Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam suatu kapal yang dicarter berdasarkan waktu, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk memastikan bahwa kapal tersebut dalam kondisi baik berdasarkan pasal 460 KUHD. Agar dapat memastikan bahwa kewajiban tersebut terpenuhi, maka salah satu mekanisme yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan jenis asuransi kapal seperti asuransi Mesin dan Lambung Kapal. Dengan mengedepankan metode penelitian normatif, maka skripsi ini akan berfokus pada analisis terhadap konsep asuransi mesin dan lambung kapal, status quo pengaturan, dan beban untuk mengasuransikan asuransi tersebut untuk kapal carter menurut waktu. Secara umum, asuransi mesin dan lambung kapal adalah jenis asuransi laut yang secara khusus memproteksi mesin dan lambung dari suatu kapal. Asuransi ini memberikan pertanggungan dari kerugian total, kerusakan fisik, dan kerusakan tabrakan. Akan tetapi, dari segi pengaturan asuransi Mesin dan Lambung Kapal memiliki ketidakpastian hukum. Hal tersebut terjadi karena dalam Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 menyatakan bahwa asuransi Mesin dan Lambung Kapal adalah asuransi wajib sedangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2021 menyatakan bahwa asuransi tersebut adalah pilihan. Terkait dengan permasalahan tersebut, diperlukan analisa hukum berdasarkan sifat dari Instruksi Presiden yakni sebagai sebuah beleidsregels dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang. Disisi lain, mengenai beban untuk mengasuransikan asuransi Mesin dan Lambung Kapal untuk kapal carter menurut waktu, harus berpedoman pada prinsip Insurable Interest. Dalam hal ini, maka dapat diketahui baik Pemilik Kapal dan Pencarter sebagai pihak dalam perjanjian carter menurut waktu sama-sama memiliki insurable interest yang lahir dari faktor yang berbeda.

---

On a time charter vessel, the Vessel owner is obliged to ensure that the vessel is in good condition based on article 460 of the Indonesia Commercial Code. In order to ensure this obligation is fulfilled, one of the mechanism that can be done is to use marine insurance such as Hull and Machinery insurance. By put forward the normative research methods, this thesis will focus on analysis of the concept of Hull and Machinery insurance, the status quo of the regulation, and the liability to insure such insurance for a time charter vessel. In general, Hull and Machinery insurance is a type of marine insurance that specifically protects the hull and machinery part of a vessel. This insurance provides a coverage from total loss, physical damage and collision damage. However, from the regulatory framework of this insurance, there is legal uncertainty. It is because in Presidential Instruction No. 5 of 2005 states that Hull and Machinery insurance is mandatory, meanwhile in Government Regulation no. 31 of 2021 states that it is an optional insurance. Regarding this issue, a legal analysis is needed based on the nature of the Presidential Instruction, namely as a beleidsregels and Government Regulations as the implementing regulation of the Law. On the other hand, regarding the liability to insure the Hull and Machinery insurance for a time charter vessel, it must be based on the principle of Insurable Interest. In this case, it can be seen that both the Vessel owner and the Charterer as parties to the time charter agreement both have insurable interest arising from different factors."

"Skripsi ini membahas mengenai kelaiklautan kapal dalam polis asuransi kapal Marine Hull Insurance KM Baruna Mega antara PT Baruna Shipping Line dan PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , yang berkaitan dengan tuntutan klaim asuransi rangka kapal dengan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana Undang-Undang Pelayaran dan hukum asuransi mengatur tentang kelaiklautan kapal seaworthiness dan pengaruhnya terhadap pengajuan klaim asuransi rangka kapal apabila kelaiklautan dilanggar. 2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam Putusan Nomor 521PK/Pdt/2015 sudah sesuai dengan hukum asuransi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Undang-Undang Pelayaran telah mengatur perihal kelaiklautan kapal, sementara dalam KUHD hanya diatur mengenai akibat dari pelanggaran ketentuan kelaiklautan kapal. Sedangkan dalam hukum Marine Insurance Act 1906 lebih spesifik diatur mengenai warranty of seaworthiness. Apabila ketentuan mengenai kelaiklautan kapal dilanggar, maka secara otomatis terdapat pula pelanggaran terhadap prinsip utmost good faith dan warranty asuransi. Pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung tidak sesuai dengan hukum asuransi, karena dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayar klaim walaupun tertanggung telah melanggar prinsip utmost good faith dan warranty of seaworthiness.

