Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. The source of the data was taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the number 2 contestant vote, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with GeoDa applications. The purpose of this study analyzes the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study showed that contestant number 2 only had 30 village bases, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with high school education level and above, affects the victory of contestant number 2. Other factors that influence victory are the quality of voters and the contestant's capabilities, the candidate's vision and mission, work program, government experience, contestant's level of education. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socioeconomics, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively.

---

This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. Data sources are taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the vote acquisition of contestant number 2, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with the GeoDa application. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study show that contestant number 2 only has 30 base villages, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with a high school education level and above, influenced the victory of contestant number 2. The other factors that influence victory are the quality of voters and contestant capabilities, candidates' vision and mission, work programs, government experience, and contestant education levels. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socio-economic, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively."

"Penelitian ini membahas hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Hal ini dilatarbelakangi dari tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya (non-voting) pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui signifikansi hubungan antara tingkat aktivisme politik pemilih muda terhadap tingkat perilaku memilih mahasiswa Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori aktivisme politik pemilih muda oleh Dana R. Fisher yang kemudian diuji dengan perilaku memilih yang terbagi menjadi perilaku voting dan perilaku non-voting. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis uji statistik Chi-square. Hasil dari temuan ini memperlihatkan bahwa dalam uji statistik Chi-square terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih dengan nilai chi-square 5,739 dan nilai signifikansi 0,017 bernilai kurang dari α (0,05). Namun, temuan lain dalam penelitian ini menemukan bahwa dari setiap empat subvariabel yang membentuk variabel aktivisme politik pemilih muda tidak terdapat hubungan yang signifikan. Temuan dalam penelitian ini pada akhirnya sesuai dengan argumen peneliti yakni terdapat hubungan antara aktivisme politik pemilih muda terhadap perilaku memilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Depok tahun 2020

---

This study discusses the relationship between the political activism of young voters on the voting behavior of Universitas Indonesia students in the 2020 Depok City Regional Head Election. This is motivated by the high number of voters who do not exercise their right to vote (non-voting) in the 2020 Depok City Regional Head Election. The purpose of this study was to determine the significance of the relationship between the level of political activism of young voters on the level of voting behavior of Universitas Indonesia students. This study uses the theory of political activism of young voters by Dana R. Fisher, which is then tested with voting behavior which is divided into voting behavior and non-voting behavior. This study uses a quantitative approach with Chi-square statistical test analysis. The results of these findings show that in the Chi-square statistical test there is an influential relationship between political activism of young voters on voting behavior with a chi-square value of 5.739 and a significance value of 0.017 which is less than (0.05). However, another finding in this study found that from each of the four sub variable that make up the political activism variable of young voters there is no significant relationship. The findings in this study are ultimately in accordance with the researcher's argument, namely that there is a relationship between the political activism of young voters on voting behavior in the 2020 Depok City Regional Head Election. "

"Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik Aat Syafaat. Menggunakan Teori Pembelotan Broker Politik oleh Aspinall (2014), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa clientelist broker membelot dari politisi dengan prospek kemenangan tinggi ke politisi dengan prospek kemenangan yang lebih rendah. Penelitian ini berargumen bahwa pembelotan clientelist broker dipengaruhi oleh motivasi patronase yang ia inginkan dan melemahnya hubungan hierarkis dengan patronnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelemahan hubungan hierarkis antara broker dengan patron-nya yang menjadi faktor penunjang pembelotan, serta adanya faktor penentu di mana clientelist broker membelot kepada politisi yang bisa menyediakan patronase yang ia inginkan. Dalam kasus ini, clientelist broker memiliki motivasi untuk menguasai institusi partai demi memperkuat pengaruh politiknya. Untuk itu, dapat dianalisis bahwa konteks lemahnya institusi partai membuat clientelist broker yang ingin menguasai partai lebih bergantung kepada elit partai yang berkuasa dibandingkan politisi dengan prospek kemenangan tinggi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa clientelist broker akan mendukung politisi patron manapun yang dapat mewujudkan keinginannya, baik di lingkup pemerintahan atau nonpemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara clientelist broker dan partai politik pada konteks budaya politik informal dapat bersifat kompatibel di mana keduanya bisa saling menguntungkan.

