Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Cryptocurrency dapat diklasifikasikan sebagai bentuk aset digital berbasis atau mata uang virtual pada jaringan yang didistribusikan, dan banyak cryptocurrency adalah jaringan terdesentralisasi berdasarkan teknologi blockchain. Menurut Badan Pengatur dan Perdagangan Berjangka Komoditas (“Bappebti”) mata uang kripto dianggap sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa yang akan datang, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10/2011. Setelah mempertimbangkan perdagangan aset kripto sebagai komoditas. Bappebti mengeluarkan peraturan yang memberikan skema peraturan umum terperinci tentang pengoperasian pasar berjangka aset kripto fisik melalui Peraturan Bappebti No. 5/2019 tentang Ketentuan Teknis yang Mengatur Perdagangan Berjangka Fisik Aset Crypto. Tesis ini memiliki pertanyaan penelitian yaitu 1) Bagaimana regulasi mengenai prinsip mengenal nasabah dalam kaitannya dengan Anti Pencucian Uang dan pencegahan pendanaann terorisme serta rekomendasi FATF dalam perdagangan aset kripto? 2) Bagaimana implementasi program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme oleh Tokocrypto? Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berdasarkan regulasi yang tertuang dalam Peraturan Bappebti No.5 / 2019 serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Bappebti sebagai regulator untuk ketentuan teknis perdagangan aset kripto telah menerapkan langkahlangkah manajemen risiko sekaligus menetapkan persyaratan manajemen risiko untuk semua pihak yang terlibat, seperti melakukan Uji Tuntas Pelanggan (“CDD”).

---

Cryptocurrencies can be classified as a form of digital asset based or virtual currency on network that is distributed across, and many cryptocurrencies are decentralized network based on blockchain technology. According to Commodity Futures Trading and Regulatory Agency (“Bappebti”) cryptocurrencies are considered as commodity which can be traded in future exchanges, in respect to Law Number 32 of 1997 about Commodity Futures Trading as amended by Law Number 10 /2011. After having considered crypto assets trading as a commodity. Bappebti issued a regulation which provide a detailed general regulatory scheme on the operation of the physical crypto-asset futures market through Bappebti Regulation No. 5/2019 on Technical Provisions Governing Physical Futures Trading of Crypto Assets. This thesis has the research question of 1) How is the regulation regarding to Know Your Customer Principle in relation to anti-money laundering and counter terrorism financing policy and FATF Recommendations on physical trading of crypto asset? 2) How is the implementation of Know Your Customer Principles in combating money laundering and counter terrorism financing program by Tokocrypto? This thesis uses the normative juridical research method, based on regulation stated in Bappebti Regulation No. 5/2019 as well as other laws such as prevention and eradication of money laundering crime and prevention and eradication of terrorism financing. Bappebti as the regulator for the technical provision of crypto asset trading has both implemented risk management measures as well as stipulating risk management requirements for all parties involved, such as performing Customer Due Dilligence (“CDD”)."

"

Investasi Cryptocurrency telah menjadi salah satu alternatif investasi yang menarik bagi masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti potensi keuntungan yang tinggi, kemudahan dalam berinvestasi, dan fleksibilitas dalam bertransaksi. Namun, meskipun tidak sesuai dengan hukum syariah yang telah ditetapkan oleh MUI, masih banyak masyarakat muslim yang tetap berinvestasi atau melakukan jual beli Cryptocurrency. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas, pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency, dan keuntungan terhadap minat masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency selama pandemi COVID-19. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan sampel sebanyak 400 responden masyarakat Indonesia berusia 22 - 36 tahun. Analisis data dilakukan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas tidak memiliki pengaruh negatif terhadap sikap masyarakat muslim Indonesia dalam melakukan trading Cryptocurrency. Pengetahuan, dampak COVID-19, sikap, dan keuntungan memiliki pengaruh positif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Pandangan tentang Hukum Syariah Cryptocurrency memiliki pengaruh negatif terhadap intensi masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan trading Cryptocurrency. Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah dan lembaga terkait perlu memberikan edukasi tentang Cryptocurrency kepada masyarakat muslim Indonesia, terutama tentang manfaat dan risiko dari investasi Cryptocurrency, serta regulasi terkait hukum syariah yang telah dikeluarkan oleh MUI. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan regulasi yang jelas tentang Cryptocurrency, termasuk regulasi yang terkait dengan hukum syariah.

