Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan infrastruktur segala bidang sedang masifnya dilakukan di negara Republik Indonesia, salah satunya di bidang telekomunikasi. Dikarenakan kondisi geografis negara Republik Indonesia, teknologi di bidang telekomunikasi yang paling memungkinkan adalah satelit. Guna untuk memenuhi kebutuhan satelit nasional, perusahaan operator satelit membutuhkan biaya yang cukup tinggi dalam proyek pengadaan satelit. Bisnis satelit juga memerlukan pembiayaan dari perbankan. Maka dari itu, dalam pembiayaan proyek pengadaan satelit tentunya bank selaku kreditur akan meminta satelit tersebut menjadi objek jaminan. Satelit termasuk ke dalam klasifikasi benda berwujud dan benda bergerak. Oleh karena itu, jenis jaminan yang dapat dibebani pada objek satelit adalah jaminan fidusia. Bank selaku kreditur perlu mencermati eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit karena perizinan operasional satelit yang cukup kompleks. Perizinan operasional satelit tersebut adalah izin Hak Penggunaan Filing (“HPF”) agar satelit dapat menempati slot orbit di ruang angkasa. Berdasarkan Pasal 32 Permenkominfo No. 21 Tahun 2014 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Untuk Dinas Satelit Dan Orbit Satelit, disebutkan bahwa perusahaan operator satelit dilarang mengalihkan izin HPF. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang akan digunakan penulis adalah data sekunder. Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode analisa data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tetap dimungkinkan bagi kreditur untuk dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia atas satelit dengan cara penjualan bawah tangan sepanjang calon pihak pembeli dapat memenuhi ketentuan Perizinan Operasional Satelit dan Perizinan Perusahaan Operator Satelit. Dalam pembiayaan untuk proyek pengadaan satelit, mekanisme pemberian kredit yang diterapkan oleh kreditur dengan cara sindikasi kredit. Selain itu, yang membuat bank selaku kreditur bersedia untuk menerima satelit sebagai objek jaminan fidusia adalah karena dalam pengikatan jaminan atas satelit tersebut terdapat dokumen-dokumen jaminan antara kreditur dengan debitur yang berkaitan dengan slot orbit dan aspek-aspek komersial.

---

Infrastructure development in all fields is being massively carried out in the Republic of Indonesia, one of which is in the telecommunications sector. Due to the geographical conditions of the Republic of Indonesia, the most feasible technology in the telecommunications sector is satellite. In order to meet the needs of national satellites, satellite operator companies require quite high costs in satellite procurement projects. The satellite business also requires financing from banks. Therefore, in financing the satellite procurement project, of course, the bank as the creditor will ask for the satellite to be the object of security. Satellites are included in the classification of tangible objects and moving objects. Therefore, the type of security that can be imposed on a satellite object is a fiducia security. Banks as creditors need to pay close attention to the execution of fiducia security objects on satellites because satellite operational licensing is quite complex. The operational license for the satellite is a Filing Right of Use (“HPF”) license so that the satellite can occupy an orbital slot in space. Based on Article 32 of Regulation of Minister of Communication and Informatics No. 21 of 2014 concerning the Use of Radio Frequency Spectrum for the Satellite Service and Satellite Orbit, it is stated that satellite operator companies are prohibited from transferring HPF licenses. This research is descriptive analytical. The type of data that will be used by the author is secondary data. The author in this study used qualitative data analysis methods. The results of the study indicate that it is still possible for creditors to be able to execute objects of fiduciary guarantees on satellites by means of underhand sales as long as the prospective buyer can fulfill the provisions of the Satellite Operational Licensing and Satellite Operator Company Licensing. In financing for the satellite procurement project, the financing mechanism implemented by creditors by means of loan syndication. In addition, what makes banks as creditors willing to accept satellites as objects of fiducia security is because in the binding of security for the satellites there are security documents between creditors and debtors related to orbital slots and commercial aspects."

