Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan belanja modal sebagai variabel mediasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 497 kabupaten/kota di seluruh Indonesia selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi data panel dengan Random Effect Model(REM) dan analisis jalur. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa: (1) DAK berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal; (2) belanja modal berpengaruh signifikan positif terhadap IPM; (3) DAK berpengaruh signifikan negatif terhadap IPM; dan (4) DAK berpengaruh tidak langsung secara signifikan positif terhadap IPM melalui belanja modal."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Dana Desadan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Brutodengan Pembagian Wilayah sebagai variabel kontrol. Dalam melaksanakan penelitian ini, data panel berupa data sekunder digunakan. Penelitian ini menggunakan populasi sejumlah 1716 data yang terdiri dari 429 data cross section dengan time series dalam kurun waktu 4 tahun. Metode analisis data menggunakan Feasible General Least Square(FGLS) dengan koefisien estimasi Panel-Corrected Standard Errors(PCSE) dengan bantuan program aplikasi Eviews10. Hasil penelitian membuktikan bahwa pengaruh positif signifikanvariabel Dana Desadan IPM pada kabupaten di Pulau Jawa lebih tinggi dibanding dengan di luar Pulau Jawa."

"Kajian ini memberikan bukti empiris mengenai pengaruh akuntabilitas pemerintah sebagai asas good governance terhadap pembangunan daerah pada 446 kabupaten/kota di Indonesia kurun waktu 2015-2019. Hasil estimasi regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM) menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional, wilayah Kawasan Barat Indonesia (KBI), dan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sementara itu, akuntabilitas keuangan pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap pembangunan daerah pada kabupaten/kota secara nasional dan wilayah KBI, namun berpengaruh tidak signifikan di wilayah KTI. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan aktivitas monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah, hal ini karena dampak akuntabilitas keuangan pemerintah terhadap pembangunan daerah turut serta dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pemerintah itu sendiri dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pengawasan atas akuntabilitas keuangan pemerintah. Kemudian, mengingat Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara pendapatan tinggi dan salah satu PDB terbesar dunia, memerlukan target kaku berupa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,7%. Namun, melihat kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa tahun terakhir kurang dari target tersebut, yakni hanya 4% per tahun selama 2015-2022, maka perbaikan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagai asas good governance dapat menjadi bagian penting dari pencapaian tersebut."

"Kawasan Amerika Latin umumnya merupakan kawasan yang sedang berkembang. Perkembangan perdagangan merupakan salah satu hal penting yang tak dapat dilepaskan dari aspek perekonomian kawasan tersebut. Walaupun perekonomian mereka masih tidak sebesar perekonomian negara-negara Asia seperti Cina, India, dan Indonesia,namun mereka mempunyai indeks HDI yang lebih tinggi dibanding negara-negara tersebut. Paper ini bertujuan untuk meneliti bagaimana dampak perdagangan terhadap indeks HDI negara-negara Amerika Latin. Sampel yang digunakan adalah 10 negara Amerika Latin pada periode 205-2010. Variabel dependenya adalah indeks HDI tersebut sementara variabel-varibel independenya adalah ekspor, impor, investasi luar negeri net inflow, Labor Force Participation age 15-24, dan precentage of health expenditure from goverment efpenditure. Regresi Panel data digunakan untuk mengobservasi sampel secara berulang-ulang disamping menggunakan metode OLS. Hasil penelitian adalah bahwa perdagangan berkorelasi secara positif dan mempengaruhi HDI melalui GDP per kapita.

