Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis aturan mengenai pembuatan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh Notaris dalam kasus perkawinan kedua dimana terdapat kesalahan dalam penerapan hukum harta peninggalan pewaris yang tidak menerapkan ketentuan Pasal 180 KUHPerdata. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boedel waris belum terbagi. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian doktrinal atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian preskriptif dengan memberi saran untuk mengatasi permasalahan yang dibahas berupa adanya contoh pembuatan akta keterangan hak mewaris dengan pembagian yang benar sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum perdata untuk pewarisan perkawinan kedua. Analisa yang penulis dapatkan bahwa terdapat akibat hukum terhadap pembuatan akta keterangan hak mewaris yang salah menerapkan pembagian harta perkawinan dan harta peninggalan pewaris dalam perkawinan kedua sehingga menyebabkan kerugian bagi ahli waris lainnya. Bahwa akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari Notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual, sebagai bukti autentik yang memiliki kekuatan mengikat berkaitan dengan pembagian warisan dan hanya bisa dibatalkan oleh hakim. Sehingga Notaris, selaku pembuat akta keterangan hak mewaris diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan diperlukan pemahaman serta wawasan yang luas mengenai prosedur pembuatan dan isi akta keterangan hak mewaris.

---

This study analyzes the rules regarding the making of a deed of inheritance rights made by a Notary in the case of a second marriage where there is a wrongly applied inheritance law of the heir who does not adjust article 180 of the Indonesian civil code. This thesis was made because of the conflict occurred among the heirs, which cause the inheritance not to be divided. The research methods used in the writing of this thesis are doctrinal research or library research with a form of the prescriptive method by providing suggestions to solve a problem, in the form of an example of making a deed of inheritance rights with the correct distribution by the provisions of the civil law code for the inheritance of second marriages. The results obtained from this research are the legal consequences for making a certificate of inheritance rights that wrongly applied the distribution of marital assets and inheritance of heirs in second marriages, leading to losses to other heirs. The deed of inheritance rights contains a legal opinion from a Notary based on the actual legal fact, as authentic proof that has binding force related to the distribution of inheritance and can only be canceled out by the judge. So the Notary, as the maker of the deed of inheritance rights is required to adjust the precautionary principle and requires a broad understanding and insight regarding the making and contents of the deed of information on inheritance rights procedures."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan akta keterangan hak mewaris yang di buat oleh notaris dengan hanya sebagian ahli waris saja yang memberikan keterangan di dalam akta pernyataan waris. Sengketa yang terjadi diantara para ahli waris menyebabkan harta peninggalan sebagai suatu boendel waris tidak dapat terbagi. Pada saat pembuatan akta pernyataan hanya di hadiri oleh sebagian ahli waris, sedangkan para ahli waris yang tidak hadir dalam pembuatan akta tidak mengakui dan menuntut bahwa akta pernyataan waris/akta keterangan hak mewaris tersebut adalah tidak sah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan dari prosedur pembuatan akta keterangan hak mewaris bagi Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Tionghoa yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan perlindungan hukum terhadap ahli waris yang ditetapkan berdasarkan akta keterangan hak mewaris yang dibuat oleh notaris yang dinyatakan tidak sah oleh sebagian ahli waris di pengadilan.Metode penelitian yang di gunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan bentuk penelitian deskriptif analitis. Penulis menggunakan jenis data sekunder untuk melakukan pemecahan dari pokok permasalahan yang timbul. Analisa yang penulis dapatkan bahwa pembuatan akta keterangan hak mewaris tidak diatur dengan jelas di dalam undang-undang, begitu pula mengenai ketentuan bahwa seluruh ahli waris harus hadir dalam pembuatan akta pernyataan/akta keterangan hak mewaris. Akta keterangan hak mewaris merupakan opini hukum dari notaris yang didasarkan pada fakta-fakta hukum aktual. Meski tidak ada pengaturan mengenai kehadiran seluruh ahli waris, notaris tidak boleh merugikan hak dan kepentingan ahli waris yang tidak hadir pada pembuatan akta.

---

This thesis study about the status of deed certificate of inheritance right made by notary based on several statements of the heirs. This thesis was made because of the conflict that occurred among the heirs, which cause the inheritance has not been divided. At the time of making of the certificate of the heir only attended by some heirs, while the heirs who were not present in the making of the deed did not acknowledge and demanded that the deed of inheritance statement/certificate of inheritance rights is invalid. The issues raised in this study are about the provisions of the procedures for the certificate of inheritance rights of the Indonesian citizen of European and Chinese descent which is subject to the Civil Code and how is the legal protection of the heirs written in the certificate of inheritance rights made by a notary that is not acknowledged to be valid by other heirs in court.The research methods used in the writing of this thesis are normative juridical research or library research with a form of descriptive analytics methods. Authors use secondary data to perform a breakdown of the subject matter arising out of. The results obtained from this research are the preparation of the certificate of inheritance is not stipulated in the regulations, as well as the provisions on all heirs must be present in the preparation of deed statement/deed of declaration of Rights. The certificate of inheritance rights contains a legal opinion from a notary based on the facts of the law known. Although there are no regulations regard to the presence of the heirs, the notary should not be detrimental to the rights and interests of heirs which not attend the deed making."