---

This thesis discusses about seaworthiness of MV Baruna Mega rsquo s marine hull insurance policy between PT Baruna Shipping Line and PT Asuransi Jasa Indonesia Persero , concerning the marine hull insurance claim with the following issues 1. How do Shipping Act and insurance law regulate seaworthiness and its impact on marine hull insurance claim if there any violation. 2. Is the Judge rsquo s Legal Consideration in Judicial Review at the Indonesian Supreme Court Decision Number 521 PK PDT 2015 implemented the insurance law properly. This research uses normative juridical method. Based on research conducted, Shipping Act has regulated the concept of seaworthiness, while KUHD only regulated the consequences of violation in seaworthiness. Compared with those regulations, the Marine Insurance Act 1906 has more specific regulation about warranty of seaworthiness. If there is any violation on seaworthiness condition, means that there will always be a violation of utmost good faith principle and insurance warranty as well. Judge rsquo s considerations in the High Court and Supreme Court have not been implementing the insurance law properly, because they tend to punish and obligate insurer to pay the claim, even though the insured violated utmost good faith principle and warranty of seaworthiness."

"Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menganalisis permasalahan hukum tertuang dalam Time Charter Party dan Voyage Charter Party PT PIS Melawan Prinsip hukum transportasi laut Indonesia, dengan metode penelitian yuridis normatif. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori hukum angkutan laut dan teori hukum perjanjian. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa bentuk standar Time Charter Party dan Voyage Pihak Piagam PT PIS belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, juga Kode Hukum Dagang Kode Hukum Perdata. Ini ditunjukkan dengan adanya enam pasal-pasal Partai Piagam Waktu dan lima pasal Partai Piagam Pelayaran memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Kode Sipil. Saran yang bisa disampaikan kepada pihak yang mengeluarkan formulir perjanjian piagam standar untuk memenuhi syarat melakukan tinjauan terhadap klausul formulir standar dan menyesuaikannya dengan prinsip hukum perhubungan laut Indonesia.

---

This thesis research is conducted by analyzing legal problems contained in the Time Charter Party and Voyage Charter Party of PT PIS Against the principles of Indonesian sea transportation law, using the method normative juridical research. The theoretical basis used in this thesis research is sea transportation law theory and agreement law theory. The results show that the standard forms of Time Charter Party and Voyage of PT PIS Charter Parties have not met the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, as well as the Code of Commercial Law, Code of Civil Law. This is indicated by the existence of six articles of the Time Charter Party and five articles of the Shipping Charter Party which have different provisions from the provisions in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping, the Code of Trade Law, and the Civil Code. Suggestions can be conveyed to the party issuing the standard charter agreement form to fulfill the requirements to review the clauses of the standard form and adapt them to the principles of Indonesian sea transportation law."

"Pelayaran merupakan salah satu bagian utama dari transportasi nasional Indonesia sebagai negara maritim. Pemilik atau operator kapal dalam menjalankan kegiatan pelayaran dihadapi adanya risiko laut. Salah satunya tabrakan antar kapal yang apabila terjadi akan sangat merugikan kedua belah pihak, terlebih lagi apabila tabrakan menimbulkan adanya upaya penahanan oleh otoritas pelabuhan setempat. Skripsi ini mencoba mengkaji mengenai jaminan perlindungan yang diberikan oleh Hull and Machinery dan Protection and Indemnity Club khususnya dalam memberikan jaminan perlindungan kepada pemilik atau operator kapal dan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang dirugikan ketika terjadi tabrakan kapal laut. Metode penelitian penulisan skripsi ini bersifat yuridis normatif. Dibutuhkan pengalihan risiko dari pemilik atau operator kapal kepada asuransi maritim.

