Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Female entrepreneurship involves a movement where women can empower oneself and share their values with others. This study explores a business initiative led these principles: Latifa Indonesia, a maternal wellbeing therapy business founded by a female entrepreneur named Verawati. It describes the digital marketing strategy implemented by the company and analyzes several its impacts. The research employs a qualitative case study as well as semi-structured interviews, observation, and textual documentation to collect the data required. Thematic analysis, triangulation, and member checking are used while analyzing the obtained data. The finding of this study reveals that the digital marketing strategy used by Latifa Indonesia in establishing its business is implemented through the utilization of some digital platforms such as website, Facebook, and Instagram, but that transactions occur through WhatsApp, which is considered a more user-friendly application. The use of digital platforms positively impacted the company’s development, leading to increasing numbers of both new therapists and customers, improving the company’s accessibility, growing business income, and forming partnerships with other companies. Latifa’s business data from 2021 showed that both customers and income are increasing approximately 20 percent each year since the commencement of the business’ digital marketing strategy in 2017."

"ABSTRAKPenelitian sebelumnya secara umum menemukan bahwa orientasi kewirausahaan berhubungan positif terhadap kinerja Usaha Kecil Menengah. Orientasi kewirausahaan memiliki tiga dimensi yaitu, keinovatifan, sikap proaktif dan keberanian dalam pengambilan risiko. Penelitian ini bertujuan menganalisis sisi lain dari pengaruh orientasi kewirausahaan terhadap kinerja UKM. Penelitin ini menggunakan metode survey yang dilakukan terhadap 88 sampel UKM sektor produksi oleh-oleh khas kota malang raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Orientasi kewirausahaan yang dimiliki para pelaku usaha di sektor produksi oleh-oleh Malang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha yang ditandai dengan pertumbuhan angka penjualan produk, pertumbuhan profitabilitas usaha, pertumbuhan kualitas produk dan peningkatan inovasi produk. Sementara itu, sisi lain yang menarik dari studi ini adalah orientasi kewirausahaan lebih banyak direfleksikan oleh perilaku mereka sebagai risk-taker, dimana mereka percaya bahwa perubahan pada pasar membawa sebuah kesempatan yang positif terhadap usaha mereka. Penerapan sumberdaya manusia tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah, sehingga penerapan sumberdaya manusia bukan merupakan variabel mediasi antara orientasi kewirausahaan dan kinerja. Kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelatihan dan pembekalan khususnya dalam hal pengambilan risiko usaha.Kata kunci: Orientasi Kewirausahaan, Kinerja UKM, Usaha Kecil Menengah, Inovasi, Risk Taker

---

ABSTRACTAbstractPrevious studies have generally found a positive relation between entrepreneurial orientation and SMEs rsquo performance. Entrepreneurial orientation has three dimensions innovativeness, proactiveness and risk taking. This study aims to analize another effect of entrepreneurial orientation on the performance of small and mendium sized enterprises. This study used survey method to sample of 88 SMEs that souvenir production sector in Malang. The result indicate that entrepreneurial orientation positively affects performance of SMEs in Malang rsquo s souvenir production sector is characterized by sales growth, profitablity growth, product quality growth and product innovation growth. In addition, this study has shown that entrepreneurial orientation has been more reflected by the behavior as risk taker, they believe the changing of market have positive opportunity for their performance. Human resources practice does not have significant affect to SMEs performance, therefore human resorces practice is not mediated the relationship between entrepreneurial orientation and SMEs performance. These conditions can be considered for the Regional Government in providing training and briefing in the case of business risk taking.Keywords Entepreneurial Orientation, Human Resource Practice, Performce, SMEs, Innovation, Risk Taker "

"Terorisme masih menjadi ancaman bagi masyarakat dunia termasuk Indonesia. Penanggulangan terorisme di Indonesia dengan metode deradikalisasi yang efekif telah menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini dikarenakan masih adanya tindakan teror oleh para pelaku baru dan lama yang terkait dengan jaringan atau kelompok. Teori identitas sosial dipilih untuk mengkaji bagaimana proses seorang teroris meninggalkan jalan terornya dan bahkan menjadi aktor perubahan yang turut terlibat melakukan program deradikalisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, studi kasus, survei lapangan, wawancara, dokumentasi dan studi literatur. Penulis mengkaji seorang mantan narapidana teroris yang menyadari kesalahannya sebagai seorang teroris. Mantan Narapidana tersebut bernama Khairul Ghazali. Sejak keluar dari penjara, Khairul Ghazali mendirikan Pondok Pesantren Al-HIdayah khusus untuk anak-anak dari napiter dan mantan napiter di Desa Sei Mencirim, Kecamatan Kutalimbaru, Deli Serdang, Medan. Sumatera Utara. Murid-murid di Pesantren ini selain dihuni oleh santri dan santriwati dari anak-anak mantan narapidana terorisme juga ada murid-murid dari lingkungan setempat. Yang membedakan pesantren ini dengan pesantren lainnya adalah “Kurikulum Deradikalisme”. Tujuannya menerima murid selain anak-anak dari teroris dan mantan teroris adalah agar mereka dapat berbaur dengan lingkungan. Hal ini menjadi salah satu langkah untuk menghilangkan trauma sebagai anak mantan teroris. Penulis berhipotesa bahwa keberhasilan dari deradikalisasi Khairul Ghazali adalah dari kurikulum “deradikalisme”. Mereka dapat menangkal paham-paham radikal sehingga tidak mengikuti jejak orang tuanya.

