Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polusi atau emisi gas rumah kaca merupakan salah satu hal sumber eksternalitas negatif bagi lingkungan. Peningkatan emisi akan berdampak pada peningkatan suhu yang berakibat pada perubahan iklim. Salah satu penyumbang emisi terbesar di Indonesia adalah sektor transportasi.  Transisi menuju penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu alternatif kebijakan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Kebijakan pemerintah Indonesia melalui Perpres 55/2019 bertujuan untuk mempercepat implementasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Kendaraan listrik dianggap tidak menimbulkankan polusi dalam penggunaannya. Namun, di sisi lain penggunaan kendaraan listrik berpotensi menimbulkan leakage effect dari sektor transportasi terhadap emisi di sektor pengadaan listrik.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak ekonomi dan lingkungan akibat permintaan listrik yang merupakan derived demand dari kendaraan listrik. dengan menggunakan analisis environmentally extended input-output (EEIO). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa total output perekonomian Indonesia berpotensi mengalami peningkatan hingga Rp 636 Miliar akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik. Pada sektor transportasi penggunaan kendaraan listrik dapat berpotensi mengurangi emisi hingga 76.982 Ton CO2. Tetapi leakage effect yang dihitung dari tambahan emisi sektor pembangkit listrik sebesar 92.863 TonCO2 dari total emisi dan hasil perhitungan EEIO 156.709 TonCO2. Jadi, pengurangan emisi sektor transportasi akibat penggunaan kendaraan listrik lebih kecil dibandingkan emisi yang muncul dari kegiatan ekonomi terutama di sektor pembangkitan listrik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi leakage effect akibat peningkatan penggunaan kendaraan listrik meskipun memiliki potensi yang besar dalam pengurangan emisi sektor transportasi.  

---

Pollution is a source of negative externality for the environment. Increasing emissions will follow by the increase of global temperature that impacts climate change. The transportation sektor is one of the most significant contributors to emission production. The transition to the usage of electric vehicle (EV) is an alternative solution to reduce greenhouse gas emissions because it has zero emissions. The Indonesian government has been aiming to raise the usage of EV through fiscal and non-fiscal incentives through regulation in Perpres 55/2019. However, there's a potential leakage effect of emission increase in the activities of generating electricity. Even electric vehicles are considered to be zero emissions. This study aims to quantify the economic and environmental impact of increasing electricity demand by increasing the use of electric vehicles using environmentally extended input-output analysis. The results find that economic output will increase to Rp 636 billion as the effect of the increasing electricity demand. The emission of transportation sector will have a potential decrease to 76.982 Ton CO2. Unfortunately, Electricity generation sector emission will potentially increase to 92.863 Ton CO2 and also the total emission will increase to 156.709 Ton CO2e. The results shows that leakage effect occur after the increase of electric vehicle usage in Indonesia even the EVs have a huge pontential to reduce emission in transport sector."

"Studi ini bertujuan memprediksi dampak kebijakan penurunan emisi di Indonesia yang berdasarkan pada kebijakan pada Rencana Aksi Nasional Penurunan Gas Rumah Kaca (RAN GRK) Indonesia. Studi ini menggunakan metode analisis Input-Output untuk mengestimasi dampak kebijakan terhadap output, nilai tambah bruto, pendapatan, dan kesempatan kerja, dengan menggunakan data Tabel Input-Output Indonesia tahun 2016 dan data emisi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2020. Hasil studi ini menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan merupakan sektor yang paling terpengaruh akibat kebijakan penurunan emisi, dan kebijakan penurunan emisi ini secara umum memberi dampak cukup besar terhadap perekonomian Indonesia.

---

This study aim to predict the impact of implementing emission reduction policies to Indonesian economy based on National Action Plan on Green House Gas Emission Reduction or RAN GRK Indonesia. This study used Input-Output analysis method to estimate the policy impact on domestic output, gross added value, income, and employment opportunities based on Indonesia’s Input-Output table 2016 and Indonesia’s emissions data from 2010-2019. The result of this study shows that Agriculture, Livestock, Forestry and Fisheries is the sector that mostly affected by the emission reduction policies, and the policies that is implemented to reduce emissions have quite an impact on Indonesian economy."

