Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yangada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanyaketahanan energi nasional. Dalam hal ini melihat sejauh mana perkembangan regulasi yang adadi sektor energi di Indonesia dari periode pra kemerdekaan, periode awal kemerdekaan, periodeorde baru dan periode reformasi menuju ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalampenelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakanpemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasidari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energiterbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yangdigunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menggunakan data pustaka ataudata sekunder sebagai data dasar dengan melakukan penelitian pada literatur-literatur terkaitisu-isu yang diteliti. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energidi Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundangundangandan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapatdisimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubahsehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentangCipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluangmeningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Adapun saran yangditawarkan dari hasil penelitian ini adalah perlu meninjau kembali terkait aspek keekonomianpada sektor energi terbarukan, perlu adanya peninjauan kembali juga terhadap kontrak-kontrakPT PLN – IPP, Pemerintah perlu dengan cermat juga melihat dampak dari UU CK pada sektorpanas bumi seperti pembagian risiko dan local content dalam ketenagalistrikan energiterbarukan serta aspek lingkungan dalam pemanfaatan tidak langsung panas bumi di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time

towards the transition of renewable energy to create national energy security. In this case, it is

seen how far the development of regulations in the energy sector in Indonesia from the preindependence

period, the early period of independence, the new order period, and the

reformation period toward national energy security. Furthermore, this research will examine

the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to

renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the

regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable

energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative

juridical. Normative juridical research uses library or secondary data as basic data by

researching the literature related to the issues studied. This study concludes that the

development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to

the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable

energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and

changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job

Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially

increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia. The suggestions offered

from the results of this study are, first, it is necessary to review the economic aspects of the

renewable energy sector. Second, there is a need for a review of the PT PLN – IPP contracts.

Third, the government must consider the UU CK's impact on the geothermal sector, such as

risk-sharing and local content in renewable energy electricity. Fourth, environmental aspects

in the indirect use of geothermal in Indonesia."

"Penelitian ini akan membahas mengenai regulasi energi dalam pemanfaatan tenaga listrik yang ada di Indonesia saat ini dalam menuju transisi energi terbarukan sehingga terciptanya ketahanan energi nasional. Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengupas mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi transisi energi terbarukan. Serta melihat implikasi dari hadirnya regulasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja sebagai regulasi awal menuju energi terbarukan dan mewujudkan sasaran energi nasional. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu yuridis normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perkembangan regulasi energi di Indonesia berorientasi pada aspek kemanfaatan. Terkait dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan energi terbarukan dapat disimpulkan bahwa beberapa aturan dan kebijakan yang ada perlu disesuaikan dan diubah sehingga dapat meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan. Implikasi UU 11/2020 tentang Cipta Kerja bagi sektor energi khususnya panas bumi menuju transisi energi sangat berpeluang meningkatkan persentase pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia.

---

This study will discuss energy regulation in using electric power in Indonesia at this time towards the transition of renewable energy to create national energy security Furthermore, this research will examine the Indonesian government's laws, regulations, and policies that affect the transition to renewable energy. At the core of this paper's discussion is knowing the implications of the regulation of Law 11/2020 on Job Creation (UU CK) as an initial regulation toward renewable energy and realizing national energy targets. In this study, the method used is normative juridical. This study concludes that the development of energy regulation in Indonesia is oriented to the aspect of benefit. Related to the laws and regulations and government policies that affect the implementation of renewable energy, it can be concluded that some existing rules and policies need to be adjusted and changed to increase renewable energy utilization. The implications of Law 11/2020 on Job Creation for the energy sector, especially geothermal to the energy transition, can potentially increase the percentage of renewable energy utilization in Indonesia."