---

Latin American region in general is an area that is growing. The development of trade is one of the important things that can?t be removed from the aspect of the region's economy. Although their economies are still not as big as the economy of the Asian countries such as China, India, and Indonesia, but they have HDI indices were higher than these countries. This paper aims to examine how the impact of trade on the HDI index of Latin American countries. The samples used were 10 Latin American countries in the period 205-2010. The Dependent variable is the index of the HDI while the independent variables are exports, imports, foreign direct investment net inflow, Labor Force Participation age 15-24, and the percentage of health expenditure from government expenditure. Panel regression of the data used to observe the sample repeatedly in addition to using OLS. Results of the study is that trade is positively correlated and affect the HDI by GDP per capita."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP . Peneliti menganalisis data yang diperoleh dari 30 responden. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai BPKP Pusat menggunakan e-SAKIP dalam kesehariannya. Lebih lanjut, data primer yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan model persamaan struktural atau biasa dikenal dengan Structural Equation Modeling SEM dengan menggunakan aplikasi SmartPLS. Penelitian ini menggunakan penggabungan antara teori kesuksesan sistem informasi DeLone McLean dan Technology Acceptance Model TAM . Hasil penelitian ini ialah dari dua belas hipotesis yang diajukan, tiga hipotesis dinyatakan diterima dan sembilan hipotesis dinyatakan ditolak. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa variabel yang dapat faktor-faktor yang mempengaruhi e-SAKIP terhadap perbaikan nilai SAKIP BPKP adalah system quality berpengaruh signifikan terhadap perceived ease of use, perceived ease of use berpengaruh signifikan terhadap user satisfaction, dan user satisfaction berpengaruh signifikan terhadap net benefit.

---

ABSTRACTThis study aims to determine the factors affecting E SAKIP in enhancing the value of The Government Performance Accountability System SAKIP at The Financial and Development Supervisory Board BPKP . The researcher analyzes the data which is obtained from 30 respondents. The respondents are employees of BPKP who use e SAKIP in their daily work. Further, the primary data which is obtained through questionnaires are processed by Structural Equation Modeling SEM with SmartPLS application. The theoretical base of this study is DeLone and McLean rsquo s D M information systems IS success model and Technology Acceptance Model TAM . The results of this study indicate that from twelve hypotheses proposed, three of them are accepted, and nine of them are rejected. The result finds that the variables that influence the impact of e SAKIP on the improvement of SAKIP BPKP value are system quality have significant effect to perceived ease of use, perceived ease of use has significant effect to user satisfaction, and user satisfaction has a significant effect on net benefit. "

"Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis.

---

This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen."

"ABSTRAKPerkembangan Internet di Indonesia cukup pesat, hal ini ditandai dengan meningkatnya penggunaan jejaring sosial, khususnya Twitter. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap suatu pemerintahan dapat digunakan analisis sentimen menggunakan data Twitter. Penelitian ini melakukan analisis sentimen terhadap pemerintahan Jokowi dalam bidang politik, ekonomi dan hukum. Metode untuk mengklasifikasikan sentimen pada tweet berdasarkan kamus leksikon. Data twitter dikumpulkan selama satu bulan dari tanggal 1 sampai 31 Oktober 2015 berjumlah 6489, 3967 dan 8018 untuk bidang politik, ekonomi dan hukum. Pengklasifikasian twitter menjadi tiga kelompok, positif, negatif dan netral. Secara umum hasil uji coba menunjukkan bahwa sebagian besar data twitter diklasifikasikan sebagai netral. Jika dilihat hanya sentimen positif dan sentimen negatif maka untuk bidang politik dan ekonomi sentimen positif lebih tinggi, sedangkan untuk bidang hukum sentimen negatif lebih tinggi.

---

ABSTRACT

The development of the Internet in Indonesia is quite rapid, it is marked by the increasing use of social networks, especially Twitter. To find out the public?s view of a government may use sentiment analysis using Twitter data. This research analyzes citizen sentiment to Indonesian government in the fields of politics, economics and law. The method to classify sentiment in a tweet based on lexicon of those fields. We collect data Twitter during one month in October 2015, the number of data are 6489, 3967 and 8018 for the fields of politics, economics and law, respectively. We classify the data into three groups: positive, negative and neutral. In general, results of experiments showed that most of the data twitter classified as neutral. When only include positive and negative sentiment, there is higher positive sentiment on politics and economic fields, while negative sentiment higher for the laws field."

