Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinamika politik Timur Tengah menjadi semakin dinamis sejak kehadiran Qatar di arena politik kawasan dan global terutama ketika Qatar memainkan peran diplomatiknya yang pragmatis dalam merespon setiap peristiwa politik baik di regional maupun internasional. Sebagai negara terkaya di Timur Tengah, Qatar secara pengaruh telah mampu bersaing dengan pesaing besarnya di Teluk yaitu Arab Saudi dan Iran. Posisi ini membuat Qatar mempunyai kesempatan besar untuk tampil lebih kuat di arena geopolitik Teluk dan bahkan di tingkat global terutama dalam merespon diskursus Indo Pasifik yang sedang massive dikampanyekan Amerika Serikat dan aliansi strategisnya. Sebagaimana pandangan para analis politik, Indo-Pasifik dipandang sebagai strategi baru untuk menghadang kebangkitan Tiongkok. Kehadiran Indo Pasifik juga telah mengubah peta baru di dalam hubungan antar negara di dunia. Belt and Road Initiative yang menjadi proyek raksasa Tiongkok juga semakin kuat didorong oleh pemerintah Tiongkok ke banyak negara di dunia. Merespon situasi tersebut, Qatar menunjukan kecerdasannya melalui model kebijakan luar negeri yang pragmatis, melakukan balance of power dengan melakukan kebijakan diplomasi dengan dua raksasa tersebut demi menjaga kepentingan nasionalnya. Sumber daya alam LNG yang dimiliki Qatar secara signifikan telah menjadikan Qatar mempunyai kepercayaan diri yang besar untuk mengubah dirinya menjadi negara berpengaruh dan dibutuhkan oleh negara lain. Bahkan Qatar juga mempunyai alat propaganda yang efektif dan massive yaitu media Al-Jazeera yang terbukti berhasil menguatkan posisi dan citranya di mata dunia.

---

The political dynamics of the Middle East become increasingly dynamic since Qatar's presence in the regional and global political arena, especially when Qatar played a pragmatic diplomatic role in responding to every political event both regionally and internationally. As the richest country in the Middle East, Qatar is influentially able to compete with its major competitors in the Gulf, namely Saudi Arabia and Iran. This position gives Qatar a great opportunity to appear stronger in the Gulf geopolitical arena and even at the global level, especially in responding to the Indo-Pacific discourse which is being massively campaigned by the United States and its strategic alliances. As seen by many political analysts, Indo-Pacific assumed as a new strategy to counter the rise of China. The presence of Indo Pacific is also changing a new map in countries relations in the world. The Belt and Road Initiative, which is China's giant project, is also increasingly being pushed by the Chinese government to many countries in the world. Responding to this situation, Qatar showed its intelligence way through a pragmatic foreign policy model, carrying out a balance of power by carrying out a policy of diplomacy with the two giants in order to safeguard its national interests. Qatar's LNG natural resources have significantly made Qatar have great confidence to turn itself into an influential country and be needed by other countries. Even Qatar also has an effective and massive propaganda tool, namely the Al-Jazeera media which has proven successful in strengthening its position and image in the eyes of the world."

"Artikel ini mengkaji dinamika kebijakan luar negeri Meksiko kontemporer, dengan fokus khusus pada terbatasnya keterlibatan Meksiko dalam konstruksi Indo-Pasifik. Dengan menggunakan kerangka teoritis Saling Ketergantungan Kompleks, penelitian ini menggali hubungan politik dan ekonomi yang rumit antara Meksiko dan dua kekuatan global utama: Amerika Serikat dan Cina. Meskipun kawasan Indo-Pasifik memiliki kepentingan strategis dan ekonomi, kebijakan luar negeri Meksiko masih sangat absen dari kawasan ini. Penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor mendasar yang berkontribusi terhadap pelepasan ini, menganalisis bagaimana prioritas kebijakan luar negeri Meksiko dan pertimbangan politik dalam negeri membentuk hubungan internasionalnya. Studi ini menjelaskan kompleksitas saling ketergantungan dan sifat politik global yang beragam dengan membandingkan interaksi Meksiko dengan Amerika Serikat dan Cina. Temuan ini menyoroti potensi manfaat dan tantangan bagi Meksiko dalam meningkatkan keterlibatannya dengan Indo-Pasifik, dan menawarkan wawasan mengenai implikasi yang lebih luas terhadap hubungan internasional dalam konteks pergeseran dinamika kekuatan global.

