Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. Bukti Samudera Perkasa (PT. BSP) terkait dengan peran dan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Adapun permasalahan di dalam tesis ini adalah mengenai peran dan tanggungjawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data PT. BSP serta akibat hukum dari Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BSP (Akta PKR) yang permohonan perubahannya tidak diajukan oleh notaris ke Kemenkumham melalui SABH. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah peran notaris dalam pembuatan akta telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UUJN, sedangkan pengaksesan SABH tidak dilaksanakan. Apabila notaris terbukti melakukan kesalahan dapat dimintakan pertanggungjawaban, namun apabila alasan tidak diaksesnya SABH berada diluar kendalinya maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Kemudian untuk akibat hukumnya, Perubahan Data tetap terjadi, sedangkan Perubahan AD tidak terjadi sehingga tidak diketahui oleh pihak ketiga dan berlaku ketentuan Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 94 ayat (8) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 2007. Saran dari Penulis adalah direksi harus memberi kuasa secara rinci kepada notaris untuk pengajuan permohonan Perubahan AD dan Data, notaris harus menjalankan kewenangan serta tidak lalai, dan apabila notaris terbukti melakukan kesalahan harus dilaporkan kepada Kemenkumham melalui Tim Investigasi.

---

This thesis discusses a case study on PT. Bukit Samudera Perkasa (PT. BSP) in relation to the roles and responsibilities of notary in submitting request for amendment to AoA and Change in Data to the Ministry of Law and Human Rights through the Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). The roles and responsibilities of a notary in the event of change in data are preparing the deed and accessing the SABH. The problem that this thesis is attempting to solve concerns the roles and responsibilities of the notary in submitting a request for amendment to AoA and change in data of PT. BSP and the legal consequences of the PKR Deed of PT. BSP, the request for amendment of which was not submitted by the notary to the Ministry of Law and Human Rights through SABH. The research method applied in this writing is judicial- normative with descriptive-analytical typology method.The result of this research is that the roles and responsibilities of notary had been carried out in accordance with the provisions of the Notary Position Law. Meanwhile, in regard to the role of accessing SABH, the notary did not carry out his role and therefore, the notary may be held accountable in the event that he is deemed to have committed a fault. However, if the reason for failing to access the SABH is beyond the control of the notary, he will not be held accountable. As with the legal consequences, Change in Data still occurs but no amendment occurs to the AoA, therefore not acknowledged by any third party, and the provision of Article 56 paragraph (4) of the 2007 LLC Law of 2007 applies accordingly, as does the provision of Article 94 paragraph (8) jo. Article 111 paragraph (8) of the 2007 LLC Law. The writer recommends, that the Board of Directors grants more detailed power in powers of attorney, urging the notary to exercise his authority and avoid negligence, and ensuring that if the notary is proven to have committed a fault, he must be reported to the Ministry of Law and Human Rights through the Investigation Team."

"Sebagai suatu badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) harus mempunyai anggaran dasar. Anggaran dasar ini merupakan "aturan main" yang harus dipenuhi oleh PT dalam menjalankan kegiatannya. Walaupun Anggaran Dasar sebagai pedoman PT dalam menjalankan kegiatannya, namun anggaran dasar dapat diubah oleh PT yang bersangkutan. Perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas, tidak mungkin dilepaskan dari peran seorang Notaris, karena undang-undang mensyaratkan bahwa perubahan anggaran dasar tersebut harus dituangkan dalam akta notaris, perubahan anggaran dasar diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui online sistem yaitu Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), pengajuan ini harus dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta. Dalam hal ini Notaris juga memegang peranan yang sangat penting, mengingat hanya Notaris yang dapat mengakses SABH. Dalam praktek, dapat terjadi pengajuan perubahan anggaran dasar ini lewat dari jangka waktu yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dilakukan akses atas akta tersebut. Hal ini tentu menjadi masalah mengingat perubahan anggaran dasar harus diajukan pengurusannya ke Kementerian Hukum dan HAM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif, dimana penulis menekankan pada norma hukum tertulis dan wawancara dengan narasumber. Berdasarkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa, suatu akta perubahan anggaran dasar yang terlambat diajukan ke Kementerian Hukum dan HAM, dapat tetap diproses dengan cara membuat akta penegasan kembali dari akta yang proses pengajuan kepada Kementerian Hukum dan HAM terlambat tersebut. Jika RUPS dibuat dengan akta Notaris, dan jika RUPS dibawah tangan, maka harus diselenggarakan kembali RUPS untuk menegaskan kembali perubahan Anggaran dasar tersebut.

