Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keadaan tidak hadir merupakan keadaan seseorang yang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya dan tidak memberikan kuasa atau menunjuk orang lain untuk mewakilinya. Atas keadaan yang demikian maka terjadi ketidakpastian hukum bagi dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan, karena keadaan tersebut tidak menghilangkan kedudukannya sebagai subjek hukum. Untuk itu, di dalam KUHPerdata terdapat ketentuan tentang penetapan seseorang dalam keadaan tidak hadir guna menunjuk wakilnya dalam mengurus segala urusannya termasuk juga harta benda orang tersebut, tepatnya dalam Buku Kesatu BAB XVIII tentang Keadaan Tak Hadir. Penulisan skripsi ini akan membahas tentang penerapan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam KUHPerdata untuk menentukan seseorang dalam keadaan tidak hadir pada suatu penetapan pengadilan dan akibatnya terhadap hak pengurusan harta bersama. Penulis menganalisis tiga penetapan yang menggunakan dasar hukum Pasal 467-470 KUHPerdata sebagai landasan untuk menentukan seseorang dalam keadaan tidak hadir atau mungkin telah meninggal dunia. Walaupun merujuk pada ketentuan yang sama, dalam praktiknya masing-masing Hakim memberikan pertimbangan hukum yang berbeda tentang jangka waktu dan panggilan umum yang merupakan syarat penetapan seseorang mungkin dalam keadaan telah meninggal dunia dalam Pasal 467-470 KUHPerdata. Untuk tiap-tiap penetapan, terdapat akibat yang berbeda dalam hal pengurusan harta bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan jenis data berupa data sekunder yang didukung dengan data primer dengan metode pengumpulan melalui studi dokumen dan analisis data dengan metode kualitatif. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa diperlukannya pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan syarat-syarat untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tidak hadir serta diperlukannya kecermatan serta ketelitian pengadilan untuk mengeluarkan penetapan keadaan tidak hadir seseorang.

---

Non-appearance is a condition where a person’s existence is no longer known and this person did not authorize or choose another person to represent them.This condition gives legal uncertainty for him/herself and a third party, because the non-appearance condition does not eliminate his/her position as a legal subject. For that reason in KUHPerdata, there are provisions regarding the determination of someone’s absence and choosing another person to present his/her and also managing all his/her affairs including that person's property, to be precise in Book 1 of CHAPTER XVIII concerning Absence. This thesis will discuss the application of the non-appearance regulation in KUHPerdata and the legal consequences for the right to matrimonial assets. The author analyzes three determinations that use the legal basis of Article 467-470 KUHPerdata. Although referring to the same provisions, in practice each judge gives different legal considerations regarding the time period and the general summons, which are conditions for determining that someone may have died in Article 467-470 KUHPerdata.That determination also has different consequences in terms of managing matrimonial assets. This thesis uses the juridical-normative research methodology; the kind of data used is secondary data that is supported by primary data; the method of data collecting is document analysis; and the method of data analysis is qualitative. The results of this thesis indicate that further arrangements are needed relating to the conditions for determining someone’s absence and the need for accuracy and thoroughness for the court to issue the determination for someone’s absence."

"ABSTRAKPada skripsi ini membahas mengenai ketentuan waktu 5 tahun yang ditentukan di dalam pasal 457 KUHPerdata untuk menetapkan seseorang dalam keadaan tak hadir afwezigheid pada masa kemungkinan meninggal dunia, dikesampingkan oleh Pengadilan dalam sebuah Penetapan dengan tujuan dibolehkannya tindakan terhadap harta bersama oleh pasangannya si tidak hadir afwezig dikarenakan tidak dapat dilakukannya perbuatan hukum atas harta tersebut apabila tidak adanya persetujuan si tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder bahan pustaka yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukannya penegasan melalui peraturan perundang-undangan bahwa ketentuan keadaan tak hadir afwezigheid yang berlaku adalah ketentuan yang dimuat didalam KUHPerdata.