"Tesis ini membahas tentang implementasi kebijakan ketenagalistrikan dalam menjamin ketahanan energi dan berbagai aspek yang mempengaruhi kebijakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan. Dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, pendekatan dengan menggunakan teori Negara Hukum, teori negara kesejahteraan, teori uttility dan teori Administrasi Negara. Dengan menggunaan pendekatan kebijakan, hak penguasaan sumber daya alam yang berdasarkan pasal 33 UUD 1945, serta disebutkan peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah dan beberapa kewenangan umum dan kewenangan khusus, serta peranan BUMN. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tidak dapat menjadi dasar untuk membentuk ketahanan energi, karena banyak aspek yang berbenturan dengan peraturan lain yang mengatur sektor energi lainnya, yaitu aspek tujuan pembentukan peraturan, aspek asas, aspek penguasaan energi, aspek harga energi, aspek penerimaan negara dan aspek kegiatan pengelolaan energi. Padahal apabila pemerintah konsisten untuk mengatur dan membuat kebijakan untuk menciptakan ketahanan energi, maka akan menciptakan negara kesejahteraan.

---

This thesis discusses the implementation of electricity policy in ensuring sustainable energy and the various aspects that influence policy based on act No. 30/2007 on Energy and act No. 30/2009 on electricity. By using normative juridical research methods, the approach using the theory of the State of Law, the theory of the welfare state, uttility theory and the theory of the State Administration. By using policy approaches, resource tenure is based on Article 33 UUD 1945, and mentioned the role of government and local government in the context of regional autonomy and a general authority and specific authority, and the role of state-owned enterprises.. Based on the research results that act No. 30/ 2007 and Act No. 30/ 2009 can not be the basis to establish sustainable energy, because many aspects are in conflict with other rules governing the energy sector, the regulatory aspects of establishing goals, principle aspects, aspects of energy control, energy price aspects, aspects of state revenues and aspects of energy management activities. Yet if the government consistently to organize and create policies to create energy security, it will create a welfare state."

"Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif ini lebih berfokus pada studi pustaka (library research). Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, dalam era orde lama dan era orde baru, independensi kekuaan kehakiman diintervensi oleh kekuasaan eksekutif. Sedangkan pada era reformasi, bandul independensi kekuasaan kehakiman menguat. Akan tetapi, tidak diimbangi dengan akuntabilitas hakim dalam memutus suatu perkara. Kedua, gagasan yang berkembang dalam perubahan UUD 1945 selanjutnya adalah memperluas wewenang Komisi Yudisial. Keberadaan Komisi Yudisial yang tidak hanya mengangkat dan menghentikan hakim agung, tetapi juga melakukan pengawasan, walaupun bukan pengawasan mengenai masalah tindakan yudisial, tetapi dalam rangka memelihara kehormatan dan menjaga martabat hakim. Ketiga, politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung di Indonesia adalah membentuk wadah dimana hakim diperiksa dan membela diri. Majelis Kehormatan Hakim tetap mempertahankan pemikiran dualisme pengawasan secara internal maupun eksternal hakim agung. Majelis Kehormatan Hakim hanya melibatkan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial secara institusional. Komisi Yudisial tidak dalam posisi untuk mengusulkan pemberhentian hakim sekaligus memutus juga sehingga ada keseimbangan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Oleh karenanya, disepakati Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berada pada posisi setimbang dalam melakukan usulan pemberhentian terhadap hakim agung dalam Majelis Kehormatan Hakim.

