Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Tabalong memberikan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas melalui program Jaminan Tabalong Sehat (JTS). Sasarannya seluruh penduduk Tabalong yang tidak tercakup oleh asuransi atau jaminan kesehatan. Namun pemanfaatan pelayanan kesehatan Puskesmas dan serapan dana yang telah dianggarkan masih rendah. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan rendahnya pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis tingkat Puskesmas di Kabupaten Tabalong. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Sampel sebanyak 405 rumah tangga, diambil secara acak sistematik dari klaster 15 desa/kelurahan yang berada di tiga wilayah Puskesmas terpilih. Analisis dilakukan menggunakan statistik regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan subsidi pelayanan kesehatan gratis belum optimal. Sebanyak 58% responden pernah memanfaatkan pelayanan kesehatan Puskesmas, dalam setahun terakhir. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Puskesmas adalah pengetahuan, kemauan untuk membayar (WTP), adanya penyakit dan biaya transportasi. Rendahnya pemanfaatan pelayanan Puskemas yang sudah digratiskan terkait dengan kurang optimalnya kegiatan Puskesmas, kurangnya sosialisasi ke masyarakat dan sasaran masyarakat yang diberikan subsidi kurang tepat. Disarankan kepada jajaran kesehatan untuk lebih meningkatkan sosialisasi dan mendekatkan kegiatan program JTS pada masyarakat. Kepada Pemda Tabalong sebaiknya target sasaran subsidi pelayanan kesehatan gratis diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu, dan dilakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif.

---

Since 2008, Government of Tabalong District have been giving free health care subsidies at public health centre (PHC) through Tabalong Health Security (Jaminan Tabalong Sehat /JTS) program. Targetting of JTS program are all of Tabalong citizen that have not covered by health insurance or health security programs. But, rates of PHC utilization and budget reserved have been low.

This research aim to know the factors that related with low utilization of free health care subsidies at PHC in Tabalong District. This research was analitycal study with cross sectional design. Sampels are 405 household that selected by systematic random from 15 villages cluster at three selected PHC areas. To provide relationship of variables used multiple logistic regression statistical analysis.

Result of the study show that utilization of free health care subsidies were not optimize yet. Just 58% of respondent utilized health care at PHC in the last year. The factors that related with health care utilization at PHC are knowledge, willingness to pay (WTP), diseases avalaibility, and cost of transportation. The low rates utilization of free PHC were also caused by un-optimize of PHC?s activities, lack of promotion the JTS program, not matching of subsidies targetting.

For health providers were recommended to increase promotion and enclose the implementation program to the community. For Government of Tabalong District were suggested to provide focussed targetting of JTS program due the poor and near poor citizen, and increasing the health care quality more comprehensive."

"Meningkatnya Usia Harapan Hidup UHH di Indonesia telah meningkatkan jumlah populasi lansia. Pada 2016, jumlah lansia di Indonesia mencapai lebih dari 7 total penduduk. Meningkatnya UHH menyebabkan angka kesakitan karena penyakit degeneratif semakin tinggi. Akses lansia terhadap pelayanan kesehatan penting untuk diperhatikan karena lansia rentan menderita sakit dan disabilitas. Angka kesakitan lansia tahun 2015 sebesar 25,05 , meningkat dari 24,8 pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan rawat jalan pada lansia. Penelitian ini merupakan analisis kuantitatif menggunakan data sekunder Susenas 2016 dengan desain potong lintang terhadap 48.971 lansia yang mengalami keluhan kesehatan. Hasil penelitian menunjukan bahwa 58,32 lansia sakit memanfaatkan pelayanan rawat jalan ke FKTP, FKTL, dan fasilitas kesehatan formal lainnya. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan rawat jalan pada lansia adalah usia lebih dari 90 tahun, kepemilikan jaminan, regional, status ekonomi, rasio puskesmas, jarak ke FKTP, jarak ke FKTL, riwayat rawat inap, status rokok, gangguan aktivitas, dan keparahan keluhan. Gangguan aktivitas merupakan faktor yang paling berhungan dengan pemanfaatan rawat jalan lansia. Saran dari studi ini adalah menerapkan strategi jemput bola agar banyak lansia memanfaatkan Posyandu lansia, memperkuat program home care bagi lansia renta maupun lansia tidak mandiri. Selain itu, memperluas cakupan jaminan kesehatan untuk lansia miskin, meningkatkan jumlah Puskesmas santun lansia, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menciptakan lingkungan yang ramah lansia dan mendukung program kesehatan lansia.