---

ABSTRACTThis thesis writing about the provisions of 5 year which specifies in article 467 of Indonesian Civil Code Burgerlijk Wetboek to determine a person in the absent afwezig state at the time of the possibility of death, ruled out by the Court because a Determination for the purpose of permissible action on joint property by his her partner can rsquo t do legal act of the property without the absentee rsquo s consent. This research uses literature research method using secondary data which is legal as its data source. The results of this study suggest that an affirmation of legislation that the prevailing provisions of afwezigheid is applicable is provided in the Civil Code."

"Dengan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih tetap saja tidak mencegah terjadinya kasus tidak diketahui keberadaan seseorang sehingga akan menimbulkan masalah bila si tidak hadir tersebut sudah memiliki ikatan perkawinan sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pihak di dalam perkawinan akan menimbulkan masalah kedudukan dan status perkawinan akibat terjadinya keadaan tak hadir, masalah kedudukan dan status harta bersama didalam perkawinan akibat terjadinya keadaan tak hadir tersebut dan masalah berkaitan dengan penyelesaian menurut KUHPerdata terhadap masalah perkawinan termasuk harta bersama yang timbul akibat keadaan tak hadir (AFWEZIGHEID) . Seringkali terjadi permohonan atau tuntutan menyangkut harta benda milik si tidak hadir maka biasanya diajukan kepada pengadilan negeri terutama mengenai status pemilikan rumah yang tidak diketahui keberadaan si pemilik rumah tersebut seperti yang terdapat di dalam penetapan pengadilan No .793/Pdt/P/1990/ PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan atas permohonan untuk yang diajukan oleh Endang Satyowati. Mengenai hal ini KUHPerdata merobahas secara sistematis dalam menangani keadaan tak hadir (AFWEZIGHEID),hal ini dapat dilihat dari pasal 463, 467, 484, 489-495 KUHPerdata. Ketidakhadiran dapat pula dijadikan alasan perceraian sebagaimana yang diatur oleh hukum perkawinan nasional yai tu UU No.1 tahun 1974 dan peraturan pelaksananya PP No.9 tahun 1975. Sehingga dengan ketidakhadiran salah satu pihak maka perkawinan si tidak hadir akan putus bila istri atau suami si tidak hadir meminta izin untuk menikah lagi. Tahap penyelesaian terhadap masalah keadaan tidak hadir terbagi atas 3 tahap yaitu tahap tindakan sementara,tahap pernyataan barangkali meninggal dunia dan tahap pewarisan secara definitif."

"Keadaan Tidak Hadir dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perdata Indonesia, dengan Kemajuan Teknologi akhir-akhir ini yang sangat pesat, khususnya dibidang telekomunikasi, tetap saja tidak mencegah terjadinya kasus-kasus dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya atau didalam hukum perdata disebut juga dengan Afwezigheid. Keadaan Tidak Hadir sering ditemui didalam dikehidupan sehari-hari, misalnya karena adanya kecelakaan, bencana alam, huru-hara, peperangan atau pemberontakan. Keadaan orang tidak diketahui keberadaaannya (Afwezigheid) telah dikenal didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dengan tidak diketahuinya keadaan seseorang dapat menimbulkan berbagai permasalahan diantaranya akan mempengaruhi status hukum orang tersebut, harta kekayaannya dan perkawinannya. Terlebih jika orang yang dinyatakan tak hadir tersebut tidak memberikan kuasa kepada orang lain guna mengurusi kepentingannya, untuk masalah ini maka undang-undang menujuk Balai Harta Peninggalan sebagai lembaga yang dapat berwenang mengurusi harta dari seseorang yang dinyatakan tidak hadir (Afwezigheid). Sedangkan akibat dari keadaan tidak hadir terhadap perkawinan dan harta peninggalan adalah perkawinan akan putus setelah 10 tahun sejak kepergian si afwezig dengan meminta izin dari pengadilan, dan untuk harta peninggalan orang tidak hadir tersebut maka undang-undang mengatur dengan cara sistematis yaitu dengan melalui tiga tahap tindakan penyelesaian yaitu tahap tindakan sementara, persangkaan barangkali meninggal dunia, dan tahap pewarisan secara difinitif. Dalam rangka pembentukan Hukum Nasional di Indonesia maka perlu suatu undang-undang yang mengatur secara tegas mengenai keadaan tidak hadir, walaupun di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata keadaan Tidak hadir sudah diatur didalam Bab ke Delapan Belas tetapi karena perkembangan masyarakat yang berkembang maka kententuan keadaan tidak hadir perlu dibentuk peraturan khusus yang mengaturnya dan sesuai dengan perkembangan jaman. Selain itu diperlukan banyak riset dan karya ilmiah mengenai keadaan tidak hadir, karena amat jarang ditemui tulisan dan..."