---

Intervention against the judiciary power is one indication of the fragility of the principle of independence of judicial power. Judicial corruption (judicial corruption) weakened the independence of the judiciary existence in check, try and decide a case. Legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court should be able to answer these problems . This study has the objective to find, understand, examine, and analyze legal political formation mechanism of the Honorary Council of Judges as the dismissal of judges on the Supreme Court of Indonesia. The method used in this study is a normative legal research is more focused on the study of literature (library research). The results of this study are as follows. First, in the era of the old order and the new order era , the independence of the judiciary kekuaan intervention by the executive power. While the reform era, the pendulum strengthened independence of judicial authorities. However, it is not matched by the accountability of judges in deciding a case. Second, the idea that developed in 1945 further changes are expanding the authority of the Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission which not only lift and stop the justices, but also monitors, although not control the issue of judicial action , but in order to maintain the honor and maintain the dignity of the judge. Third, the legal political formation of the Honorary Council of Judges as a mechanism dismissal of judges on the Supreme Court in Indonesia is forming a place where judges examined and defend themselves. Honorary Council of Judges retain control duality of thought internally and externally justices. Honorary Council of Judges of the Supreme Court and only involves institutional Judicial Commission. Judicial Commission is not in a position to propose the dismissal of judges as well cut as well so there is a balance of authority between Supreme Court and the Judicial Commission. Therefore, the Supreme Court agreed and the Judicial Commission is in a position of equilibrium in conducting the proposed dismissal of the justices in the Honorary Council of Judges."

"Investasi pengembangan proyek pada Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) memiliki potensi terdepan di dalam transisi energi fosil menjadi energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia. Dibandingkan dengan energi lain, panas bumi lebih berkelanjutan dalam jangka panjang dan tidak membutuhkan pembangkit listrik besar lainnya untuk memasok listrik secara nasional. Indonesia merupakan salah satu negara dengan energi panas bumi terbesar di dunia. Pembangunan PLTP di Indonesia memiliki potensi baik dan bersifat berkelanjutan sesuai dengan program pemerintah terkait pembangunan ekonomi berkelanjutan. Dalam mendukung percepatan investasi panas bumi sektor energi baru terbarukan di Indonesia, maka diperlukan konsep perizinan yang cepat, mudah dan terintegrasi. Pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk melakukan pembenahan atau perubahan perizinan usaha berbasis risiko melalui sistem perizinan terintegrasi pusat ke daerah dalam Sistem Pengajuan Tunggal Online Berbasis Risiko (OSS-RBA). Tujuannya untuk mempermudah perizinan. Namun dalam praktiknya, upaya pemerintah tersebut menuai penolakan yang meluas, karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinilai mengabaikan perlindungan lingkungan. Berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan yang terdapat dalam RUU EBT Pasal 2 huruf d yang menyatakan penyelenggaraan EBT berdasarkan asas kelestarian dan berkelanjutan. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah terkait perizinan pembangunan PLTP di Indonesia sehingga memperhambat investor dalam berinvestasi di Indonesia, masih banyak masyarakat yang dirugikan dalam pembangunan PLTP. Salah satu indikator asas kelestarian dan berkelanjutan merupakan jaminan agar masyarakat hidup dalam kondisi yang sehat dan layak sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dan memadai untuk bertindak dan bekerja demi kemaslahatan umat manusia.

---

Project development investment in geothermal power plants (PLTP) has the potential to lead the transition from fossil energy to renewable energy in Indonesia. Compared to other energies, geothermal is more sustainable in the long term and does not require other large power plants to supply electricity nationwide. Indonesia is one of the countries with the largest geothermal energy in the world. Geothermal power plant development in Indonesia has good potential and is sustainable in accordance with government programs related to sustainable economic development. In supporting the acceleration of geothermal investment in the new renewable energy sector in Indonesia, a fast, easy and integrated licensing concept is needed. The government is authorized by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation to reform or change risk-based business licensing through a central to regional integrated licensing system in the Risk-Based Online Single Submission System (OSS-RBA).. Based on the principles of sustainability and sustainability contained in RUU EBT Article 2 letter d which states that the implementation of EBT is based on the principles of sustainability and sustainability. However, in its implementation there are still problems related to licensing for PLTP development in Indonesia so that it hampers investors in investing in Indonesia, there are still many people who are disadvantaged in PLTP development. One indicator of the principle of sustainability and sustainability is a guarantee that people live in healthy and decent conditions so that they have equal and adequate opportunities to act and work for the benefit of humanity."