Ditemukan 116394 dokumen yang sesuai dengan query
Putri Nabila Nur Fitriana
"Dengan meningkatnya perselisihan yang terjadi di antara Tiongkok dan Amerika Serikat, seperti konflik Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) Korea-Tiongkok pada 2016 dan penerapan nasionalisme ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Trump membuat Korea Selatan sadar bahwa ketergantungan terhadap negara-negara adidaya harus segera dikurangi. Oleh karena itu, tidak lama setelah menjabat sebagai presiden, Presiden Moon Jae In akhirnya berinisiatif untuk membuat New Southern Policy (NSP), yaitu kebijakan luar negeri baru yang berfokus pada bumi bagian selatan (ASEAN dan India) untuk mengurangi ketergantungan ekonomi Korea Selatan terhadap negara adidaya. ASEAN, terutama Indonesia, berperan besar atas suksesnya NSP. Hal ini memberikan dampak positif bagi iklim kerja sama dan perekonomian bagi Indonesia maupun Korea Selatan. Berdasarkan latar belakang ini, kemudian dirumuskan pertanyaan penelitian berupa bagaimana respon Indonesia serta dampak yang dihasilkan dari kerja sama Korea-Indonesia melalui kebijakan NSP?. Dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan respon Indonesia dan perubahan yang dihasilkan dari kerja sama ekonomi yang dilakukan melalui kebijakan NSP. Metode penelitian deskriptif-kualitatif juga digunakan untuk menjelaskan respon dan dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan NSP membuat hubungan bilateral, terutama dalam aspek ekonomi, kedua negara menjadi semakin erat melalui peningkatan tingkat kemitraan dari level Strategic Partnership menjadi Special Strategic Partnership.
Amidst the increasing disputes between China and the United States, such as the Korea-China Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) conflict in 2016 and the implementation of economic protectionism during President Trump's administration, South Korea realised that their dependence on superpowers must be reduced immediately. Therefore, not long after taking office, President Moon Jae In had the initiative to create the New Southern Policy (NSP), the new foreign policy that focuses on the southern hemisphere (ASEAN and India) aimed to reduce South Korea's economic dependence on the superpowers. ASEAN, especially Indonesia, played a major role in the success of the NSP. This resulted in positive impacts on both bilateral cooperation and the economic aspect for Indonesia and South Korea. As follows, then formulates a research question of how is Indonesia's response and what are the impacts of Korea-Indonesia cooperation through the NSP? With that in mind, this study aims to explain Indonesia's response and the results from economic cooperation carried out through the NSP. Thus, the descriptive- qualitative research method is utilised to explain the response and impacts of this policy to Indonesia’s economy. The findings of this study show that the NSP improved bilateral relations, particularly in economic aspects, between the two nations by raising the level of collaboration from the Strategic Partnership level to the Special Strategic Partnership. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Anisah Nabilah
"Penelitian ini membahas peningkatan kerja sama antara Korea Selatan dengan ASEAN dan India melalui New Southern policy pada masa pemerintahan Moon Jae-in di tahun 2017 - 2022 sebagai strategi dalam merespon rivalitas dua mitra pentingnya. Memanasnya hubungan Amerika Serikat dan Cina di awal periode kepemimpinan Moon Jae-in menempatkan Korea Selatan pada posisi dilematis dan tidak dapat berpihak kepada salah satunya yang merupakan mitra pentingnya. Amerika Serikat sebagai sekutu keamanan dan Cina sebagai mitra dagang terbesar negaranya merefleksikan ketergantungan Korea Selatan pada dua aspek tersebut kepada dua negara yang berkompetisi tersebut. Dengan posisi ini, Pemerintahan Moon Jae-in kemudian mengeluarkan New Southern Policy sebagai komponen kebijakan luar negerinya yang dapat menjadi salah satu upaya untuk mereduksi ketergantungan Korea Selatan terhadap Cina dan Amerika Serikat serta menghindari konsekuensi keberpihakan dalam rivalitas kedua negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur dimana melalui konsep strategi hedging, studi ini menemukan bahwa Korea Selatan melakukan hedging ketiga dengan meningkatkan kerja sama dengan ASEAN dan India di bidang ekonomi yang salah satunya adalah penandatangan Free Trade Agreements, di bidang sosial-budaya dengan penyediaan beasiswa untuk masyarakat dari negara mitra NSP, dan di bidang politik keamanan dengan meningkatkan keaktifan pada forum-forum internasional.