---

Maritime transportations is one of the main part of the national transportation in Indonesia as a maritime nation. The owner or operator of ships faces risk caused by the sea in day-to-day operations. One of the risks is collisions between ships that would be highly detrimental to both sides, even more so, if these collisions causing containment efforts by the local port authority. This thesis focus to assess the protections guaranteed by the maritime insurance Hull and Machinery and Protection and Indemnity Club particularly in providing a guarantee of protection to the owner or operator of a vessel and liability towards the third party on ships collisions incidents. The research of this study was conducted through juridical normative method. Therefore, transfer of risk from the owner or operator of a ship to the marine insurers is needed."

"Pengangkutan barang merupakan salah satu unsur penopang lancarnya keberlangsungan suatu kegiatan usaha. Dalam proses pengangkutan laut pengusaha sering dihadapkan dengan adanya berbagai macam risiko. Oleh karena itu dibutuhkan suatu perjanjian asuransi berupa asuransi muatan laut (marine cargo insurance). Prinsip indemnitas adalah prinsip dasar atas asuransi kerugian, prinsip ini menjelaskan dalam hal tertanggung mengalami kerugian, ganti rugi yang diberikan mengembalikannya pada posisi keadaan semula sesaat sebelum kerugian terjadi, namun tidak lebih. Pengaturan prinsip indemnitas tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Polis terbuka dalam Asuransi muatan kapal (marine cargo open cover) memuat ketentuan terperinci. Klausul pengurang klaim (deductible) adalah kondisi dimana tertanggung menanggung atas risiko sendiri yakni atas kerugian yang kecil, adapun besaran kerugian kecil yang diperjanjikan telah dijelaskan dalam polis terbuka (marine cargo open cover). Dalam prakteknya, tertanggung sering kali mengajukan tuntutan ganti rugi dengan kurang memperhatikan ketentuan dalam polis, sehingga dalam pembayaran klaim ditemukan adanya perbedaan besaran. Pada akhirnya penelitian ini menjelaskan bahwa sebenarnya kondisi deductible dalam asuransi muatan kapal tidak bertentangan dengan prinsip indemnitas dalam KUHD.

---

Conveyance of goods is one of the elements that supports continuity of a business activity. In the process of marine conveyance, industrialist is often encountered several of risks. Therefore, marine conveyance needs the insurance in the form that is marine cargo insurance. Principle of indemnity is the basic principle of loss insurance, this principle explains in terms of the insured suffers a loss, indemnity given returns insured into the condition a moment before loss occurs, but is never to receive more. Arrangement of the principle of indemnity listed in KUHD. Open cover policy in marine cargo insurance contains detailed provisions.

Deductible clause is a condition in which the insured bear the risk by it self of the small loss, the value of a small loss that agreed has been described in open policy. In practice, the insured is often makes a claim to insurer with less notice to the provisions in the insurance policy, so that the difference of value in claim payment is found. In the end this research explains that the actual condition of the deductible in marine cargo insurance is not conflict with the principle of indemnity in KUHD. "

"Skripsi ini membahas mengenai perlunya penerapan Asuransi Protection & Indemnity (P&I) terhadap kapal laut berbendera Indonesia ditinjau dari segi landasan hukum yang mengaturnya, kelebihannya dibanding dengan asuransi laut lain, serta manfaat bisnis yang dapat dihasilkan melalui penerapannya melihat berbagai aspek yang ada, salah satunya visi pemerintah dan kondisi geografis Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptifanalitis.Hasil penelitian ini menyarankan dilakukannya sosialisasi terhadap kewajiban penutupan resiko kapal dengan Asuransi P&I, adanya pengawasan terhadap penerapan Asuransi P&I dan penerapan sanksi yang tegas, serta perlunya konsorsium perusahaan asuransi untuk memasarkan asuransi ini.

---

This thesis discusses the necessity to implement Protection & Indemnity (P&I) Insurance for Indonesian flagged ships in terms of the legal basis set, the advantages compared with other marine insurance, as well as the business benefits that can be generated in every aspect like Indonesian government's vision & geographical conditions. This study is a qualitative study with descriptiveanalytical design.