"ABSTRAKPerubahan paradigma pembangunan dari pembangunan pertumbuhanekonomi menuju pembangunan manusia, menjadikan perbaikan IndeksPembangunan Manusia (IPM) sebagai target dan sasaran pembangunanpemerintah. Oleh sebab itu untuk meningkatkan capaian IPM, pemerintah daerahdi provinsi Bengkulu melalui kebijakan fiskalnya memberikan perhatian cukupbesar terhadap belanja pendidikan dan kesehatan. Meningkatkan IndeksPembangunan Manusia berarti juga meningkatkan komponen kompositpenyusunnya. Dalam penelitian ini belanja pemerintah daerah kabupaten/kota diprovinsi Bengkulu di bidang pendidikan dan kesehatan dikaji pengaruhnyaterhadap komponen komposit IPM yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-RataLama Sekolah (RLS) dan PDRB Perkapita. Hasil analisis data panel dalam tahun2007-2012 menunjukan bahwa peningkatan belanja pemerintah daerah di bidangpendidikan akan berpengaruh meningkatkan rata-rata lama sekolah danmeningkatkan PDRB Perkapita. Sedangkan belanja kesehatan akan meningkatkancapaian angka harapan hidup penduduk di provinsi Bengkulu. Selain itu variabellain yang berpengaruh signifikan terhadap komponen Indeks PembangunanManusia adalah jumlah sekolah, jumlah puskesmas dan tingkat tenaga kerja.

---

ABSTRACTChange of developmental paradigm from economic growth developmenttoward human development, it makes improvement of Human Development Index(HDI) as government developmental target. However, to increase HDIachievement, local government of Bengkulu Province through fiscal policysufficiently, it had concerned educational and health expenditure. To increaseHDI, also it means increasing of its composite component. In this research, ithad been studied local governmental expenditure of regencies/cities at BengkuluProvince in sectors of education and health against HDI composite component,ie, Life Expectancy, Mean Year of Schooling and GDP per capita. Result ofpanel data analysis for 2007-2012 indicated that increasing of localgovernmental expenditure in educational sector will influence Mean Year ofSchooling and GDP per capita. Whereas, health expenditure will increaseachievement of Life Expectancy of population at Bengkulu Province.Additionally, other variable which have significant influence against componentof Human Developmental Index is total schools, total centers for public healthand employment rate."

"

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak ke-empat di dunia. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan manusia untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menggerakkan roda perekonomian. Pembangunan manusia merupakan fokus perhatian pemerintah, dan tercantum dalam beberapa program yang diterapkan pemerintah di tingkat global maupun tingkat nasional. Pembangunan manusia diukur dengan suatu indeks komposit dasar yang dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur dari tiga komponen dasar, yaitu umur panjang dan sehat, memiliki pengetahuan, dan standar hidup yang layak, sehingga IPM sering digunakan sebagai ukuran keberhasilan pemerintah dalam pembangunan manusia. Penelitian ini memodelkan variabel-variabel yang memengaruhi IPM Kabupaten/Kota Jawa Tengah pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Variabel-variabel prediktor yang digunakan dalam penelitian adalah Produk Domestik Regional Bruto, angka partisipasi sekolah SMA, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak.  Penelitian ini menggunakan data yang mengandung informasi lokasi yang diamati dalam beberapa periode waktu (tahun). Data yang terobservasi ini saling berkorelasi secara spasial (ada autokorelasi spasial). Ketika data yang terobservasi mengandung autokorelasi spasial, model regresi linier biasa tidak dapat digunakan karena akan menghasilkan taksiran parameter regresi yang bias dan tidak konsisten. Oleh karena itu diperlukan metode lain yang dapat menangani masalah autokorelasi spasial pada data yaitu model regresi spasial. Selain itu, data juga diamati dalam beberapa periode waktu (tahun), sehingga model yang dapat digunakan dan menggambarkan kondisi data ini adalah model data panel spasial. Model data panel spasial terbagi menjadi dua, yaitu: model data panel spasial lag dan model data panel spasial error. Metode penaksiran parameter yang digunakan untuk model data panel spasial dalam penelitian ini adalah metode Maximum Likelihood. Berdasarkan perbandingan dari kedua model diperoleh hasil bahwa model terbaik yang dapat menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah adalah model data panel spasial lag. Variabel-variabel prediktor yang signifikan dan menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah adalah Produk Domestik Regional Bruto, angka partisipasi sekolah SMA, kepadatan penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja, persentase penduduk miskin, dan persentase rumah tangga dengan sanitasi layak.

