Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berkaitan dengan perseroan terbatas oleh Pengadilan Tata Usaha Negara memberikan akibat pada akta perseroan terbatas yang mendasari surat keputusan tersebut diterbitkan menjadi tidak berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebabkan adanya keterkaitan antara penerbitan surat keputusan Menkumham dengan akta perseroan terbatas. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/TUN/2019 serta akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian doktrinal dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis dari penelitian ini, pertimbangan hakim mengenai pembatalan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Putusan Nomor 172 K/TUN/2019 adalah ditemukan fakta bahwa 10 (sepuluh) surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menjadi objek sengketa diterbitkan pada saat sedang dilakukan proses pengajuan kasasi Putusan No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, yang artinya putusan tersebut belum final dan berkekuatan hukum tetap. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi PT BMS yang diwakili oleh AC, sehingga penerbitannya melanggar aspek prosedural dan aspek substansial karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas kepastian hukum. Selain itu, akibat hukum terhadap suatu akta perseroan terbatas PT BMS yang Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dibatalkan oleh pengadilan adalah pembatalan tersebut tidak serta merta membatalkan akta RUPSLB yang dibuat oleh Notaris GD, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di pengadilan negeri. Akta tersebut juga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak ada yang membantah keautentikannya. Dengan demikian, saran yang dapat diberikan adalah disarankan bagi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk selalu berupaya memperbaiki dan mengembangkan sistem AHU Online khususnya untuk badan hukum Perseroan agar selaras dengan peraturan dalam UUPT. Selain itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya diharapkan untuk senantiasa berhati-hati dalam menerima untuk menyusun akta khususnya akta yang berkaitan dengan perseroan terbatas, yaitu perlu dilakukannya pengecekan terlebih dahulu informasi berkenaan dengan profil perseroan dalam sistem AHU Online. Diperlukan juga kehati-hatian notaris saat memasukkan informasi dan mengunggah dokumen ke dalam sistem AHU Online.

---

The cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights relating to a limited liability company by the State Administrative Court has the effect that the limited liability company deed on which the decree was issued becomes invalid as it should be. This is due to the connection between the issuance of the Menkumham decision letter and the limited liability company deed. The issues raised in this study are the judge's considerations regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on the Supreme Court Decision Number 172 K/TUN/2019 and the legal consequences of a limited liability company deed of PT BMS in which the Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court. To answer these problems, doctrinal research methods are used with an explanatory research typology. The results of the analysis of this study, the judge's consideration regarding the cancellation of the Decree of the Minister of Law and Human Rights based on Decision Number 172 K/TUN/2019 was found to be the fact that 10 (ten) letters of the Minister of Law and Human Rights which were the object of the dispute were issued while being process of filing cassation Decision No. 167/B/2017/PT.TUN.JKT, which means that the decision is not final and has permanent legal force. This causes legal uncertainty for PT BMS, which is represented by AC, so that the issuance violates procedural and substantial aspects because it is contrary to laws and regulations and the principle of legal certainty. Besides that, the legal consequence of a PT BMS limited liability company deed whose Decree of the Minister of Law and Human Rights has been canceled by the court is that the cancellation does not necessarily cancel the extraordinary general meeting of the shareholders deed made by Notary GD, unless otherwise proven in court. The deed is also an authentic deed that has perfect evidentiary power as long as no one disputes its authenticity. Thus, the advice that can be given is for the Minister of Law and Human Rights to always strive to improve and develop the AHU Online system, especially for corporate legal entities so that they are in line with the regulations in the Company Law. In addition, notary in carrying out their duties are expected to always be careful in accepting to draw up deeds, especially deeds related to limited liability companies, that is, it is neccesary to check information regarding company profiles in the AHU Online system. Notary caution is also required when entering information and uploading documents into the AHU Online system."

