Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Pokok permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana pengaturan dan penyelenggaraan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia dalam asuransi wajib oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan asuransi komersial oleh perusahaan asuransi swasta?; dan 2. Bagaimana peningkatan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa yang dapat dilakukan di Indonesia melalui perbandingan dengan Singapura?. Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diolah dan dianalisis secara kualitatif. Adapun hasil penelitian skripsi ini adalah: 1. Pengaturan layanan asuransi kesehatan jiwa di Indonesia diatur dalam: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, dandiselenggarakan baik dalam mekanisme asuransi wajib oleh BPJS Kesehatan maupun dalam mekanisme komersial oleh perusahaan asuransi swasta; dan 2. Terdapat (6) cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas layanan asuransi kesehatan jiwa diIndonesia melalui perbandingan dengan Singapura. Saran dari Penulis adalah bagi Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk membuat regulasi yang secara akomodatif, praktis, dan komprehensif terkait program jaminan kesehatan jiwa bagi penderita gangguan jiwa di Indonesia.

---

This thesis discusses ways on how to improve the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The main issues examined in this thesis are: 1. How is the regulation and implementation of mental health insurance services in Indonesia in terms of compulsory insurance by the BPJS Kesehatan and commercial insurance by private insurance companies?; and 2. How to increase the effectiveness of mental health insurance services that can be done in Indonesia through comparison with Singapore?. The research method used in this thesis is juridicalnormative with the type of data used is secondary data which is processed and analyzed

qualitatively. The results of this thesis research are: 1. Mental health insurance services in Indonesia are regulated in: UU SJSN, UU BPJS, UU Kesehatan Jiwa, dan UU Perasuransian, and are carried out both in mandatory insurance mechanism by BPJS Kesehatan and in commercial mechanism by private insurance companies; and 2. There are (6) ways that can be done to increase the effectiveness of mental health insurance services in Indonesia through comparison with Singapore. The author's suggestion is that the Government of Indonesia needs to make regulations that are accommodative, practical and comprehensive regarding the mental health insurance program for people with mental disorders in Indonesia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan sesuai dengan ketentuan hukum asuransi yang berlaku di Indonesia dan di Korea Selatan. Pertanyaan mendasar dari skripsi ini adalah bagaimana perbandingan pengaturan asuransi gangguan jiwa dalam hukum asuransi dan polis asuransi jiwa di kedua negara tersebut. Penulisan skripsi ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengaturan perlindungan asuransi atas risiko gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah dengan melakukan perbandingan pengaturan hukum asuransi di Indonesia dan di Korea Selatan. Dari perbandingan tersebut ditemukan persamaan dan perbedaan pengaturan hukum asuransi gangguan jiwa di Indonesia dan di Korea Selatan, dimana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Sementara di Korea Selatan terkait dengan pengaturan perlindungan asuransi kesehatan jiwa diatur dalam Undang-Undang nasional yang dinamakan dengan Mental Health Act yang secara khusus memberikan perlindungan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa. Tetapi meskipun di Indonesia sudah terdapat Undang-Undang kesehatan jiwa, Undang-Undang tersebut tidak memberikan pengaturan asuransi bagi penderita gangguan jiwa. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia dirasa perlu untuk menambahkan ketentuan dalam Undang-Undang kesehatan jiwa terkait dengan program jaminan kesehatan bagi penderita gangguan jiwa secara spesifik.

---

ABSTRACTThis study explains about the regulation of the comparison of mental health insurance in Indonesia and in South Korea accordance with the provisios of applicable insurance laws in Indonesia and in South Korea. The basic question of this thesis is how the mental health regulation and policy in both countries. This study is made with the aim to know the comparison insurance coverage for the risk of mental disorders in Indonesia and in South Korea. The research method used in this study is juridicial normative with the descriptive tpe. The result of this researcg is by comparing the regulation of mental health insurance in Indonesia and in South Korea. From these comparisons, there are similiarities and differences in the regulation of mental helath law in Indonesia and South Korea. Indonesia enacted Mental Health Law No. 18 of 2014, while in South Korea, the policy of mental health insurance reglated by te national law named Mental Health Act which spesificaly gives protection for the the mental health disorders. Eventhough Indonesia has regulation to protect for mental ill person, the regulation did not provide the protection for the person with mental disorders. Thus, Government of Indonesia deem necessary to add provisions in the mental health law related to health insurance program for the mental disorders. "

"Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan memiliki kewajiban untuk menjamin segala bentuk pelayanan publik yang berkualitas termasuk dalam bidang kesehatan. Kesehatan yang dimaksud tidak hanya selalu mengenai kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan jiwa yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Secara umum kesehatan jiwa dikaitkan dengan kondisi seorang yang mengalami masalah gangguan jiwa. Gangguan jiwa sendiri merupakan masalah kesehatan yang cukup serius sampai saat ini. Namun sayangnya, kesehatan jiwa belum menjadi fokus perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat khususnya dalam hal pemenuhan layanan kesehatan dan rehabilitasi bagi para penderitanya. Salah satu daerah di Indonesia yang pernah menjadi daerah dengan jumlah penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa berat se-Indonesia adalah Provinsi Bali. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan pelayanan publik terkait pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan jiwa khususnya bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di Provinsi Bali. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif yang menekankan pada norma hukum dengan disajikan secara deskriptif dan analisis. Penelitian ini juga turut membahas peraturan- peraturan baik secara nasional maupun daerah terkait penanganan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa. Hasil penelitian ini menyimpulkan para penyelenggara pelayanan kesehatan jiwa baik pihak fasilitas kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial termasuk Pemerintah Daerah sudah menjalankan kewajibannya dengan cukup baik walaupun belum sempurna. Perihal pelaksanaan layanan kesehatan dan rehabilitasi di fasilitas kesehatan jiwa yang tersedia juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan standar pelayanan serta ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan, UU Kesehatan Jiwa, UU Pelayanan Publik dan PERMENPAN Nomor 15 Tahun 2014. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang menjadi penghambat dalam pemberian layanan seperti masalah transportasi yang kurang memadai, kurangnya pengetahuan masyarakat serta keterbatasan sarana fasilitas kesehatan. Atas kendala tersebut terdapat beberapa upaya optimalisasi yang dapat dilakukan khususnya bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik.

---

The government as a service provider has an obligation to ensure all forms of quality public services, including in the health sector. Health in question is not only about physical health, but also mental health which will be the focus of discussion in this study. In general, mental health is associated with the condition of a person experiencing mental disorders. Mental disorder itself is a health problem that is quite serious to date. But unfortunately, mental health has not become the focus of attention, both from the government and society, especially in terms of fulfilling health services and rehabilitation for sufferers. One of the areas in Indonesia that was once the area with the most sufferers of people with severe mental disorders in Indonesia is the Province of Bali. This thesis discusses the implementation of public services related to health services and mental health services, especially for people with severe mental disorders in the Province of Bali. The research method used in this paper is juridical-normative which emphasizes legal norms presented descriptively and analytically. This research also discusses regulations both nationally and regionally related to the treatment of people with mental disorders. The results of this study concluded that mental health service providers, including facilities, office, the Social Service, including the Regional Government, had carried out their obligations quite well, although not yet perfect. Regarding the implementation of health and rehabilitation services in available mental health facilities, they have also been carried out quite well and in accordance with service standards and provisions stipulated in the Health Law, Mental Health Law, Public Service Law and PERMENPAN Number 15 of 2014. However, in practice there are still obstacles in providing services such as inadequate transportation problems, lack of public knowledge and limited health facilities. Due to these constraints, there are several optimization efforts that can be made, especially for the Regional Government as the main provider of public services."

