Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Radar pengamatan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) di Selat Sunda berfungsi untuk mempermudah pengawasan keamanan dan keselamatan maritim terhadap kapal-kapal yang melintas di ALKI I, baik pelayaran domestik maupun internasional. Selat Sunda merupakan pintu masuk dan keluar ALKI I dan menjadi salah satu selat strategis dilewati oleh ribuan kapal setiap tahunnya. Selat Sunda juga memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) serta merupakan salah satu choke point di perairan Indonesia. Beberapa kecelakaan kapal terjadi di Selat Sunda menjadi masalah yang membutuhkan peralatan monitoring memanfaatkan fungsi radar surveillance IMSS untuk memantau kapal-kapal yang melewati ALKI I guna mengurangi atau menghindari terjadinya kecelakaan laut di Selat Sunda. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur dengan penekanan pada pentingnya keberadaan radar surveillance IMSS untuk melaksanakan pengawasan terhadap ALKI I di Selat Sunda guna menjamin keamanan dan keselamatan, menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim serta mendukung terhadap kebijakan dari Pemerintah Indonesia."

"ABSTRAK Tesis ini membahas tentang tugas Komando Armada I yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan operasi maritim untuk mengantisipasi dan merespon berbagai kemungkinan khususnya terhadap kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya kegiatan Perompakan atau Sea Armed Robbery yang terjadi di wilayah Perairan Selat Malaka dan sekitarnya sebagai implementasi pelaksanaan tugas pokok dalam melaksanakan Operasi Militer (OMSP). Dalam upaya tersebut, Koarmada I memandang perlu adanya suatu satuan/unit reaksi cepat dalam melengkapi sistem keamanan yang saat ini sudah berjalan. Terobosan yang dilakukan adalah pembentukan Fleet One Quick Response (FOQR). Semenjak dibentuknya satuan pemukul reaksi cepat atau yang lebih dikenal dengan FOQR dan berdasarkan Laporan Tahunan Staf Operasi (Sops) Lantamal IV tahun 2016 satuan ini telah berhasil melakukan penangkapan/penindakan terhadap pelaku kejahatan di laut, terutama di Perairan Selat Malaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kerjasama trilateral negara pantai antara Indonesia, Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama melakukan pengamanan Selat Malaka, dimana Selat tersebut sangat strategis sebagai jalur perlintasan perdagangan dunia, khususnya kapal-kapal pengangkut bahan bakar dan bahan industri berbagai negara. Hal ini sesuai dengan ketetapan dari Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982) yang menyatakan bahwa kedaulatan wilayah negara pantai atas wilayah lautnya di selat yang dipergunakan bagi pelayaran internasional, termasuk kewenangan atas air, udara, dasar laut dan tanahnya diakui secara resmi. Maka, strategi pertahanan dan keamanan daerah ini memerlukan suatu perhatian khusus terutama dari littoral states yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura dengan mengadakan kerjasama untuk mengatasi ancaman kejahatan di Selat Malaka.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the task of the Fleet I Command which is responsible for carrying out maritime operations to anticipate and respond to various possibilities specifically for the Sea Armed Robbery activities that occur in the Malacca Strait water   and its surroundings as  the implementation of the main tasks in carrying out Military Operations (OMSP). In this effort, the Fleet I Command considers the need for a quick response unit / unit to complement the security system that is currently underway. The breakthrough is the establishment of Fleet One Quick Response (FOQR). Since the formation of a quick response unit or better known as FOQR and based on the Annual Report of Operation Staff (Sops) Main Naval Base IV in 2016 this unit has succeeded in making arrests / prosecution of the perpetrators of crimes at sea, especially in the Malacca Strait water. Therefore this study will explain how the coastal country trilateral cooperation among Indonesia, Malaysia and Singapore to jointly secure the Malacca Strait, where the Strait is very strategic as a world trade crossing lane, especially ships carrying fuel and industrial materials of various countries . This is in accordance with the provisions of the 1982 Sea Law (UNCLOS 1982) which states that the sovereignty of the coastal region over its sea area in the strait is used for international shipping, including authority over water, air, sea floor and land officially recognized. Therefore, this regional defense and security strategy requires special attention, especially from littoral states, namely Indonesia, Malaysia and Singapore by establishing cooperation to overcome the threat of crime in the Malacca Strait.

