Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Technology is one of important factors in economic building of developing countries, including Indonesia. Developing countries need various modern technologies governed by developed countries by transfer of technology among countries. but very often, there appear handicaps in the process of transfer of technology to developing countries from the developed ones, one of the handicaps is lack of law regulations. In this article the problem of the role of law in the transfer of technology is analysed by using juridical normative and quantitative methods of approach. The data used in the analysis comprise both the primary and secondary data. Form those methods approach it is concluded that law has a role to give the basis for the creation of effective mechanism for the transfer of technology among countries by fair conditions both for providers and receivers of technologies."

"Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat secara global termasuk di Indonesia membawa dampak kemudahan terhadap kegiatan yang semula merupakan aktifitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, seperti praktik perjudian online. Munculnya kejahatan-kejahatan dengan dimensi baru termasuk perjudian online merupakan dampak negatif dari perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK masa kini yang perlu ditanggulangi dengan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih efektif. Semakin komplek permasalahan yang dihadapi masyarakat dan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan modern perlu diiringi dengan pembedahan pembangunan sistem hukum pidana secara menyeluruh yang meliputi pembangunan kultur, struktur dan substansi hukum pidana dengan demikian jelas bahwa kebijakan hukum pidana memainkan peran yang strategis dalam menangani permasalahan kejahatan demi kepentingan pembangunan hukum modern Namun kebijakan hukum pidana dalam memberantas perjudian online menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut diantaranya memastikan penegakan hukum yang efektif dan konsisten terhadap agen dan pemain perjudian online di Indonesia. Penelitian yang penulis lakukan ini memfokuskan pada pembahasan menelaah kebijakan penegakan hukum pidana dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Indonesia serta implementasi kebijakan penegakan hukum dalam upaya memberantas dalam tindak pidana perjudian online di Indonesia berdasarkan analisis studi putusan. Penelitian ini juga melakukan perbandingan kebijakan hukum pidana terhadap perjudian online di negara Australia dan Inggris sebagai contoh negara yang memiliki peraturan yang mengizinkan dan mengatur perjudian secara legal. Berbeda dengan di Indonesia, Perjudian di Australia dan Inggris dianggap sebagai industri yang sah dan diatur oleh lembaga pengawas yang berwenang. Dengan memahami realita kebijakan hukum pidana yang dihadapi, penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat penegakan hukum dan menekan perjudian online di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, meminimalisir kerugian ekonomi dan menjaga integritas hukum di negara Indonesia.

---

The rapid development of information technology globally, including in Indonesia, has brought about the ease of activities that were previously conducted conventionally by society, such as online gambling practices. The emergence of new dimension crimes, including online gambling, is a negative impact of societal and technological advancements that need to be addressed with more effective crime prevention efforts. The increasingly complex problems faced by society and law enforcement agencies in dealing with modern crimes need to be accompanied by a comprehensive examination of the development of the criminal law system, which includes the development of the culture, structure, and substance of criminal law. Thus, it is clear that criminal law policies play a strategic role in addressing crime issues for the sake of modern law development. However, the criminal law policy in eradicating online gambling faces several challenges, including ensuring effective and consistent law enforcement against online gambling agents and players in Indonesia. This research focuses on discussing the policy of criminal law enforcement in combating online gambling offenses in Indonesia and the implementation of law enforcement policies in efforts to combat online gambling offenses in Indonesia based on the analysis of court decision studies. This research also compares the criminal law policies on online gambling in Australia and the UK as examples of countries that have regulations allowing and regulating gambling legally. Unlike in Indonesia, gambling in Australia and the UK is considered a legitimate industry and is regulated by authorized regulatory bodies. By understanding the reality of the criminal law policies faced, this research is expected to provide policy recommendations that can strengthen law enforcement and suppress online gambling in Indonesia. These efforts are expected to protect society, minimize economic losses, and maintain legal integrity in the country of Indonesia."

