Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL.

---

This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency."

"Penelitian ini ingin menganalisis dampak transfer ke daerah dan dana desa terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dan ekonometrika dengan data panel, dimana model yang diestimasi yaitu model kuadratik. Obyek penelitian ini adalah 32 daerah provinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta dan Kalimantan Utara, periode 2012-2019. Hasil estimasi menunjukkan bahwa dana transfer berpengaruh signifikan terhadap jumlah orang miskin. Apabila total transfer riil yang diterima provinsi i pada periode t naik maka pada awalnya jumlah orang miskinnya akan bertambah sebelum akhirnya kemudian berkurang ketika sampai pada titik baliknya yaitu sebesar Rp.14,6 triliun. Sedangkan berdasarkan hasil analisis terhadap jenis-jenis dana transfer secara terpisah terhadap kemiskinan provinsi-provinsi sampel dapat disimpulkan bahwa alokasi DAK dan DID merupakan alokasi yang paling signifikan mengurangi jumlah orang miskin. Sedangkan DAU dan DBH tidak efektif mengurangi jumlah orang miskin, karena justru menambah orang miskin

---

This study aims to analyze the impact of transfers to regions and village funds on poverty in Indonesia. The method used is quantitative and econometric descriptive analysis with panel data, where the estimated model is a quadratic model. The object of this research is 32 provinces in Indonesia, except DKI Jakarta and North Kalimantan, the period 2012-2019. The estimation results show that transfer funds have a significant effect on the number of poor people. If the total real transfers received by province i in period t increase, initially the number of poor people will increase before finally decreasing when it reaches the turning point of Rp. 14.6 trillion. Meanwhile, based on the analysis of the types of transfer funds separately on poverty in the sample provinces, it can be concluded that the DAK and DID allocations are the allocations that most significantly reduce the number of poor people. Meanwhile, the DAU and DBH are not effective in reducing the number of poor people, because they increase the number of poor people"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mencoba mengumpulkan bukti empiris terkait komponen APBD yaitu dana perimbangan, belanja modal, dan pinjaman daerah untuk dinilai pengaruhnya terhadap tingkat kemandirian daerah. Tingkat kemandirian daerah menunjukan seberapa besar daerah dapat mengelola keuangannya sendiri tanpa bergantung pada bantuan Pemerintah pusat terutama pada era otonomi daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia yang melaporkan secara rutin Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2006 hingga tahun 2010.Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data panel dimana metode yang digunakan adalah Random Effect Method. Hasil pengujian menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian daerah sementara belanja modal dan pinjaman daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

---

The purpose of this study is to try to collect empirical evidence related components of local budget which are intergovernmental transfer, capital expenditures, and regional loans its effect on the level of local independence. Degree of independence of the region shows how large an area can manage its own finances without relying on the help of the central government, especially in the era of regional autonomy. The sample used in this study is the Regency / City in Indonesia who regularly report Budget Realization Reports (APBD) from 2006 until 2010.

This research is a quantitative research using panel data where the method used is the Random Effect Method. The test results stated that the intergovernmental transfer positive influence on the level of local independence while capital spending and regional loan has no effect on the level of local independence."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai sumber pendapatan apa saja yang dapat mempengaruhi belanja modal pemerintah daerah dan bagaimana pengaruhnya. Objek penelitian adalah Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia periode penelitian 2008-2012. Hasil pengujian membuktikan bahwa satu-satunya sumber pendapatan yang berpengaruh positif terhadap belanja modal hanyalah DAK. Sementara PAD, DAU, dan DBH berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Di samping itu belanja pegawai juga berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang bersifat block grant lebih besar untuk kepentingan operasionalnya daripada membiayai belanja modal.

---

ABSTRACTThis study aims to obtain empirical evidences about what source of income that may affect capital expenditure of local government. Object of this study is regencies/municipalities in Indonesia for period 2008-2012. The result of the calibration proves that the only source of income which has positive effects to capital expenditure is Special PurposeGrant (DAK), when Local Own Source Revenue (PAD), General Purpose Grant (DAU), and Shared Fund(DBH) affects negatively. In addition, personnel expenditure also holds negative effects to capital expenditure. The conclusion of this study is that local governments tend to use greater block grant funds for the benefit of its operations rather than for funding capital expenditure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh DAK Afirmasi terhadap perekonomian daerah di Indonesia. Tambahan DAK Afirmasi diharapkan dapat mendukung pemerataan infrastruktur dan layanan dasar dan mendorong percepatan pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, pulau terluar, dan kawasan trasnmigrasi. Penelitian ini menggunakan data panel 491 kabupaten kota pada tahun 2011-2018, dengan metode estimasi fixed effect. Hasil empiris menunjukkan bahwa DAK Afirmasi belum memberikan pengaruh positif terhadap PDRB per kapita, dimana hasilnyabelum menangkap pengaruh reliable optimisticdari DAK Afirmasi, karena dari jumlah daerah penerima dan non penerima DAK Afirmasi memang tidak setara terutama untuk daerah non penerima yang rata-rata memiliki PDRB per kapita yang lebih tinggi dibandingkan daerah penerima. Pengaruh DAK Afirmasi khususnya pada daerah penerima memang belum menunjukkan hasil yang menjanjikan terhadap PDRB per kapita. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dampak pemberian DAK Afirmasi sangat kecil terhadap daerah penerima, sehingga posisi daerah penerima DAK Afirmasi masih termasuk dalam kategori daerah tertinggal (lagging region).