---

Indonesia is the fourth most populous country in the world. Therefore, human development is needed to create human resources that have the ability to drive the economy. Human development is the focus of government attention and listed in several programs implemented by the government at the global and national levels. Human development is measured by a basic composite index known as the Human Development Index (HDI). HDI measures three basic components, that are long and healthy life, being knowledgeable, and have a decent standard of living, so HDI is often used as a measure of government success in human development. This study is modeling variables that affect the HDI of regency or city at Central Java in the period 2017 to 2019. The predictor variables used in this study are gross regional domestic product, high school participation rates, population density, labor force participation rates, percentage of poor people, and percentage of households with proper sanitation. This study uses data that contains location information observed over several time periods (years). Observations on this data are spatially correlated (there are spatial autocorrelations). When observations on data contain spatial autocorrelation, the linear regression model can not be used because it will produce an unbiased and inconsistent regression parameter estimate. Therefore we need another method that can handle the problem of spatial autocorrelation in the data, namely the spatial regression model. In addition, data is also observed in several time periods (years), so that the model can be used and describe the condition of the data is a spatial panel data model. The spatial panel data model is divided into two, known as spatial lag panel data model and spatial error panel data model. The parameter estimation method used for the spatial panel data model in this study is the Maximum Likelihood method. Based on the comparison of two models, it is obtained that the best model can explain the Human Development Index at Central Java is spatial lag panel data model. Significant predictor variables that explain the Human Development Index at Central Java are gross regional domestic product, high school participation rates, population density, labor force participation rates, percentage of poor population, and percentage of households with proper sanitation.

 

"

"Skripsi ini membahas tentang manfaat ekonomi terhadap penerapan good public governance pada pemerintah daerah di Indonesia untuk periode 2011-2015. Manfaat ekonomi yang tercermin dalam tiga indikator perekonomian diantaranya indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat ketimpangan. Pertumbuhan ekonomi diukur dengan produk domestik regional bruto dan tingkat ketimpangan diukur dengan rasio gini. Good public governance diukur dengan 43 pengukuran GPG dari laporan hasil EKPPD berdasarkan LPPD, 43 pengukuran GPG tersebut dikembangkan sebagai turunan dari lima prinsip GPG menurut KNKG (2010). Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta perngujian hipotesis dengan menggunakan regresi data panel. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, good public governance berpengaruh positif  terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, good public governance berpengaruh positif terhadap peningkatan produk domestik regional bruto yang artinya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, good public governance tidak berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan.

---

This study aims to investigate the economic benefits of good public governance in local government in Indonesia during 2011-2015. Economic benefits are reflected in three economy’s indicators such as human development index, economic growth, and income inequality. Economic growth is measured by the level of gross regional domestic product and the level of income inequality is measured by gini ratio. Good public governance is measured by 43 GPG measurements from EKPPD’s reporting result based on LPPD, which developed from five principles of GPG according to KNKG (2010). This research use quantitative method and hypothesis method by using regression of panel data. The results of the study show that first, good public governance has a positive impact on human development index. Second, good public governance has a positive impact on gross regional domestic product which can lead the economic growth. Third, good public governance has no impact on the income inequality level."