This research discusses the increase in cooperation between South Korea and ASEAN and India through the New Southern policy during the Moon Jae-in administration in 2017-2022 as a strategy in responding to the rivalry between two important partners. The heated relations between the United States and China at the beginning of Moon Jae-in's leadership period put South Korea in a dilemmatic position and could not take sides with one of them, which was an important partner. The United States as a security ally and China as the country's largest trading partner reflect South Korea's dependence on the two competing countries in both aspects. With this position, the Moon Jae-in Government then issued the New Southern Policy as a component of its foreign policy which could be an effort to reduce South Korea's dependence on China and the United States and avoid the consequences of partisanship in the rivalry between the two countries. This research uses qualitative methods and literature study techniques where through the concept of hedging strategies, this study finds that South Korea conducts the third hedging by increasing cooperation with ASEAN and India in the economic field, one of which is the signing of Free Trade Agreements, in the socio-cultural field by providing scholarships for people from NSP partner countries, and in the political security field by increasing activeness in international forums."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1982
327.598 519 IND
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Femmy Roeslan
"Orde Baru yang memegang kekuasaan selama lebih dari 30 tahun merupakan pemerintahan terlama dalam sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Kemajuan ekonomi yang pesat pada era ini memungkinkan Indonesia bergeser dari kelompok negara berpenghasilan rendah pada pertengahan 1960-an menjadi kelompok berpenghasilan menengah pada awal 1990-an. Pada masa Orde Baru terjadi dua kali oil boom, yaitu pada tahun 1973/1974 dan 1979/80. Berkah minyak ini telah mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa Orde Baru telah membawa perubahan radikal dalam pemikiran ekonomi, dari yang awalnya relatif tertutup dan nasionalis menjadi lebih terbuka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengulas dinamika perkembangan pemikiran ekonomi yang dipraktekkan di nusantara sejak masa pra-kolonial hingga Orde Baru; (2) menjelaskan peran dan kontribusi para pelaku dalam pembentukan ekonomi Orde Baru; (3) memaparkan dinamika kebijakan ekonomi Orde Baru selama masa pemulihan ekonomi dan bonanza minyak serta setelah berakhirnya bonanza minyak; dan (4) menguraikan dinamika kelembagaan ekonomi pada masa Orde Baru. Studi ini akan menggunakan pendekatan multi-disiplin, yaitu teori-teori ekonomi dan sejarah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Orde Baru merupakan aliansi tiga kelompok, yaitu teknokrat, militer dan kapitalis, di mana Soeharto telah berhasil memainkan perannya sebagai agent of change yang dengan sadar dan terencana mengendalikan ketiga kelompok tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru belum membawa perubahan secara struktural yang komprehensif karena pemerintah Orde Baru belum berhasil membangun institusi ekonomi dan politik yang bersifat inklusif.