"Tesis ini membahas mengenai kasus diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia terhadap akta perubahan anggaran dasar perseroan yang tidak memenuhi kuorum kehadiran RUPS. Dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) ditetapkan bahwa RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS, namun dalam kasus ini, RUPS yang diselenggarakan tidak mencapai kuorum kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) bagian tersebut, dan RUPS tetap mengambil keputusan, di mana hasil keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tetap diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS tersebut, Menteri menerbitkan Surat Keputusan untuk menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan yang dimuat dalam akta dimaksud. Sehingga Surat Keputusan Menteri tersebut diterbitkan dengan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam UUPT dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 huruf (a) UUPT. Selain tidak terpenuhinya kuorum kehadiran RUPS, Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang dihadirkan dalam forum RUPS tersebut diajukan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan, setelah 5 (lima) bulan sejak tanggal Akta tersebut dibuat, sehingga berdasarkan Pasal 21 ayat (9) UUPT permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tidak dapat diajukan kepada Menteri karena telah melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 21 ayat (7), yang menyatakan bahwa permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan anggaran dasar. Tesis ini juga membahas mengenai perubahan anggaran dasar yang dapat dilakukan, serta tata cara RUPS mengambil keputusan yang sah dan mengikat, sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan UUPT. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Metode kepustakaan digunakan untuk mengetahui teori, landasan hukum maupun informasi yang berkaitan dengan status diterbitkannya Surat Keputusan Menteri terhadap perubahan anggaran dasar yang tidak memenuhi ketentuan kuorum kehadiran RUPS.

---

This thesis discusses case of the issuance of the Decree of the Minister of Law and Human Rights from the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum. In Article 88 paragraph (1) Limited Liability Company Act (Company Act) established that the GMS to change the Article of Association if the meeting could take place at least 2/3 (two thirds) of the total shares with voting rights present or represented at the GMS , but in this case, the GMS was held without the presence of a quorum of at least 2/3 (two thirds) the part, but the GMS still make decisions, the decision of the GMS are set forth in the Deed of Minutes of Annual General Meeting of Shareholders applied to the Minister for obtain an approval. The result of the GMS Deed was approved by the Minister and the Minister issued a decree to approve the amendments contained in the deed. The decreed was issued by the Minister does not meet the provisions of Company Act and contrary to the provisions of Article 27 point (a) the Company Act. In addition to the presence of non-fulfillment of quorum GMS, GMS Deed made by the Notary is presented in the GMS forum is submitted to the Minister for approval, after 5 (five) months from the date of the Deed was made, according to Article 21 paragraph (9) Company Act the request of approval of amendment cannot be submitted to the Minister since it is have been passed the period stipulated in Article 21 paragraph (7), which states that the application for approval of amendments submitted to the Minister at least 30 (thirty) days from the date of notary deed containing amendments. This thesis also discusses the amendments which can be made, as well as procedures for GMS to take a decision which valid & binding, according to the company's articles of association and the Company Act. This research use literature method with normative juridical. Literature method used to find theory, legal basis and information related to the issuance Minister Decree against the deed of amendment which does not meet the company's GMS attendance quorum."

"Perbuatan hukum dengan tujuan peralihan hak atas tanah salah satunya dapat dilakukan melalui jual beli yang kemudian dibuatkan akta autentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang untuk dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun dalam kenyataannya, terdapat Akta Jual Beli (AJB) dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang dibuat oleh pihak yang tidak berwenang sebagaimana ditemukan dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1869K/PDT/2022. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dalam proses pembuatan AJB dengan tujuan peralihan hak atas tanah yang kemudian dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru. Untuk dapat memberikan penjelasan ekstensif terkait permasalahan utama tersebut maka dilakukan analisis tentang akibat hukum terhadap AJB peralihan hak atas tanah yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu juga mengenai tanggung jawab PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur dalam pembuatan AJB peralihan hak atas tanah. Data sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen pada penelitian doktrinal ini adalah berupa bahan-bahan hukum yang diperkuat dengan wawancara kepada narasumber dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan akibat hukum dari AJB yang diteliti seharusnya kedua AJB tersebut tidak dapat dilakukan peralihan kepada pemegang hak baru karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan AJB yakni dilakukan di hadapan PPAT yang berwenang dan PPAT yang melakukan pelanggaran terhadap prosedur pembuatan AJB hak atas tanah diberikan sanksi baik secara administratif dengan pemberhentian secara tidak hormat, perdata dengan gugatan ganti rugi dan bahkan berpotensi diberikan sanksi pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 264 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