"Remaja mengalami gangguan mental emosional sebanyak 4.3%, namun pelayanan kesehatan jiwa disekolah belum menjadi prioritas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas model promotif dan preventif dalam meningkatkan kesehatan jiwa pada remaja. Penelitian ini menggunakan desain operational research yang terdiri dari 3 tahapan yaitu tahap pertama studi kuantitatif dan kualitatif, tahap kedua pengembangan model, dan tahap ketiga studi kuantitatif quasy experiment pre-post test with control group pada remaja SMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar remaja memiliki kesejahteraan emosi, psikis dan sosial yang tinggi, namun 53.20% memiliki gejala prodromal. Remaja memiliki faktor risiko (masalah teman sebaya dan masalah berasal dari dalam diri), faktor protektif (remaja berupaya mengatasi masalah dengan kemampuan diri dan dukungan keluarga dalam perkembangan remaja), dan upaya pelayanan kesehatan jiwa remaja (guru memahami kebutuhan remaja dan puskesmas memberi edukasi, memantau dan menerima rujukan). Intervensi model P2KJ, kemampuan prososial, masalah emosi berpengaruh terhadap kesehatan jiwa remaja. Rekomendasi penggunaan model P2KJ untuk peningkatan kesehatan jiwa remaja dengan melaksanakan usaha kesehatan jiwa sekolah (UKJS). Pelibatan perawat sekolah, guru, orang tua diperlukan sehingga membentuk sistem dukungan yang baik secara berkelanjutan dalam menjaga kondisi kesehatan fisik, psikis dan sosial remaja disekolah.

---

Adolescents experience mental emotional disorders as much as 4.3%, but mental health services in schools have not become a priority. This study aims to determine the effectiveness of promotive and preventive models in improving mental health in adolescents. This study uses an operational research design which consists of 3 stages, namely the first stage of quantitative and qualitative studies, the second stage of model development, and the third stage of a quantitative study of quasi experiment pre-post test with control group in junior high school adolescents. The results showed that most of the adolescents had high emotional, psychological and social well-being, but 53.20% had prodromal symptoms. Adolescents have risk factors (peer problems and problems that come from within), protective factors (adolescents try to overcome problems with their own abilities and family support in adolescent development), and efforts to provide adolescent mental health services (teachers understand the needs of adolescents and health centers provide education, monitor and receive referrals). The P2KJ model intervention, prosocial abilities, emotional problems affect adolescent mental health. Recommendations for using the P2KJ model to improve adolescent mental health by implementing school mental health efforts (UKJS). The involvement of school nurses, teachers, parents is needed so as to form a good support system on an ongoing basis in maintaining the physical, psychological and social health of adolescents at school."

"Penelitian ini membahas mengenai layanan kesehatan mental di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Hak asasi manusia merupakan sebuah hak yang secara alami melekat pada diri, termasuk hak untuk narapidana. Hak asasi manusia terdiri dari berbagai macam, salah satunya adalah hak untuk mendapatkan layanan kesehatan mental tanpa diskriminasi. Menurut data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun 2019, terdapat narapidana dengan gangguan kesehatan mental sebanyak 269 orang dari 267.344 orang. Hal ini membuktikan bahwa layanan kesehatan mental bagi narapidana sangat dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berupa wawancara dan studi pustaka. Dari hasil wawancara dan studi pustaka, data tersebut dianalisis menggunakan konsep The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) dan Handbook on Prisoners with special needs dari UNODC. Dalam dua konsep tersebut, terdapat beberapa peraturan yang seharusnya disediakan oleh lembaga pemasyarakatan/penjara supaya dapat melakukan layanan perawatan kesehatan mental kepada narapidana secara ideal. Peraturan tersebut di antaranya harus terdapat psikolog, psikiater, dokter, perawat dengan pengetahuan psikiatri, ruangan khusus, obat psikiatri, dan obat gawat darurat. Namun, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan mental di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang masih belum memenuhi hak narapidana untuk mengakses kesehatan, khususnya kesehatan mental. Hal ini terjadi karena terdapat anggaran yang kurang dan tidak tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidangnya.

---

This study discusses mental health services at the Cipinang Penitentiary. Human rights are rights that are naturally inherent in oneself, including the rights of convicts. Human rights consist of various kinds, one of which is the right to get mental health services without interference. According to data from the Ministry of Law and Human Rights in 2019, there were attenuation of mental health disorders by 269 people out of 267,344 people. This proves that mental health services for assistance are urgently needed. This research uses a qualitative approach in the form of interviews and literature. From the results of interviews and literature studies, the data was analyzed using the concept of The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Nelson Mandela Rules) and the Handbook on Prisoners with special needs from UNODC. In these two concepts, there are several regulations that should be provided by correctional institutions/prisons in order to carry out mental health care services to complete them ideally. These regulations must include psychologists, psychiatrists, doctors, nurses with psychiatric knowledge, special rooms, psychiatric drugs, emergency medicine, and services without discrimination. However, the results of this study indicate that mental health services at the Cipinang Correctional Institution still have not fulfilled their right to access health, especially mental health. This happens because there is a lack of agreement and the unavailability of competent human resources in their fields."