---

This article examines the dynamics of contemporary Mexican foreign policy, with a specific focus on its limited engagement in the Indo-Pacific construct. Utilizing the theoretical framework of Complex Interdependence, the study delves into the intricate political and economic relations between Mexico and two major global powers: the United States and China. Despite the strategic and economic importance of the Indo-Pacific region, Mexico's foreign policy remains conspicuously absent from this sphere. This research explores the underlying factors contributing to this disengagement, analyzing how Mexico's foreign policy priorities and domestic political considerations shape its international relations. The study elucidates the complexities of interdependence and the multifaceted nature of global politics by comparing Mexico's interactions with the United States and China. The findings highlight the potential benefits and challenges for Mexico in increasing its engagement with the Indo-Pacific, offering insights into the broader implications for international relations in the context of shifting global power dynamics."

"Pasca Perang Dingin, Tiongkok muncul sebagai ancaman baru bagi hegemoni AS, baik di bidang politik, ekonomi, maupun militer. Persaingan AS-Tiongkok di Asia Pasifik menimbulkan gejolak pada stabilitas global. Intensitas Aliansi Quad (AS, Australia, Jepang, India) dalam melakukan ekspedisi militer gabungan di Samudera Hindia dan agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang bersengketa dengan 5 negara (Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan) mengancam keamanan ASEAN yang berada pada konvergensi persaingan tersebut. Rivalitas AS-Tiongkok semakin intens sejak Presiden Donald Trump mengemukakan gagasan Free and Open Indo-Pacific (FOIP) ketika kunjungan pertamanya sebagai Presiden AS ke Asia pada 10 November 2017. Hal ini kemudian direspon oleh Pemerintah Tiongkok dengan meningkatkan anggaran militernya sebesar USD 22,09 miliar di tahun 2018 dari yang biasanya hanya sekitar USD 2-12 miliar. Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dengan letak geografis yang strategis di antara 2 benua (Asia, Australia) dan 2 samudera (Hindia, Pasifik) mendorong ASEAN agar merumuskan konsepsi Indo-Pasifik yang berorientasi pada prinsip sentralitasnya. Atas inisiatif Indonesia, akhirnya ASEAN membentuk ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada KTT ASEAN ke-34 di Bangkok tanggal 22 Juni 2019. Pada kajian lainnya belum ada yang secara spesifik menjelaskan tujuan strategis Indonesia mendorong ASEAN untuk membentuk AOIP dalam merespon geopolitik AS-Tiongkok. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Role Theory dari K. J. Holsti (1970). Berdasarkan hasil riset, peran Indonesia dalam pembentukan AOIP meliputi regional protector, regional-subsystem collaborator, dan mediator-integrator. Peran tersebut didorong oleh prinsip “Bebas Aktif” dan program “Poros Maritim Dunia” oleh Presiden Jokowi dalam rangka memperkuat potensi middle power Indonesia, meningkatkan peran ASEAN, dan menghadirkan kerja sama Indo-Pasifik.

---

After the Cold War, China emerged as a new threat to US hegemony, especially in the political, economic, and military fields. The US-China rivalry in the Asia Pacific region disrupts global stability. The intensity of the Quad Alliance (US, Australia, Japan, India) in conducting joint military expeditions in the Indian Ocean and China's aggressiveness in the South China Sea in a dispute with 5 countries (Vietnam, Malaysia, Brunei, Philippines, Taiwan) threaten the security of ASEAN, which is at the convergence of the competition. The US-China rivalry has intensified since President Donald Trump put forward the idea of a ​​Free and Open Indo-Pacific (FOIP) during his first visit to Asia as US President on November 10, 2017. Then the Chinese government responded by increasing its military budget by USD 22,09 billion in 2018, up from the usual range of USD 2-12 billion. Indonesia, as one of the founders of ASEAN with a strategic geographical location between 2 continents (Asia, Australia) and 2 oceans (Indian, Pacific), encourages ASEAN to formulate an Indo-Pacific concept that is oriented to the principle of centrality. Because of Indonesia's initiative, ASEAN finally established the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) at the 34th ASEAN Summit in Bangkok on June 22, 2019. In other studies, no one has specifically explained Indonesia's strategic objectives to encourage ASEAN to form an AOIP in response to US-China geopolitics. Thus, this study aims to analyze this phenomenon using qualitative methods and the Role Theory approach of K. J. Holsti (1970). Based on the research results, Indonesia's roles in the formation of the AOIP are regional protector, regional-subsystem collaborator, and mediator-integrator. These roles are motivated by the "Free Active” principle and President Jokowi’s "Global Maritime Fulcrum" program in order to strengthen Indonesia's middle power potential, enhance ASEAN's role, and present Indo-Pacific cooperation."

