Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Hal tersebut terdapat pada PKPU, Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada peraturannya di Indonesia perjanjian perdamaian penyelesaiannya dapat dengan 2 cara yaitu apakah perjanjian perdamaian itu telah selesai atau tidak. Selesai atau tidaknya suatu perjanjian perdamaian dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban oleh debitur dari perjanjian perdamaian tersebut, apabila debitur lalai karena tidak dapat memenui perjanjain perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan. PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian antara Debitor dan Kreditor supaya tidak perlu dipailitkan. Pada kasus ini PT. Multi Structure telah melewati proses PKPU, Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Kasasi, Hingga Peninjauan Kembali pada proses pengadilan. Kasus dari PT. Multi Structure ini yang akan dikaji oleh penulis mengenai putusan- putusan tersebut dan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dilewat oleh PT. Multi Structure. Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan primer, sekunder, dan tersier.

---

Legalizing Peace Agreement by Commercial Court which contains the time period of payment, and that is include in the Suspension of Payment's Homologation Agreement. If Debtor can't fulfil contents of Peace Agreement which had been homologated, the Creditors can sue Cancellation of Agreement. The characteristic of Homologation Agreement is binding Debtor's Creditors. Basically agreement is an act between one or more party which one or more party are binding one to another. According to Indonesian regulations, a peace agreement can be resolved in 2 ways, namely whether the peace agreement has been completed or not. The completion or failure of a peace agreement can be seen from the fulfilment of obligations by the debtor of the peace agreement, if the debtor is negligent because he cannot fulfil the peace agreement, the peace agreement can be cancelled. Suspension of Payment is a way used by the Debtor or the Creditors in the case of judging the Debtors or Creditors feels that Debtor can't pay his debt, or insolvency in the time given to them by the agreement, which has passed the deadline, with the intention of fulfilling Peace Agreement between the Debtor and Creditors, so there is no need for Debtor to go Bankrupt. In this case PT. Multi Structure has gone through the Suspension of Payment process, Peace Agreement, Cancellation of Peace Agreement, Cassation, Up to Judicial Review in court proceedings. Case from PT. This Multi Structure will be studied by the author regarding these decisions and the consequences of the cancellation of the peace agreement that has been passed by PT. Multi Structure. The writing methods that will be used in writing this thesis are primary, secondary, and tertiary writing methods."

"Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun.Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42 trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 % menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17 Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp 2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)."

"Suatu akuisisi umumnya membutuhkan dana yang relatif besar. Skripsi ini membahas tentang pembatasan pemberian kredit oleh bank untuk pembiayaan transaksi leveraged buyout. Terdapat dua permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yakni (1) batasan-batasan dan larangan-larangan pemberian kredit oleh bank berdasarkan ketentuan perundang-undangan terkait saat ini dan (2) implikasi hukum pembatasan pemberian kredit perbankan untuk pembelian saham perusahaan tertutup dalam rangka transaksi leveraged buyout. Bentuk penelitianini adalah yuridis-normatif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembiayaan transaksi leveraged buyout belum diatur secara jelas dalam ketentuan perbankan di Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya pemberian kredit untuk transaksi leveraged buyout dapat dilakukan oleh bank di Indonesia selama tujuan dari pemberian kredit adalah untuk pengembangan usaha.

---

An acquisition predominantly requires an extensive amount of funds. This paper discusses restrictions imposes by Indonesia's regulations on bank loans for leveraged buyout transactions in Indonesia. There are two concerning issues: (1) restrictions and bans on bank loans based on current legislations and (2) juridical implications on bank loans restriction for funding an acquisition of a private company in a leveraged buyout scheme. This research uses juridical-normative approach.This result of this research reveals that there is no distinctive law regulating bank loans for leveraged buyout transaction in Indonesia. It is concluded that leveraged buyout transaction is allowed to be funded by bank loans in Indonesia only if the objective of the acquisition is to expand the debtor's current business."

"[Dewasa ini muncul berbagai kasus penuntutan mengenai pembukaan rahasia bank di ranah publik oleh Pers dan pembukaan informasi tersebut dianggap mengancam kepentingan negara. Pembukaan rahasia bank khususnya dalam hal ini yang dimiliki pejabat publik. Padahal seharusnya pembukaan rahasia bank tersebut merupakan tolak ukur bagi pengawasan masyarakat terhadap aparatur-aparatur negara yang melakukan tindak pidana seperti korupsi atau praktek pelanggaran hukum lainnya dan Pers muncul sebagai media yang mengakomodir kebutuhan masyarakat tersebut. Dalam mengakses informasi bukan hanya Pers lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) juga memiliki kesulitan dalam mendapatkan suatu informasi publik berkaitan suatu instansi pemerintahan atau pejabat-pejabat publiknya.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.;Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials., Today appeared various prosecution case regarding the opening of bank secrecy in the public domain by the Press and the opening of such information that considered threatening the interests of the state. Opening of bank secrecy, especially in this case owned by public officials. When it should be the opening of bank secrecy is a benchmark for public scrutiny of apparatus - state apparatus of committing criminal offenses such as corruption or other unlawful practices and releases emerge as a medium that accommodate the needs of the public. In accessing information not only the Press, NGOs such as Indonesia Corruption Watch ( ICW ) also have difficulty in obtaining a public information regarding any public authority or public officials.]"

"Perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat salah satunya karena pelaksanaannya didasarkan dengan prinsip syariah. Salah satu produk yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Prinsip syariah dalam kegiatan bank syariah harus selalu dipenuhi dan membutuhkan pengawasan khusus agar kesyariahan produk, kegiatan, dan jasa bank tetap terjaga. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah mekanisme pengawasan perbankan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah, bagaimanakah tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam penanganan pembiayaan bermasalah, dan bagaimanakah peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah dalam pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan PT Bank Mega Syariah. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan menggunakan penelitian normatif terhadap data sekunder dan hasil wawancara. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah Dewan Pengawas Syariah hanya bertanggung jawab di awal pemeriksaan pedoman dan tidak terlibat secara teknis. Peran Dewan Pengawas Syariah adalah memberikan opini dan melakukan review berkala terhadap bank yang diawasinya. Dewan Pengawas Syariah dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam struktur organisasi bank secara umum peran dan fungsi Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat dan Bank Mega Syariah telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pengawasan dalam pelaksanaan penanganan pembiayaan murabahah bermasalah tersebut masih belum seperti yang diharapkan.

---

The development of Islamic Bank in Indonesia has progressed rapidly either because the implementation based on sharia principle. One of product that widely used by the public is financing with murabahah principle. Sharia principle in banking activities must always be filled and needs special supervision so that the sharia principle in product, activities, and service stay fulfilled. The problems of this phenomenom are how is the mechanism of sharia bank supervision by Sharia Supervisory Board, how are the duties and function of Sharia Supervisory Board at supervising Non Performing Financing rescue, and how is the role and function of Sharia Supervisory Board at supervising Murabahah Non Performing Financing rescue in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah. This research is done by qualitative method with used normative juridical toward secondary data and interviews. The analysis shows that in supervising Murabahah Non Performing Financing rescue, Sharia Supervisory Board has only responsibility at the beginning of SOP (Standard Operational Procedure) examination and technically not involved. The roles of Sharia Supervisory Board are giving opinion and do the periodic reviews. Sharia Supervisory Board was helped by Sharia Compliance Department and Sharia Auditor in performing their duties. In general, role and function of Sharia Supervisory Board on PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and PT Bank Mega Syariah was already compliance with Bank Indonesia’s Regulation. However, the quality of supervision at implementation of Murabahah Non Performing Financing rescue is still not enough."

"Kredit merupakan perjanjian pokok yang tidak serta merta diberikan oleh bank. Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yang menerangkan bahwa pemberian kredit harus dengan analisa sebagai bentuk pengamanan bank atas dana bank yang dikeluarkan salah satunya harus adanya jaminan yang disebut dengan jaminan umum. Hal tesebut tidak cukup aman bagi bank untuk memberikan dana bank dengan hanya jaminan umum. Maka akan dimintakan jaminan tambahan yang berupa jaminan perorangan (borgtoch) yang disebut dengan perjanjian tambahan. Hal yang menjadi pembahasan peneliti adalah praktek jaminan peorangan sebagai salah satu bentuk pengikat jaminan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan hambatan serta cara penyelesaian hambatan-hambatan atas penggunaan jaminan perorangan pada jaminan kredit. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaminan peroangan yang merupakan jaminan tambahan atas perjanjian kredit sebagai bentuk keyakinan dari kreditur. Hambatan yang dirasakan oleh kreditur adalah sulit mendapat daftar harta kekayaan penanggung, eksekusi terhadap harta kekayaan penanggung dan debitur yang memakan waktu lama.

---

Credit was the main agreement all of a sudden was not given by the bank. However, credit in accordance with. Regulations Number 10 in 1998 the explanation of the article 8 articles (1) must with the analysis as the form of the security of the bank on the bank's fund that was spent by one of them must the existence of the guarantee that was mentioned with the public's guarantee. The matter was not safe enough for the bank to give the bank's fund with only of the public guarantees. Then will be requested the additional guarantee that took the form of the personal guarantee (borgtoch) that was mentioned with the additional agreement.