---

In Indonesia, political brokers have a strategic position in an election due to weak political party institutions and politicians’ reliance on their personal networks. However, political brokers defection is still a problem that every politician must face. The case in Cilegon City 2020 Regional Head Election shows how Sahruji as a clientelist broker defected from Aat Syafaat’s political dynasty. Using the Theory of Political Broker’s Defection by Aspinall (2014), this research aims to analyze why do clientelist broker defects from an electorally strong prospected candidate to an electorally weak prospected candidate. This research argues that clientelist broker defection is affected by the broker’s patronage demand and the weakening hierarchy relationship with the patron. This research found that the hierarchy relationship between broker and the patron is weakening which creating the supporting factor of defection, and there is a determinant factor where clientelist broker defects to the politician who can provide the patronage he pursue. In this case, clientelist brokers have the motivation to rule party institutions in order to strengthen their political influence. Thus, we can analyze that the context of weak party institution turns the clientelist broker who seeks to rule a party to be more dependent on party elites rather than the electorally strong prospected candidate in the election. This research concludes that clientelist broker will support any political patron who can deliver their demands, whether in government or non-government area. Furthermore, this research shows how the relationship between clientelist broker and political party within informal politics context could be compatible where both sides are mutually beneficial."

"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

---

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."

"Skripsi ini mencoba untuk melihat pengaruh dari pembelian suara terhadap perilaku memilih pada masa pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Dalam menjelaskan fenomena tersebut, digunakan konsep perilaku memilih rasional dan teori pembelian suara dari Edward Aspinall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dari rumah ke rumah dengan bantuan instrumen kuesioner. Sampel yang ditetapkan berjumlah 160 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,1 % dan Margin of Error sebesar 7,9 %. Untuk hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa praktik pembelian suara di pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilakukan melalui jaringan tim sukses yang dimiliki setiap pasangan calon. Selain itu, ditemukan juga bahwa jenis pemilih inti merupakan jenis pemilih yang paling banyak ditargetkan sebagai sasaran praktik pembelian suara. Dari 113 responden yang pernah ditawari pemberian barang, sebanyak 79 responden atau 69,9 % merupakan pemilih inti dan dari 71 responden yang pernah ditawari pemberian uang tunai, sebanyak 58 responden atau 81,7 % juga tergolong ke dalam pemilih inti. Selain pemberian dalam bentuk barang dan uang tunai, skripsi ini juga menemukan bahwa jenis barang seperti masker, faceshield dan handsanitizer menjadi instrumen baru dari setiap kandidat dalam menarik hati para pemilih. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 membuat maksud dari pemberian barang tersebut (masker, faceshield, handsanitizer) menjadi tersamarkan antara pemberian untuk bantuan kemanusiaan atau pemberian dalam rangka memikat hati para pemilih. Kemudian, data hasil survei juga menunjukkan bahwa praktik pembelian suara tetap terjadi pada masa pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah wabah pandemi covid-19. Terakhir, berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembelian suara dengan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Pamulang pada pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

---

This thesis aims to examine the influence of vote buying on voting behavior during the 2020 local elections for the head of South Tangerang City. In explaining this phenomenon, the concepts of rational voting behavior and the theory of vote buying by Edward Aspinall are utilized. The research method employed is quantitative, utilizing a survey conducted door-to-door with the assistance of a questionnaire instrument. The determined sample size is 160 respondents with a confidence level of 92,1 % and a Margin of Error of 7,9 %. Regarding the findings and discussion, it was discovered that the practice of vote buying in the 2020 South Tangerang City local elections was carried out through the campaign teams associated with each candidate. Additionally, it was found that core voters were the primary target of vote buying practices. Out of 113 respondents who were offered goods, 79 respondents or 69,9 % were core voters. Furthermore, out of 71 respondents who were offered cash, 58 respondents or 81,7 % were also classified as core voters. In addition to offering goods and cash, the thesis also identified that items such as masks, face shields and hand sanitizers became new instruments used by each candidate to attract voters. The conduct of regional elections amidst the Covid-19 pandemic has led to a conflation of the intended purpose behind distributing resources, causing ambiguity whether these items (masks, face shields and hand sanitizers) are intended for humanitarian aid or as a means to garner favor with voters. Moreover, survey data indicated that the practice of vote buying persisted during the 2020 South Tangerang City local elections which were held amid the COVID-19 pandemic. Finally, based on the results of correlation and logistic regression tests, it was found that there was no significant influence between vote buying and the voting behavior of the Pamulang Subdistrict community in the 2020 South Tangerang City local elections."