"Dalam pelangsungan perkawinan poligami kerap ditemukan pelanggaran, yaitu dilangsungkan tanpa adanya izin isteri dan izin Pengadilan. Tesis ini membahas mengenai pencabutan gugatan pembatalan perkawinan poligami oleh isteri pertama berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 365/Pdt.G/2019/PA.JU. Permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana akibat hukum pencabutan gugatan pembatalan perkawinan oleh isteri pertama terhadap perkawinan poligami yang dilangsungkan dengan penipuan dan pembagian harta bersama suami dengan isteri-isteri setelah suami meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian preskriptif. Hasil penelitian ini adalah perkawinan poligami yang dilangsungkan sah karena tidak bertentangan dengan rukun dan syarat perkawinan. Terkait pembagian harta bersama dapat diselesaikan secara litigasi maupun nonlitigasi. Penyelesaian secara litigasi dapat dikuatkan dengan akta van dading atau akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat layaknya putusan Pengadilan. Terkait penyelesaian nonlitigasi dibuat dengan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh notaris yang kemudian didaftarkan ke Pengadilan agar kesepakatan perdamaian notariil tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Mengenai besarnya bagian harta bersama suami dan setiap isteri dapat dibagi menggunakan metode bagi rata antara suami dengan isteriisteri dan metode ratio lama perkawinan.

---

In the continuation of polygamous marriages are often found violations, which are carried out without the consent of the wife and the permission of the Court. This thesis discusses the revocation of the lawsuit for the annulment of polygamous marriages by the first wife based on the Decision of the Religious Court of North Jakarta Number 365 / Pdt.G / 2019 / PA.JU. The problem discussed is how the law of revocation of the lawsuit of annulment of the annulment of the marriage by the first wife to the marriage of polygamy carried out by fraud and division of property with the husband and wives after the husband dies. This study uses normative juridical research method with prescriptive research type. The results of this study are polygamous marriages that are held legally because they do not conflict with the pillars and conditions of marriage. Regarding the division of common property can be resolved by litigation orlitigation non-. Litigation settlement can be strengthened by a van dading act or a peace act that has binding legal force similar to a Court decision. The non-settlement settlement is made with a peace agreement made by a notary who is then registered with the Court so that the notary peace agreement has permanent legal force and has executive power. Regarding the size of the share of property with the husband and each wife can be divided using the method of equality between husband and wife and the old ratio method of marriage."

"Penulisan skripsi ini membahas mengenai ketentuan terkait kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezig) melalui penetapan pengadilan, sebagaimana hal tersebut diatur ketentuannya dalam Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, sehingga Penulis menggunakan data primer dan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukannya untuk segera melakukan pembaharuan terhadap pengaturan terkait keadaan tidak hadir (afwezigheid) serta kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam melakukan pengurusan terhadap kepentingan dan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, dan dibutuhkan pula kecermatan serta ketelitian pengadilan dalam menetapkan ketidakhadiran seseorang.

---

This thesis examines the provisions related to the authority of the Inherited Property Board in conducting the management of the interests and assets of absentee (afwezig) based on the court decision, as it is regulated in Article 463 of Indonesian Civil Code and other related regulations. This research uses normative juridical methods descriptively by a qualitative analysis approach, so that the Author uses both primary and secondary data which are legal as its data source.

The results of this research indicate that it is necessary to immediately have a renewal of the regulations related to the state of absence (afwezigheid) and the authority of the Inherited Property Board in managing the interests and assets of absentee as it is regulated in Indonesian Civil Code, and also requires punctilio and thoroughness of the court in determining someones absence."