The matter that became the researcher's discussions was the practice of the personal guarantee as one of the forms of the fastener of the credit guarantee to PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk and the obstacle as well as the method of the resolution of obstacles on the use of the personal guarantee in the credit guarantee. Based on the results of research that the personal guarantees is the additional guarantee of a credit agreement as a form of confidence the bank against the debtor. The obstacle that was felt by lender was to be difficult to receive the list of the wealth of the guarantor's wealth, the execution towards the wealth and the debtor of the guarantor's wealth that took up a lot of time"

"Adanya keterpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu fiqh guna mengembangkan produk Syariah sangat diperlukan. Metode penelitian berbentuk yuridis normative. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Jenis data yaitu data sekunder, mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, buku harian. Type penelitian ini adalah deskriptif. Metode analis data yaitu kualitatif. Akad Syariah pada Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional memiliki karakteristik tersendiri. Namun ada persamaan dan perbedaan Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah. Persamaan itu berupa persamaan atas subjek, objek dan tujuan akad. Namun perbedaannya yaitu dari segi pembayaran Ijarah, dan pengembalian porsi kepemilikan bank, dan nilai pertanggungan. Umumnya penerapan akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah, memberikan posisi Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional selaku kreditor dan nasabah selaku debitor. Ini berarti terjadi perubahan tujuan akad itu. Pengkajian ulang atas produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan. Hal ini didasarkan pada kerangka teori yang berbeda jauh dengan praktik. Nasabah adalah selaku penyewa untuk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan selaku pemilik modal dalam akad Musyarakah Mutanaqisah. Konsistensi penerapan produk Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) dan Musyarakah Mutanaqisah harus segera dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Syariah Bank Konvensional. Jika tidak maka akan banyak terjadi penyimpangan Syariah atas produk perbankan tersebut. Peningkatan profesionalisme dan efisiensi akan dapat mengurangi tidak sempurnanya penerapan produk Syariah.

---

The existence of integration between economics and the science of fiqh in order to develop Islamic products is required. Form of juridical normative research methods. Data collection tools in the form of documents and interview studies. The type of data is secondary data, including official documents, books, reports tangible results, diary. Type this research is descriptive. The method of qualitative data analyst. Akad Sharia in the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank has its own characteristics. But there the similarities and differences Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah. Equation in the form of the equation on the subject, object and purpose of the contract. But the difference is in terms of Ijarah payments, and the return portion of ownership of banks, and insurance coverage. Generally, the application of the contract of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musyarakah Mutanaqisah, giving the position of the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank as creditors and customers as debtors. This means there is a change that contract goals. Review of the product of Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah must be done immediately. It is based on the theoretical framework that differs significantly with practice. Client is as a tenant for Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and as the owner of capital in Mutanaqisah Musharaka contract. Consistency of application of the product Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) and Musharaka Mutanaqisah should be carried out by the Islamic Bank and the Islamic Unit of Conventional Bank. If not it will be many deviations above the Sharia banking products. Increased professionalism and efficiency will be able to reduce imperfections in the application of Sharia products."

"Menurut hukum perbankan Indonesia, bank mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan syarat dan ketentuan Letter of Credit (L/C) sebelum melakukan pembayaran. Namun dalam Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), terdapat ketentuan yang memuat mengenai hal-hal yang dibebaskan dari tanggung jawab bank dalam transaksi L/C. Skripsi ini akan memfokuskan penelitian pada kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya menurut hukum perbankan Indonesia, dihadapkan dengan adanya ketentuan pembebasan tanggung jawab bank dalam transaksi L/C yang diatur dalam UCP. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menunjukkan bahwa walaupun menurut hukum perbankan Indonesia bank wajib untuk menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan dalam menjalankan kegiatan usahanya, namun terdapat beberapa ketentuan dalam UCP yang memuat mengenai hal-hal yang dapat membebaskan bank dari tanggung jawab hukum dalam melaksanakan kewajibannya untuk memeriksa dokumen dalam transaksi L/C. Dimana bank dibebaskan dari tanggung jawab atas hal-hal terkait efektifitas dokumen, yaitu, ketepatan, keaslian, kepalsuan atau akibat hukum dari setiap dokumen serta kesalahan penerjemahan.

---

According to Indonesia's banking rules, bank has the obligation to imply prudential banking principle in doing its business, including in doing its obligation to examine whether the presented documents are complied with the terms and condition of Letter of Credit (L/C), before honoring the presentation. However in Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP), there are disclaimer clauses that regulates about the things that have been exempted from bank's responsibility in L/C transaction. This thesis will mainly focus on bank's obligation to imply prudential banking principle in doing its business according to Indonesia?s banking rules, when it is faced with the existence of disclaimer clauses in L/C transaction which regulated in UCP. By using legal normative method, this study concluded that even though according to Indonesia?s banking rules bank has every obligation to imply prudential banking principle in doing its business, there are some things that have been exempted from bank?s responsibility according to UCP, that can release bank from legal responsibility regarding its obligation to examine the presentation of documents in L/C transaction. Where bank assumes no liability of effectiveness of the documents, including form, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document, and mislead of translation."