Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis bagaimana dampak pembangunan jalan tol trans-Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Dengan menggunakan data dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dalam rentang waktu 2012 – 2021 serta metode analisis Difference in Difference (DiD), hasil penelitian menunjukkan bahwa jalan tol trans-Sumatera berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Lebih lanjut, dampak dari jalan tol tersebut lebih tinggi di kabupaten/kota yang dilalui oleh jalan tol dibanding di kabupaten/kota yang tidak dilalui oleh jalan tol. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa saat jalan tol sudah beroperasi, dampaknya lebih tinggi dibanding saat jalan tol masih dalam tahap konstruksi.

---

This study aims to analyze the impact of the construction of the trans-Sumatera toll road on economic growth in Lampung Province. Using data from 15 regencies in Lampung Province during 2012 – 2021 and the Difference in Difference (DiD) analysis method, the results of the study show that the trans-Sumatera toll road has a significant positive effect on the economic growth of regencies in Lampung Province. Furthermore, the impact of these toll roads is higher in regencies that are traversed by toll roads than regencies that are not traversed by toll roads. In addition, the results of the study also indicate that the impact of the toll road is higher when it is already operational, compared to when it is still in the construction phase."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak investasi pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Bakauheni – Tanjung api-api terhadap peekonomian provinsi Sumatera Selatan dan provinsi Lampung. Data yang digunakan adalah Tabel Input-Output Provinsi Sumatera Selatan dan Tabel Input-Output Provinsi Lampung tahun 2010. Hasil Analisis dengan metode analisis input-output menunjukkan bahwa input primer (balas jasa faktor produksi) yang diperlukan untuk memproduksi satuan unit output sektor angkutan darat jauh lebih besar dibanding dengan input antaranya. Sektor yang mempunyai keterkaitan langsung ke belakang (backward linkage) tertinggi adalah sektor Industri logam dasar bukan besi di Sumatera Selatan adalah sektor ketenagalistrikan di Lampung. Sektor yang mempunyai keterkaitan langsung ke depan (forward linkage) tertinggi adalah sektor industri makanan, minuman & tembakau di Sumatera Selatan dan sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional. Sektor kunci di Sumatera Selatan dan Lampung adalah sektor Industri Makanan, Minuman & Tembakau.

---

This study aims to analyze the impact of investment on the construction of the Bakauheni - Tanjung Tanjung - Toll road to the South Sumatera and Lampung provinces. The data used is the Input-Output Table of South Sumatera Province and the Input-Output Table of Lampung Province in 2010. The result of the analysis by input-output analysis method shows that the primary input (production factor service) needed to produce unit of output unit of land transportation sector far larger than the input between them. The sector with the highest backward linkage is the non base metal industry sector in South Sumatra is the electricity sector in Lampung. Sectors that have the highest forward linkage are the food, beverage and tobacco industries in South Sumatra and the chemical industry, pharmaceutical and traditional medicine sectors. The key sectors in South Sumatra and Lampung are Food Industry, Beverage & Tobacco Industry sectors."

"Penelitian ini menjelaskan pengaruh pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan serta infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan data sebanyak duapuluh lima dari Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Barat pada periode waktu tujuh tahun, dari 2003 ? 2010. Dengan menggunakan regresi data panel, penelitian ini menggunakan pendekatan efek acak untuk estimasi dalam melihat pengaruh dari pengeluaran investasi pemerintah pada infrastruktur jalan, tenaga kerja, dan juga infrastruktur jalan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pengeluran investasi pemerintah, tenaga kerja dan infrastruktur jalan secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sebagai indikator pertumbuhan ekonomi.

---

The present study explain the effect of government spending on infrastructure investment in roads as well as road infrastructure on the economic growth, using data from twenty five Districts / Cities in West Java for seven years period, from 2003 ? 2010. With panel data set, this study used a random effects approach to estimation, to see the effect of government investment spending on road infrastructure, labor, and road infrastructure. The results show that government investment spending, labor and road infrastructure are statistically significant and have a positive effect on Gross Domestic Regional Product (GDRP), as an indicator of economic growth."

"Penelitian ini ingin melihat dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap pertumbuhan industri ritel, terutama ritel modern, dengan mengambil pembangunan jalan tol Trans Jawa di Indonesia. Menggunakan pendekatan difference-in-differences (DID), penelitian ini menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Jawa di 7.656 desa yang dilalui jalan tol dalam periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2018. Hasilnya menunjukkan bahwa secara rata-rata, setelah adanya program pembangunan jalan tol Trans Jawa, tren peningkatan jumlah minimarket di desa yang dilalui oleh jalan tol Trans Jawa lebih besar 0.53 unit jika dibandingkan dengan daerah yang tidak oleh dilalui jalan tol Trans Jawa. Sementara itu, pengaruh jalan tol Trans Jawa terhadap jumlah warung/toko kelontong sebagai ritel tradisional tidak signifikan. Terlihat bahwa program pembangunan jalan tol cenderung membuka akses terhadap pertumbuhan industri ritel modern di Indonesia.

