Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil sebagai bentuk kerja sama pengelolaan bersama sumber daya alam yang terletak di Indonesia. Pada akhir penelitian ini akan dibahas mengenai kontrak bagi hasil gross split sebagai perkembangan termutakhir dalam perjanjian bagi hasil di Indonesia. Berdasarkan kondisi diatas, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang datanya bersumber dari bahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep bagi hasil dalam production sharing contract banyak mengadopsi konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat. Hal tersebut menunjukan bahwa Hukum Adat memiliki peran dalam memberikan kontribusi serta konsep-konsep yang bermanfaat bagi perkembangan Hukum Nasional maupun Hukum Internasioanal.

---

ABSTRACTIn this research will be compared product sharing concept according to Adat Law sharecropping and production sharing contract, a contract carried out in Indonesia oil and gas upstream activity. On its purpose to compare two production sharing concept within two different law system, this research will be focusing on conceptual approach and the practice background of production sharing contract as a form of joint management of natural resource located in Indonesia territory. At the last part of this research will be discussed about production sharing gross split as the most recent innovation for production sharing contract in Indonesia. Based on the condition above, the author using the library research method for this research, whose data are collected from literature materials. The result of this research stated that product sharing concept within production sharing contract, considerably adopt the product sharing concept in Adat Law sharecropping. This fact proves that Adat Law has an important role in its contribution to the development of National law and International Law as well."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"Bahaya psikososial berpengaruh terhadap kesehatan kerja melalui persepsi dan pengalaman yang dialami pekerja. Bahaya psikososial tak hanya berkaitan dari individu pekerja, melainkan konteks pekerjaan, sosial dan perusahaan atau organisasinya. Peneliti melihat bagaimana tingkat risiko psikososial yang dihadapi oleh para pekerja di sektor migas dengan menggunakan HSE Management Standard Indicator Tool dari HSE UK yan bertujuan untuk menghasilkan gambaran sesuai dengan tingkatan dan kategori, yaitu demand, control, manager support, peer support, relationship, role, dan change. Penelitian berhasil mendapatkan 63 responden pengisi kuesioner dengan sebelumnya menggunakan pendekatan rumus besar sampel jenuh dari data sekunder dan secara umum, gambaran kondisi psikososial di PT X berada pada level 4.

---

Psychososial hazards affect occupational health through perceptions and experiences experienced by workers. Psychososial hazards are not only related to individual workers, but also to the work, sosial and corporate context or organization. Researchers see how the level of psychososial risk faced by workers in the oil and gas sector by using the HSE Management Standard Indicator Tool from HSE UK which aims to produce a picture according to levels and categories, namely demand, control, manager support, peer support, relationship, role, and change. The study succeeded in getting 63 respondents to fill out the questionnaire by previously using a saturated sample size formula approach from secondary data and in general, the description of psychososial conditions at PT X was at level 4."

"ABSTRACTIndustri minyak dan gas bumi termasuk dalam indsutri pertambangan yang regulasinya diatur secara khusus karena karakteristik industrinya berbeda dengan industri pada umumnya. Demi menjaga amanat UUD 1945, pemerintah perlu mengatur secara khusus indikator pelaksanaan operasi pada sektor migas terutama regulasi perpajakannya. Pada akhir tahun 2010, pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 yang mengatur terkait biaya operasi pada indsutri migas dan perlakuan pajak penghasilannya. Selanjutnya, pada tanggal 21 Juni 2017, pemerintah melakukan perubahan pada PP 79 Tahun 2010. Diantara perubahan tersebut terdapat perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan dilakukannya perubahan ketentuan tersebut dilihat dari azas perpajakan dan meneliti bagaimana implikasi perpajakan pada yang terjadi pada industri migas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dilakukannya perubahan biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan menjadi biaya operasi yang dapat dikembalikan didasarkan atas pertimbangan azas keadilan (equity) dan azas kemudahan administrasi (easy of administration) yaitu azas kepastian (certainty) dan azas kenyamanan (convenience). Implikasi perpajakan yang terjadi pada penghitungan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor yaitu cost recovery menjadi semakin besar yang menyebabkan Equity To Be Split menjadi semakin kecil. Sehingga, pajak yang dikenakan atas bagi hasil yang diterima kontraktor semakin kecil pula.

