Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi fiskal dianggap sebagai kebijakan yang efektif untuk meningkatkan efisiensi dalam menyediakan barang publik dan merupakan cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tulisan ini membahas hubungan teoritis dan empiris antara desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi. Di sini, kami menggunakan lima pengukuran desentralisasi untuk menangkap aspek multidimensi desentralisasi fiskal. Dengan menggunakan data dari tingkat pemerintahan terendah dan data terbaru di Indonesia dari 2010 hingga 2017, hasilnya menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara signifikan berkorelasi secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralisation is deemed as an effective policy to increase efficiency in providing public goods and appears as a way to foster economic growth. This paper addresses the theoretical and empirical linkage between fiscal decentralisation on economic growth. Here, we use five decentralisation measures to capture the multi-dimensional aspect of fiscal decentralisation. Using data from the lowest level of government and the latest data in Indonesia from 2010 to 2017, the results showed that fiscal decentralisation is significantly and negatively related to economic growth."

"ABSTRACTTahun 2045 merupakan waktu dimana Indonesia memiliki potensi untuk berkembang pesat dikarenakan fenomena bonus demografi. Perkembangan tersebut tentunya sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Dikarenakan, Indonesia merupakan negara kepulauan, pembagian wilayah pengembangan menjadi enam koridor yaitu Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kepulauan Maluku, yang telah dilakukan pada Masterplan Percepatan Perluasan Pembanguan Ekonomi Indonesia MP3EI menjadi solusi terbaik. Salah satu faktor yang paling penting yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah dukungan sektor industri. Untuk menciptakan pengembangan industri yang merata, diperlukan tema pengembangan di masing-masing koridor melalui beberapa tahapan analisis yaitu, 1 Sumatra sebagai National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Jawa sebagai Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan sebagai National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi sebagai National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali-Nusa Tenggara sebagai National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua-Kepulauan Maluku sebagai National Ore Mining and Processing Corridor. Namun, untuk mengembangkan industri secara berkelanjutan dibutuhkan pengembangan infrastruktur sebagai katalisator pengembangan. Untuk memperbesar dampak pengembangan industri tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan infrastruktur yang tidak biasa. Infrastruktur itu disebut smart infrastructure, yang memiliki beberapa prinsip jika diaplikasikan di bidang industri yaitu, sustainable, integrated, smart energy dan adaptive, yang apabila dirancang menggunakan metode benchmarking sesuai dengan permasalahan dan potensi yang ada di setiap koridor membutuhkan dana investasi sekitar Rp, 559,675,115,933,400.00. Rancangan pengembangan tersebut perlu harus diprioritaskan pembangunannya dengan tiga indikator yaitu waktu, biaya, dan dampak pengembangan yang tentunya akan dibandingkan dengan rancangan jangka panjang infrastruktur utama berupa transportasi jalan, rel, pelabuhan, bandar udara, ketersediaan listrik dan ICT.

---

ABSTRACTIndonesia has the big potential to grow rapidly due to the demographic bonus factor in 2045. These developments very closely related to economic growth. But, due to the fact that Indonesia is an archipelagic country, the division of development areas into six corridors, namely Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusa Tenggara and Papua Maluku Islands that has been implemented in the Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia rsquo s Economic Development MP3EI became the best solution. One of the most important factors that contribute to country rsquo s economic growth, is the industrial sector support. To make an equitable that industrial development, it rsquo s necessary to create a development theme in each corridor through several stages of analysis that generated 1 Sumatra as National Plantation and Processing Industry Corridor, 2 Java as Cyber Technology Innovation and Service Center Corridor, 3 Kalimantan as National Energy Reserves and Processing Corridor, 4 Sulawesi as National Aquaculture and Processing Industry Corridor, 5 Bali Nusa Tenggara as National Ecotourism Center Corridor, 6 Papua Maluku Islands as National Ore Mining and Processing Corridor. However, for sustainable industrial development, infrastructure development is needed as a development catalyst. To enlarge the impact of the industry 39 s development on economic growth, it takes an unusual infrastructure. That is smart infrastructure that has some principal if applied in industrial sector, such as sustainable, integrated, smart energy and adaptive, that were designed by using benchmarking modification, that need investment cost about IDR. 559,675,115,933,400.00. That development plan need to be analyzed to make a priority plan based on three indicators, such as time, cost and development impact which will certainly be compared with the long term development plan of core infrastructure in the form of road, rail, port, airport, electricity, and ICT."