The results of this study suggest the government to do such socialization about P&I Insurance, supervise the implementation of P&I Insurance and that strict sanctions, and to make a consortium of insurance companies."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Dengan berjalannya perkembangan teknologi, kapal kayu yang digunakan nelayan sudah mulai ditinggalkan. Selain material yang sulit didapatkan, dapat merusak lingkungan, dan proses pembuatannya tidak praktis, serta sulitnya diasuransikan. Pada skripsi ini, penulis melakukan revitalisasi pada kapal nelayan menggunakan kapal yang berbahan dasar baja dengan terobosan lambung pelat datar. Tujuan pembuatan kapal baja lambung pelat datar adalah untuk pengaplikasian teknologi menjadi kapal Nasional, dan membuat kampung nelayan Marunda menjadi kampung nelayan percontohan yang membuat, merawat, mengoperasikan serta pengurusan pengasuransiannya dilakukan secara mandiri. Perhitungan premi asuransi pada penulisan tugas akhir ini sebesar 4%.

---

As technology keep rapidly growing, a wooden boat has been starting to be abandoned. Beside to difficultly of obtaining the required material, it also has a potential to damage the environmet, tha manufacturing process is not practical, and also hard to be insured. In this research, the writer is doing a revitalization to fisherman boat by a using steel-based boat with flat hull. The making purpose of steel-based boat with flat hull is a technological implementation to be a national boat, and to make Kampung Nelayan Marunda become a model fishing village, wich creates, maintain, operates, and also does insurances process independently. The calculation estimation of insurance premium in this research is 4%."

"Polis Asuransi Hull & Machinery merupakan salah satu bentuk polis yang kerap digunakan sebagai perlindungan untuk kapal-kapal yang ada di Indonesia hingga saat ini. Dalam Produk polis ini sendiri terdapat klausa baku yang mengatur mengenai pertanggungjawaban umum atau yang dikenal sebagai General Average yaitu prinsip kontribusi dari para pihak terhadap suatu kejadian yang terdapat beberapa kepentingan di dalamnya, terutama yang sering terjadi pada saat dilakukannya penyelamatan terhadap suatu kapal (Salvage). Dalam Skripsi ini akan membahas mengenai penerapan Asas General Average terhadap tindakan Penyelamatan Kapal antara PT Alatas Marine dan PT Tugu Asuransi Indonesia, yang kemudian menyebabkan tertundanya klaim atas Polis Asuransi Hull & Machinery. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Pengaturan mengenai General Average pada prinsipnya telah diatur dalam KUHD namun mengenai limitasi dan tanggungjawab para pihak terkhususnya perihal penyelamatan kapal lebih khusus diatur dalam Marine Insurance Act 1906.Akan tetapi, pertimbangan hukum dari hakim pada Pengadilan Negeri tidak sesuai, dikarenakan dalam putusannya telah menghukum dan mewajibkan penanggung untuk membayarkan klaim yang tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan secara kontribusi menurut Asas.

---

Hull & Machinery Insurance Policy  is a form of policy that is often used as protection for ships in Indonesia until now. In this policy product itself there is a standard clause that regulates general liability or what is known as General Average, which is the principle of contribution from the parties to an event that has some interest in it, especially those that often occur during the rescue of a ship (Salvage). In this thesis will discuss the application of the General Average Principle to ship rescue actions between PT Alatas Marine and PT Tugu Asuransi Indonesia, which then causes delays in claims on the Hull & Machinery Insurance Policy. The research method used is normative legal research that uses analytical descriptive research methods. In this study, it was found that the Regulation on General Average has in principle been regulated in the KUHD but regarding the limitations and responsibilities of the parties, especially regarding the rescue of ships, it is more specifically regulated in the Marine Insurance Act 1906.However, the legal considerations of the judges in the District Court are not appropriate, because in their decisions they have punished and obliged the insurer to pay claims that are not in accordance with the value that should be  paid on a contribution basis according to the General Average Principle."