---

Terrorism is still a threat to the world community, including Indonesia. Counter terrorism in Indonesia with an effective method of deradicalization has become a very urgent need. This is because there are still acts of terror by new and old perpetrators related to the network or group. Social identity theory was chosen to examine how the process of a terrorist leaves the path of terror and even becomes an agent of change who is involved in the de-radicalization program. This research uses qualitative research methods, case studies, surveys, interviews, documentation and literature studies. Researcher examine an Ex-terrorist convict who realized his mistake as a terrorist. The Ex-terrorist was named Khairul Ghazali. Since being released from prison, Khairul Ghazali established Al-Hidayah Islamic Boarding School specifically for children from terrorists or ex-terrorists in Sei Mencirim Village, Kutalimbaru District, Deli Serdang, Medan. North Sumatra. Students in the Pesantren are not only inhabited by female and female students of children of ex-convicts of terrorism, there are also students from the local environment. What distinguishes this pesantren from other pesantren is the "Deradicalism Curriculum". The purpose of accepting students other than children from terrorists and ex-terrorists is so that they can blend in with the environment. This is one step to eliminate trauma as a child of a former terrorist. Researchers hypothesize that the success of Khairul Ghazali's deradicalization is from the curriculum of "deradicalism". They can ward off radical notions so they don't follow their parents."

"Pengaruh suku bunga bank sentral dalam upaya mengendalikan laju inflasi merupakan hal yang secara teoritis terbukti namun setelah krisis ekonomi tahun 2008 suku bunga penjamin atau LPS mulai berperan dalam perekonomian Indonesia sehingga memungkinkan terjadinya dualisme dalam perekonomian Dalam penelitian ini analisis dilakukan pada negara Indonesia periode 2005 kuartal 4 sampai 2014 kuartal 3 Dengan menggunakan metode Vector Error Correction Model ditemukan bahwa meski pengaruh suku bunga LPS dalam perekonomian tidak sebesar suku bunga Bank Indonesia Selain itu ditemukan juga bahwa adanya shock pada suku bunga Bank Indonesia dan suku bunga LPS mengakibatkan output perekonomian mengalami penurunan dan inflasi mengalami kenaikan namun terjadi perbedaan periode respon Selain itu ditemukan juga bahwa suku bunga Bank Indonesia masih merupakan suku bunga acuan Disisi lain suku bunga LPS yang merupakan cerminan suku bunga perbankan juga masih menggunakan suku bunga Bank Indonesia sebagai acuanya Kata Kunci Shock kebijakan moneter Suku bunga LPS Suku bunga Bank Indonesia.

---

In theory the effect of central bank rate is proven in an attempt to control the inflation rate but after 2008 economic crisis the LPS rate in Indonesia so there is possibility for dualism In this study the analysis was conducted in Indonesia for period 2005 quarter 4 to 2014 quarter 3 By using Vector Error Correction Model this study found that the effect of deposit insurance in the economic was weaker than Bank of Indonesia interest rate In addition this study find that shock in Bank Indonesia interest rate and LPS rate will result decrease in output and increase in inflation but duration of responses will be the difference After that this study find that in Indonesia the central bank rate is still the primary rate In the other side the deposit insurance rate which reflect the demand of banking sector interest still use Bank Indonesia rate as key interest rate Key Word Monetary policy shock Central Bank Interest rate Deposit Insurance Rate."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana Peran Nongovernmental Organisation dalam advokasi kebijakan untuk mengatasi masalah deforetasi dengan studi kasus Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualittaif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI sebagai nongovernmental organisation dalam advokasi kebijakan moratorium hutan. Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan advokasi WALHI menyasar pada isi kebijakan moratorium dan tata laksana dengan sasaran Presiden dan melalui Staf Presiden dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Demi melancarkan kegiatan yang dilakukan WALHI juga menggalang pendukung dan sekutu. WALHI telah melakukan berbagai kegiatan dalam advokasi kebijakan moratorium seperti membuat Platform kebijakan moratorium, membuat kajian dan launching kajian, melakukan media visit dan media briefing, diskusi informal, kampanye melalui media sosial dan kampanye kreatif. Dimana masing-masing kegiatan memiliki hambatan atau tantangannya masing-masing. Kegiatan Advokasi yang dilakukan oleh WALHI telah berhasil memperpanjang kebijakan moratorium hutan serta membuat pemerintah menambah jumlah luasan PIPIB akan tetapi belum mampu merubah kebijakan moratorium seperti yang diharapkan. Rekomendasi yang diberikan adalah memperluas sasaran advokasi, membuat kajian pemerintah daerah serta melakukan evaluasi pemahaman masyarakat mengenai kebijakan moratorium.