---

One of the legal actions to transfer land rights can be carried out through sale and purchase, which is then made an authentic deed by a Land Deed Official (PPAT) authorized to transfer to the new right holder by the Government Regulation Number 24 of 1997 regarding Land Registration. However, in reality, there are Land Title Deeds made by unauthorized parties as found in the case of Supreme Court Decision Number 1869K/PDT/2022. The main problem discussed in this thesis is related to the tort of law in the process of making AJB in order to transfer land rights to new rights holders. To be able to provide an extensive explanation related to the main problem, an analysis is carried out on the legal consequencesof the Land Title Deed for the transfer of land rights made against the law In addition, it is also about the responsibility of the PPAT who violates the procedure in making AJB for the transfer of land rights. Secondary data obtained through document studies in this doctrinal research is in the form of legal materials reinforced by interviews with sources and then analyzed qualitatively. From the results of the research, it can be explained that although there are differences in the legal consequences of the AJBs studied, the two AJBs should not be transferred to the new right holder because they do not fulfill the formal requirements for making AJBs, which are carried out in the presence of an authorized PPAT and PPATs who violate the procedures for making AJBs of land rights are given sanctions both administratively with dishonorable dismissal, civil with compensation claims and even potentially criminal sanctions if they meet the elements in Articles 264 and 266 of the Criminal Code.

 

"

"Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara hukum yaitu dengan hibah dengan dibuatkan akta hibah di hadapan PPAT dalam hal ini PPATS. Pemberian hibah dapat diberikan apabila tidak melanggar bagian ahli waris yang telah ditentukan dalam undang-undang, yang dimana bagian ahli waris menurut undang-undang memiliki bagian mutlak (legitieme portie) dan jika dilanggar maka ahli waris dapat menuntut haknya. Dalam hal ini, PPATS tidak membacakan akta, hanya dihadiri oleh satu orang saksi, tidak ditandatangani oleh PPATS pada saat itu juga dan tidak ada persetujuan dari para ahli waris yang menyebabkan melanggar peraturan perundang-undangan jabatan PPAT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis dengan data sekunder. Akta hibah yang dibuat PPATS yang mengalami cacat secara hukum yang menyebabkan aktanya batal demi hukum. Perbuatan PPATS ini dapat dimintakan pertanggungjawaban secara administratif dan secara perdata dengan sanksi berupa teguran tertulis dan ganti kerugian

---

This study analyzes the legal consequences and responsibilities of temporary land deeds that violate the provisions of laws and regulations and can cause parties losses. The issues raised in this study are based on Decision Number 970 K /Pdt/ 2019 regarding the legal consequences and responsibility of temporary PPAT for the cancellation of grant deeds. One of the ways a person transfers his rights legally is by a grant by making a grant deed before the PPAT in this case a temporary PPAT. Grants may be granted if they do not violate the share of heirs specified in the statute, whereby the statutory share of the heirs has an absolute share (legitime portie) and if violated then the heirs can claim their rights. In this case, the PPAT temporarily did not read out the deed, was only attended by one witness, was not signed by the temporary PPAT at that time and there was no approval from the heirs which led to the violation of the laws and regulations of the PPAT position. This research uses normative juridical research methods that are descriptive and analytical with secondary data. The legal materials used in this study are divided into three: primary legal sources consisting of civil law books, secondary legal sources consisting of legal journals, and tertiary legal sources consisting of legal dictionaries. The data analysis method used in this study is qualitative, namely data compiled in the form of narratives. A grant made by a temporary PPAT that is legally flawed causes the deed to be null and void. The actions of this temporary PPAT can be held administratively and civilly liable with sanctions in the form of written reprimands and compensation."

"Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai anggota direksi tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai organ perseroan terbatas dalam satu perseroan. Direktur asing yang dipertimbangkan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Hukum Ketenagakerjaan dapat menjalankan fungsinya di beberapa perusahaan selama Tenaga Kerja Asing diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagai anggota direksi dan secara sesuai dapat menjalankan fungsingya. Penulisan ilmiah ini berbentuk yuridis-normatif, bertipologi normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode analisis deskriptif. Dari hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perangkat hukum di Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Asing yang menjabat sebagai direktur. Akan tetapi, akibat kurang adanya kepastian hukum dalam peraturan pelaksana ketenagakerjaan, pemberi kerja diharuskan untuk mengetahui dan cermat dalam memberikan kepastian informasi kepada Direktur Asing untuk memulai tugasnya perseroan guna menghindari Tenaga Kerja Asing dalam melanggar peraturan ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.

---

Foreign Worker who serve as members of the board of director do not only undertake their functions as organs of limited liability company in one company. Foreign director are considered as employee pursuant to Labour Law could undertake their functions in several companies as long as Foreign Worker have been appointed with the General Meeting of Shareholders as a member of the board of directors and could properly undertake their functions. This is a legal normative thesis with normative typology, utilizing secondary legal data and descriptive analytic method. Based on the result of these thesis, it can be concluded that the legal instruments in Indonesia provide legal protection for foreign worker who serve as directors. However, due to lack of legal certainty in executive labour regulations, employers are required to understand and scrupulous in providing information to the Foreign Director in order to begin their duties for preventing such violation of applicable labour regulations in Indonesia."

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021 ditinjau dari peraturan perundangundangan dan AD Perseroan serta tindakan perseroan untuk memperbaiki data perseroan di administrasi hukum umum (AHU) online terhadap akta yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta RUPSLB mencari dan menemukan kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD Perseroan sebagai ketentuan yang lebih khusus. Sedangkan, tindakan perseroan dalam memperbaiki data Perseroan di AHU online berupa: (i) permohonan surat pembatalan SP3DP di Kemenkumham RI atau (ii) pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Komisaris yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.

---

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of changing the Company's Board of Directors should be held based on the procedures contained in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) and the Company's Articles of Association. Not infrequently in its implementation, the provisions contained in the regulations and Articles of Association are not implemented or violated, thus triggering a civil lawsuit of Unlawful Acts because it harms the parties involved. This study discusses the judges' considerations on the validity of the Deed of Minutes of the GMS made by a Notary in the Supreme Court Decision Number 1302 K/PDT/2021 in terms of the regulations and the Articles of Association and the company's actions to correct the company's data in the online general law administration (AHU Online) against the deed that was canceled by the Supreme Court's Decision Number 1302 K/PDT/2021. This research is a normative juridical research using secondary data with an analytical explanatory research typology. The result is that the judge's consideration in assessing the validity of the EGMS deed seeking and finding the deed's conformity with the applicable regulations and taking into account the Articles of Association as a more specific regulation. Meanwhile, the company's actions in correcting the Company's data in online AHU are in the form of: (i) requesting a letter of cancellation of SP3DP at the RI Kemenkumham or (ii) the Company holding a GMS with the agenda of appointing Directors and Commissioners who meet the provisions of the regulations and the Company's Articles of Association."