---

Cryptocurrency investment has become an attractive alternative investment for Indonesians, including Muslims. This is due to several factors, such as the high potential for profit, ease of investment, and flexibility in transactions. However, despite being not in accordance with Islamic law as stipulated by the Indonesian Ulema Council (MUI), there are still many Muslims who invest or trade cryptocurrencies. This study aimed to analyze the influence of religiosity, knowledge, COVID-19 impact, attitude, subjective norm, perceived behavioral control, sharia perspective, and profit on the interest of Indonesian Muslims in trading cryptocurrencies during the COVID-19 pandemic. This study used a survey method with a sample of 400 Indonesian respondents aged 22-36 years old. Data analysis was conducted using Structural Equation Modeling (SEM). The results showed that religiosity did not have a negative effect on the attitude of Indonesian Muslims towards trading cryptocurrencies. Knowledge, COVID-19 impact, attitude, and profit had a positive effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Sharia perspective had a negative effect on the intention of Indonesian Muslims to trade cryptocurrencies. Based on the results of this study, the government and related institutions need to provide education about cryptocurrencies to Indonesian Muslims, especially about the benefits and risks of cryptocurrency investment, as well as regulations related to Islamic law that have been issued by MUI. In addition, the government also needs to provide clear regulations on cryptocurrencies, including regulations related to Islamic law

"

"Perkembangan teknologi informasi telah membantu masyarakat dunia dalam berbagai lini kehidupan, termasuk bagi pelaku seni yang memiliki permasalahan dalam karya seninya. Dengan adanya teknologi, pelaku seni saat ini telah dimudahkan karena dapat memasarkan hasil karyanya ke seluruh dunia dengan mengubahnya menjadi token yang dapat diperdagangkan atau dikenal dengan istilah non-fungible token. Non-fungible token telah membantu para pelaku seni untuk dapat menjual, mengkomersilkan, dan memperdagangkan hasil seninya termasuk dengan komunitas didalamnya. Media perdagangan terbesar yang mewadahi proses transaksi ini salah satunya adalah Opensea. Transaksi di e-commerce Opensea dilakukan dengan menggunakan mata uang kripto berupa ethereum. Namun demikian, proses transaksi tersebut berpotensi batal demi hukum apabila dilakukan oleh masyarakat Indonesia mengingat eksistensi kripto yang hanya diakui sebagai komoditas. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transaksi NFT yang dilakukan dengan aset digital berupa mata uang kripto memiliki payung hukum karena dapat dianggap sebagai sebuah perjanjian tukar menukar benda digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian menggunakan alat berupa studi dokumen peraturan perundang-undangan, penelusuran literatur, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber dari instansi terkait dengan pendekatan kualitatif.

---

Information technology existence has helped the world community in various lines of life, including for artists who have problems in their works of art. With technology, it is easier to promote their work to the world by turning them into tradable tokens or known as non-fungible tokens. Non-fungible tokens have helped artists to sell, commercialize, and trade their art, including activating the community. One of the biggest e-commerce that accommodates this transaction process is Opensea. Opensea required the users to use cryptocurrency-ethereum to do the transaction. However, based on the Indonesia regulation, the transaction has potential to be null and void considering the existence of crypto in Indonesia only recognized as commodity. The results shows that NFT transactions as digital assets using cryptocurrency-ethereum on e-commerce Opensea has legal basis that the transaction can be recognized as an exchange system. This study uses a juridical-normative research method with statutory approach. Study of legal documents, literature research, and a series of in-depth interviews from related government institutions are used as tools of data collection with qualitative approach."

"Perkembangan teknologi di dunia ini sudah meluas, salah satunya teknologi moneter. Dulu teknologi moneter menggunakan emas sebagai sarana jual-beli. Namun pada jaman sekarang, adanya inovasi yang terdepan, yaitu mata uang kripto. Kripto dibuat untuk mempermudah, mempercepat dan lebih aman dalam hal bertransaksi. Kripto adalah uang elektronik yang tidak berwujud secara fisik. Sebagai mata uang dan teknologi yang baru, banyak negara yang belum menerima seluruhnya karena mata uang kripto menggunakan teknologi Blockchain yaitu dengan verifikasi Peer-to-peer Network, bertransaksi dengan mata uang kripto tidak bisa terlacak. Dengan permasalahan yang timbul, setiap negara mempunyai pandangan dan peraturan sendiri termasuk Indonesia yang hanya menerima kripto untuk aset investasi. Hal ini juga membuat banyak perdebatan dalam regulasi dan perdagangan dunia. Pertanyaan penelitian dari tesis ini; 1. Apa perspektif hukum perdagangan internasional tentang cryptocurrency sebagai transaksi? 2. Bagaimana negara memasukkan mata uang kripto sebagai transaksi ke dalam peraturan nasional?Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan cara melihat regulasi dari berbagai negara yang mendukung dan yang menolak kripto sebagai sarana transaksi; seperti, Amerika Serikat, Venezuela, India, China dan Indonesia. Walaupun setiap negara mempunyai pandangan yang berbeda dengan adanya mata uang kripto, semua mempunyai pandangan yang sama mengenai teknologi yang digunakan yaitu Blockchain. Dengan menggunakannya dalam negeri maupun antar negara.