"Pariwisata olahraga merupakan paradigma baru dan dianggap dapat mendorong perekonomian. Penelitian ini menggunakan analisis Input-Output I-O terbuka dan tertutup untuk melihat dampak pengeluaran pemerintah di sektor pariwisata olahraga terhadap perekonomian. Hasil dari penelitian ini adalah sektor pariwisata olahraga berpotensi cukup besar dalam penciptaan output, nilai tambah,pendapatan rumah tangga dan penyerapan tenaga kerja. Hasil analisis keterkaitan antar sektor dengan menggunakan kedua model menunjukkan bahwa sektor pariwisata olahraga memiliki peran yang cukup besar terhadap sektor lainnya dalam perekonomian. Hal tersebut dapat terlihat dari tingginya angka keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan. Sektorpariwisata olahraga berkontribusi dalam penambahan output, nilai tambah, pendapatan rumah tangga dan tenaga kerja masing-masing sebesar 16 baik pada Input-Output terbuka maupun tertutup.

---

Sports tourism is a new paradigm and is considered to boost the economy. This study uses open and closed Input Output I O analysis to see the impact of government expenditure in sports tourism on the economy. The result of this research is sport tourism sector potentially large enough in the creation of output, value added, household income and employment.

The result of inter sectoral linkage analysis using both models shows that the sports tourism sector has a significant role for other sectors in the economy. This can be seen from the high number of backward linkages and forward linkages. The sports tourism sector contributes to the addition of output, value added, household and labor income respectively of 16 in both open and closed Input Output. "

"ABSTRAKPeningkatan kebutuhan domestik, peningkatan harga Bahan Bakar Minyak BBM di tingkat internasional, dan harga BBM jenis tertentu yang tetap, meningkatkan beban belanja subsidi BBM dalam APBN. Subsidi BBM yang berlebihan menimbulkan dampak negatif, sehingga perlu dilakukan upaya reformasi subsidi BBM jenis tertentu, salah satunya adalah kebijakan pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu melalui peningkatan harga BBM bersubsidi. Studi ini bertujuan menghitung potensi beban belanja subsidi yang dapat diturunkan/dialihkan dari upaya perbaikan kebijakan subsidi BBM dan memperkirakan dampak dari pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM terhadap perekonomian nasional, baik terhadap output, pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, maupun tenaga kerja. Hasil studi menunjukkan bahwa, pada tahun 2012, setiap 1 persen pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM jenis tertentu, maka harga BBM bersubsidi akan meningkat sebesar 0,6 persen secara rata-rata, dan konsumsi BBM bersubsidi akan menurun sebesar 0,06 persen. Dengan menggunakan analisis Tabel Input-Output I-O Indonesia tahun 2012 yang di-update dengan metode RAS dari Tabel IO Indonesia tahun 2008, menunjukan bahwa pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM pada tahun 2012 yang menurunkan konsumsi BBM sebesar 6 persen dan apabilat dialokasikan ke bidang infrastruktur, sektor industri non migas atau sektor pertanian, ternyata mampu meningkatkan output, nilai tambah atau PDB, pendapatan masyarakat, dan lapangan kerja dalam perekonomian nasional. Output perekonomian dan pendapatan rumah tangga nasional akan maksimal apabila pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM tersebut dialokasikan untuk investasi di bidang infrastruktur. Nilai tambah bruto PDB dan penyerapan tenaga kerja akan maksimal jika pengalihan alokasi anggaran subsidi BBM dilakukan untuk investasi di sektor pertanian. Sedangkan investasi di sektor industri non migas dari pengalihan alokasi anggeran subsidi BBM tidak dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