 

"

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"ABSTRAKAngkutan umum yang merupakan salah satu sarana vital yang digunakan oleh masyarakat kota. Khusus untuk masyarakat Kotamadya Ujung Pandang yang sarana angkutan umumnya masih dilayani oleh mikrolet (pete-pete) yang daya angkutnya antara 10-12 penumpang sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini digunakan pada koridor jalan utama. Untuk maksud tersebut maka tujuan utama dari karya tulis ini adalah untuk mencari solusi pemecahannya dengan jalan mencari suatu metode untuk menentukan rute pada koridor jalan utama dengan angkutan umum massal. Metode yang digunakan dalam menentukan rute angkutan umum adalah dengan menggunakan program EM/VI /2 untuk menghitung traffic assignment."

"ABSTRAKSektor logistik maritim memiliki peran yang sangat penting di Indonesia karena hampir seluruh komoditi domestik dikirim melalui jalur laut. Negara Indonesia memiliki program untuk menyeimbangkan tingkat perekonomian dengan menyeimbangkan pengiriman kargo domestik antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Karena sifat program ini non-komersil maka diperlukan suatu perancangan transportasi laut dengan tujuan minimasi biaya. Perancangan ini bertujuan menghasilkan suatu model rute pelayaran yaitu jenis LCT yang digunakan, rute yang dilewati dan jumlah kargo yang dikirim. Metode yang digunakan adalah Mixed Integer Programming dengan desain rute pelayaran adalah Butterfly Route dan disimulasikan dengan software Gurobi. Faktor yang mempengaruhi hasil perancangan adalah ketersediaan LCT, jarak antara pelabuhan dan jumlah kargo yang direncanakan

---

ABSTRACTMaritime logistic sector has a important role in Indonesia, for almost all domenstic commodities shipped via maritime. Indonesia has a program to balance economic level by balancing domestic cargo shipments from westpart to the eastpart of the region. The non commercial program should be designed to planning with the aim to minimazing cost. These methode is to produce a model of the type of LCT type, shipping route, and the amount of cargo where shipping or transhipping. The methode uses Mixed Integer Programming with butterfly route design nad simulated with software Gurobi. Three main facotr where affecting the result is avaibality of the LCT, distance between the port, and cargo volume where shipped or transhipped. "

"Mahkamah Pelayaran merupakan lembaga quasi yudisial yang melaksanakan fungsi yudisial (mengadili) dalam hal terjadinya kecelakaan kapal, walaupun tidak termasuk peradilan yang secara limitatif diatur dalam Undang- Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Permasalahan muncul saat pihak yang diperiksa dan dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Pelayaran ternyata diproses kembali secara pidana dan kemudian dalam penjatuhan sanksi pidananya, hakim juga menggunakan putusan Mahkamah Pelayaran sebagai bahan pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan. Walaupun begitu ternyata dua kali pemrosesan tidak melanggar asas Ne Bis In Idem dengan tidak terpenuhi dua syarat keberlakuannya, serta penggunaan putusan Mahkamah Pelayaran tidak akan melanggar asas Non-Self Incrimination tergantung dari cara penggunaannya.

---

Voyage Court is a quasi-judicial institution which perform judicial functions (try) in the event of ship accident, although not included in the limitative regulated court in the Law of Judicial Power. Problems arise when party are examined and sanction by the Voyage Court turned out to be processed again in a Criminal Court and at the imposition of criminal sanctions, the judge also uses Voyage Court decision as a consideration material for its decision. Although the twice processing itself does not violate the principle of Ne Bis In Idem with some of the unmet requirements and the use of Voyage Court decision would not violate the principle of Non-Self-Incrimination depending on how to use it."