Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan Global Innovation Index (GII) Tahun 2022 menempatkan Indonesia di peringkat 75 dari 132 negara. Rendahnya peringkat Indonesia pada Global Innovation Index (GII) tersebut dipengaruhi oleh beberapa indikator, salah satunya masih rendahnya anggaran penelitian dan pengembangan (litbang) terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Atas kondisi tersebut, sebelumnya pada tahun 2019 Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia sebagai salah satu Lembaga litbang di Indonesia mempunyai kebijakan untuk melakukan Kemitraan Pemerintah dan Swasta sebagai alternatif untuk mendapatkan pendanaan riset. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Kemitraan dengan PT Dyandra Promosindo dalam pengelolaan Kebun Raya yang ditandatangani pada Desember 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dari kemitraan tersebut dengan memfokuskan pada Kebun Raya Bogor didasarkan pada kompleksitas dalam pengelolaannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, kemitraan tersebut termasuk dalam Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) dengan mendasarkan pada dimensi peran dan tanggung jawab pemerintah dan swasta, kontrak kerjasama yang dilakukan, pengalihan tugas dan fungsi layanan serta risiko, sistem manajerial pelayanan dan inovasi pelayanan oleh swasta; kedua, Kemitraan tersebut belum sepenuhnya efektif ditinjau dari dimensi manfaat kerjasama bagi para pihak di tahun 2020-2021 yang disebabkan pandemi Covid-19, jangka waktu kerjasama yang singkat dan dari dimensi komunikasi ditingkat teknis pengelolaan konservasi tumbuhan.

---

The 2022 Global Innovation Index (GII) report places Indonesia in 75th place out of 132 countries. Indonesia's low ranking on the Global Innovation Index (GII) is influenced by several indicators, one of which is the low research and development (R&D) budget relative to Gross Domestic Product (GDP). Due to these conditions, previously in 2019 the Indonesian Institute of Sciences as one of the R&D Institutions in Indonesia had a policy of conducting Public and Private Partnerships as an alternative to obtaining research funding. One of the efforts made is the Partnership Cooperation with PT Dyandra Promosindo in the management of the Botanical Gardens which was signed in December 2019. This study aims to determine the implementation of the partnership cooperation by focusing on the Bogor Botanical Gardens based on the complexity of its management. This research was conducted using a post-positivist paradigm with qualitative data collection techniques using literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that first, the partnership is included in the Public Private Partnership based on the dimensions of the roles and responsibilities of the government and the private sector, the cooperation contracts carried out, the transfer of duties and functions of services and risks, the service managerial system and service innovation by the private sector; secondly, the Partnership is not yet fully effective in terms of the benefits of cooperation for the parties in 2020-2021 due to the Covid-19 pandemic, the short period of cooperation and from the aspect of communication at the technical level in the management of plant conservation."

"Pusat kegiatan, atau daerah pusat usaha di Kodya Depok terletak di Jalan Margonda, yang merupakan jalan masuk dan keluar Kotif menuju Jakarta dan Kabupaten Bogor. Sementara itu kegiatan Kampus Universitas Indonesia (UI) dan kampus universitas lain terletak di sebetah utaranya, yakni di Kelurahan Pondokcina. Kedua kegiatan itu bagaikan dua kutub pusat kegiatan, yang dapat mendorong berbagai kegiatan lain berkumpul (agglomeration) pada masing-masing wilayah itu. Gejala itu mengakibatkan terjadi perbedaan tingkat kemudahan bagi penduduk untuk mencapai pusat pelayan. Waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai fasilitas perbelanjaan menjadi pertimbangan mereka dalam menentukan tempat berbelanja, baik untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun lainnya. Dari studi ini diperoleh empat kiasifikasi wilayah waktu tempuh yang dibutuhkan penduduk untuk mencapai daerah pusat usaha di Kotamadya Depok, yaitu antara lebih dari 10 menit, 10-15 menit, dan kurang dari 30 menit lebih dari 30 menit. Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari atau pasar harian diperoleh tiga klasifikasi biaya angkutan yaitu kurang dari Rp.1.000,-, lebih dari Rp.500,- dan lebih dari Rp.2.000,﷓ Perbedaan waktu tempuh dan biaya angkutan akan mengakibatkan beban hidup penduduk dalam menjangkau fasilitas pelayanan berbeda pula dan akan sangat mungkin menjadi lebih berat bagi penduduk yang tinggal di bagian selatan dan barat daerah pusat usaha."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."