The period of the New Order which held power for more than 30 years was the longest government regime in the history of post-independence Indonesia. The rapid economic progress of this era allowed Indonesia to shift from from a low- income group in the mid-1960s to a middle-income group in the early 1990s. During the New Order there were two oil booms, namely in the 1973/1974 and 1979/80 period. This blessing of oil has accelerated Indonesia's economic growth. Previous studies have shown that the New Order has brought about a radical change in economic thought, from being relatively closed and nationalist to being more open. This study aims to (1) examine the dynamics of the development of economic thought from pre-colonial times to the New Order; (2) explain the role and contribution of the 'actors' in the formation of the New Order economy; (3) reviewing the dynamics of the New Order's economic policies during the economic recovery period and followed by the oil bonanza, as well as after the oil bonanza; and (4) examine the dynamics of economic institutions during the New Order era. This study will exercise a multi-disciplinary approach, namely economic development and history theories. This study concludes that the New Order government was an alliance of three groups, namely technocrats, military and capitalists, in which Suharto had succeeded in playing his role as an agent of change who consciously and plannedly controlled those groups. This study also finds that Indonesia's economic development during the New Order era has not been able to conduct comprehensive structural changes because the New Order government was unable to build inclusive economic and political institutions."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
D-pdf
UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library
Rahayu Hardita Dwi Widyanti
"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis respon yang ditunjukkan oleh HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) terhadap kebijakan Orde Baru yang bersentuhan langsung dengan mahasiswa selama kurun waktu 1978-1986. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan struktural untuk menganalisis hal-hal yang mempengaruhi dinamika yang terjadi dalam tubuh HMI. dalam kurun waktu 1978-1986, HMI mengalami berbagai perubahan mulai dari bentuk gerakan hingga munculnya HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Hasil Penelitian menunjukkan selain Kebijakan pemerintah, karakter berpikir kader HMI yang dipengaruhi oleh NDP (Nilai Dasar perjuangan) yang merupakan buku saku kader HMI, memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dinamika yang terjadi dalam tubuh HMI. keterikatan kader HMI terhadap NDP pula yang mndorong HMI untuk bersikap adaptif terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru
This thesis aims to analyze the response shown by HMI (Islamic Student Association) to the New Order policy which was in direct contact with students during the 1978-1986 period. This study uses historical methods with a struktural approach to analyze things that affect the dynamics that occur in the body of the HMI. During the period 1978-1986, HMI underwent various changes ranging from the form of the movement to the emergence of the HMI MPO (Organization Rescue Council).The results showed that apart from government policy, the thinking character of HMI cadres which is influenced by the NDP (Basic Value of struggle) which is the pocket book of HMI cadres, has a considerable influence on the dynamics that occur within the HMI body. The attachment of HMI cadres to the NDP also motivated HMI to be adaptive to the policies of the New Order government"
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wulan Kencana Adjani
"Dengan meningkatnya ancaman nuklir dari Korea Utara di tahun 2000-an, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk memfokuskan upayanya dalam denuklirisasi Semenanjung Korea salah satunya dengan membangun rezim perdamaian permanen yang melibatkan penguatan hubungan dengan beberapa negara di antaranya, Negara Anggota ASEAN. Moon menjembatani kepentingan Korea Selatan di Asia Tenggara melalui New Southern Policy (NSP), suatu kebijakan yang secara kasat mata bertitik berat di segi ekonomi namun juga memiliki segi pertahanan dan keamanan wilayah. Dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, penelitian ini mencoba menjelaskan strategi yang dilakukan oleh Pemerintahan Korea Selatan dalam upaya pembangunan keamanan di Semenanjung Korea melalui NSP, khususnya terkait dengan ketidaknyamanan hubungan negara dengan Korea Utara. Penemuan penelitian ini adalah melalui NSP, Moon Jae In melakukan pendekatan diplomasi preventif terhadap Korea Utara dengan bantuan Negara Anggota ASEAN. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertemuan-pertemuan momentum yang terlaksana, walaupun hubungan kedua korea masih tidak tentu dan fluktuatif.