"ABSTRAKTesis ini membahas apakah rekening bank yang berupa rekeningpenampungan/escrow account dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia atautidak. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum UmumNomor C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi ProsedurPendaftaran Fidusia (Surat Edaran Dirjen AHU 2005), rekening bank bukanlahbenda yang dapat objek Jaminan Fidusia karena rekening bank adalah termasukbenda dengan hak perorangan. Penelitian ini menggunakan metode yang bersifatyuridis normatif dengan tipologi penelitian yang sifatnya eksploratoris dan jugametode analisis data yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwarekening bank adalah perjanjian dan perjanjian bukanlah suatu benda, sehinggaSurat Edaran Dirjen AHU 2005 yang menyatakan rekening bank bukan sebagaiobjek Jaminan Fidusia adalah sudah tepat, namun alasan pertimbangan yangterdapat dalam Surat Edaran Dirjen AHU 2005 tersebut yang menyatakan bahwarekening bank adalah termasuk hak perorangan adalah kurang tepat, karenarekening bank tidak termasuk benda baik itu berupa barang maupun haksebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 499 Kitab Undang-Undang HukumPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis reviews whether a bank account in the form of an escrow account canbe used as the object of fiducia or not. Pursuant to the Director General of GeneralLaw Administration’s Decree No. C.HT.01.10-22 dated March 15, 2005 regardingStandardization of Fiducia Registration Procedures (Surat Edaran Dirjen AHU2005), a bank account is not an object of Fiducia because the bank account is anobject with personal right. This thesis uses a legal normative method, exploratoryresearch and qualitative data analysis method. This thesis concludes that the bankaccount is an agreement, and the agreement is not an object, so that the SuratEdaran Dirjen AHU 2005 which stated that the bank account is not an object offiducia has correct, but the considerations of Surat Edaran Dirjen AHU 2005which stated that the bank account is a personal right is not correct, because thebank account is not an object either in the form of goods or rights referred toArticle 499 of Indonesian Civil Code."

"Para pakar ilmu hukum memberikan peristilahan berbeda-beda terhadap jaminan perorangan bagi kredit yang diterima oleh debitor dari kreditor dengan istilah "jaminan perorangan" yang berarti juga "penanggung hutang", "perjanjian jaminan" dan "penjaminan" atau "jaminan pribadi" (personal guarantee) sebagai terminologi untuk suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang, manakala orang itu sendiri tidak memenuhinya seperti yang dimaksud dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Penelitian ini memilih fokus permasalahan tentang Peraturan Bank Indonesia terkait dengan pengendalian kredit bank terkait dengan tanggungjawab pemegang saham Perseroan Terbatas serta akibat hukum bagi pemegang saham pemberi Personal Guarantee. Metodanya menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menjadikan data skunder sebagai sumber utama yang dihubungkan dengan fakta pada data primer dengan tipe penelitian deskriptif explanatoir. Disimpulkan, PBI No. 7/2/2005, PBI No. 8/2/2006 dan PBI No. 9/6/2007 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum guna mencegah macetnya penyaluran kredit bank dalam kaitannya dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Akibat hukum bagi pemegang saham yang memberikan jaminan pribadi adalah sebagai pemegang saham terbatas terhadap modal yang disertakannya tetapi pemberi jaminan dianggap sebagai pihak ketiga yang memberikan penanggungan terhadap kredit PT terhadap bank.

---

The expert in the law gives a different terminology depending on individual guarantees for credits received by the debtor from creditors with the term "personal assurance" which means also" for debts "," Security Agreement "and" guarantee "or" personal guarantee "(personal guarantee) as the term for an agreement by which a third party, in the debtor’s, thier agreement bind themselves to satisfy the debt, when the man himself does not fulfill as referred to in Article 1820 of the Civil Code.

This study chose to focus on issues related to the Bank Indonesia Regulation control of bank credit associated with the responsibility of the Company's shareholders as well as the legal consequences for Limited shareholders Personal Guarantee giver. Using the method makes research normative with secondary data as the primary source of which is connected with the facts on primary data with descriptive type explanatoir.

Concluded, PBI. 7/2/2005, PBI. 08.02.2006 and PBI. 09/06/2007 on Asset Quality of Commercial Banks in order to prevent the breakdown of bank loans in relation to the provisions of Article 3 paragraph (1) which states that shareholders are only responsible for payment of all shares and does not cover personal possessions. Legal consequences for shareholders who provide personal guarantees as a shareholder is limited to the inclusion of capital but the insurer considered as third parties who provide underwriting to credit to bank."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bentuk pengikatan Fidusia terhadap obyekjaminan berupa pesawat udara dalam suatu perjanjian kredit perbankan yangmerupakan salah satu pilihan untuk melindungi kepentingan kreditur. Terhadappengikatan pesawat udara, ketentuan perundang-undangan positif menyatakandapat menjadi suatu obyek jaminan kredit dengan menggunakan Hipotik, namuntidak terdapat ketentuan hukum pelaksana (lex specialis) lebih lanjut yangmengatur prosedur pelaksanaannya, sehingga penggunaan Hipotik tidak dapatdilakukan dengan sempurna dan perlindungan hukum atas kreditur menjadilemah. Skripsi ini mencoba menganalisa bentuk pengikatan pesawat udara secaraFidusia dengan melakukan perbandingan terhadap bentuk pengikatan Hipotik.Bentuk dari penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian hukum normatifpada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadapbahan-bahan hukum tertulis. Tipe dari penelitian ini adalah penelitian deskriptifdengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber

---

ABSTRACTThis thesis discusses the form of Fiduciary Transfer of Ownership as a binding

form for an aircraft object in a bank credit agreement as an option to cover the

legal interests of creditors. To bind an aircraft as collateral, the provisions of the

legislation states to use a Hypoteek guarantee, but there is no implementing law

(lex specialis) that cover a further implementation procedures, so the use of

Hypoteek can not be done completely and creditors legal protection will be

uncomplete. This thesis tries to analyze the binding form of the Fiduciary Transfer

of Ownership of an aircraft with a comparison of the binding forms of Hypoteek.

The research form is normative juridical. Normative legal research has been used

to make systematization on written law research. Type of research is descriptive

research by conducting literature study and interviews with informants and

practitioners."

"Artikel ini membahas mengenai perbandingan penerapan merek dagang UMKM sebagai objek jaminan di Indonesia dan Malaysia. Landasan penelitian ini adalah dibutuhkannya pengaturan khusus mengenai merek dagang UMKM yang dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia di Indonesia untuk mendorong dan mengembangkan kekayaan intelektual bagi UMKM, serta memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Dengan demikian, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan merek dagang UMKM sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia saat ini, pengaturan merek dagang UMKM sebagai objek jaminan fidusia di Malaysia, dan apa saja hal-hal yang perlu diatur mengenai topik penelitian ini di Indonesia pada masa yang akan datang. Metode penelitian ini merupakan doktrinal dengan mengakaji peraturan pada kedua negara dalam penelitian ini. Penelitian ini akan membahas persamaan, perbedaan dan hal-hal yang perlu diatur di Indonesia mengenai merek dagang UMKM sebagai objek jaminan fidusia.

---

This article examines the comparison of the application of SME trademarks as security objects in Indonesia and Malaysia. The basis of this research is the urge for specific regulations regarding SME trademarks that can be used as fiduciary security objects in Indonesia to promote and develop intellectual property for SMEs and to facilitate SMEs in obtaining intellectual property-based financing. Accordingly, the research problems addressed in this study include the current regulation of SME trademarks as fiduciary security objects in Indonesia, the regulation of SME trademarks as fiduciary security objects in Malaysia, and the aspects that need to be regulated regarding this topic in Indonesia in the future. This research employs a doctrinal method by examining regulations in both countries. The study will discuss the similarities, differences, and aspects that need to be regulated in Indonesia concerning MSME trademarks as fiduciary security objects."

"Jaminan fidusia dirasa tepat diberlakukan karena kebutuhan akan adanya suatu bentuk jaminan utang yang objeknya masih tergolong benda bergerak maupun benda tidak bergerak tetapi tanpa menyerahkan kekuasaan atas benda tersebut, yang beralih adalah hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan sedangkan benda tetap dalam penguasaan pemilik benda. Lembaga Fidusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia terdapat pengecualian bahwa barang persediaan sebagai objek jaminan fidusia dapat dialihkan dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah status uang hasil penjualan barang persediaan sebagai objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit, implementasi hukum terhadap debitur yang tidak menyerahkan hasil penjualan barang persediaan tersebut kepada kreditur sebagai ganti objek jaminan yang telah dipindahtangankan, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berupa barang persediaan. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menitikberatkan pada peraturan yang berlaku, referensi dan literatur-literatur serta pelaksanaan peraturan dalam praktiknya. Dari hasil penelitian dalam praktik banyak kesulian yang dihadapi oleh debitur dalam hal objek fidusia berupa barang persediaan karena status uang hasil penjualan objek fidusia tersebut bergantung pada status perjanjian kredit, sehingga perlu pengawasan yang terus menerus, dan sanksi yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia terkait barang persediaan tidak tegas, dimungkinkan dengan jalan melalui gugatan perdata namun hal tersebut menjadikan kreditur preferen berubah menjadi kreditur konkuren serta memerlukan biaya yang tidak sedikit, begitu pula dengan eksekusi terhadap jaminan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan pengaturan yang lebih tegas baik dalam peraturan perundang-undangan maupun perjanjian antara kedua belah pihak.