---

ABSTRACTThe oil and gas industry is included in the mining industry whose regulations are specifically regulated because the characteristics of the industry are different from the industry in general. In order to maintain the mandate of the 1945 Constitution, the government needs to specifically regulate the indicators of the implementation of operations in the oil and gas sector, especially its tax regulations. At the end of 2010, the government established Government Regulation Number 79 of 2010 which regulates the operational costs of the oil and gas industry and income tax treatment. Furthermore, on June 21, 2017, the government made changes to Government Regulation Number 79 of 2010. Among these changes there were changes in non recoverable costs to recoverable costs in the calculation of profit sharing and income tax. This study aims to find out the basis for considering the changes in the provisions according to the taxation principle and examines how the taxation implications occur in the oil and gas industry. This study uses descriptive qualitative methods. The results of this study indicate that the change of non recoverable costs to recoverable costs is based on the consideration of the principle of equity and the ease of administration principle, between certainty and convenience. The taxation implications that occur in calculating revenue sharing between the government and contractors are that the cost recovery becomes increasingly large which causes the Equity To Be Split become smaller. So, the tax imposed on the profit received by the contractor is also smaller."

"Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (PSC- Profit Sharing Contract). Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merubah PSC menjadi Kontrak Kerjasama (KKKS). Undang-Undang ini sekaligus mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tersebut dan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2002, BPMIGAS bertugas untuk menunjuk Penjual Gas Bumi bagian Negara, termasuk dalam hal ini Liquified Natural Gas (LNG) yang merupakan ekstraksi dari Gas Bumi. Tujuan pekerjaan ini adalah menilai dan melakukan komparasi secara obyektif mengenai kemampuan teknis dari calon Penjual LNG Bagian Negara dalam berbagai aspek terkait kegiatan penjualan LNG dan memberikan rekomendasi calon penjual LNG Bagian Negara kepada BPMIGAS untuk ditunjuk sebagai Penjual LNG Bagian Negara yang dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Rekomendasi yang akan diajukan sebagai hasil dari studi teknis ini adalah penilaian kualifikasi dari calon penjual LNG yang meliputi Pertamina sebagai perwakilan dari BUMN, perwakilan dari KKKS, dan Badan Usaha lain Metode yang digunakan dalam kajian ini diawali dengan penentuan Critical Success Factor (CSF) dengan Focus Group Discussion (FGD), kemudian menentukan bobot variabelnya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk perhitungan Competitive Profile Matrix (CPM) dan dilanjutkan dengan Risk Analysis. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari CPM, menunjukkan bahwa perusahaan Pertamina memiliki posisi yang lebih menguntungkan dengan nilai total CPM adalah 3,2885 dibandingkan dengan posisi perusahaan saingannya yang mewakili KKKS (BP) dengan jumlah nilai total bedasarkan CPM adalah 2,9885, dengan pro-kontra resiko dan dampak resiko masing-masing. Dari hasil kajian ini berdasarkan UU Migas No 22/2001, maka BPMIGAS memiliki wewenang untuk memutuskan penunjukan penjual LNG bagian negara.