---

ABSTRACTThe increase in domestic demand, increase in international prices of fuel oil and fixed price of certain types of subsidized fuel, causing the increase of national budget APBN expenditure in certain types of fuel subsidy. Excessive fuel subsidies has a negative impact, so it is necessary to reforms several fuel subsidy, one of the policy is saving certain types of fuel subsidy through increased prices of subsidized fuel. This study aims to calculate the potential cost of subsidy that can be derived reallocate from the fuel subsidy policy reform and estimate the impact of the fuel subsidy savings to the national economy, both on output, economic growth, incomes, and employment. The study shows that in 2012 every 1 percent r reallocations in certain types of fuel subsidy, the subsidized fuel prices will increase by 0,6 percent on average, and the consumption of subsidized fuel will decrease by 0,06 percent. By using analysis Input Output I O Table of Indonesia in 2012 which is updated with the RAS method from I O Table of Indonesia in 2008, it shows that 100 percent reallocations in fuel subsidies in 2012 that lowered fuel consumption by 6 percent and the savings are allocated to the infrastructure sector, non oil industrial sector or the agricultural sector, was able to increase output, value added or GDP, incomes, and employment in the national economy. Economic output and household national income would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in infrastructure. Gross Domestic Product GDP and employment would be maximized if the fuel subsidy savings allocated for investment in the agricultural sector. While investment in non oil sector of the allocated fuel subsidy savings cannot optimize its impact on the national economy."

"Tesis ini membahas dampak investasi revitalisasi polder Alabio di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan metode input-output. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa investasi pada sektor konstruksi sebesar Rp 152,49 miliar menghasilkan dampak terhadap peningkatan (i) output sebesar Rp 237,42 miliar; (ii) PDRB Kabupaten sebesar Rp 85,08 miliar; (iii) pendapatan masyarakat sebesar Rp 28,76 miliar; dan (iv) penyerapan tenaga kerja sebesar 1.448 orang. Sektor yang memperoleh manfaat terbesar dari investasi tersebut adalah sektor konstruksi, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan.

---

This by aims at discussing the investment impacts of revitalizing Alabio?s polder using input-output method. The result shows that an injection on construction sector as much as Rp 152,49 billion will produce/create increases in (i) economic output as much as Rp 237,42 billion; (ii) GRDP as much as Rp 85,08 billion; (iii) household income as much as Rp 28,76 billion; and (iv) employment as much as 1.448 people. The stimulus will benefit construction sector, manufacturing industry sector, and trade sector."

"Provinsi Sumatera Selatan merupakan daerah dengan kekayaan sumber daya alam tak terbarukan yang melimpah khususnya batubara, minyak bumi dan gas alam. Perekonomian Sumatera Selatan ditopang oleh investasi di sektor pertambangan migas sebagai sektor andalan. Sebagai non-renewable natural resources atau sumber daya alam tak terbarukan, cadangan migas terus mengalami deplesi sehingga mengharuskan Sumatera Selatan mencari sumber-sumber investasi di sektor lain sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Sumber daya dan cadangan batubara yang melimpah di Sumatera Selatan dapat dijadikan dasar pijakan untuk pengembangan industri pendukung, antara lain melalui pembangunan PLTU Batubara. Pembangunan PLTU batubara merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi primer selain bahan bakar minyak. Selama ini pemenuhan kebutuhan listrik di Sumatera Selatan dirasakan masih kurang. Dengan sumber daya batubara yang cukup besar kurang lebih 11,54 Milyar ton, sudah sepatutnya potensinya diarahkan sebagai modal pembangunan dalam bentuk sumber energi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak dari pembangunan PLTU batubara terhadap perekonomian Sumatera Selatan, mulai dari saat konstruksinya sampai dengan setelah PLTU batubara berdiri. Dengan menggunakan analisa model input-output, akan dapat diketahui efek multiplier yang terdiri dari angka pengganda output, pendapatan dan lapangan kerja. Elastisitas permintaan listrik Sumatera Selatan data tahun 1995 ? 2009 diperkirakan 1,96 yang merupakan indikator yang menunjukkan laju konsumsi listrik lebih besar dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan mencapai 6% di tahun 2023 dan kapasitas produksi listrik yang telah ada di Sumsel berkisar 724,65 MW , maka kapasitas produksi yang perlu disediakan sebesar 1.020 MW untuk mengatasi defisit listrik sampai dengan tahun 2023.Melalui analisa model Input-Output, disimpulkan bahwa dengan adanya PLTU batubara 1.020 MW di Sumatera Selatan melalui permintaan akhir di sektor konstruksi selama 5 tahun (2009-2013), batubara dan listrik pada tahun 2013 akan dapat menstimulir pertumbuhan perekonomian Sumatera Selatan yang ditandai dengan terciptanya output di seluruh sektor perekonomian menjadi sebesar Rp. 174,3 Triliun, peningkatan total pendapatan masyarakat menjadi sebesar Rp. 24,56 Triliun dan penyerapan tenaga kerja yang meningkat sebanyak 110.954 tenaga kerja di tahun 2013. Saat PLTU mulai beroperasi tahun 2013, terjadi peningkatan nilai output di sektor batubara sebesar Rp. 2,26 Triliun, pendapatan naik Rp. 0,546 Triliun dan terciptanya lapangan kerja baru pada sektor batubara sebanyak 3.372 lapangan kerja jika dibandingkan dengan dampaknya selama PLTU batubara dibangun tahun 2009-2013. Dengan dibangunnya PLTU batubara 1.020 MW diharapkan peranan batubara ke depan sebagai penyedia energi dapat ditingkatkan sejalan dengan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