"Penelitian ini membahas Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 83/Pid/2016/PT SMG tentang kasus pemalsuan akta autentik yang melibatkan dua orang Notaris, yaitu Notaris Ny. ER. SH. CN yang berkedudukan sebagai terdakwa dan Notaris RA. SH. M.Kn yang menjadi saksi dalam kasus tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban Notaris Ny. ER. SH. CN yang menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan yang kedua adalah perlindungan hukum bagi Notaris RS. SH. M.Kn yang melakukan kelalaian dalam pembuatan akta autentik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang menggunakan data sekunder. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kajian yang bersifat deskriptif analitis. Adapun hasil penelitian dari tesis ini adalah Notaris Ny. ER. SH. CN yang melakukan tindak pidana pemalsuan akta autentik berupa menyuruh memasukkan keterangan palsu harus dipertanggungjawabkan secara pidana, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan berdasarkan Putusan Pengadilan yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi pidana. Selain pertanggungjawaban pidana, terhadap yang bersangkutan dapat juga dimintakan pertanggungjawaban perdata serta administrasi. Untuk Notaris RA, SH. M.Kn yang dipanggil menjadi saksi dan harus mengikuti proses peradilan, perlu mendapat perlindungan hukum. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah harus memberikan persetujuan karena kesaksian tersebut dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara yang dilakukan oleh Notaris Ny. ER, SH. CN ini sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014.

---

This study discusses the Decision of the Semarang High Court Number 83/Pid/2016.PT SMG regarding the case of authentic deed forgery involving two Notaries, namely Notary Ny. ER, SH, CN who is the defendant and Notary RA, SH. M.Kn who became a witness in the case. Two problems in this research, is first, the responsibility of Notary Ny. ER.SH.CN who ordered to enter false information into an authentic deed and, the second is legal protection for Notary RA, S.H. M.Kn who made negligence in making an authentic deed. This research is a normative juridical research, which uses secondary data. The data obtained through the document study were analyzed qualitatively to produce a descriptive analytical study. The research results of this thesis are Notary Ny. ER. SH. CN who commits a criminal act of falsifying an authentic deed in the form of ordering to enter false information must be held criminally responsible, as stipulated in the provisions of Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and based on the Court's Decision in question has been sentenced to criminal sanctions. In addition to criminal liability, the person concerned can also be asked for civil and administrative responsibility. For Notary RA, SH. the Constitutional Court who is called to be a witness and must follow the judicial process, needs to get legal protection. The Regional Notary's Honorary Council must give approval because the testimony is needed in order to make light of a case that was carried out by the Notary Ny. ER. SH. This CN is in accordance with Article 66 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014."

"Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian preskriptif dan data dianalisa dengan metode kualitatif. Simpulan penelitian menyatakan bahwa akta wasiat yang berisi hibah wasiat benda milik orang lain sesuai dengan Pasal 966 KUH Perdata adalah batal dan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata maupun administratif. Hasil penelitian menyarankan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bersikap seksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris serta dalam pemenuhan kebutuhan kliennya tidak melanggar kepentingan masyarakat sehingga dapat mencegah tuntutan dari klien maupun pihak ketiga dikemudian hari.

---

Testament is classified as "partij" deed which consists of testator's will, therefore the Notary is not responsible for the content of the testament. The Notary holds no responsibility only if what is stipulated on the testament regarding the testator's properties. In this case, the testator upon deciding the testament, bequest others properties to the heir. This is an act against the law for violating the subjective rights of other. This research is in the form of normative juridical with the typology of prescriptive research that analyzed qualitatively.

The conclusion of the research stated that the testament consisting of bequest of other's property, in accordance with Article 966 Indonesian Civil Code, is null & void and the Notary can be held accountable. The research results suggest that a Notary in performing his duty must act accordingly with Article 16 verse (1) letter a of Act of Notary Profession and in meeting client's needs the Notary must not violate public interest, so it could avert claims from client and third party in days to come."