"Dalam perjanjian jual beli tanah, biasanya Penjual memberikan kuasa kepada Pembeli untuk menandatangani Akta Jual Beli. Jika tanah objek pemberian kuasa merupakan harta bersama, maka pemberian kuasa harus dengan persetujuan pasangan. Pemberian kuasa sering kali tidak dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana kuasa diberikan secara sepihak oleh suami yang tidak jujur perihal status perkawinan dan kedudukan tanah objek pemberian kuasa. Penerima kuasa ialah Direktur yang ternyata juga mewakili Perseroan Terbatas selaku Pembeli pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di hadapan PPAT. Selain itu, pemberian kuasa tidak dimuat dalam Akta Kuasa Untuk Menjual, melainkan dalam klausul di Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Setelah suami meninggal dunia, istri menggugat PPAT, Pembeli dan Kantor Pertanahan setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi keabsahan pemberian kuasa dari Penjual yang mengaku tidak menikah kepada Perseroan Terbatas untuk menandatangani Akta Jual Beli tanah objek harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020 dan menganalisis perlindungan hukum bagi para ahli waris terhadap tanah yang telah dijual kepada Pembeli dengan menggunakan data identitas yang tidak benar dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 909/PK/PDT/2020. Jenis penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yakni penelitian eksplanatori. Pemberian kuasa melanggar syarat kesepakatan dan syarat suatu sebab yang halal, dan hak para ahli waris tidak terlaksana dan hak Pembeli yang beriktikad baik tidak boleh dieliminasi lagi, sehingga yang mesti bertanggung jawab adalah suami. Notaris dan PPAT sebaiknya memverifikasi data-data secara digital dan para penghadap mempelajari formalitas dan persyaratan pemberian kuasa lebih dahulu.

---

In the land sale and purchase agreement, usually gives the seller the power to the buyer to sign the sale and purchase deed. If the object of the power of attorney is a joint property, then the power of attorney must be with the consent of the spouse. The granting of power of attorney is often not carried out according to statutory provisions, where power is given unilaterally by a dishonest husband regarding marital status and the position of the land object of the power of attorney. The recipient of the power of attorney is the Director who apparently also represents the Limited Liability Company as the buyer at the time of signing the sale and purchase deed before the PPAT. In addition, the grant of power of attorney is not contained in the deed of authorization to sell, but in a clause in the deed of binding sale and purchase agreement. After the husband died, the wife sued the PPAT, the buyer and the local Land Office. This study aims to identify the validity of the power of attorney from the seller who claims to be unmarried to a limited liability company to sign the deed of sale and purchase of joint property objects in the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020 and analyze the legal protection for the heirs of the land that has been sold to the buyer by using incorrect identity data associated with the Supreme Court Decision No 909/PK/PDT/2020. The type of research is normative juridical research and the type of research is explanatory research. The granting of power of attorney violates the terms of the agreement and the terms of a lawful cause, and the rights of the heirs are not implemented and the rights of the buyer in good faith cannot be eliminated again. So it is the husband who must be responsible. Notaries and PPATs should verify the data digitally and the parties to study the formalities and requirements for granting power of attorney in advance."

"Dalam proses pembuatan akta wasiat umum di hadapan notaris berlaku ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 jo. Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 (UUJN) dan juga ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPer). Dalam kedua peraturan tersebut bisa saja terdapat ketentuan yang berbeda, salah satunya ketentuan syarat saksi dalam sebuah proses pembuatan akta. Dalam KUHPer karyawan notaris dilarang untuk menjadi saksi dalam proses pembuatan akta wasiat, sedangkan dalam UUJN tidak ada larangan tersebut. Pelanggaran terhadap kedua ketentuan tersebut mempunyai akibat yang berbeda. Jadi, harus dipahami ketentuan manakah yang berlaku dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris. Salah satu kasus yang berkaitan adalah dalam kasus Putusan Mahkamah Agung No. 400K/Pdt/2018 dimana akta wasiat dalam kaus tersebut telah dibatalkan dengan alasan melanggar ketentuan KUHPer. Oleh karena itu, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan saksi dalam proses pembuatan akta wasiat yang dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana akibat terhadap pelaksana wasiat atas akta wasiat yang dibatalkan oleh Pengadilan dalam kasus Putusan No. 400K/Pdt/2018. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian berbentuk yuridis normatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa saksi akta dalam pembuatan akta wasiat dalam Kasus di atas tidaklah sah karena tidak memenuhi syarat yang diatur dalam KUHPer dan hanya memenuhi syarat dalam UUJN. Padahal KUHPer merupakan lex specialis dari ketentuan dalam UUJN sehingga pelanggaran ketentuan tersebut menyebabkan akta wasiat tersebut menjadi batal. Akibat hukum dari pembatalan tersebut adalah pengangkatan pelaksana wasiat di dalamnya juga menjadi batal sehingga pelaksana wasiat tersebut tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mengurus harta pewaris. Saran yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah notaris harus selalu memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya selain UUJN dikarenakan bisa saja terdapat peraturan lain yang berlaku sebagai lex specialis dari ketentuan dalam UUJN.