"ABSTRACTPada praktiknya, perjanjian perkawinan mengatur mengenai harta dalam perkawinan, yakni mengenai pemisahan harta. Persyaratan perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974, yakni perjanjian perkawinan harus didaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Namun pada kenyataannya, masih banyak para pihak suami isteri yang membuat perjanjian perkawinan tetapi tidak didaftarkan. Hal ini mengakibatkan perjanjian perkawinan tersebut hanya berlaku bagi kedua belah pihak yang membuat perjanjian, tidak berlaku bagi pihak ketiga. Penulis tertarik meneliti masalah perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ini apabila harta dalam perkawinan dipindahtangankan secara sepihak (oleh salah satu pihak suami atau isteri saja) kepada pihak ketiga melalui jual beli. Untuk mencari solusi dari masalah ini penulis melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif, perundang-undangan, dan analitis. Karya ilmiah ini menggunakan kajian ilmu hukum normatif dan tipe berdasarkan sifatnya merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang tidak didaftarkan ialah tidak berlakunya atau mengikatnya perjanjian perkawinan tersebut terhadap pihak ketiga, sehingga harta yang diperjualbelikan bagi pihak ketiga masih merupakan harta bersama. Oleh karena itu, maka dalam proses jual beli harta bersama tersebut pihak ketiga harus mendapat persetujuan kedua belah pihak suami isteri. Apabila dilakukan dengan tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri, maka pihak tersebut dapat mengajukan pembatalan jual beli harta bersama tersebut. Mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga, perlindungan hanya dapat dilakukan apabila pihak ketiga beritikad baik pada saat proses jual beli harta bersama tersebut.

---

ABSTRACTIn practice, marriage agreements usually regulate property in marriage, namely regarding the separation of assets. The requirements of the marriage agreement are regulated in Article 29 of Law No. 1 of 1974, as the marriage agreement must be registered with the Department of Population and Civil Registration or the Office of Religious Affairs. But in the reality, there are still many spouses that make marriage agreements but not registered. That caused the marriage agreements are only valid for both parties who making the agreement, but not for third parties. The author is interested in examining the issue of marriage agreements that are not registered if the assets in marriage are unilaterally transferred (by one of the husband or wife) to a third party through buying and selling. To find a solution to this problem, the author conducted there search with a qualitative, legislatif, and analytical approach. This scientific work uses the study of legal science and type based on its nature which is descriptive research. The results of the study indicate that the legal consequences of the marriage agreement that is not registered are the non-valid or attachement of the marriage agreement to a third party, so that the traded asset by the third party is still considered as a joint asset. Therefore, in the process of buying and selling shared assets, the third party must obtain the approval of both husband and wife parties. If it is carried out without the consent of one of the husband and wife parties, then the party may submit a cancellation of the sale of the joint assets. Regarding the protection of third parties, protection can only be done if the third party has good intentions during the process of  buying and selling of the joint assets."

"Penyimpangan yang terjadi demi memenuhi keinginan suami untuk menikahi lebih dari seorang isteri, terkadang dilakukan dengan melakukan pemalsuan dokumen isteri pertama agar suami bisa menikah tanpa izin. Tesis ini membahas pembatalan perkawinan poligami dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.42/Pdt.G/2017/ PT.Pbr yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bangkinang No.532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hak-hak isteri kedua; pembagian harta bersama dan harta warisan dengan isteri pertama selama perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pembatalan perkawinan mengakibatkan tiga hal yaitu hak dan kewajiban suami isteri hilang dan kembali kepada keadaan sebelum terjadinya perkawinan, anak-anak yang lahir tetap memiliki hubungan hukum dengan orangtuanya, dan harta bawaan masing-masing pihak kembali kepada pemilik harta tersebut. Harta yang didapatkan selama perkawinan secara bersama-sama dibagi sejumlah uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan harta tersebut. Pembagian harta warisan untuk isteri pertama dan anak-anaknya berubah seiring dengan batalnya perkawinan almarhum suami dengan isteri kedua. Saran Penulis agar tidak terjadi hal serupa adalah perlunya ketelitian dan peran aktif Pegawai Pencatat Perkawinan, kejujuran calon pengantin, dan pembaharuan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya yang bersifat teknis dan lengkap agar mengikuti perkembangan zaman merupakan saran Penulis untuk mencegah terjadinya hal serupa.