"Tesis ini berupaya mengkaji salah satu aspek dalam pelaksanaan politik luar negeri Cina yaitu dalam hubungannya dengan tetangga terdekatnya yaitu Jepang. Selama berabad-abad kedua negara telah menjalin hubungan baik. Tetapi di awal abad 20 Jepang melakukan invasi ke Cina pada tahun 1937 hingga akhir Perang Dunia II. Peristiwa invasi ini telah menimbulkan korban jiwa dipihak Cina mencapai 21 juta jiwa. Akibatnya Cina terlihat memendam trauma terhadap Jepang, sehingga selalu menimbulkan kecurigaan di pihak Cina terhadap semua tindakan Jepang yang dianggapnya sebagai indikasi bangkitnya militerisme Jepang, sehingga menimbulkan semacam sensitivitas yang mempengaruhi impelementasi poltik luar negerinya dengan Jepang.Faktor inilah yang kerap muncul sejak normalisasi hubungan kedua negara tahun 1972 yang ditunjukkan lewat berbagai insiden. Namun di sisi lain Cina juga selalu berupaya untuk tidak terlalu merusak hubungannya dengan Jepang. Sikap ini ditunjukkan dengan perilaku yang terkesan kooperatif dalam beberapa kasus yang relevan dengan faktor sensitivitas sejarah tersebut. Sehingga timbul permasalahan apakah memang benar faktor sensitivitas sejarah ini memiliki pengaruh pada perilaku politik luar negeri Cina terhadap Jepang.Dalam pembahasan ini digunakan kerangka pemikiran dari Whiting yang menekankan pentingnya persepsi bangsa Cina terhadap Jepang yang dibentuk oleh pengalaman sejarah. Selain itu juga digunakan kerangka pemikiran dari Thomas W. Robinson dan Carol Lee Hamrin yang intinya menyatakan adanya keterkaitan faktor eksternal dan domestik Cina yang menyebabkan perilaku yang dualistis tersebut.Dalam pembahasan kemudian ternyata memang terbukti bahwa faktor Sensitivitas ini memang berpengaruh bagi Cina dalam perilaku politik luar negerinya terhadap Jepang. Sikap sensitif ini sebenarnya berakar dari sikap mental dan budaya Cina yang memang sangat mementingkan masa lalu dalam menghadapi persoalan masa kini. Tapi disisi lain karena adanya faktor prioritas domestik yaitu pembangunan ekonomi dan peristiwa Tiananmen, membuat Cina berkepentingan menjaga hubungannya dengan Jepang agar tidak sampai menjadi konflik terbuka. Hal ini karena Cina memerlukan suatu lingkungan internasional yang kondusif dan juga aliran dana serta teknologi dalam rangka mendukung program modernisasi Cina. Selain itu perubahan kondisi birokrasi Cina yang semakin plural telah menyebabkan semua kebijakan memerlukan proses konsultasi dan koordinasi yang kompleks. Hal inilah yang menjelaskan Sikap Cina yang kooperatif tersebut. Walaupun begitu pada dasarnya politik luar negeri Cina memang selalu akan dipengaruhi oleh faktor sensitivitas tersebut, sehingga dengan sendirinya berpengaruh pada hubungan kedua negara di masa depan."