"Program Prioritas Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dalam Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK. Ditemukan bahwa untuk kegiatan di luar Puskesmas masih dibutuhkan tenaga untuk melakukan kunjungan rumah sehingga banyak ODGJ yang belum memiliki kepatuhan dalam mengkonsumsi obat secara rutin. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga pada layanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kecamatan Jatinegara, berdasarkan enam elemen dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist, mengumpulkan data dengan melakukan wawancara mendalam serta dokumen-dokumen sebagai data sekunder, dan melakukan analisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan acuan teori yang dipakai yakni Elemen co-production oleh Lucie, Josh& David dan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan co-production oleh Bovaird& Loeffler. Hasil dari penelitian ini yakni : 1) adanya keterlibatan masyarakat melalui kader namun belum dioptimalkan; 2) kurang seimbangnya jumlah SDM yang terbatas, dengan jumlah penduduk dan luas wilayah kecamatan Jatinegara; 3) sosialisasi dan pendataan masih perlu ditingkatkan

---

The Republic of Indonesia's Ministry of Health's Priority Program in the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) in accordance with Minister of Health Regulation No. 39 of 2016 concerning Guidelines for Implementing PIS-PK. They also still have no access to local health facilities because there is no effective referral system for mental health cases in the community. This phenomenon raises questions about how the implementation of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach to mental health services in the Jatinegara District Health Center, based on six elements and factors that influence the implementation of co-production. The method used in this research is post-positivist, collecting data by conducting in-depth interviews and documents as secondary data, and conducting qualitative analysis. The analysis was carried out with reference to the theory used namely the Co-production Element by Lucie, Josh & David and the Factors influencing the implementation of co-production by Bovaird & Loeffler. The results of this study are: 1) there is community involvement through cadres but has not been optimized; 2) unbalanced limited number of human resources, with the total population and area of ​​the district of Jatinegara; 3) socialization and data collection still needs to be improved."

"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan secara fisik, mental dan sosial, sehingga aspek kesehatan jiwa juga merupakan aspek yang penting. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa menyatakan 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan kesehatan jiwa merupakan persoalan yang penting, terlebih di era pandemi Corona Virus Diseease (COVID-19) di mana terjadi peningkatan akan permasalahan jiwa yang disebabkan oleh pengalaman atau melihat peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran virus, dilakukan pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung sehingga pemberian layanan kesehatan mulai dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga mulai mengambil langkah untuk memberikan layanan secara daring yaitu dalam bentuk konsultasi jiwa secara daring. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan di mana belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akan penerapan pelayanan konsultasi jiwa secara daring di era pandemi yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan jiwa secara daring yang diberikan rumah sakit masih terbatas pada konsultasi awal saja. Pemberian layanan ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan atau kebijakan dari Kementrian Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring juga sangat membantu dalam peningkatan akses kesehatan. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai layanan kesehatan jiwa secara daring serta pelaksanannya agar terdapat keseragaman akan pelaksanaanya.