"Kekayaan sumber daya alam di Indonesia mencakupkeanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnyamerupakan anugerah Tuhan kepada bangsa Indonesia.Demikian juga dengan keanekaragaman suku, agama,dan ras, dari masyarakat Indonesia sehingga membentukmasyarakat plural, yang di dalamnya terdapat tata nilai,norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat,sehingga kebijakan penataannya secara luas melaluikonsep berkelanjutan ekologis untuk kesejahteraanmasyarakat Indonesia. Kajian ini membahas PutusanNomor 04/G/2009/PTUN.Smg jo. Putusan Nomor103 K/TUN/2010 yang merupakan hasil perlawananmasyarakat Sedulur Sikep atas kebijakan pembangunanpabrik dari PT. SG yang dianggap akan merusaklingkungan hidup, merusak sistem ekologi, danmenghilangkan hak-hak hidup masyarakat SedulurSikep yang selama ini hanya bertani sehingga sangattergantung pada tanah dan air. Kehidupan masyarakatSedulur Sikep yang tersebar di Kecamatan SukoliloKabupaten Pati memiliki karakteristik yang unik. Olehkarena itu, hal ini sangatlah menarik untuk dikaji lebihmendalam baik secara doktrinal maupun non doktrinal.Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahsocio-legal study, yang dalam arti hukum tidak sekedardikonsepsikan sebagai norma dan sekaligus memaknaihukum sebagai perilaku, sehingga penelusuran realitasyang sesungguhnya diharapkan akan dapat diketahuiapakah hukum positif yang ada maupun hukum yanglahir dari pola-pola antar subjek dalam masyarakat itumerupakan hukum yang sudah adil atau tidak"

"Penelitian memfokuskan pada ditemukannya model kelembagaan nama domain yang dibentuk oleh masyarakat tetapi masih dibawah pengendalian pemerintah dimana pembentukan lembaga pengelola pendaftaran nama domain (registri) dibentuk berdasarkan rekomendasi forum nama domain sehingga sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUITE yaitu membentuk lembaga nama domain yang berasal dari pemerintah dan atau masyarakat untuk menjamin kepastian hukum para pengguna nama domain. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan guna mengharmonisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal dan horizontal guna mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pembentukan lembaga nama domain dan didukung dengan data primer berupa wawancara mendalam dengan expertis di bidang teknologi Informasi. Kesimpulannya yang didapat dari penelitian ini adalah model lembaga pendaftaran nama domain (registrar) yang dibentuk adalah berasal dari masyarakat yang telah mendapat lisensi dari lembaga pengelola nama domain (registri) yang telah direkomendasikan oleh pemerintah melalui forum nama domain"

"Penelitian ini mengkaji secara deskriptif analitisPutusan Mahkamah Agung Nomor 1262 K/Pid/2012yang mengadili terdakwa SM. Melalui putusan tersebutSM dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan sertamendapat ganti rugi sebesar lima juta rupiah setelahmenjalani hukuman kurungan selama tiga belas bulanatas perbuatan yang tidak dilakukannya. Pada putusanpengadilan di tingkat pertama dan banding ia dinyatakanbersalah dan menjalani hukuman. Nilai keadilan yangsesungguhnya harusnya memperhatikan kerugianmoril maupun materiil yang dialami SM atas putusan-putusanhakim sebelumnya. SM selayaknya bukanhanya dibebaskan tetapi juga mendapat ganti rugi saatmenjalani proses hukum sesuai dengan ukuran kebutuhanhidup yang layak. Jika hal tersebut diterapkan makahukum tidak hanya sekadar kata-kata hitam-putih dariperaturan melainkan menjalankan semangat dan maknalebih dalam dari undang-undang atau hukum. Untukmenguatkan kehadiran hukum progresif dalam putusanpengadilan maka harus mengacu pada norma dan asasdalam sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagiseluruh rakyat Indonesia. "