---

The world's technological innovations have grown, including monetary technology. Historically, gold was utilised as a medium of exchange in monetary technologies. However, there is currently a leading innovation, Cryptocurrency. Crypto is designed to make transactions simpler, quicker, and more secure. Cryptocurrency is a type of electronic money that is not physically tangible. Many governments have yet to embrace cryptocurrency as a new currency completely. Since cryptocurrency employs Blockchain technology, using Peer-to-peer Networks as a validating tool, cryptocurrency transactions cannot be monitored and traced. On the other hand, cryptocurrency terminates financial fraud. With regard to the issues that arise, each nation has its perspectives and legislation, including Indonesia, which only allows cryptocurrency as an investment asset. It also sparks much discussion about regulation and international trade. The research question of this thesis is; 1.    What is the legal perspective of the international trade on cryptocurrency as transaction? 2. How do nations incorporate cryptocurrency as transaction into national regulation? This study employs a qualitative descriptive technique, examining regulations from several nations that support and oppose cryptocurrency as a form of payment, including the United States, Venezuela, India, China, and Indonesia. Even if each country has a distinct perspective on cryptocurrency, they all agree on one thing, which is the technology employed, Blockchain. By utilising it both within the nation and between nations. In addition, the World Trade Organisation is considering adapting to the technology innovation, DLT."

"Penelitian ini mengidentifikasi 3 faktor asset pricing model untuk cryptocurrency. 3 faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah market risk premium dari cryptocurrency, size yang berdasarkan market kapitalisasi, dan network-value-to transaction ratio (rasio NVT). Menggunakan 18 jenis cryptocurrency sebagai objek penelitian pada periode 01 Januari 2016 hingga 25 September 2019. Penulis menemukan bahwa hampir seluruh jenis cryptocurrency memiliki estimasi tingkat pengembalian yang dipengaruhi oleh 3 faktor model dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tiga faktor model dalam penelitian ini bisa menjelaskan estimasi tingkat pengembalian cryptocurrency dengan cukup baik.

---

This paper identifies three factor pricing model for cryptocurrency, which are related to cryptocurrency`s market risk premium, size (market capitalization), and network-value-to transaction ratio (NVT ratio). Using 18 cryptocurrencies over the period from 01 January 2016 to 25 September 2019, the results show that most cryptocurrencies have significant exposures to proposed three factors pricing model, which means the proposed three factors pricing model can explain average cryptocurrency excess return well."

"

Berkembangnya cryptocurrency atau mata uang kripto yang menggunakan teknologi kriptografi merupakan suatu inovasi termutakhir di bidang finansial. Eksistensi cryptocurrency memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya dalam melakukan sebuah transaksi. Dengan menggunakan teknologi blockchain dan sistem peer-to-peer memungkinkan para penggunanya untuk bertransaksi secara anonim. Keunggulan yang dimiliki oleh cryptocurrency tersebut, sejalan dengan perkembangannya, membuat para pelaku kejahatan memanfaatkannya untuk menciptakan metode pencucian uang yang baru. Oleh karena itu, Financial Action Task Force on Money Laundering selaku lembaga internasional yang mengembangkan kebijakan untuk memerangi pencucian uang mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat dirujuk oleh negara-negara dalam membuat kebijakan terkait dengan potensi kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency ini. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk meminimalisir kejahatan pencucian uang melalui cryptocurrency dengan merekomendasikan negara-negara untuk merumuskan kebijakan dengan melakukan pendekatan Risk-Based Approach yang menciptakan kolaborasi secara proaktif dalam berbagi informasi mengenai risiko pencucian uang dalam sebuah ekosistem cryptocurrency. Hal demikian menimbulkan suatu pertanyaan besar apakah instrumen hukum pencucian uang yang ada di Indonesia sudah cukup dan relevan dalam menghadapi perkembangan kejahatan tersebut. Dengan demikian, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tipologi dan juga metodologi pencucian uang melalui cryptocurrency serta cara pencegahannya, yang nantinya dapat dijadikan rujukan bagi para regulator dalam melakukan penyesuaian terhadap perkembangan kejahatan pencucian uang pada sektor ini.