"Tesis ini mengkaji peningkatan prioritas kerjasama dan politik luar negeri Fiji terhadap Australia selama periode 2022-2023. Fokus utama adalah untuk mengidentifikasi pergeseran dalam hubungan luar negeri Fiji, yang sebelumnya sangat condong ke Tiongkok, ke penekanan baru pada hubungan dengan Australia. Penelitian ini membahas motivasi dan faktor-faktor di balik perubahan arah kebijakan luar negeri Fiji, dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik dan pengaruh kekuatan besar di kawasan Pasifik. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan proses analisis melalui data primer dari rilis resmi pemerintah, dan sumber sekunder seperti artikel pada jurnal akademik serta laporan media massa terpercaya. Kerangka teori bandwagoning dengan perilaku kebijakan luar negeri negara kecil memberikan lensa analitis untuk mengidentifikasi keputusan strategis yang dilakukan oleh Fiji. Temuan menunjukkan bahwa pergeseran Fiji melalui peningkatan prioritas kerjasama dengan Australia dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk bantuan ekonomi, kerjasama keamanan, dan keterlibatan diplomatik di bawah Kemitraan Vuvale. Selain itu, penelitian ini menyoroti peran ancaman eksternal dan stabilitas regional dalam membentuk kebijakan luar negeri Fiji. Tesis ini juga mengungkapkan adanya implikasi dari perubahan sikap politik luar negeri terhadap hubungan Fiji dengan kekuatan besar lainnya, khususnya Tiongkok, dan dampak yang lebih luas pada geopolitik regional di Pasifik. Studi ini berkontribusi pada pemahaman tentang perilaku negara kecil dalam hubungan internasional dan menawarkan wawasan tentang pertimbangan strategis negaranegara kepulauan Pasifik di tengah pengaruh yang bersaing dari kekuatan global.

---

This thesis examines Fiji's growing emphasis on collaboration and foreign policy with Australia over the years 2022-2023. The primary objective is to ascertain the transition in Fiji's foreign relations, which earlier exhibited a pronounced inclination towards China, towards a renewed emphasis on relations with Australia. This study investigates the underlying reasons and influences that led to Fiji's shift in foreign policy, with a particular focus on geopolitical dynamics and the impact of major global powers in the Pacific area. This study employs qualitative research methodologies, utilizing primary data from official government releases and secondary sources such as publications in academic journals and credible mass media stories for the analysis process. The bandwagoning theoretical framework is used to analyze the strategic decisions made by Fiji in its foreign policy activity. The findings indicate that Fiji's decision to prioritize collaboration with Australia was affected by multiple factors, such as economic aid, security cooperation, and diplomatic participation under the Vuvale Partnership. Furthermore, the study emphasizes the significance of external challenges and the maintenance of regional stability in influencing Fiji's foreign policy. The thesis also elucidates the consequences of altering foreign policy attitudes for Fiji's ties with other prominent nations, notably China, and the broader influence on regional geopolitics in the Pacific. This study enhances our comprehension of the conduct of small states in the field of international relations and provides valuable insightsinto the strategic decision- making of Pacific island states in the face of competing influences from major global powers."

"Kebijakan luar negeri Rusia pada era kontemporer memiliki sejumlah dinamika, salah satunya adalah tren peningkatan intensitas hubungan dengan aktor-aktor di kawasan Asia-Pasifik, atau pendekatan Rusia ke Timur. Hal tersebut terjadi seiring dengan dinamika politik dan ekonomi pada lingkup domestik serta struktural. Meskipun demikian, kajian pendekatan Rusia ke Timur masih kurang diperdalam oleh akademisi hubungan internasional dari kawasan Asia-Pasifik itu sendiri, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, tinjauan pustaka ini akan melihat perkembangan pendekatan ke Timur dalam kebijakan luar negeri Rusia dengan eksplorasi terhadap 39 literatur akademis yang membahas topik tersebut dengan metode taksonomi sehingga diharapkan akan dapat menghasilkan suatu gambaran utuh terkait pendekatan Rusia ke Timur. Tinjauan pustaka ini menghasilkan sejumlah temuan berupa: (1) pendekatan Rusia ke Timur didorong oleh sejumlah pertimbangan yang bersifat strategis, ideasional, dan khusus pada lingkup domestik dan struktural; (2) penerapan pendekatan Rusia ke Timur secara garis besar berlangsung dalam dimensi geopolitik dan geoekonomi yang cenderung belum menunjukkan hasil yang optimal jika diperbandingkan dengan retorika Pemerintah Rusia yang bernada optimis terhadap pelaksanaannya akibat berbagai faktor internal dan eksternal; (3) jangkauan wilayah pendekatan Rusia ke Timur mencakup sebagian negara dan kawasan Asia-Pasifik prioritas Rusia yang memberikan prospek hubungan yang menguntungkan dengan Rusia, terutama dalam dimensi ekonomi dan strategis; (4) pendekatan Rusia ke Timur secara umum mengalami dinamika dan evolusi sepanjang implementasinya dari 2012 hingga saat ini. Sementara itu, terdapat sejumlah celah penelitian yang teridentifikasi, baik kontekstual maupun tekstual, yang secara garis besar berkaitan dengan kurang beragamnya perspektif yang digunakan dalam pembahasan pendekatan Rusia ke Timur serta kurangnya pengkajian pendekatan Rusia ke Timur oleh akademisi Asia-Pasifik itu sendiri, khususnya Tiongkok.