---

Life expectancy in Indonesia has improved, consequently it increased number of elderly population in Indonesia. In 2016, the number of elderly people reached more than 7 of the total population. In addition, the number of morbidity due to degenerative diseases is increase. In 2015, the morbidity rate of elderly people in Indonesia was 25.05 , increased from 24.8 in 2014. Health conditions of the elderly and their access to care are important for policy makers to develop a better plan This study was conducted to determine the use of outpatient health services among elderly. This research was using secondary data from Susenas 2016. The study design was cross sectional covering 48,971 elderly in Indonesia who experienced perceived health symptom. The results of the study showed that 58.32 of sick elderly used outpatient services to the primary care FKTP , secondary care FKTL , and other formal health facilities. Factors related to the utilization of outpatient health services by elderly were age more than 90 years , health insurance, regional, economic status, availability of health centers, distance to health facilities, history of hospitalization, smoking status, activity disorder and perceived severity of illness. Disorder in doing daily activity is the dominant factor that related to the use of outpatient care among the elderly. This study suggests to initiate effort that proactively involve elderly to utilize Posyandu, strengthen home care program, increase number of elderly friendly health center, expand health insurance coverage for poor elderly, and improve cross sectoral coordination in creating elderly friendly environment as well as supporting elderly health program."

"Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan kesehatan pada usia produktif merupakan hak dasar penduduk usia 15-59 tahun untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kab/kota. Dengan status akreditasi puskesmas yang sudah diraih dan manajemen puskesmas yang sudah diterapkan, capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kota Cirebon masih rendah. Tujuan penelitian untuk mengetahui efek status akreditasi dan manajemen puskesmas terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif puskesmas di Kota Cirebon. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan desain penelitian crossectional. Populasi penelitian adalah seluruh puskesmas di Kota Cirebon. Sampel penelitian adalah 22 puskesmas (total sampling). Analisis statistik menggunakan uji annova one way, uji korelasi dan uji regresi linier sederhana. Hasil penelitian menunjukkan status akreditasi puskesmas tidak berefek terhadap capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif, sedangkan semua aspek manajemen puskesmas berkorelasi cukup kuat dan kuat kecuali fokus pelanggan yang berkorelasi lemah/tidak berkorelasi. Diperlukan penerapan manajemen puskesmas yang berkualitas dan dukungan dinas kesehatan agar SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif dapat tercapai.  

---

Minimum Service Standards (SPM) for health services at productive age are the basic rights of the population aged 15-59 years to obtain health services according to the standards that must be met by the district/city regional government. With the accreditation status of the public health center that has been achieved and the management of the public health center that has been implemented, the achievement of SPM for health services at productive age in Cirebon City is still low. The aim of the study was to determine the effect of the accreditation status and management of the public health center on the achievement of the MSS for health services at the productive age of the public health center in Cirebon City. This type of research is quantitative research with a cross-sectional research design. The research population was all health centers in Cirebon City. The research sample was 22 health centers (total sampling). Statistical analysis using one-way annova test, correlation test and simple linear regression test. The results showed that the accreditation status of the public health center had no effect on the achievement of SPM for health services at productive age, while all aspects of public health center management had a fairly strong and strong correlation except for customer focus which had a weak correlation/no correlation. It is necessary to implement quality health center management and the support of the health office so that the SPM for health services at productive age can be achieved."

"Tesis ini membahas kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit Demam Berdarah dengue di Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada tahun 2009. Penelitian kapasitas manajemen ini mempergunakan metode penilaian kinerja Puskesmas (Depkes RI, 20060. hal-hal yang diteliti kegiatan-kegiatan yang terdapat pada tahapan manajemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD di Puskesmas. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Tujuan Penelitian ini adalah agar instansi yang berkepentingan mempunyai perhatian terhadap peningkatan kapasitas manajemen program pencegahan dan pemberantasan DBD di Puskesmas. Hasil penelitian ini ditemukan kapasitas manajemen program Pencegahan dan Pemberantasan DBD Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu belum mencukupi. Sehingga penelitian ini menyarankan agar Departemen Kesehatan RI mengembangkan suatu pedoman manejemen program pencegahan dan pemberantasan penyakit DBD untuk Puskesmas, Dinas Kesehatan Provinsi perlu meningkatkan sosialisasi pedoman P2DBD dan pelatihan manajemen program, dan Puskesmas perlu meningkatkan kapasitas manajemen Program pencegahan dan pemberantasan DBD dengan melakukan perbaikan pada kegiatan-kegiatan pada tiap langkah manajemen program serta meningkatkan koordinasi dan fasilitasi kepada setiap stakeholder terkait di tingkat Kecamatan.

---

This thesis discuss about the Public Health Center management capacity to prevent and eliminate the Dengue Hemorrhagic Fever in Pasar minggu District of South Jakarta on 2009. This management capacity research is using job appraisal methods for Public Health Center (Ministry Of Health Republic Of Indonesia, 2006). The research concerning is activities that on stage of DHF?s preventing and eliminating program management on Public Health Center. The research method is the qualitative research with analytic descriptive design.

The research purpose is in order to the significant institution will have attention about preventing and eliminating program management capacity of Dengue Haemorrhagic fever. The research result is the program management capacity is not effective yet.

The research result suggests that Ministry of Health on Republic of Indonesia needs to develop a guideline on Program Management to prevent and eliminate the Dengue Haemorraghic Fever to Public Health Center, Province Health Office needs to increase the guideline socialization of and Program Management Training. The Public Health Center needs to improve the preventing and eliminating program management capacity by repairing of the activities on the stage of program management and increasing the coordination and facilitation to every stakeholders on District level."