---

Deviation that occurs due to the desire of a husband for marrying multiple woman, sometime, is done by falsifying the documents of first wife to illegally support his marriage. This thesis discusses the annulment of polygamous marriage as found in the case study of the Decision of Pekanbaru Religious High Court No. 42/Pdt.G/2017/PT.Pbr) which was granted to strengthen the Verdict of Bangkinang Religious Court No. 532/Pdt.G/2016/PA.Bkn. The issues discussed in this Thesis were the legal consequences resulted by the marriage annulment towards the rights of second wife and division of community property as well as the inheritance. A normative juridical approach was used and the type of analytical descriptive research. This study has concluded that the marriage annulment may result in three consequences, namely rights and obligations of spouse shall cease upon the granting of annulment and restore to the state before such marriage, children who are born and conceived during such marriage shall be deemed as legitimate children of the parent, and any assets already acquired by each spouse before such marriage shall be separated and reinstated to the legal owner of such assets. Any assets acquired by the spouses during their marriage shall be separated and divided into equal parts based on the sum of money spent in acquiring such assets. The division of inheritance to the first wife shall change according to the marriage annulment between the late husband and the second wife. The researcher’s suggestion to prevent the similar issues to happen in the near future is the need of the thoroughness and active role of the Marriage Registrar, integrity of the future bride and groom, and also the rejuvenation of Marriage Law as well as its technical and complete subordinate legislation which must adapt with current era."

"Tesis ini membahas mengenai kelalaian Notaris dalam pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama sebagai sarana untuk membagi harta bersama setelah perceraian. Dalam Putusan Nomor 1553 K/PDT/2017, Notaris memasukan harta bawaan milik Penggugat ke dalam Kesepakatan Pembagian Harta Bersama dan mencantumkannya sebagai harta bersama. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini meliputi akibat hukum pembuatan Kesepakatan Pembagian Harta Bersama yang isinya merugikan salah satu pihak dan tanggung jawab Notaris terhadap Kesepakatan yang dibuatnya yang memuat unsur perbuatan melawan hukum. Agar dapat menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian adalah Kesepakatan yang isinya merugikan salah satu pihak menjadi tidak sah dan dibatalkan oleh Majelis Hakim di pengadilan sepanjang mengenai harta bawaan karena adanya kekhilafan pada objek sengketa. Selain itu, sebuah Kesepakatan tidak dapat mengubah status harta bawaan menjadi harta bersama karena dipindahkannya hak atas tanah dari satu orang ke orang lain harus dilakukan dengan perjanjian kebendaan. Tanggung jawab Notaris terhadap perbuatan yang dilakukannya adalah Notaris dapat dikenai sanksi perdata dan sanksi administratif. Mengenai sanksi perdata, Notaris diminta untuk menaati hasil Putusan. Terhadap Notaris tidak dimintakan penggantian biaya, ganti rugi atau bunga karena masalah Penggugat sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya harta bawaan dari Kesepakatan. Untuk sanksi administratif, Notaris atas dasar laporan maupun temuan dapat dikenai sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris. Notaris sebaiknya lebih teliti saat memeriksa bukti-bukti formal agar Notaris dapat dengan mudah mengklasifikasikan status harta. Selain itu, Notaris sebaiknya memberikan jalan keluar berupa pembetulan akta agar masalah dapat diselesaikan tanpa perlu melalui jalur litigasi di pengadilan.