---

As a legal entity, a limited liability company must have an Article of Association or AOA. AOA could be regarded as the guideline which a limited liability company always needs to follow in doing its business. Although it is the guideline, a limited liability company could still change its AOA. This AOA amandment cannot be separated from a role of a Notary, whom entitled by the regulations to declare the amandment in a form of an authentic deed. The AOA amandment should be submitted to the Ministry of Law and Human Rights through an online system named SABH within 30 days since the date of the deed. Regarding this matter, a Notary also has a very crucial role considering that only Notary could access the SABH.

In practice, it could occured that the submission of the AOA's amandment done exceeding the regulated time limit, and this would caused the deed to be non-accessable. This would be a problem considering the amandment of AOA should be submitted to and processed by the Ministry of Law and Human Rights. In this research, the writer used a normative juridical method, where the writer focused on the written norms and the interview with the informant.

Based on the research, it could be concluded that an authentic deed of an amandment of an AOA which submitted exceeded the time limit could still be proceeded by creating a restatement deed from the late submitted deed. If the shareholders meeting was stated with either authentic or privately drawn up deed, then the shareholders meeting should be held again to retstate the amandment of the AOA."

"ABSTRAKUntuk mempermudah pendirian perseroan terbatas mendapatkan status badan hukum sehingga meningkatkan kemudahan berbisnis di Indonesia, pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satu bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan. Surat pernyataan tersebut merupakan perluasan bentuk bukti penyetoran yang sah dalam penjelasan Undang-Undang Perseroan Terbatas UUPT . Kebijakan ini menimbulkan morald hazard, karena terdapat pendiri perseroan yang tidak menyetorkan modalnya sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian yang menimbulkan konflik di antara para pendiri/pemegang saham. Tesis ini membahas kesesuain kebijakan pemerintah tersebut dengan prinsip dan konsep badan hukum berikut tanggung jawab notaris yang menyusun akta pendirian perseroan terbatas. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan alat pengumpul data berupa studi pustaka dan wawancara narasumber. Bentuk bukti setor modal berupa surat pernyataan, yang diatur oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kurang sesuai dengan kaidah di dalam UUPT dan prinsip badan hukum. Notaris harus bertanggung jawab untuk memastikan secara tepat, benar dan jelas dalam menjabarkan pernyataan para pendiri tentang penyetoran modalnya dalam perseroan. Peran notaris sangat penting, karena pengesahan perseroan terbatas sebagai badan hukum sangat bergantung pada dokumen yang diunggahnya ke Sistem Adminitrasi Badan Hukum.

---

ABSTRACTAbstract To facilitate the establishment of a limited liability company in obtaining its legal entity status, to improve the convenience doing business in Indonesia, the government has issued a policy on the proof of capital deposit in a form of a statement letter, signed by all members of Company s board of directors together with founders and board of commissioners. The statement letter is an extension of type of the proof of capital deposit stated under the Law on Limited Liability Company UUPT . This policy has resulted in moral hazard, because there are some of company s founders who did not deposit their capital that are stated in the deed of establishment which cause conflict among the founders shareholders. This thesis is discussing the conformity of the government policy with the principles and concept of legal entity, including the responsibility of the notary who prepares the deed of establishment. The research of this thesis uses normative judicial approach, with data collection tool in a form of literature studies and interviews. The type proof of capital deposit in a form of statement letter, which is regulated by the Minister of Law and Human Rights, does not precisely in accordance to the rules under the UUPT. Notary should be responsible to verify precisely, correctly and clearly in decribed the founders s statement concerning their capital deposit. The role of a notary is very crucial because the legalization of a limited liability company as legal entity really depends on the documents uploaded to the Legal Entity Administration System. "