---

Prior to the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, exploration and production of oil and gas in Indonesia is based on Production Sharing Contracts (PSC-Profit Sharing Contract). After the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, changed the PSC to a Cooperation Contract (KKKS). This law also transfers the management of contracts with mining companies from Pertamina to the Executive Agency for Upstream Oil and Gas Activities (BPMIGAS). According to the provisions of Article 44 paragraph (3) letter g of Law Number: 22 of 2001 and the provisions of Article 11 letter g of Government Regulation Number: 42 of 2002, BPMIGAS is tasked with appointing the Seller of Natural Gas for the State's share, including in this case Liquified Natural Gas (LNG) which is the extraction of Natural Gas. The purpose of this work is to objectively assess and carry out a comparison regarding the technical capabilities of the prospective State Share LNG Seller in various aspects related to LNG sales activities and provide recommendations for the State Share LNG prospective seller to BPMIGAS to be appointed as a State Share LNG Seller who can provide benefits and revenues that are for the country for the prosperity of the people. Recommendations that will be put forward as a result of this technical study are an assessment of the qualifications of LNG seller candidates which include Pertamina as a representative from KKKS, representatives from PSC Contractors, and other business entities. The method used in this study begins with determining the Critical Success Factor (CSF) with a Focus Group Discussion (FGD), then determines the weight factor of the variable using the Analytical Hierarchy Process (AHP) which is used to calculate the Competitive Profile Matrix (CPM) and continues with Risk Analysis. Based on the results of the analysis obtained from the CPM, it shows that the Pertamina company has a more profitable position with a total CPM value of 3.2885 compared to the position of its rival companies representing PSC Contractors (BP) with a total value based on CPM of 2.9885, with pro- cons of risk and the impact of each risk. From the results of this study based on the Oil and Gas Law No. 22/2001, BPMIGAS has the authority to decide on the appointment of sellers of the state's share of LNG."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bentuk-bentuk pengusahaan minyak dan gas bumiyang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda hingga pada saatini yang kemudian dicarilah bentuk pengusahaan yang paling ideal dan sesuaidengan konsep Hak Menguasai Negara sebagaimana terdapat di Pasal 33 ayat (2)dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan ResolusiMajelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penelitian ini menggunakan bentukpenelitian normatif atau dikenal juga dengan sebutan penelitian hukumkepustakaan dengan tipologi deskriptif serta dengan menggunakan metodekualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa konsesi merupakan bentukpengusahaan minyak dan gas bumi yang paling ideal untuk diterapkan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the forms of exploitation of oil and gas that ever applies inIndonesia since the days of the Dutch East Indies colonization until today. Later,this thesis is looking for the most ideal form of contract in accordance with theconcept of Permanent Sovereignity over Natural Resources as contained in Article33 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution of the Republic ofIndonesia in 1945 and the United Nations General Assembly resolutions. Thisstudy uses a form of normative research or also known as legal research with adescriptive typology and using qualitative methods. The results of the studysuggest that the concession is the most ideal form of contract for oil and gasoperation to be applied in Indonesia."

"ABSTRACTPajak Penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat potensial, namun kerap kali dalam pelaksanaan pengenaannya timbul masalah, terutama terkait pemeriksaan besaran pajak penghasilan yang dibebankan kepada Wajib Pajak yang dalam hal ini adalah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Maka dari itu skripsi ini akan melakukan analisis terhadap peraturan terkait pengenaan Pajak Penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil di sektor hulu minyak dan gas bumi serta mencoba memberikan solusi yang tepat melalui metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan studi kepustakaan serta melakukan elaborasi terhadap teori hukum antar wewenang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Melalui elaborasi tersebut diharapkan permasalahan mengenai tumpang tindih kewenangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam proses pengenaan pajak penghasilan di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat diperbaiki, dengan diperbaikinya masalah tersebut diharapkan gairah investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi dapat didorong lebih maksimal sehingga ketahanan energi nasional terutama yang bersumber dari sumber daya alam minyak dan gas bumi dapat terwujud.

---

ABSTRACTIncome tax at the upstream oil and gas sector is one of the potential sources of the state income, nonetheless, this imposition is frequently problematic mainly about the examination for the tax amount which charged to the taxpayer or as known as the Contractor of the Cooperative Contract. Therefore, this thesis will analyze towards the regulations about the imposition of tax income on the production sharing contract at the upstream oil and gas sector in Indonesia and provide a proper solution through the normative judicial research by conducting literature studies and elaborate the theory of inter-authority law yet principles of good governance. Using that elaborate, hopefully the overlapping authority which causing legal uncertainty in imposing income tax can be improved, so that it can increase the investment in upstream oil and gas sector and national energy endurance can be realized."