---

In the process of making a general testament deed in front of a notary public, the provisions in Law No. 2 of 2014 jo. Law No. 30 of 2004 (UUJN) and also provisions in the Civil Code (KUHPer). There might be different provisions in both regulations, one of which is the provision of witness conditions in a process of making a deed. In the Criminal Code, notary employees are prohibited from being witnesses in the process of making a testament, while in the UUJN there is no such prohibition. Breach on both, of the two provisions have different consequences. So, it must be acknowledged which provision apply in making a testament in front of a notary. One of the related cases is in the case of the Supreme Court Decision No. 400K/Pdt/2018 where the testament of the case has been canceled for the reason that it violates the provisions of the KUHPer. Therefore, the questions raised in this study are how the witness's validity in the process of testament making is carried out in front of a notary and how the consequences of the testament executor of the court-canceled testament (refer to the case of Decision No. 400K / Pdt / 2018)This research is conducted using a normative juridical research method with analytical descriptive research type.The conclusion of this study is that the deed's witness in making the deed in the case above is not valid because it does not meet the conditions set out in the Criminal Code and only meets the requirements in the UUJN. Even though the KUHPer is a lex specialis of the provisions in the UUJN so that the violation of these provisions cause the testament to be canceled. The legal effect of the cancellation is that the appointment of the executor in it also becomes null and void so that the executor of the testament does not have the authority to take care of the property of the heir. Suggestions that can be given from this research are notaries must always pay attention to other laws and regulations besides UUJN because there may be other regulations that apply as lex specialis from the provisions in UUJN."

"Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang diajukan pada kasus tersebut didasarkan pada RUPS fiktif dan memuat keterangan-keterangan palsu yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga kemudian notaris dilaporkan ke Pengadilan dengan dugaan memasukkan keterangan palsu berdasarkan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif analitis.Simpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebuah sistem berbasis online memanglah rawan terjadi permasalahan, contoh tidak dapat diakses dan menjadi objek tindak pidana korupsi sebagaimana kasus yang menjadi objek penelitian. Hal tersebut dapat memberikan akibat hukum terhadap akta yang tidak dapat diajukan karena telah kadaluarsa, penerbitan SK Menteri yang tidak dapat dilakukan, dan juga akibat hukum terhadap notaris yang tidak menjalankan jabatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dijatuhi sanksi pidana penjara dan pemberhentian secara tidak hormat. Saran yang dapat penulis berikan adalah notaris harus berani dan tegas menolak segala sesuatu yang didasarkan atas kepalsuan dan kebohongan. Oleh karena itu, notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketentuan-ketentuan terkait tugas, kewenangan dan kewajibannya sehingga terhindar dari permasalahan.

---

This thesis discusses the Decision of Palangka Raya District Court No. 69 Pid.B 2016 PN.Plk where there is legal problem in the Administration System of Legal Entity causing the process of submitting application of decision letter of Minister of Justice and Human Right of Republic of Indonesia to be obstructed. Another problem that arises are the deed of amendment to the articles of association and changes in the data of the company filed in such cases based on fictitious General Meeting of Shareholders and contains false statements that are not in accordance with the actual fact so that the notary is then reported to the Court allegedly entering false information based on Article 266 of the Criminal Code. The research method used is normative juridical research method with qualitative and analytical descriptive approach.The conclusion that can be taken in this research is an online based system is indeed prone to problems, examples can not be accessed and become the object of criminal acts of corruption as the case of the object of research. It may give legal consequences to the deed which can not be filed due to expiration, the issuance of the Ministerial Decree which can not be made, and also the legal consequences of a notary who does not carry out his her position in accordance with the provisions of the law so as to be subject to imprisonment and dismissal sanctions . Suggestions that writers can give are notaries must be brave and firmly reject anything based on falsehood and lies. Therefore, a notary needs to apply the principles of prudence and the provisions related to duties, authorities and obligations so as to avoid problems."