"Skripsi ini membahas tentang fenomena kemunculan vehicle party di Indonesia pasca dilakukannya amandemen UUD 1945. Adanya perubahan konstitusi dalam hal pemilihan umum secara langsung, telah memberikan celah bagi kalangan elit-elit politik membentuk partai sebagai kendaraan untuk menjadi presiden. Hal ini yang dilakukan oleh Prabowo Subianto saat memutuskan diri untuk keluar dari Partai Golkar dan membentuk Partai Gerindra di tahun 2008. Adapun karakter yang dimiliki oleh Partai Gerindra ialah bersifat sentralistis dan memusatkan kekuasaan kepada sosok personal Prabowo Subianto. Lebih spesifik lagi, skripsi ini berusaha melihat karakter Partai Gerindra sebagai partai kendaraan Prabowo Subianto dalam kasus pencalonan kepala daerah, khususnya pada Pemilukada Kota Depok tahun 2015. Proses terbentuknya koalisi Gerindra-PKS hingga penentuan nama calon walikota, tidak memperlihatkan adanya otonomi yang dimiliki oleh Partai Gerindra. Melalui metode kualitatif, penelitian ini mengangkat kasus mengalahnya Gerindra terhadap PKS dalam mencalonkan kadernya sebagai calon Walikota Depok. Penulis menggunakan teori Andreas Ufen 2017 untuk membuktikan bahwa pengorganisasian partai kendaraan memang ditujukan untuk memenangkan sosok pendiri partai sebagai presiden. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pencalonan yang dilakukan oleh Partai Gerindra menjadi perwujudan perkembangan karakter partai kendaraan di Indonesia. Konteks teori yang dipakai ternyata juga mencakupi studi kasus yang terjadi di level daerah. Mengalahnya Partai Gerindra terhadap PKS diindikasikan karena kepentingan Prabowo Subianto terhadap PKS menjelang pencalonan dirinya pada pemilihan presiden tahun 2019.

---

This thesis discusses the phenomenon of vehicle party emergence in Indonesia after the amendment of UUD 1945. The existence of constitutional changes in the case of direct elections has provided a gap for political elites to form parties as vehicles to become president. This is happened to Prabowo Subianto when deciding to get out of Golkar Party and form Gerindra Party in 2008. The character owned by Gerindra Party is centralized and concentrate power to Prabowo Subianto personal figure. More specifically, this thesis seeks to see the character of Gerindra Party as the vehicle party of Prabowo Subianto in the case of the nomination of the regional head, especially in regional head election of Depok City in 2015. The process of forming the Gerindra PKS coalition up to the decision of the mayor rsquo s name, does not show any autonomy possessed by the Gerindra Party. Through qualitative method, this research appoints Gerindra Party has been succumb to PKS in nominating its cadres as Depok Mayor candidate. The author uses the theory of Andreas Ufen 2017 to prove that the party organization of the vehicle is intended to win the figure of the party founder as president. The results of this study indicate that the candidacy made by Gerindra Party becomes the embodiment of the character development of vehicle party in Indonesia. The context of the theory used also includes case studies that occur at the regional level. The decision of Gerindra Party succumb to PKS is indicated by Prabowo Subianto 39 s interest in PKS approaching to his presidential election in 2019."