---

Russian foreign policy in the contemporary era has a number of dynamics, one of which is the trend of increasing intensity in relations with actors in the Asia-Pacific region, or Russia's turn to the East. This occurs in tandem with political and economic dynamics on both the domestic and structural levels. However, the study of Russia's pivot to the East remains underexplored by international relations scholars from the Asia-Pacific region itself, including Indonesia. Therefore, this literature review will examine the development of the Russian Foreign Policy’s Turn to the East by exploring 39 academic works under this topic using taxonomic analysis, with the aim of providing a comprehensive overview of Russia's turn to the East. This literature review has led to several findings: (1) Russia's turn to the East is driven by several strategic, ideational and special considerations at the domestic and structural levels; (2) the implementation of Russia's turn to the East generally occurs within geopolitical and geoeconomic dimensions, which has led to rather suboptimal results when compared to the optimistic rhetoric of the Russian government regarding its execution, due to various internal and external factors; (3) the scope of Russia's turn to the East includes certain countries and regions in the Asia-Pacific that are prioritized by Russia and offer promising prospects for beneficial relations with Russia, especially in the economic and strategic dimension; (4) Russia's turn to the East has generally experienced dynamics and evolution throughout its implementation from 2012 to the present. Meanwhile, several research gaps have been identified, both contextual and textual, which broadly relate to the lack of diverse perspectives used in the discussion of Russia's turn to the East and the lack of study of Russia's turn to the East by Asia-Pacific scholars themselves, particularly from China."

"Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.Unit analisa yang digunakan dalam tesis ini adalah negara (state) yang merupakan bagian dari perspektif Realis. Penulis tertarik pada persoalan serangan udara AS terhadap Afghanistan yang dilakukannya secara sepihak tanpa persetujuan dan perintah dari PBB sehingga AS dapat dikatakan melanggar Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001).Kerangka berpikir dalam tesis ini berupa kerangka konseptual. Berdasarkan persoalan penelitian, maka konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep politik luar negeri, use of .force, self-defense, terorisme, serta pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Dengan demikian, tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa AS berupaya memperluas ruang lingkup perang terhadap terorisme yang tidak hanya ditujukan terhadap Afghanistan saja. Tujuan AS yang sebenarnya adalah mengubah bentuk pemerintahan suatu negara yang dianggapnya dapat membahayakan eksistensi AS sebagai kekuatan tunggal dalam sistem internasional serta yang dapat menghalangi kepentingan nasionalnya. Hal ini dilakukan AS melalui politik Inn negerinya yang semakin agresif, cenderung unilateral, dan bersifat impulsitUse of.force AS terhadap Afghanistan hanyalah merupakan salah satu bagian dari strategi AS dalam rangka menegakkan demokrasi, pasar bebas, perdagangan bebas, dan sebagainya guna menginfiltrasi urusan dalam negeri anggota PBB yang dilakukan dengan memanfaatkan momentum 11 September.Oleh karena itu, tujuan politik luar negeri AS melalui operasi militernya terhadap Afghanistan harus dapat dibedakan dengan jelas. Serangan yang dilakukan AS itu benarbenar bertujuan memerangi terorisme internasional ataukah untuk menggulingkan pemerintahan Taliban demi kepentingan nasional AS yang sebenarnya sama sekali tidak berkaitan dengan Tragedi 11 September 2001 .Dalam hal ini, politik luar negeri AS cenderung memanfaatkan islilah self defense guna membenarkan use of ,force yang dilakukannya demi mengejar kepentingan nasionalnya terhadap suatu negara meskipun negara yang diserangnya tidak mengancam AS.Kesimpulan ini berkaitan dengan fakta yang ada dalam kasus use of force AS terhadap Afghanistan. Walaupun dalam kenyataannya 14 dari 19 pelaku serangan 11 September yang tertangkap adalah warga negara Arab Saudi, AS justru menyerang Afghanistan. Padahal, teroris adalah nonstate actor sedangkan Afghanistan merupakan state actor.Berdasarkan Piagam PBB, upaya self-defense hanya ditujukan terhadap aktor negara, yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lainnya. Sehingga, upaya self-defense AS sebagai respon atas serangan 11 September yang menimpanya seharusnya ditujukan terhadap Arab Saudi karena mayoritas pelaku yang berhasil ditangkap merupakan warga berkebangsaan Arab Saudi. Selain itu, dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1368 dan 1373 (2001) sama sekali tidak menyebutkan tentang Afghanistan, Taliban, maupun Al-Qaidah.Tak ada satupun ketentuan dalam hukum internasional yang membenarkan serangan udara AS terhadap Afghanistan sehingga landasan hukum atas use of force AS terhadap Afghanistan sangat "kabur". Memang, meskipun penggunaan kekerasan oleh suatu negara terhadap negara lainnya sudah dilarang secara resntil oleh hukum internasional dan Piagam PBB, namun ada dua pengecualian scbagaimana yang terdapat dalam Pasul 51 dan 53 Piagam PBB.Dalam haI ini, AS telah menyalahgunakan konsep right of self-defense untuk kepentingannya sehingga dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri AS pasca 11 September 2001 yang berkaitan dengan serangan udaranya terhadap Afghanistan telah melanggar Pasal 2 ayat 1, ayat 3, ayat 4, dan ayat 7) Piagam PBB serta menyimpang dari Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001). Padahal, satu-satunya cara dalam upaya memelihara perdamaian dan keamanan internasional adalah melalui jalur hukum internasional, bukan dengan menggunakan kekerasan sebagai upaya balas dendam."