---

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, so mental health is also an important aspect. The Directorate of Prevention and Control of Mental Health Problems states that 20% population in Indonesia has the potential for mental disorders. This shows that the issue of mental health is important, especially during the era of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic where there is an increase in mental problems caused by experiences or seeing unpleasant events related to COVID-19. To reduce the spread of the virus, direct health services were limited so that the provision of health services began to be carried out online. Hospitals also take steps to provide online mental health consultations. In its implementation, there are several problems where there is no regulation that specifically regulates the implementation of online mental health services. For that, the purpose of this research is to analyze the application of online mental consultation services by hospitals in the pandemic. The research method used is juridical normative with a descriptive type of research. The result from this research stated that online mental health services provided by hospitals were still limited to just early consultations. The provision of this service is carried out in accordance with regulations or policies from the Ministry of Health. Mental health services online is very helpful in increasing access to health. There is a need for special regulations that regulate about online mental health services and how the implementation work so that there is uniformity in their implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik coordination of benefit yang terjadi dienam negara, yaitu Prancis, Swedia, Belanda, Turki, China, dan Indonesia. Metode yang digunakan adalah literature review dengan sumber data pada penelitian ini berasal dari website, buku, grey literature dari Library Universitas Indonesia, dan database online melalui Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. Pengkajian penelitian ini dilakukan dengan mengikuti tahapan metode PRISMA. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem asuransi kesehatan sosial di berbagai negara berbeda-beda, tergantung pada model asuransi Kesehatan yang digunakan oleh negara tersebut, yang dalam pelaksanaannya melibatkan peran pemerintah baik sebagai pengelola asuransi Kesehatan sosial secara langsung, maupun sebagai pembuat kebijakan dan pengawas. Out of pocket tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, namun dapat ditekan, dengan kebijakan coordination of benefit antara asuransi kesehatan sosial dengan asuransi kesehatan komersial dapat mengurangi besaran out of pocket. Mekanisme coordination of benefit yang berlaku di keenam negara menunjukkan, asuransi kesehatan sosial sebagai pembayar pertama dan asuransi kesehatan komersial sebagai asuransi kesehatan tambahan yang memberikan penggantian terhadap layanan kesehatan yang tidak dicakup maupun yang dicakup sebagian dan manfaat yang di carve out oleh asuransi kesehatan sosial.

---

This study aims to analyze the practice of benefit coordination that occurs in six countries France, Sweden, the Netherlands, Turkey, China, and Indonesia. This research used literature review as a method with the data sources coming from websites, books, gray literature from Library of Universitas Indonesia, and online databases via Google Scholar, ProQuest, Science Direct, Sage Publications, Scopus, SpringerLink, Oxford Journals. This research review was carried out by following the steps of the PRISMA method. The results of the study indicate that the social health insurance system in various countries is different, depending on the health insurance model used by the country, which in its implementation involves the role of the government both as a direct health insurance manager, as well as policy makers and supervisors. Going out of pocket cannot be eliminated, but it can be emphasized, with a policy of coordinating benefits between social health insurance and commercial health insurance can reduce costs. The benefit coordination mechanism in force in the country shows that health insurance is the first payer and health insurance is additional health insurance that provides reimbursement for both paid health services and benefits provided by social health insurance."

"Pendahuluan: Stigmatisasi terhadap orang dengan gangguan jiwa cukup tinggi di kalangan penyedia layanan kesehatan, termasuk mahasiswa kedokteran. Penelitian ini menganalisis dampak promosi kesehatan jiwa terhadap stigma kesehatan jiwa pada mahasiswa kedokteran tahun ketiga Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental kuasi dengan menggunakan data dari mahasiswa kedokteran tahun ketiga (N=132), dibagi menjadi kelompok intervensi (n=66) dan kontrol (n=66). Kelompok intervensi menerima satu kali webinar tentang kesehatan mental. Tingkat stigma dinilai menggunakan kuesioner MICA-4. Hasil: Prevalensi stigma kesehatan jiwa dari kuesioner pre-test sebesar 18,94%, dengan cutoff-point 48. Tingkat stigma tertinggi pada post-test terdapat pada pertanyaan 6, faktor 2, dan faktor 3. Pada kelompok intervensi, skor MICA menurun dari median 42 menjadi 39 dengan perbedaan yang signifikan secara statistik (p=0,001), sedangkan tidak ada perbedaan yang signifikan (p=0,951) pada kelompok kontrol. Kesimpulan: Stigma yang paling banyak ditemukan dalam penelitian ini adalah terkait pengetahuan tentang penyakit jiwa, kesediaan untuk mengungkapkan penyakit jiwa sendiri, dan stigma terhadap anggota keluarga atau teman pasien psikiatri. Studi ini menunjukkan bahwa promosi kesehatan mental melalui webinar menunjukkan penurunan yang signifikan dalam stigma kesehatan mental di kalangan mahasiswa kedokteran tahun ketiga.

---

Introduction: Stigmatization of people with mental illnesses is high among health care providers, including medical students. This study analyzes the impact of mental health promotion on mental health stigma in third-year medical students of the Faculty of Medicine, Universitas Indonesia.