---

Fiduciary guaranty perceived to be appropriate because needs of a kind of security debt that the object is still classified as movable assets or fixed assets but without giving the authority of the object, in fiduciary only the ownership that move from the owner to fiduciary grantee unless the object still under the authority of the owner. Fiduciary is regulated by Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. In that regulation contained an exception which is the merchandise stock as the collateral object of fiduciary could be assigned by the procedure that usualy use in trading.

The subject matters in this thesis are the status of money that earn from sales of the fiduciary object in credit agreement, Legal implementation againts debtor who not giving the earning from earn from sales of the fiduciary object as a subtitution of the object, and the execution againts merchandise stock as fiduciary object. This research is a normative legal research with the nature of explanatory research.

From the results of this study in practice there are a lot of difficulty that was faced by the debtor in case the fiduciary object is the merchandise stock because the status of the earning money from sale of fiduciary object is depended on the credit agreement's status, because of that need a continously controlling dan the punishment doesn't really strict. There is another way such as private lawsuit but in this situation the Preferen creditor will change into konkuren creditor and need more cost similar as the execution of the fiduciary object. For handling these problems need more drastic regulation in the applicable laws and regulations or in the agreement of the parties."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini bertujuan untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai lembaga jaminan fiducia didalam praktek perbankan di Indonesia. Sedangkan metode penelitian yang dignnakan adalah melalui study kepustakaan dan wawancara dengan beberapa pejabat.Secara teoritis lembaga jaminan fiducia mempunyai kekurangan-kekurangan, sedangkan didalam praktek perbankan di Indonesia ia mendapat tempat pada kedudukan utama. Sejalan dengan program pemerintah untuk menggalakkan pemberian kredit terhadap golongan ekonomi lemah seperti para pedagang kecil, pengusaha kecil, para pengecer, petani, maka lembaga jaminan fiducia dapat merabantu untuk menjalankan peranan tersebut, yaitu membantu dalam pemberian kredit.Dalam rangka menciptakan hak-hak jaminan yang memberikan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan para penerima kredit, prosedurnya cepat dan sederhana, biaya murah, maka lembaga fiducia telah memenuhi umsur-unsur tersebut, sedangkan untuk kepastian hukum didalam rangka pembentukan kodifikasi nanti tentang lembaga fiducia akan dapat memberikan gambaran yang berarti,penulis, menyarankan agar didalam rangka pembentukan kodifikasi hukum nasional tentang lembaga fiducia, supaya diatur dalam undang-undang."

"Eka Purwanti; 0587000511; Fiducia Sebagai Jaminan Dalam Kredit Sindikasi Pada Bank Rakyat Indonesia; Skripsi; 1991. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menguraikan mengenai pelaksanaan pengikatan jaminan fiducia dalam kredit sindikasi serta menguraikan masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya. Dalam proses penyelesaian skripsi ini digunakan dua macam metode penelitian yakni Library Research (pene litian kepustakaan) dan Field Research (penelitian lapangan) meliputi observasi dan wawancara . Untuk menyelesa ikan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Bagian Divisi Hukum Bank Rakyat Indonesia.Pada saat ini, bank sebagai lembaga pemberi kredit telah mengalami kemajuan pesat ,hal ini sesuai dengan semakin pesatnya perkembangan dalam bidang ekonomi. Sehubungan dengan itu maka makin berkembang pula jenis-jenis kredit yang ditawarkan oleh bank. Salah satunya adalah kredit sindikasi. Kredit sindikasi (Syndicate Loan), secara sederhana diartikan sebagai kredit/pinjaman yang diberikan oleh beberapa kreditur (bank) kepada seorang debitur (perusahaan) untuk membiayai proyek-proyek milih debitur. Manfaat kredit sindikasi ini semakin dirasakan, terutama oleh pengusaha yang membutuhkan dana dalam jumlah yang besar. Fiducia atau fiduciaire eigendom overdracht disebut pula sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan. Pada mulanya fiducia digunakan sebagai jaminan untuk benda-benda bergerak. Namun sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat Indonesias Dewasa ini maka obyek fiducia telah diperluas. benda-benda tidak bergerak yang tidak dapat dijaminkan dalam bentuk hipotik maupun crediet-verband. Jika dalam kredit sindikasi terjadi kredit macet maka untuk mengeksekusi benda-benda yang dijaminkan secara fiducia tidaklah mudah, karena jaminan pada kredit sindikasi adalah jarninan paripasu ( jaminan bersama untuk para kreditur). Kreditur dalam kredit sindikasi dapat terdiri dari bank-bank pemerintah, bank-bank swasta nasional dan bank-bank asing. Oleh karena itu untuk rnemudahkan eksekusinya dibuatlah tiga macam sindikasi yaitu Perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank pemerintah, eksekusi harus dilaksana kan di PUPN, perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank swasta nasional dan perjanjian kredit sindikasi antara bank-bank asing, eksekusi di laksanakan di Pengadilan Negeri ( Eka Purwanti)."