"Dalam kurun waktu 1998-1999 Australia menunjukkan perubahan sikap politik (terlihat dalam pelaksanaan politik luar negeri dan sikap aktor/elit politiknya) yang cukup drastis ke sisi negatif kepada Indonesia terkait dengan masalah Timor Timur sampai membuat hubungan kedua negara turun pada titik yang terendah untuk masa lebih dari sepuluh tahun terakhir. Perubahan dalam politik luar negeri Australia yang awalnya sangat bersahabat, dapat dikatakan dimulai ketika terjadi pergeseran dalam kebijakan luar negeri Australia yang lebih memprioritaskan hubungan dengan Amerika Serikat daripada negara-negara tetangganya di Asia termasuk Indonesia, seperti yang terlihat dari Buku Putih Kebijakan Luar Negeri dan Perdagangan Australia tahun 1997. Ketika isu hak asasi manusia (HAM) mulai menjadi topik utama hubungan internasional bahkan pandangan integratif yaitu pandangan yang menyetujui keterkaitan HAM dengan berbagai bidang lainnya lebih mendominasi dunia, dibandingkan dengan pandangan fragmentatif, publik Australia sebagai bagian dari masyarakat dunia yang demokratis juga makin meningkat kepeduliannya terhadap isu HAM. Dengan letak geografis yang sangat berdekatan, Indonesia dan Timor Timur kemudian menjadi sorotan bagi kampanye HAM Australia. Perubahan kebijakan luar negeri Australia sebagai suatu entitas terhadap Indonesia dapat dilihat dari perubahan politik luar negeri Australia baik dari kebijakannya (policy) sendiri maupun pernyataan politik aktor-aktornya. Aktor/elit politik yang paling menentukan adalah Perdana Menteri Australia. Secara pribadi, Perdana Menteri Australia John Howard mempunyai kepentingan untuk mengakomodir tuntutan domestik yang diwarnai isu HAM ini terkait dengan ambisinya menjadikan Australia sebagai deputi Amerika Serikat di Asia Pasifik. Alasan pribadi lainnya adalah untuk menaikkan popularitasnya agar dalam referendum Republik Australia (dilaksanakan tanggal 6 November 1999), pandangannya yang monarkis dapat lebih diperhatikan publik dan Australia tetap menjadi bagian dari Kerajaan Inggris."