"Tesis ini membahas mengenai studi kasus dari PT. TN terkait dengan tanggung jawab notaris dalam pengajuan permohonan Perubahan Data kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/PDT/2016). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai akibat hukum dan Tanggung jawab notaris ketika Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. TN yang perubahan datanya tidak diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sifat penelitiannya deskriptif analisis, alat pengumpulan datanya dengan studi dokumen, Teknik analisis datanya secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab notaris dan akibat hukum aktanya, notaris tersebut sudah melakukan tanggung jawab selama proses pembuatan aktanya yang mengacu kepada Undang-Undang. Kemudian mengenai kekuatan hukum akta Nomor 43 yang tidak terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum, selama akta tersebut dibuat berdasarkan undang-undang yang berlaku akta tersebut tetap merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, namun tidak berlaku bagi pihak ketiga karena tidak memenuhi asas publikasi mengacu ketentuan Pasal 94 ayat (7) jo Pasal 111 ayat (8) UUPT 40/2007, akan tetapi saham tersebut tidak beralih sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (4) UUPT 40/2007. Saran dari penulis adalah terhadap akta mengenai perubahan data perseroan yang belum diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan sudah melewati batas waktu maka dapat dibuatkan akta penegasan yang menyatakan kembali keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut.

---

This thesis discusses the case study of PT. TN is related to the responsibilities of a notary in submitting a request for Data Change to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (Supreme Court Decision Number 1840 K/PDT/2016). The main problem in this thesis is regarding the legal consequences and responsibilities of a notary when the Deed of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PT. TN whose data changes are not notified to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The research method used in this research is normative juridical, the nature of the research is descriptive analysis, the data collection tool is document study, and the data analysis technique is qualitative. The results of this study are the responsibility of the notary and the legal consequences of the deed, the notary has carried out his responsibilities during the process of making the deed which refers to the Act. Then regarding the legal force of deed Number 43 which is not registered in the Legal Entity Administration System, as long as the deed is made based on the applicable law, the deed remains an authentic deed that has perfect evidentiary power, but does not apply to third parties because it does not meet the publication principle. refers to the provisions of Article 94 paragraph (7) in conjunction with Article 111 paragraph (8) of the Company Law 40/2007, but the shares are not transferred according to the provisions of Article 56 paragraph (4) of the Company Law 40/2007. The suggestion from the author is that the deed regarding changes to company data that has not been notified to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and has passed the time limit can be made a deed of confirmation that restates the decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders."

"Tesis ini membahas mengenai salah satu problema atau pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris. Dimana pelanggaran tersebut merugikan klienklien si Notaris tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Notaris X, salah satu Notaris di Jakarta tiba-tiba meninggalkan jabatannya sebagai seorang Notaris dan tidak diketahui keberadaannya. Pada waktu itu, klien Notaris X tersebut sedang menunggu penerbitan Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengesahan perseroan terbatasnya sebagai badan hukum. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Notaris X tersebut dapat ditindak melalui 2 (dua) cara yaitu melalui pelaporan kepada MPD dan juga kepada Pengadilan. Selain itu kepada akta pendirian perseroan terbatas tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat memberikan rekomendasi kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membatalkan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut dan juga memberikan surat pengantar atau surat rekomendasi kepada pendiri untuk melakukan permohonan pengesahan pendirian perseroan terbatas tersebut sendiri.

---

This thesis consist of one of the problem or violation done by this certain notary. The research used a yuridist normative method. Notary X, as one of a notary in Jakarta suddenly left his job as a notary and made his wherebouts unknown. At that time, Notary X?s client was waiting for the outcome of an Approval from the Minister of Law and Human Rights to validate his/her company as a corporation.

Researchs deducted that Notary X can be charged in two ways, one with a report to MPD and two, a report to the Court. Besides that, with the establihment deeds he/she has done, Majelis Pengawas Notaris has a right to give a recomendation to Minister of Law dan Human Rights Republic of Indonesia to cancel the application and Majelis Pengawas Notaris can give a recomendation letter to the founder to apply the application of approval themselves."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) merupakan sistem online dalam pengajuan permohonan terkait badan hukum, dalam hal ini Perseroan Terbatas (Perseroan). Salah satu bentuk permohonan Perseroan melalui SABH adalah pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan. Pihak yang dapat mengajukan permohonan melalui SABH adalah notaris. Sejak diundangkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, notaris diberi wewenang dan tanggung jawab yang lebih luas dalam pengajuan pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan, karena saat ini notaris berwenang untuk menerbitkan/mencetak surat keputusan terkait pendirian maupun perubahan anggaran dasar Perseroan. Oleh karena itu, penulis mengangkat hal tersebut menjadi pokok permasalahan dalam tesis ini. Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian normatif. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran notaris dalam pendirian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sangat penting, yaitu untuk membuat akta pendirian dan/atau akta perubahan anggaran dasar Perseroan; mengajukan permohonan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri melalui SABH; serta melakukan penerbitan/pencetakan terkait surat keputusan pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan. Apabila notaris melakukan kesalahan input data Perseroan dalam SABH sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian antara data fakta Perseroan dengan data pada surat keputusan yang diterbitkan/dicetak, maka notaris bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menerbitkan surat keputusan perbaikan.