---

This thesis discusses Notarys negligence in making Joint Assets Distribution Agreement as a way to divide the joint assets after divorce. In Decision Number 1553 K/PDT/2017, the Notary included the ex-wifes personal assets into the Joint Assets Distribution Agreement and listed them as joint assets. This certainly gave loss to the owner of the assets. Issues that will be researched are legal consequences of the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties and the Notarys responsibility towards Agreement made which contains unlawful act elements. In order to answer those issues, the author uses normative juridical research form with analytical descriptive research type. The result is that the Joint Assets Distribution Agreement whose contents adverse one of the parties shall not be considered valid and is canceled by the Judges as long as it is related to personal assets because it is granted based on mistake. Moreover, an agreement couldnt change the status of a personal assets into the joint assets because land of rights transfer from one person to another must be done with a material agreement. Notarys responsibility upon his actions is that a Notary may be sanctioned by civil and administrative sanctions. Regarding civil sanctions, the Notary is asked to obey the results of the Decision. As for administrative sanctions, Notary may be subject to sanctions by the Notary Supervisory Board. Notary as a public official should be more careful when examining formal evidence so that the Notary can easily classify the status of assets. In addition, the Notary should provide a solution in the form of deed correction so that the problem can be resolved without going through litigation."

"Keberadaan Lembaga Ketidakhadiran afwezigheid berdasarkan Pasal 463 KUHPerdata dan Penetapan Pengadilan secara formal hanya ditujukan bagi subjek hukum manusia. Perkembangan dalam masyarakat memperlihatkan kecenderungan bahwa subjek ketidakhadiran itu diperluas berlakunya sehingga meliputi juga ketidakhadiran subjek hukum badan hukum. Penelitian ini menguraikan dasar dan penyebab dari perluasan pemberlakuan afwezigheid tersebut, pelaksanaan dalam pengelolaan terhadap harta kekayaan afwezigheid dan kendala-kendala serta upaya yang dilakukan Balai Harta Peninggalan dalam pengurusan dan pengelolaan boedel afwezigheid tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan terhadap data primer dan data sekunder bahan hukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. Meskipun kekosongan hukum telah terisi dengan penemuan hukum, akan tetapi tetap saja terdapat hambatan-hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal bagi BHP dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan terhadap harta kekayaan yang dinyatakan afwezigheid. Hambatan internal berasal dari BHP itu sendiri, berupa sumber daya manusia, dn kurangnya sosialisasi BHP terhadap masyarakat sejak Dahulu. Sedangkan kendala eksternal antara lain kurangnya pengertian dan pemahaman dari instansi terkait dengan tugas pengurusan boedel afwezigheid, munculnya orang atau pihak lain yang mengaku sebagai pemilik, ahliwaris atau kuasanya yang dapat menimbulkan terjadinya proses gugatan pembatalan terhadap penetapan ketidakhadiran serta pihak yang berkepentingan kadang kala tidak sanggup membayar harga barang-barang atau harta kekayaan afwezigheid tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan kepada pembuat Undang-undang agar melembagakan pengaturan tentang afwezigheid kedalam peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi Undang-undang.

---

The existence of absentia institution afwezigheid based on the Article 463 of Personal Code and Judicial Verdict formally is only referred to legal subject of human beings. The progress in society presents a tend that the subject of absentia is extended of the application to also include the absentia of corporate. The present study described the principles and cause of the extended application of afwezigheid, incuding implementation of property management of afwezigheid and the challenges, and the efforts of BHP in arrangement and management of boedel afwezigheid. The study used a normative method descriptively by a qualitative analysis. The qualitative analysis was applied for the primary and secondary data corporate collected by using both interview and library study. Although the legal vacancy has been filled by the legal discovery, however, there were also challenges either internally or externally for BHP to implement the arrangement and management of property stated under afwezigheid. The internal challenges resulted from the BHP itself such as human resources, lack of sosialitation from BHP. Whereas the external challenges included the lack of understanding and comprehension of the relevant institutions related to the arrangement of boedel afwezigheid, the emergence of those or other parties who recognized as the owner, heirs or the authorized power of attorney that can result in the sue of cancellation of any decision of absentia and the interest parties sometimes could not pay the prices of goods and property of the afwezigheid. Based on the result of the study, it is suggested to the legislative to institutionalize the arrangement of afwezigheid into the higher national Statutory Rules Laws."