---

ABSTRACTThis research describe about the role of Nongovernmental Organisation in Policy Advocay to solve Deforestation problem with case study of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia in Forest Moratorium Policy Advocacy. This research is a qualitative research and uses qualitative approach with data collection techniques are in depth interview and literature study. The research amin to describe the role of Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI in forest moratorium policy advocacy as nongovernmental organisation. The result of this reasearch is the policy advocacy that is undertaken by WALHI targettig the content of policy and the structure such as President through Presiden tstaff and Ministry of Environment and Forestry. To support their activites WALHI has formed allies with the other organisations. WALHI has done some advocacy activities such as making platform, research and research launching, media briefing and media visit, informal discussion, mass media campaigne, social media campaigne and creative campaigne. Each activities has its challange and or obstacle. The policy advocacy activities of WALHI has the obstacle at collecting the data. The advocacy that has been done by WALHI has made the government extended the policy on 2013 and 2015and increasing the total amount of forest area on the moratorium indicative map even though it didn rsquo t not make any change at the substance of the policy as they wanted. So the recommendation for WALHI to do are expanding the target of the advocacy to Ministry of Home Affair, make a research about the compliance of local government and evaluate the pubic understanding about this policy."

"Dalam memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan, dokter obstetri danginekologi (obgyn) memiliki peran yang dibutuhkan untuk menyediakan layanankesehatan, namun beberapa dokter obgyn laki-laki melakukan kekerasan seksual kepadapasien perempuan. Kekerasan seksual ini melanggar hak perempuan untuk mengakseslayanan kesehatan seksual dan reproduksi secara aman dan nyaman. Penelitian inibertujuan untuk mengungkap pengalaman pasien perempuan yang menjadi korbankekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki dengan menggunakan teori kriminologifeminis radikal. Melalui pendekatan penelitian kualitatif feminis dengan mewawancaraitiga pasien perempuan korban, penelitian ini memperlihatkan pengalaman korbanmengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter obgyn laki-laki dan dampakyang dirasakan korban. Pengalaman dokter obgyn perempuan dan laki-laki selamamenjalani pendidikan dan profesi obgyn juga dibahas dalam penelitian ini. Hasilpenelitian mengungkapkan bahwa akar penyebab kekerasan seksual oleh obgyn laki-lakiterhadap pasien perempuan berasal dari patriarki, yang diwujudkan melalui dominasi/biasgender laki-laki dalam institusi kedokteran dan objektifikasi tubuh perempuan.Akibatnya, kekerasan seksual oleh dokter obgyn laki-laki terhadap pasien perempuanterjadi melalui kerentanan berlapis yang dibentuk oleh relasi kuasa yang timpang berbasismodel hubungan paternalistik dan berbasis seks/gender. Relasi yang timpang inimembentuk kerentanan berlapis bagi pasien perempuan karena posisi mereka sebagaipasien dan sebagai perempuan. Penelitian ini juga menyoroti dampak fisik, psikologis,dan ekonomi dari kekerasan seksual yang dialami korban.

---

To fulfill women's rights to sexual and reproductive health, obstetricians and

gynecologists (obgyns) play a crucial role in providing healthcare services. However,

some male obgyns perpetrate sexual violence against female patients. This sexual

violence violates women's rights to access sexual and reproductive healthcare in a safe

and comfortable manner. This study aims to reveal the experiences of female patients

who have been victims of sexual violence by male obgyns using radical feminist

criminology theory. Through a qualitative feminist research approach, including

interviews with three female patient victims, this study reveals the experiences of victims

regarding sexual violence perpetrated by male obgyns and the impact felt by the victims.

The experiences of both female and male obgyns during their education and professional

practice are also discussed in this research. The findings of this study reveal that the root

causes of sexual violence by male obgyns against female patients stem from patriarchy,

manifested through male dominance/gender bias within the medical institution and the

objectification of women's bodies. As a result, sexual violence by male obgyns against

female patients occurs through layered vulnerabilities shaped by imbalanced power

relations based on paternalistic model and sex/gender. These imbalanced relations create

layered vulnerabilities for female patients due to their positions as patients and as women.