---

This study would like to see the impact of toll road development toward retail industry growth especially modern retail by taking the construction of the Trans Java toll road in Indonesia. Using a difference-in-differences (DID) approach, this study analyzes the effect of Trans Java Toll Road in 7.656 villages crossed by toll road from 2006 to 2018. The result shows that, on average, after Trans Java toll road program, the trend of increasing the number of minimarkets in villages crossed by the Trans Java toll road is 0.53 units larger compared to The villages that doesn't crossed by Trans Java toll road. But the results show that there is no significant effect of the Trans Java toll road on the number of traditional stores, namely the grocery store as traditional retail. It can be seen that toll road development programs tend to open up access to the growth of the modern retail industry in Indonesia."

"Berdasarkan data RPJMN tahun 2015-2019, realisasi pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia mengalami keterlambatan sebesar 49% atau sepanjang 904 km dari rencana total. Salah satu penyebab keterlambatan adalah akibat dari faktor kelembagaan. Studi kasus pada penelitian ini adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi serta melakukan pengembangan fungsi kelembagaan pada Pembangunan JTTS berdasarkan risiko yang paling dominan. Analisis risiko dilakukan berdasarkan fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang dilakukan pada Tahap Pendanaan, Tahap Perencanaan Teknik, dan Tahap Pelaksanaan Konstruksi. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengumpulkan data melalui survei kuesioner, selanjutnya diolah menggunakan metode statistik yaitu uji homogenitas, uji kecukupan data, uji validitas, dan uji reliabilitas, serta dilanjutkan dengan penilaian risiko menggunakan matriks risiko. Hasil dari analisis didapatkan 28 risiko yang paling dominan dari 20 stakeholder yang ada pada JTTS. Pengembangan fungsi kelembagaan dilakukan dengan merubah sistem pendanaan yang semula menggunakan pendanaan perusahaan (corporate finance) menjadi pendanaan proyek (project finance). Sehingga, dalam melaksanakan Pembangunan JTTS digunakan pendanaan yang didapatkan dari sponsor/investor. Sedangkan, anggaran Pemerintah dapat lebih difokuskan untuk membiayai pembebasan lahan.

---

Based on the 2015-2019 RPJMN data, the realization of toll road infrastructure development in Indonesia experienced a delay of 49% or 904 km of the total plan. One of the causes of delays is the result of institutional factors. The case study in this research is the construction of the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The purpose of this study is to evaluate and develop institutional functions in JTTS development based on the most dominant risk. Risk analysis is carried out based on the functions, roles, duties, and responsibilities of each stakeholder which is carried out at the Funding Stage, Technical Planning Stage, and Construction Implementation Stage. This research was conducted by collecting data through a questionnaire survey, then processed using statistical methods, namely homogeneity test, data adequacy test, validity test, and reliability test, and continued with risk assessment using a risk matrix. The results of the analysis are 28 of the most dominant risks of the 20 stakeholders in JTTS. The development of institutional functions is carried out by changing the funding system which originally used corporate finance to become project finance. Thus, in carrying out the JTTS development, funding obtained from sponsors/investors is used. Meanwhile, the Government's budget can be more focused on financing the land acquisition."

"Pembangunan jalan bebas hambatan atau jalan tol pada suatu wilayah dipandang dapat mendorong peningkatan pertumbuhan perekonomian nasional. Pembangunan jalan tol tersebut juga mendorong pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitar yang dilalui oleh jalan tol. Dengan menggunakan metode standart difference-in-difference (DiD), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) terhadap 3494 desa atau kelurahan dalam periode waktu 2006 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai rata-rata setelah adanya JTTS terjadi tren peningkatan jumlah minimarket di desa atau kelurahan yang dilalui JTTS lebih tinggi sebesar 0.30 jika dibandingkan yang tidak dilalui JTTS. Hal ini memperlihatkan bahwa salah satu proyek strategis Pemerintah Indonesia yaitu pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), yang secara khusus ditujukan untuk meningkatkan pembangunan kawasan di Pulau Sumatra, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian nasional.