"Facility Management (pengelolaan fasilitas) adalah bidang yang mengintegrasikan proses pengoperasian, pemeliharaan, peningkatan, dan pengadaptasian suatu bangunan (fasilitas) dan infrastruktur dari sebuah organisasi untuk menciptakan lingkungan yang mendukung organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut (Barrett and Baldry (2003)). Pengelolaan fasilitas saat ini banyak dikelola oleh pihak ketiga (outsourcing) yang berdampak negatif terhadap pemborosan biaya yang tidak disadari (Shawn McCray (2008)). Terlebih lagi pengelolaan fasilitas di dunia perbankan sangatlah menarik. Banyak aturan-aturan yang harus terpenuhi dan lingkungan beserta orang yang dinamis karena perubahan yang cepat. Dan terkadang sulit untuk dikendalikan oleh perusahaan. Untuk mengelola fasilitas dengan efektif dan efisien, diperlukan penerapan Strategic Management (Sebastian Raisch dan Julian Birkinshaw (2009)). Penerapan Strategic Management perlu dibuatkan alat (tools) pengukuran kinerja yang memiliki indikator yang jelas dan mudah diukur (Lívia Róka-Madarász (2011)). Brian Atkin dan Adrian Brooks (2009) menjabarkan 11 strategi pengembangan pengelolaan fasilitas yang dikenal sebagai Total Facilities Management (TFM). Namun Total Facilities Management yang dikembangkan oleh Brian Atkin dan Adrian Brooks masih belum mendefinisikan indikator-indikator penilaian secara spesifik, terukur dan memiliki target pencapaian. Oleh sebab itu perancangan penilaian kinerja pengelolaan fasilitas perbankan menggunakan sebelas strategi TFM yang ditambah dengan pendefinisian, penjelasan cara mengukur, dan memiliki target serta bobot dari masing-masing indikator penilaian, diharapkan mempermudah perusahaan dalam pengelolaan fasilitas yang lebih efektif dan efisien. Langkah pertama yang dilakukan adalah perancangan 33 indikator dengan pakar pengelolaan fasilitas di Bank XYZ. Setelah itu dilakukan validasi indikator dengan sampling 100 karyawan pengelolaan fasilitas Bank XYZ. Hasilnya didapat 26 indikator yang dianggap penting oleh responden. Tahap selanjutnya adalah pendefinisian, penentuan target (2014 ? 2016) dan pembobotan setiap indikator. Dalam pendefinisian dan penentuan target ke-26 indikator terpilih, 7 indikator belum memiliki data baseline. Pada tahap terakhir, pembobotan indikator dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang dibantu dengan software Expert Choice. Hasilnya adalah 26 indikator memiliki bobot dari 1.17% sampai 10.36%.

---

Facility Management is an area which integrates operation, maintenance, adaptation, and improvement process of facility and infrastructure for an organization, in order to create an environment that supports an organization to achieve its goals (Barrett and Baldry (2003)). Nowadays, facility management mostly runs by third party (outsourcing) and may lead to budget-consuming that exceeds certain level (Shawn McCray (2008)). Moreover, facility management in banking industry is very interesting due to various regulations and dynamic environment which sometimes hard to controlled by an organization.

To manage facility effectively and efficiently, there is a need to apply strategic management (Sebastian Raisch and Julian Birkinshaw (2009)). To apply strategic management, a tool must be made in order to measure performance which has clear indicators (Lívia Róka-Madarász (2011)). Brian Atkin and Adrian Brooks (2009) stated eleven strategies in developing facility management, known by total facilites management (TFM), although they are not defining measurement indicators specifically and did not have a target.

Therefore, this research is designing performance measurement tools for banking facility management using total facilities management based on eleven TFM strategies, added with indicator measurement definition, how to measure the indicators, and also targets of each indicator in order to help organization in managing facilities effectively. The first step of this research is creating 33 indicators with facility management expert in XYZ Bank. The next step is validating indicators by sampling on 100 employees, and resulted in 26 indicators defined as important by respondents.

In addition, each indicator is defined and had a 3 years target (2014-2016) which has its own weighting. From 26 indicators, 6 of them did not have a baseline data. For final step, indicators weighting are being done by using Analytical Hierarchy Process (AHP) helped by software Expert Choice. The result is 26 indicators that have weight from 1.17% until 10.36%."