---

This study aims to determine the effect of Affirmations Special Allocation Fund (Affirmations SAF) on the regional economy in Indonesia. Additional Affirmations SAF is expected to support the distribution of infrastructure and basic services and encourage the acceleration of development in disadvantaged areas, border areas, outer islands, and transmigration areas. This study uses panel data of 491 municipal/districts in 2011-2018 and using the fixed effect estimation method. Empirical results show that Affirmation DAK has not had a positive effect on per capita GRDP, where the results have not captured the reliable optimistic effect of Affirmations SAF, because of the number of recipients and non-recipient Affirmations SAF regions are indeed not equal, especially for non-recipient regions that on average have a GRDP per capita higher than the receiving area. The influence of Affirmations SAF, especially in the receiving regions, has not shown promising results on per capita GRDP. The results of this study also show that the impact of giving Affirmation SAF is very small on the recipient area, so the position of the area of ​​the Affirmation SAF recipient is still included in the lagging region category."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dampak pendidikan pada kinerja perekonomian daerah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dari 30 provinsi di Indonesia selama periode 2005-2015. Hasil perhitungan statistic menunjukkan bahwa Pendidikan tingkat dasar, yang telah menjadi atribut universal bagi penduduk Indonesia, tidak menunjukkan hubungan signifikan dengan perekonomian daerah. Sebaliknya, terdapat cukup bukti yang mendukung hubungan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi terhadap perekonomian daerah. Lebih lanjut, kami menggunakan statistic deskriptif untuk menganalisa data survey tenaga kerja tahunan.Hasil analisis menunjukkan adanya perubahan struktur tenaga kerja yang dikarenakan meningkatnya capaian pendidikan masyarakat. Selain itu, dengan menganalisa waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan celah upah, kami menemukan bukti awal adanya skill-missmatched di pasar tenaga kerja.

---

The study aims to investigate the impact of education to regional economic performance. The study utilize a panel dataset of 30 provinces in Indonesia over the period 2005–2015. The estimation result shows that primary education level, that has become universal attribute to Indonesian, is not statistically significant to regional performance. In contrast, there is a positive and significant evidence of the impact of secondary education and tertiary education levels to the economic performance. Furthermore, we also employ a descriptive statistics to the annual labor survey dataset to gain a deeper understanding on the impact of education to the regional economy through the response of Indonesia's labor market.

The results reveal that there are shifts in the structure of labor force due to change on labor's education attainment. Also, looking at the wage gap between the education levels and the time needed to find a job, we find that there is a subtle evidence of skill mismatched in the labor market."

"Implementasi desentralisasi fiskal masih menghadapi berbagai tantangan. Dana Alokasi Umum (DAU) yang menjadi bagian dari dana perimbangan serta belanja modal seharusnya dapat membantu meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah agar tujuan desentralisasi fiskal dapat terwujud. Tujuan desentralisasi fiskal yaitu sebagai alat untuk menciptakan pelayanan publik berkualitas yang merata dan kemakmuran masyarakat di seluruh Indonesia yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi daerah. Namun pada realisasinya pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya memisahkan diri dari pemerintah pusat dalam mendanai kebutuhan daerahnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal (BM) terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan objek studi yaitu Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia, menggunakan data realisasi APBD TA 2010-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan DAU berpengaruh secara negatif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap perubahan tingkat kemandirian keuangan daerah, perubahan tingkat DAU dan perubahan tingkat belanja modal, masing-masing berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap perubahan pertumbuhan ekonomi daerah

---

The implementation of fiscal decentralization still faces various challenges. The General Allocation Fund (DAU), which is part of the balancing fund and also capital expenditures, should be able to help increase the level of regional financial independence so that the goals of fiscal decentralization can be realized. Where the purpose of fiscal decentralization is as a tool to create quality public services that are evenly distributed and the prosperity of people throughout Indonesia which is reflected in regional economic growth. However, in reality, local governments have not been able to completely separate themselves from the central government in funding their regional needs. This study aims to analyze the influence of the General Allocation Fund (DAU) and Capital Expenditures (BM) on the level of regional financial independence and on regional economic growth. This research is quantitative research with Provincial Governments of Indonesia as the object of the study, using data on the realization of APBD FY 2010-2020. The results showed that changes in the level of DAU has a negative but not significant effect on changes in the level of regional financial independence, changes in Capital Expenditure has a significant positive effect on changes in the level of regional financial independence, changes in the level of DAU and changes in the level of capital expenditure, each has a positive but not significant effect to changes in regional economic growth."