---

South Sumatra Province is an area with a wealth of abundant a non-renewable natural resources, especially coal, petroleum and natural gas. South Sumatra's economy is sustained by oil and gas investment in the mining sector as the leading sectors. As a non-renewable natural resources, oil and gas reserves continue to depletion, thereby necessitating the South Sumatra to find sources of investment in other sectors as the support of economic growth. The resources and coal reserves are so abundant in South Sumatra can be used as the foundation for supporting industry development, one through the construction of coal power plant. Development of coal power plant is one of the efforts to utilize the primary energy than fuel oil. During this time, the meeting of electricity demand in South Sumatra felt still lacking. With coal resources are large enough to approximately 11.54 billion tonnes, should be directed their potential as development capital in the form of an energy source.

The purpose of this study was to determine the impact of coal power plant construction to the economy of South Sumatra, from the time of construction until after the coal power plant stands. By using input-output analysis model, will be known multiplier effect which consists of multiplier output, income and employment. The elasticity of electricity demand in South Sumatra 1995 - 2009 is estimated to 1.96 which is an indicator that shows the rate of electricity consumption is greater than economic growth. Assuming that economic growth reached 6% in 2023 and electricity production capacity that has existed in South Sumatera 724.65 MW range, then the production capacity of 1020 MW should be provided to overcome the power deficit until the year 2023.

Through analysis of the Input-Output model, concluded that the 1020 MW coal power plant in South Sumatra through the final demand in the construction sector for 5 years (2009-2013), coal and electricity in 2013 will be able to stimulate economic growth in South Sumatra which is characterized by the creation of output in all sectors of the economy to Rp. 174.3 trillion, an increase in total income to Rp. 24.56 trillion and employment increased to 110,954 workers in 2013. When the plant started operating in 2013, there is increased output of coal sector amounted to Rp. 2.26 Trillion, revenue rose to Rp. 0.546 trillion and new employment in the coal sector as many as many as 3372 workers if compared with its effects during coal power plant was built during the years 2009-2013. With the construction of 1020 MW coal power plant is expected in the future role of coal as an energy provider can be increased in line with Presidential Decree No. 5 Year 2006 on National Energy Policy."