"Penambahan modal dasar perseroan terbatas (perseroan) seharusnya diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) oleh notaris untuk mendapatkan persetujuan, tetapi tidak demikian halnya dalam praktik dialami oleh PT X yang bergerak di bidang pembangunan, di mana Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat oleh notaris tidak dicatatkan sehingga belum ada persetujuan dari Menkumham. Sebagai akibatnya profil perusahaan tidak mengalami perubahan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang terakhir. Oleh karena itu, penelitian ini mengangkat permasalahan tentang tanggung jawab notaris terhadap perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar perseroan terbatas yang tidak dimintakan persetujuan Menkumham dan tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) jika mendapatkan laporan tentang adanya notaris yang tidak meminta persetujuan dari Menkumham dalam perubahan anggaran dasar perseroan terbatas terkait penambahan modal dasar. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian hukum non doktrinal dipergunakan di sini. Data primer yang diperoleh dari studi di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa tanggung jawab notaris dalam permasalahan ini adalah mengganti kerugian materiil yang telah dikeluarkan oleh PT X terkait Akta Perubahan Anggaran Dasar PT X yang tidak dimintakan persetujuan kepada Menkumham. Selain itu, dapat dijelaskan pula tindakan Majelis Pengawas Daerah (MPD) adalah menerima laporan yang diajukan PT X dengan syarat kelengkapan berkas dan bukti yang kuat, yang ditindaklanjuti dengan melaksanakan sidang pemeriksaan terhadap notaris yang dilaporkan, untuk mengetahui apakah ada pelanggaran yang dilakukan atas notaris tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran oleh notaris, maka MPD akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis, tetapi apabila selanjutnya notaris tersebut melakukan kembali pelanggaran maka MPW akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP) untuk penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara.

---

The additional authorized capital of a limited liability company (company) should have been submitted to the Minister of Law and Human Rights (Menkumham) by a notary to obtain approval, but this is not the case in practice experienced by PT X which is engaged in development, where the Deed of Amendment to the Articles of Association made by a notary is not recorded so there is no approval from Menkumham. As a result, the company profile has not changed based on the latest Deed of Amendment to PT X's Articles of Association. Therefore, this study raises the issue of the notary's responsibility for amendments to the articles of association related to the addition of the limited liability company's authorized capital for which the Ministry of Law and Human Rights did not seek approval and the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) if they receive a report about a notary who does not seek approval from the Ministry of Law and Human Rights in changing the budget. the basis of a limited liability company related to the addition of authorized capital. To answer these problems, non-doctrinal legal research is used here. Primary data obtained from field studies and secondary data obtained from literature studies were then analyzed qualitatively. From the results of the analysis it can be stated that the responsibility of the notary in this matter is to compensate material losses that have been issued by PT X regarding the Deed of Amendment to PT X's Articles of Association for which Menkumham did not seek approval. Apart from that, it can also be explained that the actions of the Regional Supervisory Board (MPD) are to accept the report submitted by PT X with the condition that the documents are complete and strong evidence, which is followed up by carrying out an examination session of the reported notary, to find out whether there was a violation committed against the notary. . If a violation is found by a notary, the MPD will recommend to the Regional Supervisory Council (MPW) for imposition of sanctions in the form of a written warning, but if the notary subsequently commits a violation again, the MPW will recommend to the Central Supervisory Council (MPP) for imposition of sanctions in the form of temporary suspension."