Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini membahas peran diplomatik Indonesia dalam mengupayakan pelaksanaan Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua pada 1965 di Aljazair. Kajian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya historiografi yang menyoroti peran sentral Indonesia dalam mendorong pelaksanaan KAA Kedua. Upaya menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika (KAA) Kedua sebenarnya adalah bagian dari upaya Pemerintah Indonesia dalam mengulang kembali kesuksesan Konferensi Asia Afrika pertama di Bandung pada 1955. Selain itu, kepentinganpolitik nasional Indonesia juga menjadi alasan di balik upaya diplomasi ini. Kajian ini dikerjakan dengan metode sejarah dengan menggunakan arsip, majalah, dan surat kabarsebagai sumber. Kajian ini bertujuan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, tantangan yang dihadapi, hingga kondisi sosial dan politik yangmewarnai proses diplomasi selama bertahun-tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya menggagas hingga mempersiapkan KAA Kedua dilakukan oleh Indonesia setidaknyaselama hampir satu dekade (1955-1965). Rencana penyelenggaraan konferensi ini bahkan berkali-kali mengalami perubahan tempat pelaksanaan mulai dari Mesir hingga Aljazair. Meskipun telah menempuh proses diplomasi selama hampir satu dekade, konferensi ini batal dilaksanakan akibat situasi politik regional dan internasional yang kurang mendukung. Dengan demikian, kebaruan dari kajian ini terletak pada pola dan langkah diplomatik yang diambil Indonesia menuju terselenggaranya KAA kedua, seperti upaya diplomasi pribadi, safari politik, dan pertemuan diplomatik.

---

This research discusses Indonesian diplomatic role in pursuing the implementation of the Second Asian-African Conference (AAC) in 1965 in Algeria. This study is motivated by the limited historiography highlighting Indonesian central role in encouraging the implementation of the second conference. In fact, organizing the conference was one of the Indonesian Government efforts to repeat the success of the first Asian-African Conference in Bandung in 1955. The national political interests were also the reason behind this diplomatic effort. This research used historical method with archive, magazine, and newspaper as sources. This study aims to analyze the Government’s efforts, challenges, and the social and political conditions. The results show that Indonesia had initiated and prepared the second conference for almost a decade (1955-1965). The venue had even changed for several times: from Egypt to Algeria. Despite a long diplomatic process, this conference was canceled due to the unfavorable regional and international political situation. The novelty of this study is Indonesian diplomatic patterns and actions towards the implementation of the Second AAC, such as personal diplomacy efforts, political safaris, and diplomatic meetings."

"PendahuluanTelah disebutkan pada bagian Latar Belakang, bahwa rekonstruksi sejarah kuno Indonesia semasa pemerintahan raja Airlangga tidak dapat dilepaskan dengan pengkajian sumber-sumber tertulis baik yang dikeluarkan pada saat ia memerintah maupun yang dikeluarkan oleh raja-raja yang memerintah sebelum dan sesudah dia, apalagi dirasakan cukup banyak prasasti dan naskah yang memuat data tentang raja Airlangga dan masa pemerintahannya itu.Tahap awal dari suatu proses historiografi adalah heuritik, artinya adalah tahapan pengumpulan data selengkap-lengkapnya baik data berupa prasasti-prasasti yang sudah pernah dianalisis maupun seluruh data yang belum pernah dianalisis bahkan data yang masih berada di tempat ditemukannya atau bahkan belum pernah dicatat oleh lembaga yang berkepentingan (SPSP).Permasalahan yang cukup krusial pada tahapan ini adalah menelusuri prasasti-prasasti yang masih ada di tempat asalnya dan belum pernah diinventarisasi apalagi diteliti. Pemerintah daerah kabupaten Lamongan dan Jombang melalui kepala seksi kebudayaannya telah membuat daftar dari prasasti-prasasti yang dimaksud dan menyebutkan sejumiah 40 buah prasasti masih tersebar di wilayah tersebut. Beberapa prasasti sudah diidentifikasikan sebagai prasasti yang dikeluarkan oleh raja Airlangga sedangkan sebagian besar belum.Masalah kedua yang tidak kalah pentingnya adalah usaha memperkirakan pusat kerajaan raja Airlangga, yang barangkali dapat diidentifikasikan berdasarkan persebaran prasasti-prasastinya."