"Pandemi Covid-19 yang melanda dunia berdampak pada seluruh aktivitas kehidupan, tidak terkecuali aktivitas politik. Pada masa pandemi Covid-19, Indonesia memiliki agenda politik yaitu pelaksanaan Pilkada 2020 yang awalnya ditetapkan dalam Undang-Undang akan dilaksanakan pada September 2020. Situasi pandemi berdampak pada penyelenggaraan pemilu yang harus disesuaikan agar keselamatan manusia tetap terjaga. Salah satunya berdampak pada regulasi yang mengatur pilkada tahun 2020. Penelitian ini fokus membahas proses politik dalam penetapan jadwal Pilkada 2020 masa Pandemi Covid-19 yang melibatkan berbagai stakeholder, yaitu KPU, Pemerintah, DPR, Satgas Covid-19, dan pegiat masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengambilan data dikumpulkan secara primer melalui wawancara mendalam, dan data sekunder berupa dokumen yang relevan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik yang digagas oleh William Dunn. Aplikasi teori kebijakan publik fokus pada dua tahap yaitu agenda setting dan formulasi kebijakan. Penelitian ini menemukan pada tahap agenda setting terdapat isu kesehatan, keberlanjutan kepemimpinan, anggaran, politisasi bantuan sosial dan partisipasi politik yang dimunculkan oleh stakeholders formal dan informal. Pada tahap formulasi kebijakan, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri merupakan aktor dominan dalam proses penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada yang dimundurkan dari 22 September menjadi 9 Desember 2020. Hasil tersebut berimplikasi pada teori Dunn bahwa penetapan jadwal pilkada serentak 2020 pada tahap formulasi kebijakan tidak dilibatkannya stakeholders informal, karena kebijakan penetapan jadwal Pilkada Serentak 2020 hanya melibatkan stakeholder formal.

---

The COVID-19 pandemic has hit the world and has had an impact on all activities of life, including political activities. During the COVID-19 pandemic, Indonesia has a political agenda, namely the implementation of Local Elections in 2020 which has been stipulated in the rule of law. However, the COVID-19 pandemic has an impact on political activities that must be adapted to the Covid-19 pandemic situation so that political activities can be carried out properly and human safety is maintained. This study aims to examine the political process of determining the schedule for the Local Election in 2020. This study uses a qualitative approach with a case study method, data collection uses primary data and secondary data, then is analyzed using data reduction, data presentation and conclusion drawing. The theory used in this research is the public policy theory initiated by William Dunn. The application of public policy theory focuses on two stages, namely agenda setting and policy formulation. The results showed that at the agenda setting stage, there were issues of health, leadership sustainability, budget, politicization of social assistance and political participation raised by formal and informal stakeholders. At the policy formulation stage, the Ministry of Home Affairs is the dominant actor who sets the schedule for the implementation of the Local Election on December 9, 2020. These results have implications for Dunn's theory that the determination of the Local Election schedule in 2020 at the policy formulation stage does not involve informal stakeholders, because the policy for setting the Local Election schedule in 2020 only involves formal stakeholders.

"

"Besarnya ancaman epidemi tembakau pada masyarakat Indonesia khususnya bagi anak dan remaja, menginisiasi pemerintah Indonesia untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok bagi kesehatan, salah satunya melalui implementasi Kawasan Tanpa Rokok. Namun, penelitian pada berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih lemahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan dalam kawasan tanpa rokok tersebut. Implementasi yang lemah dan kepatuhan yang buruk dapat mengurangi efektivitas dari kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, dirasa perlu untuk melakukan penelitian yang menganalisis bagaimana kebijakan Kawasan Tanpa Rokok diimplementasikan di Kota Depok melalui penerapan Perda Depok No. 2/2020. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi Perda tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aspek pelaksanaan implementasi (descriptive of policy implementation). Dimensi yang dikaji pada penelitian ini adalah aspek sumber daya, sikap pelaksana, pengawasan DPRD, dukungan masyarakat, komunikasi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan desain studi kasus dan pendekatan deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan dalam penelitian ini berasal dari unsur pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi KTR di Kota Depok masih belum optimal yang ditandai dengan yang ditandai dengan belum optimalnya aspek-aspek implementasi Perda Depok No. 2/2020, yaitu aspek penetapan, pembinaan dan pengawasan, penegakan dan kinerja KTR. Belum optimalnya implementasi Perda Depok No. 2/2020 berkaitan dengan kompetensi sumber daya masnusia, fasilitas dan pendanaan yang belum memadai, sikap dan komitmen Kepala Daerah, serta belum adanya aturan teknis mengenai penyelenggaraan KTR.