"Prolanis sebagai salah satu strategi promotif dan preventif yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan untuk menurunkan atau mencegah komplikasi penyakit kronis yang diderita oleh peserta sekaligus sebagai kendali biaya pelayanan kesehatan. Pada tahun 2017, KBK mulai diterapkan sehingga seluruh FKTP yang bekerjasama wajib melaksanakan Prolanis. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mendalam mengenai pelaksanaan Prolanis di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan KCU Kota Bogor dalam melaksanakan kegiatan Prolanis pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada masalah dalam kecukupan sumber daya manusia, sumber daya keuangan, fasilitas, dan peraturan. Empat dari lima kegiatan Prolanis sudah dilaksanakan secara rutin di FKTP wilayah kerja BPJS Kesehatan Kota Bogor. Peneliti menyarankan agar adanya pembagian tugas yang jelas, distribusi buku pemantauan kesehatan, dan pembuatan petunjuk teknis kegiatan Prolanis yang lebih rinci.

---

Prolanis as one of the promotive and preventive strategies undertaken by BPJS Kesehatan to reduce or prevent complications of chronic disease suffered by the participants as well as control of health care costs. In 2017, KBK is being implemented so that all FKTP must carry out Prolanis.

The purpose of this research is to obtain in depth information about the implementation of Prolanis at First Level Health Facility In Working Area of BPJS Kesehatan, Branch Office, Bogor, 2017. This study used qualitative methods with data collection through in depth interviews, observation and document review.

The results show that there are problems in the adequacy of human resources, financial resources, facilities, and regulations.

The researcher suggests in order do exist clear division of tasks, distribution of health monitoring books, and more detailed technical guidance on Prolanis activities. "

"Kedatangan penumpang pada loket THB dan GTO memiliki jumlah yang tidak terprediksi dan fluktuatif yang menyebabkan antrian penumpang di fasilitas penjualan tiket dan mengganggu sirkulasi penumpang untuk memasuki stasiun. Antrian penumpang yang sangat panjang menunjukkan bahwa kondisi yang ada telah melebihi kapasitas yang dapat ditampung. KAI menargetkan pada tahun 2019 jumlah penumpang KRL dari seluruh Jabodetabek sebanyak 1,2 juta, yaitu lebih dari 100% dibanding jumlah sekarang yaitu 413.000. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi untuk memperbaiki kondisi eksisting guna mensukseskan target KAI ditahun 2019.Skema solusi untuk penelitian ini terdiri dari 3 skema. Skema pertama menggunakan teori antrian untuk mengidentifikasi kinerja fasilitas antrian . Skema kedua adalah dengan memodifikasi area antri loket THB. Skema ketiga adalah menambah fasilitas untuk memasuki Stasiun Bogor dengan cara mewawancara penumpang untuk mendapatkan area asal penumpang untuk masuk ke Stasiun Kereta Api Bogor .Hasil dari penelitian terdiri dari 3 solusi. Solusi pertama adalah melakukan modifikasi area antri. Solusi kedua adalah menambah jumlah loket tiket THB. Solusi ketiga adalah menambahkan lokasi pintu masuk tambahan pada area park and ride.

---

The arrival of passengers at tap fare gates and ticket selling facilities has an unpredictable and fluctuated numbers which causing a long passengers queue at ticket selling facilities everyday and make an uncomfortable passengers circulation to entrance the station. A long passengers queue indicating that the existing condition has exceed the allowing capacity. KAI want to increase KRL passengers from 413.000 each day to 1,2 million, more than 100% from existing condition, solution to fix the existing condition area important to reach KAI target in 2019.

The study consist of 3 solution scheme. First scheme is using queueing theory to identify performances of queueing facilities. Second scheme is to modificate the queueing area of ticket selling facilities. Third scheme is to adding an extra entrance facilitites by interviewing the passengers to obtain origin access and opinion from passengers to enter Bogor Train Station.

The results consist 3 difference solutions. First solution is to modified the queueing line by increasing the queueing area and modificate the queue circulation to rise the queueing area capacity. Second solution is to adding extra queueing facilities to minimize the length and waiting time of the queue. Third solution is adding an extra entrance gate location at park and ride area, base on the group of passenger?s origin area, to reduce cumulation of queueing passengers at existing entrance which providing simplicity for passengers to reach the station."

"ABSTRAKKantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) mempu nyai peran yang cukup berarti dalam melayani masyarakat, karena tugas KPKN adalah menyalurkan pembiayaan yang ber sumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan tepat waktunya serta tepat besaran dana yang diba yarkannya. Karena KPKN menyalurkan dana yang bersìfat pem biayaan pembangunan, maka KPKN juga mempunyai tanggung jawab yang kuat dengan kelangsungan pernbangunan Nasional.Salah satu masalah penting yang dihadapi oleh KPKN ialah semakin lama beban kerja semakin tinggi, namun di lain pihak sangat terasa sekali fasilitas kerja yang tidak mengiringi kenaikan beban pekerjaan demikian pula segi kewenangan yang belum .terasa adanya peningkatan yang berarti.Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis hubungan serta pengaruh faktor ketersediaan fasilitas kerja dan faktor memadai tidaknya kewenangan yang dimiliki dalam bekerja terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Faktor fasilitas kerja dalam hal komponennya mengikuti model dan penelitian Pusat Penelitian sumber Daya Manusia Universitas Padjadjaran ? Bandung, sedangkan segi kewenangan dalam hal komponennya mengacu teori yang ditetapkan dan para pakar organisasi di antaranya RichardHall dan lain-lain.Berdasarkan teori tersebut maka disusunlah hipotesis, bahwa terdapat pengaruh antara ketersedian fasilitas kerja serta kewenangan yang dimiliki terhadap efektivitas pelaksanaan tugas.Untuk menguji hipotesis tersebut, kuesioner dan wawancara disebar dan dilakukan terhadap 252 responden yang seluruhnya adalah karyawan dan 4 KPKN yang semuanya berlokasi di Jakarta, agar jawaban dan responden yang terdiri dan karyawan KPKN dapat diyakini kebenarannya maka terhadap pengguna jasa KPKN juga dimintakan pendapat nya, selanjutnya untuk mendapatkan informasi dan para pengguna jasa KPKN maka kuesioner telah diedarkan kepada 85 responden yang terdiri dari para Bendaharawan. Hasil tersebut dianalisis secara komputerisasi dengan mempergu nakan program sss (Statistical Package for Social Sciences), yang hasilnya sebagian terbesar mempunyai hubungan yang signifikan.Berdasarkan temuan dan penelitian ini maka penulis mencoba memberi saran agar segi fasilitas kerja dan kewenangan mendapat perhatian yang utama untuk lebih ditingkat kan, hal tersebut diharapkan dapat lebih meningkatkan lagi efektivitas pelaksana tugas berkenaan dengan beban tugas yang semakin lama semakin bertambah seiring dengan bertambahnya irama pembangunan dan memperkecil kesalahan? kesalahan."

"Setu Babakan dan Situ Jatijajar merupakan destinasi wisata alam yang didalamnya memiliki fasilitas wisata dan daya tarik wisata yang perlu dikembangkan guna menaikkan kunjungan wisatawan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola persebaran fasilitas wisata yang terbentuk dan pengembangan fasilitas wisata yang terjadi pada Setu Babakan dan  Situ Jatijajar tahun 2018-2022 serta menganalisis pengaruh pengembangan fasilitas wisata terhadap kunjungan wisatawan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis statistik dan analisis spasial dengan pola keruangan mengelompok (clustered), acak (random), seragam (uniform). Hasil penelitian menunjukkan  bahwa hampir keseluruhan fasilitas wisata seperti di Setu Babakan dan Situ Jatijajar memiliki pola persebaran yang acak (random), kecuali pada fasilitas sekunder dengan pola mengelompok. Adanya peningkatan jumlah wisatawan tersebut sejalan dengan adanya fasilitas wisata yang mulai dikembangkan oleh pihak pengelola termasuk event attractionnya, asal wisatawan, serta frekuensi kunjungan. Dari peningkatan jumlah wisatawan tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengembangan fasilitas wisata di Setu Babakan dan Situ Jatijajar sangat membawa pengaruh yang baik dalam hal peningkatan jumlah kunjungan.

---

Setu Babakan and Situ Jatijajar are natural tourist destinations which have tourist facilities and tourist attractions that need to be developed to increase tourist visits. This study aims to analyze the pattern of distribution of tourism facilities formed and the development of tourist facilities that occurred in Setu Babakan and Situ Jatijajar in 2018-2022 and to analyze the effect of the development of tourist facilities on tourist visits. The research method used is statistical analysis and spatial analysis with clustered, random, and uniform spatial patterns. The results showed that almost all tourist facilities such as in Setu Babakan and Situ Jatijajar had a random distribution pattern, except for secondary facilities with clustered patterns. The increase in the number of tourists is in line with the existence of tourist facilities that have begun to be developed by the management including the event attractions, the origin of tourists, and the frequency of visits. From the increase in the number of tourists, it can be said that the development of tourist facilities in Setu Babakan and Situ Jatijajar has had a very good influence in terms of increasing the number of visits."