"ABSTRAKIndonesia mulai mengekspor LNG sejak tahun 1977 dan akan tetap memimpin sebagi eksportir LNG di dunia di tahun-tahun mendatang. Penerimaan dari ekspor LNG ini telah banyak membantu pembangunan di Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan rakyat sesuai dengan UUD 1945 pass! 33. Dengan semakin banyaknya eksporter LNG baru dan terus berkembang, kompetisi untuk memperebutkan pasar tradisional ke Jepang, Korea dan Taiwan menjadi semakin ketat.Natuna merupakan salah satu sumber gas alam yang dimiliki Indonesia akan menjadi jawaban untuk dikembangkan untuk memenuhi pemakai LNG baru di Asia Pasifik seperti : Thailand, India, Gina dan Pakistan.Natuna memiliki kandungan hidrokarbon sekitar 60 TCF dari total cadangan sebesar 212 TCF yang berkomposisi 71% C02, 28% hidrokarbon dan impurities.Untuk mencari menanggulanginya, Pertamina dan para mitra kerjanya perlu mempertimbangkan untuk membangun kilang LNG dan gas pipa dan menghitung volume minimum gas pipa dan LNG yang akan dijual kepada calon pembeli dengan harga yang paling ekonomis bagi penjual maupun pembeli.Pertimbangan keekonomian seperti evaiuasi proyek, peluang pasar dan waktu yang tepat untuk memasuki pasar perlu diterangkan secara mendetail. Dengan menggunakan metode matematika yang dikenal sebagai Vogel Approximation Method NAM), akan dihitung prakiraan biaya ttransportasi minimum dari sumber suplai ke pelabuhan tujuan.Evaluasi proyek menghasilkan bahwa harga minimum LNG dan gas pipa masing-masing sebesar US$ 4.0/MBTU dan US$ 3.0/MMBTU. Sedang IRR dan pay back period untuk proyek LNG adalah 10% dan 9.37 tahun. Waktu yang tepat untuk membangun lapangan Natuna hingga berproduksi adalah setelah tahun 2007. Pada saat itu, produksi LNG kilang Arun hanya sebesar 1,3 juta ton/tahun.Proyek gas Natuna masih mungkin untuk dikembangkan dalam skala LNG dan gas pipa walaupun memerlukan biaya investasi yang tinggi. Sangat panting untuk menerapkan suatu metode yang mengijinkan LNG dapat diangkut dari sumber manapun sebagai pengganti dedicated vessel untuk dedicated buyers. Melalui implementasi cara inl maka biaya transportsi dalam rangkaian perdagangan LNG dapat diminimalkan. Beberapa usaha teknis juga perlu dipertimbangkan untuk mengurangi biaya seperti menaikkan kapasitas kilang, pemilihan proses pencairan, sistem penyimpanan dan pemuatan, penggunaan kapal yang lebih besar.

---

ABSTRACT

Indonesia has been exporting LNG since 1977, and will be still leading as LNG exporter in the world some years ahead. The LNG revenues has been used as development capital to Indonesian society as stated in Article 33 of Indonesian Foundation Decree. But as many LNG exporters emerge and grow, the competition to get market share, especially in traditional market such as Japan, Korea and Taiwan becoming harder.

Natuna is one of Indonesian gas deposits in Indonesian archipelago, would be an answer to be developed to fulfill the new LNG user in Asia Pacific such as : Thailand, India, China and Pakistan.

Natuna has 60 TCF hydrocarbon recoverable from 212 TCF total gas reserve with its composition 71% C02, 28% hydrocarbon and impurities.

To overcome the problem, Pertamina and its partner should develop both the gas pipe and LNG, and calculate the minimum volume of gas pipe and LNG to be sold to the buyers candidates at the best price for buyers and seller.