---

Administrative System for Legal Entities (SABH) is a filing online system for the legal entities, in this case limited liability company (Company). One of the forms of filing online system of the Company is establishment and amendment of the articles of association of the Company. Notary is the only party who can apply to SABH. Since the enactment of the Regulation of the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia Number 4 of 2014, notary has given broader authority and responsibility to publish the decree of the establishment and amendment of the articles of association of the Company. Therefore, the authors raise that issue in this thesis. This thesis uses normative research. Based on the research, it can be concluded that the role of the notary is important in the establishment and amendment of the article of association of the Company, especially for making the deed of incorporation and/or deed of the amendment of the articles of association of the Company; applying the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company to the Minister through SABH; publishing the decree of the establishment and/or amendment of the articles of association of the Company. In the event of error in inputting the data to SABH, which results incompatibility between the factual data of the Company and data in the decree which published, then notary has the responsibility to applying to the Minister for publishing the revision of the decree."

"Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

---

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum."

"Tesis ini membahas mengenai peranan dan tanggung jawab seorang Notaris terkait penyetoran modal pada saat pendirian suatu Perseroan Terbatas (Perseroan), studi kasus pendirian PT ABC. Penyetoran Modal wajib dilakukan oleh para pendiri Perseroan sebelum Perseroan memperoleh pengesahan pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menteri). Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2014 bahwa dokumen bukti penyertaan modal tidak wajib disampaikan kepada Menteri, melainkan hanya merupakan dokumen pendirian yang disimpan oleh Notaris. Pada kasus pendirian PT ABC, para pendiri belum melakukan penyetoran modal kedalam PT ABC namun surat pengesahan pendirian Perseroan telah diperoleh. Notaris X yang membuat akta pendirian PT ABC tidak menyampaikan kepada para Pendiri bahwa adanya kewajiban untuk menyetorkan modal sebelum PT ABC memperoleh status pengesahan dari Menteri. Penelitian tesis ini disusun berdasarkan penelitian yuridis normatif yang bersifat eksplanatoris. Hasil penelitian yaitu bahwa seorang Notaris, khususnya Notaris X memiliki peranan sebagai pejabat umum yang membuat akta pendirian Perseroan dan sebagai kuasa untuk mengajukan permohonan pendirian Perseroan kepada Menteri melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Bentuk tanggung jawab Notaris yaitu untuk memberikan penyuluhan dan memastikan kepada para Pendiri bahwa seluruh persyaratan pendirian Perseroan telah dipenuhi. Pada kasus PT ABC, Notaris X yang tidak menyampaikan kewajiban untuk melakukan penyetoran modal, dapat dikenakan sanksi indispliner dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

This thesis regarding of role and responsibility Notary related to paid up capital on the establishment Limited Liability Company (Company), case study the establishment of PT ABC. Founder of Company have an obligation to paid up the capital in Company before the Company received establishment legalization from Minister of Law and Human Rights (MoLHR). According to MoLHR Regulation Number 4 year 2014, stated that capital injection evidence is not required to submit to MoLHR, but it is only establishment document which saved in Notary. In PT ABC?s case, the founders has not inject the paid up capital but the establishment legalization from MoLHR has been received. This thesis is based on normative juridical research/legal research. The study states that as a Notary, especially Notary X has a role as a public official who made the deed of establishment and as an attorney to submit the Establishment form to the MoLHR through Company's Legal Entity Administration System. Responsibility of the Notary are to provide counseling and assure the founders has been fulfill all requirements regarding Company establishment. In the case of PT ABC, Notary X does not convey an obligation to inject capital, thus may be subject to disciplinary sanctions and compensation to the injured party."