 8 letter b of the VAT Law and Sales Tax on Luxury Goods. The result of this research concludes that there are differences in the treatment of corrections imposed by different tax years in the case of crediting the Input Tax on the acquisition of Taxable Goods for returns and corrections imposed on PT X that do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Penelitian ini membahas mengenai evaluasi kebijakan fasilitas pajak penghasilan untuk industri pengolahan kakao. Pembahasan ditujukan untuk menganalisis pencapaian tujuan kebijakan insentif pajak penghasilan berupa tax allowance atas industri pengolahan kakao berdasarkan efektivitas, kesamaan, dan ketepatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa insentif pajak penghasilan berupa tax allowance kurang efektif dalam meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan kakao, kebijakan tax allowance tersebut menimbulkan ketidakadilan pada distribusi kesempatan, biaya dan manfaat. Syarat yang ditentukan pada kebijakan tax allowance kurang tepat diberikan kepada industri pengolahan kakao.

---

This research discussed about the evaluation of the policy of tax for cocoa processing industry. The discussion was aimed to analyze the attainment of policy objectives of tax incentive as tax allowance of cocoa processing industry based on effectiveness, equality, and appropriateness. The research was a qualitative research and used literature and field study as data collection techniques. The results of the research showed that the tax incentive as tax allowance is less effective on increasing the investment in cocoa processing industry sector. The policy of tax allowance caused inequality on the distribution of opportunities, costs, and benefits. The requirement defined in tax allowance policy is less appropriate to be given for cocoa processing industry."

"Penelitian ini membahas peraturan pengajuan resititusi PPN ditinjau dari asas cost of taxation. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ditinjau dari asas cost of taxation secara umum administrasi pengajuan restitusi PPN telah efektif khususnya dari administrative dan enforcement cost nya. Namun, ditinjau dari aspek compliance cost nya masih terdapat beberapa kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak. Saran dari penelitian ini adalah agar pembuatan kebijakan yang dilakukan sebaiknya memperhatikan compliance cost yang harus ditanggung oleh wajib pajak, dimana hal tersebut akan meningkatkan kesadaran kepatuhan dari wajib pajak.

---

This research discusses the regulation of Value Added Tax which is reviewed by cost of taxation principle. The VAT refunds mainly reviewed by administrative cost, enforcement cost and compliance cost aspect. This is a descriptive research using positivist approach. The result shows that VAT refunds regulation is progressing into a better stage and generally has been effective. Effectivity seen from administrative and enforcement cost review, however there are a few lacks from the compliance cost aspect review. Furthermore, this research suggests regulation making should consider the burden of compliance cost that taxpayers have to endured."

"Pendekatan keadilan restoratif menjadi dasar dalam penegakan hukum atas pelanggaran perpajakan dengan mengutamakan terjadinya pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dengan menggunakan variabel dari Grindle (1980) dan memberikan alternatif kebijakan untuk mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara setelah berlakunya UU HPP telah memenuhi semua indikator yang ada di dalam content of policy, yaitu kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan, dan pelaksana dan sumber daya kebijakan. Namun, untuk variabel context of implementation, kebijakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara belum terpenuhi di semua indikator yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi, karakteristik institusi, dan kepatuhan atau daya tanggap. Ketiga indikator tidak terpenuhi karena kepentingan implementor yang belum padu, masih terjadi disparitas di antara implementor, dan daya tanggap dan kepatuhan implementor yang masih kurang. Alternatif kebijakan dalam mendorong pemulihan kerugian pada pendapatan negara adalah pemberlakuan putusan pidana penjara kepada para pelanggar pidana pajak dan eksekusi pidana denda diubah menjadi denda administrasi dan pemberlakuan kembali kebijakan Pasal 13 ayat (5) dan/atau Pasal 15 ayat (4) UU KUP untuk menagih denda pidana hasil putusan pidana pajak. 