Methods: The research is a quasi-experimental study using data from third-year medical students (N=132), divided into intervention (n=66) and control (n=66) groups. The intervention group received a one-time webinar about mental health. The stigma level was assessed using the MICA-4 questionnaire.

Results: The prevalence of mental health stigma from the pre-test questionnaire is 18.94%, with a cutoff point of 48. The highest stigma level on post-test was found on question 6, factor 2, and factor 3. In the intervention group, the MICA score decreased from median 42 to 39 with a statistically significant difference (p=0.001), while there was no significant difference (p=0.951) in the control group.

Conclusion: The most common stigma found in this study is related to knowledge of mental illness, willingness to disclose their own mental illness, and stigma towards family members or friends of psychiatric patients. This study demonstrates that mental health promotion using webinar shows a significant reduction in mental health stigma among third-year medical students."

"Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah satu-satunya rumah sakit di Provinsi Bali yang memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali adalah rumah sakit milik pemerintah Provinsi Bali yang terletak di Kabupaten Bangli. Rumah sakit ini melayani pasien dengan kategori pasien umum, pasien Askes PNS, BPJS Kesehatan, Pasien Jamsostek, Pasien JKBM. Prosedur pengajuan klaim BPJS di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali mengalami masalah tidak lengkapnya berkas klaim pasien rawat inap sehingga hal ini merupakan masalah yang berpengaruh terhadap pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengkajian berbagai faktor permasalahan dalam kelemahan sistem klaim BPJS Kesehatan terhadap pasien rawat inap yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode campuran yakni kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif akan melakukan telaah berkas secara retrosepktif untuk menilai ketiga aspek yang berperan dalam penolakan berkas klaim yaitu kelengkapan berkas, ketepatan resume medis, dan kelengkapan resume medis. Analisis data dilakukan melalui estimasi rasio odds. Data kualitatif didapat melalui deep interview terhadap narasumber yang relevan terkait dengan pengajuan berkas klaim BPJS. Penelitian ini menemukan berkas klaim tidak lengkap memiliki risiko 25 kali untuk mengalami klaim pending, resume medis yang tidak lengkap memiliki risiko 36 kali lebih besar untuk mengalami klaim pending, dan resume medis yang tidak tepat memiliki risiko 19 kali untuk mengalami klaim pending. Melalui analisis kualitatif didapatkan adanya bukti pendukung bahwa kelengkapan berkas merupakan hal yang sering terlewatkan dalam proses pengecekan sehingga menyebabkan penyerahan berkas klaim yang tidak lengkap dan berujung pada penolakan klaim dan membutuhkan revisi. Kelengkapan berkas klaim, ketepatan resume medis, kelengkapan resume medis sangat menentukan keberhasilan suatu klaim BPJS Kesehatan.

---

Mental Hospital of Bali Province is the only hospital in Bali Province that provides mental health services. Mental Hospital of Bali Province is a hospital owned by the government of Bali Province located in Bangli district. This hospital caters to patients with categories of general patients, Askes, BPJS Health, Patients Jamsostek, Patients JKBM. BPJS claims filing procedure at Bali Province Mental Hospital has problems with incomplete claims file of inpatient so that this is a problem affecting hospital income.

This study aims to assess various problem faktors in BPJS Health claims system weaknesses to inpatients undergoing treatment at Mental Hospital of Bali Province. This study used a mixed method that is quantitative and qualitative model. Quantitative data will retrospectively review the three aspects that play a role in the denial of claims files, the completeness of the files, the precision of medical resumes, and the completeness of medical resumes. Data analysis was done through estimation of odds ratio. Qualitative data is obtained through deep interviews with relevant sources related to the filing of BPJS claims file.

The study found that incomplete files had a 25 times fold risk for pending claims, an incomplete medical resume has 36 times greater risk for pending claims, and inappropriate medical resumes 19 times the risk for pending claims. Through qualitative analysis, there is evidence to support that the completeness of the file is often overlooked in the checking process, causing the submission of incomplete claims file and resulting in the rejection of claims and requiring revisions. Completeness of the claim file, the accuracy of medical resume, the completeness of medical resume are the three most decisive faktors to the success of a BPJS Health claim."