---

The significant threat of the tobacco epidemic to the Indonesian population, particularly children and adolescents, has prompted the Indonesian government to adopt and implement policies aimed at protecting the public from the health hazards of smoking, one of which is through the implementation of Smoke-Free Areas (SFA) policy. However, research in various regions of Indonesia indicates a persistent weakness in public compliance with the rules within these smoke-free zones. Poor implementation and compliance can diminish the effectiveness of the policy. Given this, it is deemed necessary to conduct research analyzing how the SFA policy is implemented in Depok City through the enactment of Depok Regulation No. 2/2020. The purpose of this study is to identify the factors that support and hinder the implementation of this regulation. The scope of the research is limited to aspects of policy implementation (descriptive of policy implementation). The dimensions examined in this study include aspects of resources, implementers' attitudes, DPRD supervision, community support, communication, and bureaucratic structure. This research was conducted using qualitative methods with a case study design and descriptive approach. Data collection methods in this study consisted of in-depth interviews and document review. Informants in this study came from policy implementers and the target policy group. The results of this study indicate that the implementation of SFA policy in Depok City is still suboptimal. This is evidenced by deficiencies in various aspects of implementing Depok Regional Regulation No. 2/2020, including establishment, guidance and supervision, enforcement, and performance of SFA policy implementation. The suboptimal implementation of Depok Regulation No. 2/2020 is related to the competence of human resources, inadequate facilities and funding, attitudes and commitment of the Regional Head, and the absence of technical regulations regarding the implementation of SFA policy."

"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

---

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."

"Chikungunya merupakan penyakit bersumber arbovirus yang ditularkan nyamuk Aedes sp. yang dilaporkan terjadi di Afrika dan sebagian Asia, termasuk Indonesia. Sejak ditemukan di Indonesia, kejadian chikungunya menunjukkan peningkatan jumlah kasus dan total wilayah yang terjangkit. Pada Desember 2011, sebanyak 199 kasus chikungunya terjadi di Kota Depok dan dinyatakan sebagai wabah.Penelitian ini bertujuan mengetahui analisis spasial kejadian chukungunya di Kota Depok tahun 2008-2011. Desain penelitian yang digunakan adalah desain studi ekologi dengan analisis korelasi, analisis hubungan grafik, serta analisis spasial dengan data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan secara spasial kejadian chikungunya terjadi di wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi dan ABJ rendah. Wilayah risiko kejadian chikungunya terdapat di bagian tengah dan utara Kota Depok. Secara statistik, variabel yang memiliki hubungan bermakna dengan kejadian chikungunya adalah curah hujan. Sementara itu, didapatkan hasil tidak bermakna antara variabel suhu udara, kelembaban udara, kepadatan penduduk, dan ABJ terhadap kejadian chikungunya.Selama periode 2008-2011 kejadian chikungunya di Kota Depok mengalami peningkatan jumlah kasus dan menyebar ke beberapa kecamatan lain. Dinas Kesehatan Kota Depok hendaknya mengantisipasi munculnya wabah chikungunya saat dimulainya musim hujan dan sesaat setelah musim hujan berakhir. Selain itu, Dinas Kesehatan Kota Depok juga lebih memfokuskan program pencegahan dan pengendalian kejadian chikungunya di wilayah berisiko tinggi.Chikungunya is an arboviral disease transmitted by Aedes sp. mosquitoes. Outbreaks of chikungunya, have been reported in Africa and half parts of Asia including Indonesia. Since it was first discovered in Indonesia, chikungunya show an increasing trend number of cases and total area affected. On December 2011, 199 new cases of chikungunya were reported from Depok and it was stated as an outbreak.

This research is aimed to determine the spatial analysis of chikungunya occurrence in Depok City 2008-2011. It then uses an ecological study by correlate method, graphic analysis, and spatial analysis from secondary data.

The results showed spatially, the high occurrence of chikungunya found in areas with high population density and low larvae free index. The high risk area of chikungunya can be found in the center of Depok to the north. Statistically, rainfall has a significant correlation with chikungunya. Meanwhile, there is no significant correlation between temperature, humidity, population density, and larvae free index with chikungunya.

During 2008-2011, chikungunya occurrence increased in Depok in number of cases and spread to other sub-district. Depok City Health Office should be anticipating chikungunya occurrence before monsoon and shortly in post-monsoon. Therefore, Depok City Health Office can be more focusing on doing chikungunya prevention and control programs in areas with high risk of chikungunya occurrence."