"ABSTRAKSalah satu konsekuensi dari desentralisasi fiskal adalah wilayah dengan potensi penghasilan yang tinggi akan memiliki pendapatan yang lebih besar dibandingkan wilayah dengan potensi penghasilan yang rendah. Untuk meminimalisir kesenjangan antar daerah, Indonesia mendistribusikan DAU, DAK and DBH sebagai dana penyeimbang. Tesis ini menganalisis signifikansi dana penyeimbang pada pemerintah daerah di Indonesia dan meninjau faktor-faktor penting dalam menyusun skema dana penyeimbang yang lebih baik dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Berdasarkan analisis, tidak ditemukan adanya hasil yang signifikan dari dana penyeimbang dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Hal ini karena adanya beberapa kesalahan dan kekurangan dalam penerapan dana penyeimbang. Tesis ini juga menjabarkan beberapa faktor dalam mengatasi kesalahan pada penerapan dana penyeimbang..

---

ABSTRACTOne consequence of fiscal decentralization is that richer states have a higher revenue base than poorer states. To overcome regional disparities, Indonesia distributes DAU, DAK and DBH as the balancing funds. This thesis analyses significant effect of the balancing funds on local governments in Indonesia and also reviews some necessary factors for conducting a better scheme of balancing funds in giving more significant impact reducing inequality. Based on critical review, the paper finds that the balancing funds do not give significant impact on reducing regional inequality. The result is due to some drawbacks in the implementation of the balancing funds. The paper also describes some factors that may need to be added to overcome the failure in the balancing funds."

"Peningkatan kesetaraan gender terutama dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja turut memberikan kontribusi sebagai katalisator percepatan pembangunan. Upaya sinergi kesetaraan gender dalam pembangunan di Indonesia menghasilkan capaian indikator kesetaraan gender nasional yang terus meningkat. Namun pada tingkat dunia, posisi Indonesia masih terbilang cukup rendah seperti WBL Index tahun 2021 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 149 dari 190 negara. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan untuk mendorong pertumbuhan, termasuk dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada warga negara. Penelitian ini melihat bagaimana capaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan di Indonesia, serta bagaimana hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator pembangunan, dengan menggunakan fixed effect panel data kabupaten/kota selama periode tahun 2011-2020. Hasil penelitian menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam capaian pendidikan selama periode observasi, terutama di luar wilayah Jawa Bali. Di sisi lain, peningkatan kesetaraan gender melalui rasio lama bersekolah perempuan berkontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, begitu pula dengan rasio perempuan pada tenaga kerja yang berpendidikan setingkat SMP sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja terutama di sektor industri.

---

Gender equality, particularly in the areas of education, health, and employment, also serves as a stimulant for faster growth. In Indonesia, efforts to synergize gender equality in development results with national gender equality indices continuing to improve. However, Indonesia's place in the globe remains poor, as measured by the 2021 WBL Index, where it is rated 149th out of 190 nations. To support growth, efforts to increase the number and quality of human resources are continuing, including providing individuals with opportunity to get the broadest possible education. Using district/city fixed effect panel data for the period 2011-2020, this study examines the attainment of gender equality in education in Indonesia, as well as how it links to economic growth as development’s measures. The study's findings show that during the observation period, there was still a gender gap in educational achievement, particularly outside of the Java-Bali region. Increasing gender equality through the ratio of women's years of schooling, as well as the ratio of women to the workforce with a junior high school education that is in line with the needs of the workforce, especially in the industrial sector, contributes positively and significantly to regional economic growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengeluaraan pemerintah daerah selama 5 tahun kebelakang terhadap pertumbuhan ekonomi regional, pada seluruh provinsi di Indonesia, baik pengaruh masing-masing tahun maupun pengaruh secara rata-rata, dengan menggunakan data panel, yaitu data pada 26 provinsi tahun 1993 - 2006. Estimasi dilakukan dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) dengan metndc. Generalized Letut Squme (GLS) setelah dilakukan berbagai uji model.Basil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran rutin setahun yang lalu berpengarub negatil; pengeluanm rutin 2 dan 3 tahun yang lalu tidsk signifikan berpengaruh dan pengeluaran rutin 4 dan 5 tahun yang lalu berpengaruh positif. Sedsngkan pengeluaran pembangunan selama 5 tahun kebelakang tidsk sigoifikan berpengaruh terhadsp pertumbuhan ekonomi regional. Apabila diasumsikan pengeluaran tiap-tiap tahun memiliki pengarub yang sama, basil penelitian menunjukkan bahwa secara rata-rata, pengeluaran rutin selama 5 tahun kebelakang berpengarub positil; sedsngkan pengeluaran pembangunan tidsk signifikan berpengaruh."