"Pluralisme hukum waris di Indonesia menyebabkan polemik tersendiri, khususnya bagi Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa. Pada umumnya, hukum waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa adalah hukum waris perdata barat, namun menjadi permasalahan tersendiri bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam atau menikah dengan seorang Muslim karena hukum kewarisan Islam juga berlaku di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga, untuk mengetahui ahli waris yang berhak sesuai dengan hukum yang berlaku dibutuhkan suatu alat bukti yang dapat menjadi pegangan bagi pihak ketiga. Penelitian ini membahas mengenai hukum yang seharusnya berlaku bagi pewaris keturunan Tionghoa yang menikah kedua kalinya dengan seseorang yang beragama Islam, penerapan hukum waris bagi isteri kedua pewaris dan kewenangan Notaris dalam membuat surat keterangan waris bagi keturunan Tionghoa yang beragama Islam serta kekuatan dari surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil analisa adalah bahwa hukum kewarisan yang berlaku adalah hukum yang dianut oleh pewaris, dalam hal ini adalah hukum waris perdata barat, sehingga untuk isteri keduanya berlaku Pasal 852A Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang kuat untuk keturunan Tionghoa terlepas dari agama yang dianut oleh keturunan Tionghoa. Saran yang dapat diberikan adalah bahwa atas hukum keluarga, hukum harta benda perkawinan dan hukum waris dibutuhkan suatu pemahaman yang sempurna karena keterkaitannya satu sama lain, dan agar surat keterangan waris dapat dibuat hanya oleh Notaris selaku pejabat umum.

---

Pluralism of inheritance law in Indonesia causes its own polemic, especially for Indonesian citizens of Chinese descent. In general, inheritance law that applies to Indonesian people of Chinese descent is based on Indonesian Civil Code, but it becomes a problem for Chinese descendants who are Moslems or married to a Moslem because Islamic inheritance law also applies in Indonesia. In relation to third parties, an evidence that can be used as a guide to find the rightful heirs in accordance with applicable law is needed. This study discusses the law that should apply to Chinese inheritors who are married for the second time with a Moslem and the application of inheritance law for his second wife, also the authority of a Notary in making an certificate of inheritance for Chinese Moslems and the strength of those certificates. The method used is a normative juridical method conducted with descriptive analytics research. The result of the analysis is that the applicable inheritance law is the law adopted by the testator, in this case based on Indonesian Civil Code, hence Article 852A of the Indonesian Civil Code is applied for his second wife. The certificate of inheritance made by a Notary are strong evidences for Chinese descent regardless of their religion. The advice that can be given is that a perfect understanding of family law, marital property law and inheritance law is needed because of their interrelation with one another, and a certificate of inheritance hopefully could be made only by a Notary."

"Perjanjian Hibah merupakan perjanjian sepihak (unilateral agreement) yang artinya kewajiban hanya dimiliki oleh satu pihak saja yaitu Pemberi Hibah, sedangkan Penerima Hibah hanya memiliki hak, misalnya untuk menerima objek dalam penghibahan. Objek dalam penghibahan harus berupa benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memang sudah ada wujud dan keberadaannya secara jelas pada saat penghibahan dilakukan. Di samping itu, status kepemilikan dari objek hibah juga harus jelas bahwa benar benda yang akan dihibahkan merupakan milik si Pemberi Hibah. Fokus dari penelitian tesis ini adalah mengenai prosedur hibah dengan objek harta warisan dan pertimbangan Majelis Hakim terkait klausula kesepakatan dan causa yang halal yang menjadi dasar pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 yang masing-masing tertanggal 5 Agustus 2019 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/PDT/2022. Penelitian tesis ini adalah penelitian hukum doktrinal yang dalam pengumpulan bahan-bahan hukumnya dilakukan melalui studi kepustakaan dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian tesis ini menunjukan bahwa prosedur penghibahan atas sejumlah uang berdasarkan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 sudah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam ketentuan KUHPerdata. Namun, permasalahannya adalah objek dengan harta warisan dalam penghibahan tidak memenuhi syarat sebagai objek hibah karena merupakan harta warisan yang masih menjadi perselisihan di antara para ahli warisnya. Hibah memiliki kedudukan sebagai suatu perjanjian yang bersifat cuma-cuma dan karenanya dalam pelaksanaan hibah harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, pertimbangan Majelis Hakim yang berfokus kepada tidak terpenuhinya unsur kesepakatan dan causa yang halal tidak tepat jika dijadikan dasar atas pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7. Dasar dari pembatalan Akta Hibah Nomor 4, 5, 6, dan 7 adalah karena akta-akta hibah tersebut menyimpangi pembagian para ahli waris yang seharusnya bersifat mengikat. Selain itu, penghibahan juga dilakukan atas benda yang belum sepenuhnya menjadi hak milik dari Pemberi Hibah.