---

The development of cryptocurrency using cryptographic technology is the latest innovation in the financial sector. The existence of cryptocurrency provides various simplicities for its users in conducting a transaction. By using blockchain technology and peer-to-peer system, it allows its users to conduct transaction anonymously. The advantages of cryptocurrency are, in line with its development, making criminals use them to create new money laundering methods. Therefore, the Financial Action Task Force on Money Laundering as an international institution that develops policies to combat money laundering issues recommendations that can be referenced by any countries in making policies related to money laundering potential through cryptocurrency. The recommendation aims to minimize money laundering through cryptocurrency by recommending countries to formulate policies by adopting a Risk-Based Approach that creates proactive collaboration in sharing information about the risks of money laundering in a cryptocurrency ecosystem. This raises a big question whether the legal instruments of money laundering in Indonesia are sufficient and relevant in dealing with the development of these crimes. Thus, by using juridical-normative research methods, this research aims to explore the typology and methodology of money laundering through cryptocurrency and how to prevent it, which later can be used as a reference for regulator in making adjustments to the development of money laundering through this sector.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Penelitian ini menggunakan metode survey dengan jumlah responden mencapai 194 responden yang merupakan investor pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori intention to invest in Cryptocurrency dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif yaitu melalui nilai mean dan analisis statistik inferensial dengan metode regresi logistik untuk menguji hipotesis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence, Facilitating Condition, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, dan Social Support berpengaruh terhadap intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency. Faktor yang berpengaruh secara positif meliputi Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, dan Social Support. Sedangkan, faktor yang berpengaruh secara negatif yaitu Effort Expectancy, Facilitating Condition, dan Perceived Trust. Penelitian ini tergolong orisinil karena di Indonesia belum pernah ada yang membahas topik mengenai intensi investor Indonesia dalam berinvestasi di Cryptocurrency.

---

This study aims to analyze the effect of Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influences, Facilitating Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support factors on the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. This study uses a survey method with the number of respondents reaching 194 respondents who are investors in the Indonesian capital market. This study uses the theory of intention to invest in Cryptocurrencies by using statistical analysis techniques, namely through mean values and inferential statistical analysis with logistic regression methods to test the research hypotheses. The results of this study indicate that the factors of Performance Expectations, Effort Expectations, Social Influence, Facilitation Conditions, Financial Literacy, Perceived Usefulness, Perceived Trust, and Social Support affect the intensity of Indonesian investors in investing in Cryptocurrencies. Positively influencing factors include Performance Expectancy, Social Influences, Financial Literacy, Perceived Usefulness, and Social Support. Meanwhile, the factors that have a negative effect are Effort Expectancy, Facilitating Condition, and Perceived Trust. This research is classified as original because in Indonesia no one has ever discussed the topic of Indonesian investors' intentions in investing in Cryptocurrencies."

"Penelitian ini mengkaji perbandingan kerangka hukum dan mekanisme operasional transfer dana lintas negara melalui jaringan SWIFT untuk mata uang fiat dengan transfer dana lintas negara melalui blockchain untuk cryptocurrency berdasarkan perdagangan aset kripto di Indonesia dengan menggunakan metode penelitian doktrinal dan pendekatan reform-oriented. Hasil penelitian menunjukkan kerangka hukum penerapan SWIFT berlandaskan peraturan Bank Indonesia dalam rezim sistem pembayaran dan transfer dana, SWIFT General Terms and Condition, dan UCP600, sementara terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM meliputi peraturan Bank Indonesia dan peraturan OJK serta FATF Forty Recommendation. Sedangkan kerangka hukum blockchain dan terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM diatur dalam peraturan Bappebti berlandaskan perdagangan aset kripto yang disempurnakan oleh peraturan OJK setelah pengawasan aset kripto beralih ke OJK. Secara mekanisme operasional, SWIFT memiliki sistem pengiriman pesan yang terstandarisasi, penerapan prinsip KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM yang komprehensif, unggul dalam stabilitas operasional dan keamanan regulasi. Namun, proses transfer dana memerlukan waktu lama dan biaya tinggi karena keterlibatan banyak pihak. Sementara itu, blockchain menawarkan efisiensi melalui mekanisme peer-to-peer yang cepat, biaya transaksi rendah, dan transparansi tinggi melalui pencatatan transaksi berbasis teknologi desentralisasi. Namun, blockchain menghadapi isu skalabilitas dan keterbatasan dalam kerangka hukum yang efektif terkait KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM. Penelitian ini menyimpulkan blockchain untuk cryptocurrency memiliki potensi besar sebagai alternatif SWIFT dalam transaksi transfer dana lintas negara berbasis aset kripto, asalkan regulasi eksisting terkait penerapan KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM menyesuaikan ketentuan underlying dan risk-based approach yang turut diterapkan dalam penggunaan SWIFT