"ABSTRAKPada kasus Putusan No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 1 November 2010oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT. Texplastindo Kemas Industry melakukan PerjanjianKredit dengan Bank BNI, namun ternyata Objek Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit tersebutternyata disewakan kepada PT. Inti Abadi Karya tanpa sepengetahuan Bank BNI. Sehinggatimbul permasalahan bagaimana status hukum objek jaminan fidusia Bank BNI dalamkepailitan PT. Texplastindo Kemas Industry, serta Bagaimana upaya hukum yang dapatdilakukan oleh Bank BNI terhadap objek jaminan fidusianya tersebut. Dengan kesimpulan :Pertama, status hukum objek jaminan fidusia adalah Bank BNI tetap berstatus jaminan atashutang PT. Texplastindo Kemas Industry dengan hak yang diutamakan daripada hak krediturkrediturlainnya, namun didalamnya terdapat pula hak pengembalian harga sewa yang sudahdibayarkan namun belum dinikmati oleh PT. Inti Abadi Karya. Kedua, upaya hukum BankBNI adalah mendaftarkan hutang dengan mencantumkan hak istimewanya (jaminan fidusia),untuk kemudian melakukan eksekusi sebagaimana layaknya tidak terjadi kepailitan (sebagaikreditur separatis), dan melaporkan debitur atas pelanggaran Pasal 36 Undang-UndangJaminan Fidusia No. 42 tahun 1999, serta pengajuan sebagai kreditur konkuren dalam haljumlah hutang lebih besar nilainya daripada nilai objek jaminan fidusianya. Saran didalampenelitian ini adalah harus adanya harmonisasi Undang-Undang Jaminan Fidusia denganUndang-Undang Kepailitan, serta efektifitas instansi pelaksana eksekusi jaminan.

---

Abstract At the Ba;nkruptcy case of Decision No. 68/Pailit/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst datedNovember 1, 2010, by the Commercial Court of Central Jakarta, in which PT. TexplastindoKemas Industry entered into Loan Agreement with Bank BNI, however, it turned out that theObject of the Fiduciary Security in order to secure the Loan Agreement has been leased toPT. Inti Abadi Karya without the consent of Bank BNI. Therefore, the issues in this researchare regarding the legal status of the object of fiduciary security of Bank BNI in thebankruptcy of PT. Texplastindo Kemas Industry, and what are the legal efforts which can betaken by Bank BNI against the object of its fiduciary security. With the conclusion: Firstly,the legal status of object of fiduciary security remains under the entitlement of Bank BNI asthe beneficiary of fiduciary securities of PT. Texplastindo Kemas Industry as the collateral ofthe debt of PT. Texplastindo Kemas Industry with the right of preference over other creditors,however, in it there is also the right over the recovery of rental which has been paid that hasnot yet been enjoyed by PT. Inti Abadi Karya. Secondly, the legal effort of Bank BNI is toregister the debt by stating its right of preference (fiduciary security), to be then executedaccordingly in the case of bankruptcy (as creditor with preferred right), and report the debtorfor the violation of Article 36 of Fiduciary Security Law No. 42 of the year 1999, as well asthe filing of petition as concurrent creditor in the event that the amount of the debt is greaterthan the value of the object of the fiduciary security. Advices in this research are that thereshould be a harmony between the Fiduciary Security Law and the Bankruptcy Law, as well asthere should be effective institution as the executor of the security."