This research also reveals the physical, psychological, and economic impact of the sexual

violence experienced by the victims."

"

Penelitian ini mengkaji hambatan yang dihadapi Itjenad dalam mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020. Analisis mendalam mengungkap berbagai factual problem, seperti keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi. Penelitian ini juga menemukan adanya resistensi dari pihak internal maupun eksternal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post-positivisme. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat di Itjenad, serta pihak-pihak eksternal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan kurangnya pemahaman tentang pengawasan intern, namun beberapa kemajuan telah dicapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya kesadaran akan pentingnya pengawasan dan dilakukannya perbaikan dalam proses pengawasan intern di lingkungan Itjenad. Penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas SPIP di Itjenad, antara lain pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kemudian, sosialisasi intensif tentang pentingnya pengawasan internal dan peran SPIP dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Serta, peningkatan koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam proses pengawasan di lingkungan TNI AD. Dengan upaya perbaikan ini, diharapkan kebijakan pengawasan internal dapat diterapkan dengan lebih optimal, sehingga tujuan utama dari kebijakan ini, yaitu mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Itjenad, dapat tercapai.

---

This research examines the obstacles faced by Itjenad in implementing the Government Internal Control System (SPIP) by the Minister of Defense Regulation Number 19 of 2020. In-depth analysis reveals various factual problems, such as limited resources, infrastructure, and technology. This research also found resistance from internal and external parties. This research uses a qualitative method with a post-positivism approach. Data was collected through in-depth interviews with officials at Itjenad and relevant external parties. The results show that some progress has been made despite challenges such as limited human resources, resistance to change, and a lack of understanding of internal control. This can be seen from the increased awareness of the importance of supervision and the improvements made in the internal control process within Itjenad. This study recommends several steps to improve the effectiveness of SPIP in Itjenad, including training and development to increase the capacity of human resources. Then, intensive socialization of the importance of internal control and the role of SPIP in realizing good governance. As well as increasing coordination and communication between related parties in the supervision process within the Army. With this improvement effort, it is hoped that the internal control policy can be implemented more optimally."

"Jumlah penelitian yang melakukan observasi terhadap bagaimana otoritas moneter dan fiskal berinteraksi sudah banyak, bahkan yang dilakukan di Indonesia. Penelitian ? penelitian tersebut menemukan konsensus akan pentingnya koordinasi antara otoritas moneter dan fiskal untuk mencapai tingkat inflasi yang optimal dan pertumbuhan ekonomi serta meminimalisasi kerugian kesejahteraan secara total. Namun, belum ada penelitian yang mencari tingkat optimal dari kebijakan moneter dan fiskal dengan mempertimbangkan interaksi kedua kebijakan tersebut. Dalam model teori permainan nonkooperatif, skripsi ini menggunakan fungsi kerugian dari kebijakan moneter yang menggunakan tingkat suku bunga SBI sebagai instrumen kebijakan moneter, dan dari kebijakan fiskal yang menggunakan pengeluaran pemerintah sebagai instrumennya, sebagai imbal hasil dari masing ? masing otoritas. Secara umum, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingkat suku bunga SBI dan pengeluaran pemerintah actual masih berada pada titik non ekuilibrium nash (nash equilibrium) dan non ekuilibrium pareto (pareto equilibrium). Oleh karena itu, kebijakan moneter dan fiskal yang diterapkan masih dapat diperbaiki, terutama pemerataan pengeluaran pemerintah sepanjang tahun, seperti perbaikan penyerapan anggaran pemerintah pada kuartal kedua dan menurunkannya di kuartal ketiga, serta menurunkan tingkat suku bunga SBI.

---

Researches on how monetary and fiscal authority interact and should interact have been abundant, even in Indonesia. One consensus that converges from those researches is the importance of coordination between monetary and fiscal authority to have optimal inflation rate and economic growth and minimize welfare loss. What had not yet been observed is the optimal level of the monetary and fiscal policy in regards of monetary and fiscal policy interaction, which is the focus on this research paper. In non - cooperative game theory model, we used loss function of monetary policy which uses SBI rate as its instruments, and fiscal policies with government spending as its tools, as the payoff for each authority. In general, the result shows that the actual SBI rate and government expenditure yielded in non ? Nash Equilibrium and non - Pareto Equilibrium. Thus, there is much room to improve the policies, especially smoothing of government expenditure throughout the year, i.e. improving the government expenditure absorption in the second quarter and moderating it in the third and fourth quarter, and lowering the SBI rates."