---

This legal research examines the comparison of the legal framework and operational mechanisms of cross-border fund transfers through the SWIFT network for fiat currency with cross-border fund transfers through blockchain for cryptocurrency based on cryptocurrency trading in Indonesia, using doctrinal research methods and a reform-oriented approach. The findings indicate that the legal framework for SWIFT implementation is based on Bank Indonesia regulations within the payment system and fund transfer regime, SWIFT General Terms and Conditions, and UCP600, while the implementation of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD includes Bank Indonesia regulations, OJK regulations, and the FATF Forty Recommendations. Meanwhile, the legal framework for blockchain and the implementation of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD is regulated by Bappebti based on cryptocurrency trading, which is refined by OJK regulations after the oversight of cryptocurrency trading was transferred to OJK. In terms of operational mechanisms, SWIFT has a standardized messaging system, comprehensive application of KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD principles, and excels in operational stability and regulatory security. However, the fund transfer process takes a long time and incurs high costs due to the involvement of many intermediaries. On the other hand, blockchain offers efficiency through a fast peer-to-peer mechanism, low transaction costs, and high transparency through transaction records based on decentralized technology. However, blockchain faces scalability issues and limitations in an effective legal framework related KYC/CDD/EDD/AML-CFT CPF WMD. This study concludes that blockchain for cryptocurrency has great potential as an alternative to SWIFT in cross-border fund transfers based on cryptocurrency assets, as long as existing regulations regarding the implementation of KYC/CDD/EDD/APU-PPT PPSPM align with the underlying provisions and risk-based approach also applied as implemented by SWIFT."

"Dilihat dari perkembangan mata uang digital yang lahir oleh pencetus Wei Dai pada tahun 1998 hingga berkembang saat ini. Saat ini platform Tokocrypto yang telah secara resmi secara legalitas diawasi oleh Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementrian Perdagangan. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pemilihan coin cryptocurrency yang digunakan pada aplikasi Tokocrypto dengan menggunakan metode AHP-TOPSIS. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil pembobotan didapatkan bahwa kriteria pertama yakni kapitalisasi pasar memiliki tingkat bobot yang paling tinggi dan alternatif yang dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya didapatkan bahwa alternatif A1 (bitcoin) memiliki bobot nilai yang terbesar dengan nilai 1 diikut dengan Ethereum (A9) dengan nilai 0,846 kemudian yang terakhir adalah Polygon (A2) dengan nilai 0,635.

---

Judging from the development of digital currency that was born by the originator of Wei Dai in 1998 until now. Currently, the Tokocrypto platform is officially supervised by the Ministry of Trade's Commodity Futures Supervisory Agency (Bappebti). The goal to be achieved in this study is to analyze the selection of cryptocurrency coins used in the Tokocrypto application using the AHP-TOPSIS method. Based on the results of the tests that have been carried out, it can be concluded that based on the weighting results, it was found that the first criterion, namely market capitalization, has the highest weight level and the alternative selected based on predetermined criteria found that alternative A1 (bitcoin) has the largest value weight with a value of 1 followed by Ethereum (A9) with a value of 0.846 then the last is Polygon (A2) with a value of 0.635."

"Munculnya tren baru dalam dunia investasi yaitu investasi cryptocurrency menyebabkan peningkatan jumlah investor yang ingin melakukan investasi pada bidang ini. Namun investor mengalami hambatan dalam mengadopsi cryptocurrency, dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat seputar cryptocurrency. Maka dari itu, Coinbase meluncurkan kampanye humas dan menggunakan beberapa teknik kampanye humas untuk menjalankan programnya. Terdapat beberapa kegiatan dan kerja sama yang dilakukan oleh Coinbase untuk memberikan edukasi kepada calon konsumen dan diharapkan calon konsumen dapat berpartisipasi dalam program yang telah dibuat dan akhirnya memilih Coinbase sebagai platform jual beli cryptocurrency.

---

The emergence of a new trend, namely cryptocurrency investment, has led to an increase in the number of investors who want to invest in this field. However, investors experience obstacles in adopting cryptocurrency, due to the lack of knowledge about cryptocurrency. Therefore, Coinbase launched a PR campaign and used several PR campaign techniques to carry out the program. There are several activities and collaborations carried out by Coinbase to provide education to the public and it is hoped that the community will be able to participate in the programs that have been created and finally choose Coinbase as a cryptocurrency buying and selling platform."