The increasing nuclear threat from North Korea in the 2000s made the South Korean government more focused on its efforts to denuclearize the Korean Peninsula, one of which was building a permanent peace regime that involved strengthening relations with several countries, including ASEAN countries. Moon bridges South Korea's interests in Southeast Asia through the New Southern Policy (NSP), a policy that at glance focuses on the economy but also has aspects of regional defense and security. Using the descriptive-analytical method, this study tries to explain the strategy carried out by the South Korean Government in efforts to develop security on the Korean Peninsula through the NSP, particularly related to the discomfort of the state's relations with North Korea. The finding of this research is that through the NSP, Moon Jae In took a preventive diplomacy approach towards North Korea with the help of ASEAN countries. This can be proven by the momentum meetings that have been held, even though the current relationship between the two Koreas is still uncertain and fluctuating. "
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2022
TA-pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Didi Ristanto
"Pemerintah Indonesia bertekad untuk mendiversifikasi ekspornya ke lebih banyak pasar non-tradisional. Penelitian ini mengkaji potensi perdagangan Indonesia dengan negara anggota Southern African Customs Union (SACU). Kami menggunakan
Augmented Gravity Model dengan
Feasible Generalized Least Squares (FGLS)
estimator¸ Revealed Comparative Advantage (RCA) index dan
Constant Market Share Analysis (CMSA)
index atas data arus perdagangan dari periode 2003-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan negara SACU sejalan dengan
Linder Theory of Trade yang menyatakan bahwa negara yang memiliki banyak kesamaan cenderung berdagang lebih banyak dengan sesamanya. Lebih lanjut, hasil penelitian menekankan pentingnya
Indonesia-SACU Preferential Trade Agreement untuk mengurangi atau mengeliminasi tarif yang pada akhirnya akan meningkatkan perdagangan di antara kedua pihak.
Indonesian government is determined to diversify its exports to more non-traditional markets. This paper estimates the potential of Indonesia’s trade with the Southern African Customs Union (SACU) countries. We use an augmented gravity model with feasible generalized least square (FGLS) estimator, revealed comparative advantage (RCA) index, and constant market share analysis (CMSA) index on trade flows data for the period 2003-2022. The results indicates that trade relation between Indonesia and SACU countries is in line with Linder theory of trade, which states that similar countries tend to trade more. Furthermore, the finding emphasizes the importance of Indonesia-SACU preferential trade agreement to reduce or eliminate tariffs which otherwise will increase trade between both parties."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Yudhit Medea Cahyandari
"
ABSTRAKDi dunia, masyarakat memiliki tradisinya masing-masing. Tradisi yang dilakukan setiap tahun adalah Tahun Baru. Tahun Baru Lunar dirayakan pada hari pertama di bulan pertama kalender Lunar. Tahun Baru Lunar dirayakan di beberapa negara termasuk di Indonesia dan Korea. Setiap perayaan Tahun Baru di setiap negara pasti memiliki perbedaan maupun persamaan. Tujuan penelitian ini adalah ingin menjelaskan perayaan Tahun Baru Lunar di Indonesia dan di Korea. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan sumber data terkait dengan objek penelitian berdasarkan studi kepustakaan. Pada perayaan Tahun Baru Lunar di Indonesia dan di Korea, kedua negara tersebut menggunakan acuan kalender yang sama, yaitu kalender Lunar, karena itu hari Tahun Baru Lunar jatuh pada hari yang sama di kedua negara dalam kalender Masehi. Tradisi yang dilakukan juga mempunyai kesamaan dengan gaya dan makna yang berbeda. Selain itu, tradisi perayaannya juga dilakukan secara berbeda di Indonesia dan di Korea.
ABSTRACTIn the world, each society have its own tradition. Tradition which celebrated each year is New Year. According to its calendar, Lunar New Year is celebrated in the first day of the first month of Lunar Calendar. Lunar New Year is celebrated in some country included Indonesia and Korea. In each country has its similar and different things in celebrating New Year. The purpose of this study is to explain about the Lunar New Year in Indonesia and in Korea. Using qualitative descriptive method with a collection of data sources. The Lunar New Year in Indonesia and in Korea, use the same calendar reference, the Lunar calendar, therefore the Lunar New Year day falls on the same day in both countries in the Christian calendar. The traditions performed also have similarities but with different styles and meanings. In addition, the tradition is not all the same, there are traditions that are done differently in Indonesia and in Korea."
2017
MK-Pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Ahn, Young-Ho
Seoul: Han Huk Wileelodenckyo, 1995
R 499.221957 AN k
Buku Referensi Universitas Indonesia Library
KyU, Ae Lim
Bandung: Rosdakarya, 2015
398 KYU c
Buku Teks Universitas Indonesia Library