The economical consideration such as project evaluation, market opportunity and the expected time to enter the market will be explored in detail. By using a mathematical method which is known as Vogel Approximation Method (VAM), would be calculated the minimum transportation cost from source of supplies to destinations.

The project evaluation indicated that the floor price of LNG and Gas Pipe price are US$ 4.0/MBTU and US$ 3.01MMBTU respectively. The IRR and pay back period are 10% and 9.37 years for LNG project. And, the expected time to develop Natuna to be on stream is the year beyond 2007. At that time, the Arun LNG production will be around 1.3 Million ton/year.

Natuna gas project still has possibility to be developed as LNG and gas pipe scale projects although it needs a big investment. It is important to allow LNG vessel to load LNG at any source of supply instead of current dedicated vessel for dedicated buyers. By allowing this rule to be implemented, the LNG chain business cost could be minimize. Some technical effort should be considered to reduce cost of project such as increasing train capacity, choosing of liquefaction process, storage and loading system, bigger vessel size and optimizing LNG chain."

"Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU Nomor 22 Tahun 2001 berimplikasi pada adanya tafsir konstitusional pengelolaan hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yakni pada pelaksanaan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis realitas dan implikasi pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola hulu minyak dan gas bumi yang sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Penggunaan metode kualitatif dilakukan untuk melihat bagaimana realitas pelaksanaan sistem fiskal dan kelembagaan pengelola terhadap penerimaan negara dengan teknik analisis deskriptif. Sementara penggunaan metode kuantitatif terbatas untuk membandingkan bagaimana komposisi penerimaan negara dan kontraktor atas penerapan sistem kontrak bagi hasil gross split dan cost recovery dengan teknik analisis regresi berganda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem kontrak bagi hasil KBH adalah sistem fiskal yang mampu menerjemahkan konsep kepenguasaan negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana amanat konstitusi. Dalam pelaksanaan sistem KBH Cost Recovery, pemerintah rata-rata mendapatkan komposisi 55,96 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2016, komposisi penerimaan pemerintah adalah sebesar 38,41 persen. Berdasarkan analisis data historis dan proyeksi minyak bumi, komposisi penerimaan pemerintah dan kontraktor tidak berbeda jauh jika menggunakan sistem KBH gross split dimana rentang penerimaan pemerintah adalah 41 - 42 persen sementara kontraktor sebesar 57 - 58 persen dari total penerimaan minyak dan gas bumi. Kelembagaan pengelola yang memiliki risiko fiskal paling rendah adalah berbentuk badan usaha khusus sebab pemerintah tidak menjadi pihak peserta kontrak.

---

The Constitutional Court 39 s decision on the judicial review of Law Number 22 2001 has impacted to the constitutional interpretation of upstream oil and gas management in Indonesia, namely on the concept of state control and the greatest prosperity of the people. This study aims to analyze the reality and implications of the implementation of the fiscal system and management body of upstream oil and natural gas in accordance with the mandate of the constitution. This research combines qualitative and quantitative methods. The use of qualitative methods is conducted to see how the implementing of the fiscal system and management body to state revenues by descriptive analysis techniques. The use of quantitative methods is limited to compare how the composition of state revenue and contractors on the implementation of gross split and cost recovery production sharing contract with multiple regression analysis techniques.

This study concludes that the production sharing contract PSC is a fiscal system capable for translating the concept of state control and the maximum prosperity of the people as mandated by the constitution. In the implementation of the PSC cost recovery, the government gets average of 55.96 percent of total oil and gas revenues. In 2016, government revenues amounted to 38.41 percent. Based on analysis of historical data and projection of petroleum, government revenue and contractor does not differ much if using gross split PSC where the government revenue range is 41 42 percent while contractor equal to 57 58 percent of total oil and gas revenue. The organizational institution that has the lowest fiscal risk is in the form of a special business entity because the government is not a party to the contract. "