"Kebijakan moneter dalam suatu negara adalah kunci untuk menggapai tujuan perekonomian dalam skala makro. Bank Sentral yang telah diberikan amanah oleh pemerintah sebagai pengelola kebijakan moneter selalu berupaya mengendalikan jumlah uang beredar dengan menjaga nilai uang agar tetap stabil dari berbagai factor baik internal maupun eksternal. Di sisi yang lain, Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan dual monetary system, dimana kebijakan moneter dengan instrumen konvensional dan syariah berjalan berdampingan. Hal tersebut tentunya akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kondisi di sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Oleh karena itu, otoritas moneter menyusun berbagai penerapan kebijakan moneter ganda untuk mengatasi isu utama perekonomian nasional, yaitu tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas dan pengaruh dari mekanisme transmisi kebijakan moneter konvensional yang tercermin dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI), total kredit bank konvensional (LOAN), dan rata-rata yield Surat Utang Negara (SUN) serta transmisi kebijakan moneter syariah yang tercermin dari bagi hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), total pembiayaan bank syariah (FINC), dan rata-rata yield Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), terhadap tingkat inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada Januari 2013 sampai Desember 2019. Penelitian ini menggunakan metode analisis VAR/VECM dengan data sekunder jenis time series. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, variabel LOAN dan FINC memiliki pengaruh yang negative sedangkan dalam jangka pendek variabel SBSN memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk inflasi, dalam jangka panjang variabel SBIS dan FINC memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat inflasi, sedangkan variabel SBSN memiliki pengaruh yang negative. Pada analisis efektivitas yang diukur dengan pengujian Impulse Response Function (IRF) dan Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) menunjukkan hasil bahwa kebijakan moneter syariah memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap pengendalian tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dibandingkan kebijakan moneter konvensional.

---

Monetary policy in a country is the key to achieve economic goals on a macro scale. The Central Bank, which has been given the mandate by the government as the manager of monetary policy, always tries to control the money supply by keeping the value of money stable from various factors, both internal and external. On the other hand, Indonesia is one of the countries that implements a dual monetary system, where monetary policy with conventional and sharia instruments goes side by side. This of course will have a different effect on conditions in the real sector and the monetary sector in the economy. Because of this, the monetary authorities prepared various implementations of dual monetary policies to address the main issues of the national economy, namely the rate of inflation and the rate of economic growth. This study aims to examine the effectiveness and influence of the conventional monetary policy transmission mechanism as reflected in interest rates on Bank Indonesia Certificates (SBI), total conventional bank loans (LOAN), and the average yield of Government Bonds (SUN) and sharia monetary policy transmission. which is reflected in the profit sharing of Bank Indonesia Sharia Certificates (SBIS), total Islamic bank financing (FINC), and the average yield of State Sharia Securities (SBSN), toward inflation rate and economic growth rate in Indonesia from January 2013 to December 2019. This study used the VAR/VECM analysis method with secondary data of the time series type. The results of this study indicate that for long-term economic growth, the LOAN and FINC variables have a negative effect, while in the short term, SBSN variables have a positive effect on economic growth. As for inflation, in the long-term the SBIS and FINC variables have a positive effect on the inflation rate, while the SBSN variable has a negative influence. In the effectiveness analysis as measured by the Impulse Response Function (IRF) and Forecast Error Variance Decomposition (FEVD) tests, the results show that Islamic monetary policy has a greater contribution to controlling inflation rates and economic growth than conventional monetary policy."