---

The construction of toll road in an area can promote national economic growth. It stimulates economic growth in the surrounding areas traversed by the toll road as well. Applying the standard difference-in-difference (DiD) method, this study aims to analyze the effect of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS on the 3494 villages that were traversed  in 2006 to 2019. The results of this study indicate that there was an average increasing in the number of minimarkets by 0.30 to village that are passed through by toll road compared to those that are not passed by toll road. It can be seen that one of the strategic projects of the Government of Indonesia is the construction of the Trans Sumatra Toll Road or JTTS, which is specifically aimed at increasing regional development of Sumatra, which is expected to support national economic growth."

"Kebijakan Desentralisasi fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi telah menjadi satu strategi untuk mempercepat pembangunan daerah di Indonesia sejak 2001. Kebijakan desentralisasi fiskal ini juga telah membawa perubahan dalam perkembangan keuangan kabupaten/kota di provinsi Lampung. Penelitaan ini bertujuan untuk melihat dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota di provinsi Lampung tahun 2001-2007.Dalam penelitian ini digunakan PDRB perkapita yang lebih mencerminkan tingkat kesejahteraan sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen digunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan tenaga kerja. Studi ini menggunakan data panel dan alat analisis Least Square Dummy Variabel (LSDV) atau dikenal juga sebagai Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan tingkat pendidikan tenaga kerja secara umum menujukan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan jumlah tenaga kerja berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

Fiscal decentralization policies aimed to stimulate economic growth and has become a strategy to accelerate regional development in Indonesia since 2001. Fiscal decentralization policy has also brought changes in the financial development districts / cities in the province of Lampung. This study aims to look at the impact of fiscal decentralization on economic growth of the district / city in the province of Lampung years 2001-2007.This study is using Gross Domestic Product per capita which could give more illustration on the level of welfare as the dependent variable. And the independent variables are used as local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), the amount of labor and workforce education levels. This study uses panel data and analytical tools Least Square Dummy Variable (LSDV), also known as Fixed Effect Model (FEM). The results showed that the local revenue (PAD), the General Allocation Fund (DAU), and the level of workforce education, in general those give a positive impact on economic growth while the amount of labor gives negative impact."

"Indonesia merencanakan pembangunan jalan tol baru sepanjang 2.500 km berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun (RPJMN) 2020-2024, sepanjang 1.600 km (64%) adalah Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam surat Direktorat Jendral Bina Marga (DJBM) perihal “Pelaksanaan Konstruksi dengan metode Design and Build”.Metode Design and Build memiliki perbedaan dengan metode konvensional yaitu menjalankan fase perencanaan dan pelaksanaan secara bersamaan sehingga lebih efisien dalam penggunaan waktu. Hingga 2022 JTTS masih mengalami keterlambatan jadwal penyelesaian. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan metode Design and Build pada JTTS, untuk menilai risiko yang ada pada tahapan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk risiko dominan penyebab keterlambatan. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu: pertama melakukan validasi 58 indikator keterlambatan yang didapat dari penelitian terdahulu dan diperoleh 53 variabel yang valid oleh para pakar; kedua menyebarkan kuesioner kepada 100 responden dan mendapatkan respon kembali sebanyak 60 respon, selanjutnya diolah dengan uji statistik homogenitas, kecukupan data, validitas dan reliabilitas, kemudian hasil uji statistik dilanjutkan dengan analisis kualitatif risiko dan didapatkan 37 indikator berisiko tinggi dan 16 indikator berisiko sedang; ketiga melakukan identifikasi pada 37 indikator berisiko tinggi diperoleh 5 indikator berisiko tinggi terbesar yang melibatkan beberapa pihak didalam proses, sehingga menjadi pilihan memerlukan rekomendasi. Adapun hasil rekomendasinya yaitu memberikan pelayanan terpadu satu pintu untuk proses pengadaan lahan, alokasi penjadwalan proyek terhadap risiko cuaca buruk, mekanisme pengesahan desain akhir menggunakan teknologi digitalisasi, memberikan waktu lebih untuk proses pengadaan (tender) dan terakhir membuat mekanisme khusus yang dilindungi hukum agar proses ganti rugi berjalan lancar.

---

Indonesia plans to build a new 2,500 km toll road based on the 2020-2024 Medium-Term Development Plan (RPJMN), of which 1,600 km (64%) is the Trans Sumatra Toll Road (JTTS). The Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) through the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) in a letter from the Directorate General of Highways (DJBM) regarding "Construction Implementation using the Design and Build method". and implementation simultaneously so that it is more efficient in the use of time. Until 2022 JTTS is still experiencing delays in the completion schedule. Therefore, this study was conducted to identify the stages of the Design and Build method in JTTS, to assess the risks that exist at these stages and provide recommendations for the dominant risk that causes delays. This research was conducted in several stages, namely: first, validate 58 indicators of delay obtained from previous research and obtained 53 valid variables by experts; secondly, distributing questionnaires to 100 respondents and getting 60 responses back, then processed by statistical tests of homogeneity, data adequacy, validity and reliability, then statistical test results followed by qualitative analysis of risk and obtained 37 high-risk indicators and 16 moderate-risk indicators; thirdly, identifying 37 high-risk indicators and obtaining the 5 largest high-risk indicators involving several parties in the process, so that being an option requires recommendations. The results of the recommendations are providing one-stop integrated services for the land acquisition process, allocation of project scheduling against the risk of bad weather, the final design approval mechanism using digitalized technology, giving more time for the procurement process (tender) and finally creating a special mechanism that is protected by law so the compensation process is going well."