"Pemerintah Indonesia sebagai regulator mengatur spektrum keterkaitan dengan regulasi global, dimana ke depannya masih akan diatur yang terdiri dari empat alokasi spektrum, yaitu pada 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Mengenai penataan spektrum, penelitian ini berfokus pada frekuensi 3,5 GHz dan saat ini masih digunakan oleh satelit di Indonesia Timur, yang memiliki jumlah penduduk penggunaan satelit terbesar. Tujuan peneliltan untuk menganalisis dampak ekonomi di suatu wilayah yang ditimbulkan dari perubahan penggunaan teknologi dengan model Input-Output (IO). Model ini dijabarkan dalam tabel matriks yang menyajikan informasi tentang transaksi barang dan jasa serta keterkaitan antar satuan kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah, pada waktu periode tertentu. Data yang digunakan dari tabel Input- Output (IO) yang disusun oleh BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2016. Data tersebut di proses dengan nilai shock dari investasi 5G yang menghasilkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Dari hasil penelitian didapatkan investasi 5G di tiga provinsi yang menggunakan setelit memberikan dampak kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) yakni Papua sebesar Rp. 67.570.000.000 dengan kenaikan sebesar Rp. 94.976.690.000 (0,65%), Maluku Utara sebesar Rp. 20.010.000.000 memberikan dampak sebesar Rp. 25.268.770.000 (0,077%) dan terakhir Nusa Tenggara Timur (NTT) sebesar Rp. 18.390.000.000 dengan dampak 23.453.980.000 (0,03%). Hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan dengan mengubah penggunaan frekuensi 3,5 GHz memberikan dampak postif sebesar 0,172% terhadap ekonomi di wilayah Indonesia Timur.

---

The Indonesian government as a regulator regulates the spectrum of linkage with global regulations, which in the future will still be regulated consisting of four spectrum allocations, namely at 700 MHz, 2,6 GHz, 3,3 & 3,5 GHz, 26 & 28 GHz. Regarding spectrum structuring, this study focuses on the 3.5 GHz frequency and is currently still used by satellites in Eastern Indonesia, which has the largest number of satellite usage populations. The purpose of the study is to analyse the economic impact in an area arising from changes in the use of technology with the Input-Output (IO) model. This model is described in a matrix table that presents information about transactions of goods and services and the interrelationships between units of economic activity in a region, at a certain period. The data used is from the Input-Output (I-O) table compiled by BPS (Central Statistics Agency) in 2016. The data is processed with the shock value of 5G investment which results in an increase in Gross Domestic Product (GDP). From the results of the study, it was found that 5G investment in three provinces using satellite had an impact on increasing Gross Domestic Product (GDP), namely Papua by Rp. 67.570.000.000 with an increase of Rp. 94.976.690.000 (0,65%), North Maluku by Rp. 20.010.000.000 with an impact of Rp. 25.268.770.000 (0,077%) and finally East Nusa Tenggara of Rp. 18.390.000.000 with an impact of 23.453.980.000 (0,03%). This shows that the policy that will be carried out by the government by changing the use of the 3.5 GHz frequency has a positive impact of 0.172% on the economy in Eastern Indonesia."

"ABSTRAKMengingat Omnibus Law ditujukan untuk meningkatkan investasi di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai sektor mana yang dapat menghasilkan dampak terbaik sehingga pemerintah Indonesia harus memprioritaskan sektor tersebut sebagai sektor prioritas investasi. Tiga sektor dipertimbangkan: manufaktur, pertambangan dan penggalian, dan listrik dan gas. Dengan menggunakan model Input-Output dan model mikrosimulasi, penelitian ini meneliti dampak makro, mikro, dan lingkungan atas setiap skenario investasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, investasi pada sektor listrik dan gas menciptakan dampak makro tertinggi, sementara investasi pada sektor pertambangan dan penggalian lebih baik dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, meskipun juga menghasilkan dampat lingkungan yang lebih besar.

---

ABSTRACTAs the Omnibus Laws are aimed to increase investment inflow to Indonesia, this paper tries to answer the question about investment in what sector that can generate the highest outcome, such that the Indonesian government should prioritize this sector as the investment targeted sector. Three sectors are considered: manufacturing, mining and quarrying, and electricity and gas. Using an I-O model and a microsimulation model, this paper examines the macro, micro, and environmental impacts of each investment scenario. The results reveal that in the short-run, investment in the electricity and gas sector generates the highest macro impacts, while investment in the mining and quarrying sector is better in reducing poverty and inequality, although it has a bigger environmental impact."