---

Gift agreement is categories as a unilateral agreement, which means that the obligation is only owned by one party, namely the donor, while the donee only has the right, for example to receive the gift object. The object in the gift agreement can be in form of movable or immovable, as long as the status of the object is clear and already exist at the time when the gift is made. Besides, the ownership status of the gift object must also be clear that the object to be donated belongs to the donor. The focus of this research is on the procedure of gifts with objects from inheritance and the considerations of the Panel of Judges regarding agreement clauses and lawful causes which form the basis for canceling Deeds of Gifts Number 4, 5, 6, and 7, each of which is dated August 5, 2019 in the Supreme Court Decision Number 3013 K/PDT/2022. The thesis research is doctrinal legal research in which the collection of legal materials is carried out through a literature study with an analytical descriptive research typology. The results of the research shown that the procedure of gifts with an amount of money based on the Deed of Gifts Numbers 4, 5, 6, and 7 has been carried out in accordance with the conditions of gift as stipulated in the provisions of the Indonesian Civil Code. However, the problem is that the object of the gift does not meet the requirements as an object of gift because it is an inheritance which is still a matter of dispute among the heirs. Gift has a position as an agreement which is voluntarily (gratuitousness) and therefore in the implementation of the gift must meet the legal requirements of an agreement regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, the considerations of the Panel of Judges which focused on the non-fulfillment of the elements of the agreement and lawful causal were inappropriate as a basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7. The basis for canceling the Gift Deeds Numbers 4, 5, 6, and 7 was because the gift deeds deviate from the division of heirs which should be binding. In addition, gifts are also made to objects that have not fully become the property of the donor."

"Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dimana Penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan yang ada untuk kemudian menjawab permasalahan yang timbul secara deskriptif. Melalui penelitian ini Penulis menemukan jawaban bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan dan dalam hal pengajuan permohonan pemisahan maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi terlebih dahulu.

---

Prenuptial agreement is an agreement that was made by the prospective husband and wife to manage the problems that arise related to the possession of property or assets of their marriage. In the provisions of Article 147 of the Indonesian Civil Code and Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, making the prenuptial agreement can only be done prior to or at the time of the marriage. Developments in society, making prenuptial agreements made by the couple after the marriage took place by filing apply for the establishment of the separation of property or assets to the District Court. This study was conducted with normative juridical approach, which the author in researching refers to the rules that are answer the problems that arise later descriptively. Through this study the author found an answer that the prenuptial agreement making only can be done before or at the time of the marriage and in the case of application for separation of property, the elements contained in Article 186 Indonesian Civil Code should be fulfilled first."

"Tesis ini membahas mengenai hak anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan oleh seorang pria dan seorang wanita. Namun, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI menganut monogami dengan pengecualian dimana dimungkinkan seorang pria memiliki istri lebih dari seorang jika disepakati dan memenuhi syarat tertentu. Sedangkan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut monogami mutlak sehingga perkawinan bigami maupun poligami dilarang pelaksanaannya. Apabila perkawinan poligami dilaksanakan tanpa izin dan tidak memenuhi persyaratan, maka perkawinan dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan tersebut memiliki akibat hukum, salah satunya terhadap anak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan dan hak anak tersebut terhadap harta peninggalan ayahnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan cara studi kepustakaan. Selain itu, penelitian ini membandingkan pembatalan perkawinan berdasarkan sistem hukum Islam dengan sistem hukum Barat. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan hukum anak dari perkawinan kedua yang dibatalkan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah anak sah. Menurut Kompilasi Hukum Islam hubungan hukum antara orang tua dengan anak tidak terhapus, sehingga kekuasaan anak berada di orang tuanya, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kekuasaan anak berakhir dan berubah menjadi perwalian. Dengan begitu, anak-anak tersebut secara perdata memiliki hak atas harta peninggalan ayahnya sebagai anak sah yang memiliki hubungan darah.

---

The thesis discusses about children rights from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law (“KHI”) and Indonesian Civil Code. Marriage can be hold only by a man and a woman. However, in Law Number 1 of 1974 For Family Law and The Compilation of Islamic Law adhere to monogamy with exception which a man can have wives if they are agreed and meet the requirements. While in Indonesian Civil Code adhere to absolute monogamy, so any bigamy or polygamy marriage forbidden to be hold. If a polygamy marriage held without approval or not eligible then the marriage can be annulled. The marriage annulment has legal repercussions, one of them is to the children. The issues in this research are the legal standing of the children from annulled second marriage and their rights of their father inheritances based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code. This research used normative juridical method with literature review. Moreover, this research is comparing between Islamic Legal System and Western Legal System about the marriage annulment. This research used descriptive analytic method with qualitative approach. The research results are the legal standing of the children from annulled second marriage based on The Compilation of Islamic Law and Indonesian Civil Code are legitimated children. In Compilation of Islamic Law, legal relationship between parents with their children didn’t vanish, so they still have the parental power. However, in Indonesian Civil Code, the parental power is over and changed to guardianship. Therefore, those children have rights to their father inheritances as legitimated children who have filiation to him."