"Perencanaan pemerintah terhadap Rute Jalan Tol Trans Sumatera adalah mengikuti lintas timur jalan provinsi. Sedangkan perkembangan pulau Sumatera belum berkembang seperti Pulau Jawa. Maka penentuan rute JTTS disarankan berdasarkan PDRB dan Jumlah Penduduk yang merupakan faktor penting dalam pengembangan wilayah. Pengembangan wilayah dapat berupa meningkatkan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah secara optimal. Dengan metode location quotient dapat dipetakan wilayah yang berpotensi yang akan dilalui rencana rute jalan tol. Pada penelitian ini diadakan penambahan fungsi pada jalan tol yaitu jalur motor, dryport, dan rest area, sehingga initial cost dari perencanaan ini adalah Rp120.766.056.709.343.00. Sektor unggulan pada yang berpotensi pada bagian Selatan Pulau Sumatera adalah pertanian, perikanan, perternakan,kehutanan, perdagangan, pertambangan, dan pariwisata.

---

Government planning to Route Trans Sumatra is following the road east across the province. While the development of undeveloped Sumatra island like Java. Then determining the route JTTS suggested by GDP and Population is an important factor in the development of the region. Development of the region can be either increase the potential of every region optimally. With a location quotient method can potentially be mapped area to be traversed highway route plans. In this study, the addition of a function held on the motorway which bike lanes, dryport, and a rest area, so the initial cost of this plan is Rp120.766.056.709.343.00. Potentially leading sectors in the southern part of the island of Sumatra are agriculture, fisheries, animal husbandry, forestry, trade, mining, and tourism."

"ABSTRAKPrior to a process of public infrastructure from both the Government and the private sector, it was decided to be carried out under a PPP scheme, at a time when an evaluation of Value for Money VfM was required. VfM by Moralos and Amekudzi 2008 as the optimum combination of all lifetime cost and quality costs to meet user demand. According to Pangeran 2010 , in a few circumstances where VfM has been calculated using conventional methods rather than projects, only financially. By using this method, it can not benefit optimally from. Referring to the case of the election of modalities to infrastructure projects in Indonesia, the modalities of the Trans Sumatera toll road project have been decided by the Government to be implemented by a SOE. From the VfM test for Palembang Indralaya Toll Road shows the modalities that produce the optimal value for money is the appointment of a BUMN that is equal to 46 . Thus, the Government 39;s decision is considered to appropriately appoint a BUMN to carry out the construction of the Palembang-indralaya trans-Sumatra toll road.

---

ABSTRACTSebelum suatu proyek infrastruktur publik baik yang berasal dari Pemerintah APBN APBD maupun dari inisiatif pihak swasta, diputuskan untuk dilakukan dengan skema KPBU, pada dasarnya terlebih dahulu perlu dilakukan sebuah evaluasi, yaitu Value for Money VfM analysis. VfM didefinisikan oleh Moralos dan Amekudzi 2008 sebagai kombinasi optimum dari seluruh biaya pada siklus hidup dan kualitas bertujuan untuk pemenuhan permintaan pengguna. Menurut Pangeran 2010 , pada sedikit kasus dimana VfM telah diperhitungkan menggunakan metode konvensional yaitu belum memperhitungkan risiko proyek, dan hanya memperhatikan dari sisi finansial saja. Pengujian dengan metode konvensional tersebut, dapat berdampak tidak optimalnya manfaat dari pengadaan proyek publik. Mengacu pada kasus pemilihan skema modalitas terhadap proyek infrastruktur di Indonesia, skema modalitas proyek jalan tol Trans Sumatera telah diputuskan oleh Pemerintah melalui Perpres 100 tahun 2014 untuk dilaksanakan oleh suatu BUMN. Dari uji VfM untuk Jalan Tol Palembang Indralaya menunjukkan modalitas yang menghasilkan value for money yang optimal adalah dengan penunjukan suatu BUMN yaitu sebesar 46 . Sehingga, keputusan Pemerintah dinilai sudah tepat menunjuk suatu BUMN untuk melaksanakan pembangunan jalan tol trans sumatera ruas Palembang indralaya"