---

The restorative justice approach is the basis for law enforcement on tax violations by prioritizing recovery of losses in state revenue. This study aims to analyse the implementation of loss recovery policy on state revenue after the enactment of Law 7/2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (UU HPP) using variables from Grindle (1980) and provide policy alternatives to encourage loss recovery on state revenue. This study used a qualitative approach with a descriptive research type which was obtained through a literature study and in-depth interviews with informants. The results of the study show that the policy for recovering losses on state revenue after the enactment of the UU HPP has fulfilled all the indicators contained in the content of the policy, namely the affected, the types of benefit, extent of change envision, site of decision making, and policy implementors and resources. However, for the context of implementation, loss recovery policy on state revenue have not been fulfilled in all indicators, namely power, interests, and strategy, institution characteristics, and compliance or responsiveness. The three indicators were not fulfilled because the implementor's interests were not yet integrated, there were still disparities among implementors, and the implementor's responsiveness and compliance were still lacking. Policy alternatives in encouraging recovery of losses on state revenue are the imposition of prison sentences on tax offenders and the execution of fines changed to administrative fines and the reintroduction of the policy of Article 13 paragraph (5) and/or Article 15 paragraph (4) of the UU KUP to collect criminal fines resulting from tax criminal decisions."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan pemerintah pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai atas subsidi LPG tabung 3 kilogram. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan pemberian insentif PPN Ditanggung Pemerintah atas LPG tabung 3 kilogram menjadi hasil temuan dalam audit BPK yang menyatakan bahwa implementasinya kurang sesuai dengan Undang-Undang PPN yang berlaku. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan baru menggantikan kebijakan PPN Ditanggung Pemerintah yaitu dengan kebijakan yang disebut PPN Subsidi yang penganggaran yang tergabung dalam pos subsidi harga LPG tabung 3 kilogram. Perbedaan yang mendasar dari kedua kebijakan ini adalah adanya aliran uang dalam implementasi kebijakan PPN subsidi LPG tabung 3 kilogram yang baru ini.

---

The thesis is about the government's policy implementation of Value Added Tax incentives LPG tube 3 kilograms subsidy. It uses qualitative approach. The results of this thesis is government's policy implementation that gives VAT incentive for 3 kilograms LPG becomes the founding in BPK's audit that claim that the implementation was not accordance with VAT Act and regulations. Then the government issues the new policy to succeed that called the VAT Subsidy that the budgeting uses 3 kilograms LPG price policy section. The difference between both of policy is the cash flow in the new 3 kilograms LPG VAT subsidy policy."

"Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut mekanisme pemungutan yang dikenakan atas dasar pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat bertindak sebagai pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Dengan kata lain, sistem Pajak Petambahan Nilai dikenakan karena adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dipungut secara bertingkat pada jalur produksi dan distribusi, dan berlakunya mekanisme kredit pajak (metode faktur pajak). Termasuk Pajak Pertambahan Nilai dari penjualan bahan bakar minyak yang merupakan komoditi terbesar di Indonesia yang digunakan di berhagai sektor baik industri, rumah tangga, transportasi dan sektor usaha lainnya yang sangat tergantung dengan bahan bakar minyak.Kebijakan yang diberikan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas bahan bakar minyak adalah kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai secara terpusat atau tempat terulangnya pajak secara terpusat. Hal ini akan mempengaruhi kepatuhan perpajakan dalam hal ini kepatuhan di bidang Pajak Pertambahan Nilai baik secara formal maupun secara material. Pertamina melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak yang tersebar di seluruh Indonesia oleh seluruh unit pemasaran yang berjumlah 8 unit dan dari masing-masing unit ini diperluas lagi menjadi cabang-cabang atau Depot atau lnstalasi yang ada di seluruh Indonesia.Dalam sistem sentralisasi diperlukan banyak sekali waktu bagi informasi untuk mengalir keatas melalui rantai komando dan bagi keputusan untuk mengalir ke bawah, sementara sentralisasi juga menuntut sejauh mana para bawahan terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pada dasarnya sentralisasi dan desentralisasi bukan merupakan suatu batasan yang terpisah melainkan suatu kelanjutan (continum) dari suatu komunikasi/informasi/data sehingga suatu keputusan dapat diambil secara tepat.Melalui analisis teknik kuantitatif berupa metode penelitian asosiatif atau hubungan untuk mengetahui pengaruh kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bahan bakar minyak terhadap kepatuhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai, dapat diketahui apakah terdapat korelasi variabel independen dengan variabel dependen berupa variabel kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penjualan bahan bakar minyak terhadap variabel kepaluhan perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai. Dari analisis korelasi antar variabel tersebul terdapal dua sub variabel independen yaitu sistem informasi dan pengamhilan keputusan yang ditunjukkan melalui indikator berupa sumber informasi, proses informasi dan output informasi, sementara yang menjadi indikator dari sub variabel pengambilan keputusan adalah proses pengambilan keputusan. Dalam variabel dependen berupa kepatuhan perpajakan memiliki dua sub variabel yailu kepatuhan formal dan kepatuhan material, diharapkan dapal memberikan jawaban hipotesis yang diprediksi sebanyak 14 hipotesis.Dari analisis korelasi diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel independen dengan variabel dependen atau kebijakan sentralisasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan perpajakan sebesar 48.6% sedangkan sisanya sebesar 51.4% dipengaruhi oleh faktor lain. Namun demikian masih diperlukan adanya evaluasi lebih lanjut perihal keakuratan data pemungulan Pajak Pertambahan Nilai serta perlu adanya koordinasi tentang data pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dengan seluruh Unit/Cabang yang melaksanakan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sehinga pengambilan keputusan di tingkat pusat untuk menyajikan data berupa Iaporan pemungutan Pajak Penambahan Nilai sudah dapat diyakini kebenarannya.

---

Collection system of Value Added Tax in Indonesia adopts a mechanism based on the value added goods produced or submitted by Taxable Entrepreneur that may in form of manufacturer, importer, main agent or distributor. In other word, the Value Added Tax is imposed for the delivery of Taxed Goods or Services, imposed gradually both in production and distribution lines, and the adoption of tax credit mechanism. Include of value added tax from fuel oil sales which is the biggest commodity in Indonesia used in various sectors of industry, household, transport and other that greatly dependent on oil fuel.

The policy of Value Added Tax on Fuel oil sales is centralized in producer?s level, which that is, Pertamina. This policy would he very influential toward the procurement of tax obligation, in this case, tax compliance in formal and material compliance. Pertamina performs value added tax collection centrally upon oil fuel sales throughout Indonesia by the entire eight sales units, and expanded from these units into branches or depots or installations that exist in Indonesia.

In centralization system needs many times for information to emit a stream to the above of passing to enchain commando and for decision to emit a stream of downwards, whereas centralized also claim how far involved in subordinates of decision making. The principle of between centralization and decentralization does not separate principle, but it is a continuum from communication so that the decision may be taken quickly.

Through quantitative analysis technique by associative research method or correlation to find out the influence of centralized value added tax collection policy on oil fuel against tax obligation accomplishment in Value Added Tax, would be recognized is any correlation between independent variable and dependent variable in form of policy of centralized to collect fuel oil of value added tax with tax compliance. Based on both correlation analysis from the independent variable, the centralization policy, there are two sub-variables; information system and decision making indicated by infomation source, information process and information output, while the decision-making variable is the process of decision making. The dependent variable in the form of tax obedience comprises two sub-variables; formal obedience and material obedience, hopefully, may provide hypothetical answers, which are to be predicted consist of eight hypotheses.

From the correlation analysis, resulted a relation data, which are: a significant positive correlation between independent variable and dependent variable or in this context, said to be that there is a significant correlation and positively between the policy of centralized Value Added Tax collection against tax obedience in Value Added Tax is showed 48,6% and it is showed 51,4% is influenced by the other factors. But it would be needed about accuracy and coordination of data collection so that can be made a true decision would be reported of value added tax."