"Dinamika konsumsi tembakau global telah meningkat secara signifikan semenjak dekade belakangan ini. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran Badan Kesehatan Dunia ataupun World Health Organization (WHO). WHO kemudian membuat suatu kerangka kerjasama yang mengikat yaitu Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Hingga saat ini 174 negara telah mengaksesi FCTC, membuat perjanjian ini sebagai perjanjian yang paling banyak ditandatangani.Akan tetapi, dari jumlah tersebut terdapat beberapa negara yang belum mengaksesi salah satunya adalah Indonesia. Kebijakan pemerintah Indonesia untuk tidak mengaksesi telah menimbulkan pertanyaan dari berbagai belah pihak. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara dengan tingkat penduduk yang besar diikuti dengan jumlah konsumsi rokok yang tinggi dan juga merupakan negara produsen rokok.Tesis ini berusaha untuk melihat faktor-faktor yang mendorong langkah kebijakan Indonesia tersebut. Analisis akan ditekankan kepada faktor eksternal dan internal yang melatarbelakangi kebijakan tersebut dan keberlangsungannya hingga saat ini. Dalam menganalisa permasalahan ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada buku-buku, artikel, media internet, dan surat kabar sebagai sumber data yang primer yang mendukung pembahasan.

---

Tobacco consumption has been growing rapidly since the last decade. This phemonenon has raising the convern of World Health Organization (WHO) as an international organisation regulating the global public health. This led to the adoption of an internationally legally binding instrument known as ?Framework Convention on Tobacco Control? (FCTC) in 2003. To date, these agreement has signatory of 174 member countries, making it as the most treaty ever signed in the history of global public health.However, there are several countries that have not yet ratify or accessing the convention, one of them is Indonesia. The Indonesian policy?s to not accessing the convention has question the commitment of Indonesian government to cooperate in the international system. This is due to the high tobacco consumtion in the country and along with its growing population has potential of devastating economic, social, and health consequences. In addition, Indonesia is also producing a country produce tobacco, thus, contributed to the growing tren of tobacco consumption globally.These thesis attempted to analyse factors that drove the Indonesian government action not to cooperate in the tobacco control regime of FCTC. Analysis will be stressed upon the internal and external factors that influenced the decision of such foreign policy until today. In analysing the problem, the author conducted literature review from books, articles, internet, newspaper and magazines as a primarily source to support the writing."

"Konflik panjang Libia-Barat, terutama Amerika Serikat, pada akhirnya usai juga. Setelah bersikap anti Barat selama tiga dekade, Libia di tahun 1999 menunjukan sikap kebalikannya. Libia menjadi kooperatif dan bersedia menaati tuntutan-tuntutan Barat. Mulai dari kesediaannya bertanggung jawab atas segala kerugian akibat serangkaian aksi pengeboman yang dituduhkan kepadanya, Libia juga bersedia melucuti senjata pemusnah massal yang dimilikinya.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk meneliti alasan perubahan kebijakan luar negeri Libia tersebut. Dalam tesis ini diuraikan apa-apa yang menjadi tujuan-tujuan dan faktor-faktor pendorong mengapa Khadafi menjadi bersikap kooperatif terhadap Barat.Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan "kualitatif" dengan metode "studi kasus". Kerangka pemikiran dibangun dengan menggunakan teori pembuatan kebijakan luar negeri yang ditulis oleh para pakar politik seperti David Easton, William D. Coplin, James N.Rosenau, K.J. Holsti, dan lain-lain.Hasil dari penulisan ini adalah bahwa faktor ekonomi dan keamanan nasional merupakan alasan dan tujuan utama perubahan Kebijakan Luar Negeri Libia terhadap Barat.Membaiknya hubungan Libia-Barat akan berimplikasi terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, dan politik domestik Libia, dan berpengaruh pada perubahan konstelasi politik Timur Tengah.

---

The long conflict of Libya with the West, particularly with the United States, finally ended. Libya in 1999, started to show cooperative attitudes toward them. Starting with its readiness to extradite the two Libyan suspects of Lockerbie explosion, Libya has also shown greater docility with a view above all to reaching the settlement with the West over dompensation to the families of the victims of Pan Am 103, UTA Flight, and Berlin explosion. In 2003, Libya agreed to dismantle its weapons of mass destruction (WMD).

The purpose of this research is to understand the reasons for shift in Libyan foreign policies towards the West. It is trying to find out the influential factors and the objectives of its being cooperative with them.

This research is based on "qualitative approach" with "case-study method". David Easton, William D. Chaplin, K.J. Holsti, etc analyze the secondary data with the theoretical frame of foreign policy making written.

The result shows that the economic reasons and national security are the main factors and the objectives of Libyan change in foreign policies.

With the improving relation between Libya and the West, there will be significant changes in Libyan condition of economy, society, and politics. It will also influence the Middle East Politics."