Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten/Kota Sehat merupakan salah satu upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang telah terselenggara selama 18 tahun. Ditemukan bahwa terdapat ketidakselarasan antara pelaksanaan KKS dengan aspek kesehatan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dampak kesehatan dari penyelenggaraan KKS dengan melihat perbandingan aspek kesehatan (IPKM, UHH, prevalensi TB paru, dan prevalensi diare) antara kabupaten/kota yang menyelenggarakan dan tidak menyelenggarakan KKS, serta kabupaten/kota yang mendapat dan tidak mendapatkan penghargaan Swasti Saba. Penelitian ini merupakan studi deskriptif yang menggunakan data sekunder terkait pada tahun 2018 yang kemudian dianalisis secara univariat dan bivariat dengan menggunakan uji T-Test. Berdasarkan analisis ditemukan bahwa terdapat perbedaan mean secara statistik dengan rincian kabupaten/kota yang menyelenggarakan KKS maupun mendapat penghargaan Swasti Saba memiliki rata rata IPKM dan UHH yang lebih tinggi daripada yang tidak menyelenggarakan atau tidak mendapat penghargaan. Untuk variabel prevalensi TB paru dan prevalensi diare, disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan mean yang bermakna secara statistik. Dari penelitian ini disarankan bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut terkait dampak kesehatan yang lain maupun melakukan pendalaman dari penelitian ini. Pemerintah dapat mengevaluasi kembali terkait dampak pada aspek kesehatan dari penyelenggaraan KKS.

---

Kabupaten/Kota Sehat is one of the efforts to improve public health status which has been held for 18 years. It was found that there was a mismatch between the implementation of the KKS and the health aspects. Therefore, this study aims to describe the health impact of KKS implementation by looking at comparisons of health aspects (IPKM, UHH, pulmonary TB prevalence, and diarrhea prevalence) between districts/cities that organize and do not organize KKS, and districts/cities that get and did not get the Swasti Saba award. This research is a descriptive study using related secondary data in 2018 which then analyzed univariately and bivariately using the T-Test. Based on the analysis, it was found that there was a difference in the mean statistically where the districts/cities that organized KKS or received the Swasti Saba award had a higher average IPKM and UHH than those that did not organize or did not receive an award. For the variable prevalence of pulmonary TB and prevalence of diarrhea, it was concluded that there was no statistically significant mean difference. From this study, it is suggested that future researchers can explore further related to other health impacts as well as deepen the results of this research. The government can re-evaluate the impact on the health aspect of the KKS implementation."

"Dalam upaya meminimalkan kerusakan lingkungan akibat pembangunan, maka dikembangkan konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Salah satu instrumen penglolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan lingkungan adalah AMDAL.Setelah lebih dari tujuh belas tahun AMDAL berjalan Yaitu sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986, banyak pihak merasa bahwa AMDAL belum menjadi instrumen yang efektif untuk mengendalikan dan mencegah dampak lingkungan. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1 99 tentang berpengalamannya dan belum memadai SDM komisi penilaian dokumen AMDAL Kabupaten/Kota. Berdasarkan hal-hal tersebut maka sejak awal perlu dilakukan evaluasi terhadap dokumen AMDAL yang dihasilkan.Evaluasi mutu dilakukan dengan uji kriteria mutu dokumen AMDAL (Asdep Urusan Kajian Dampak Lingkungan, 2002). Pada penelitian ini difokuskan pada uji mutu aspek Konsistensi, Keharusan, dan Relevansi. Tujuan dari uji mutu aspek konsistensi untuk melihat, apakah komponen dampak penting yang tercantum dalam dokumen ANDAL konsisten dengan yang tertuang dalam dokumen KA, dan membandingkan komponen dampak penting yang tercantum dalam Bab Prakiraan Dampak Penting dan Bab Eva/uasi Dampak dari dokumen ANDAL.Uji mutu aspek keharusan dilakukan untuk melihat apakah pelingkupan dampak pentinG yang hasilnya tercantum dalam Bab Ruang Lingkup Studi dokumen KA, telah dilakukan melalui proses konsultasi publik sebagaimana diwajibkan oleh Kep a Bapedal No. 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL, dan apakah pelingkupan telah dilakuk:an melalui preses identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak potensial dan pe usatan dampak penting sebagaimana diamanatkan dalam Kepl Bapedal No. 09 Tahun 000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL.Pada uji mutu keharusan ini juga, akan melihat apakah setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungJan yang ditelaah pada Bab Prakiraan Dampak Penting telah diprakirakan besar dampak (magnitude of impacf). Pada bab tersebut, apakatl setiap komponen atau parameter dampak penting lingkungan yang ditetaah,te ah ditetapan sifat penti g dari besar dampak yang tlmbul dengan mengacu pada Kepka Bapedal No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai t1kuran Dampak penting Penggunaan ketiga kriteria uji mutu tersebut (uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi) disebabkan karena ketiga uji tersebut merupakan kriteria-kriteria uji yang paling mendasar dalam studi AMDAL, dan ketiga uji mutu tersebut lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kriteria uji yang lain, atau dengan kata lain ketiga kriteria uji tersebut tidak diperlukan penilaian yang mempunyai tingkat kepakaran tinggi.Teknik pengambilan sampel cluster random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak berkelompok, yang dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap , peneliti menginvetaris Komisi Penilai AMDAL Kabupaten yang telah terbentuk, yaitu ada 86 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota. Tahap II, dari Komisi Penilai AMDAL yang telah dibentuk, peneliti menyeleksi lagi berapa komisi yang telah menyetujui dokumen AMDAL, tercatat ada 24 Komisi Penilai AMDAL p nilai. Tahap ill, dari 24 Komisi Penilai AMDAL yang telah menyetujui dokumen AMDAL, kemudian peneliti melakukan penyeleksian Komisi Penilai AMDAL abupaten/ ota yang ada di Jawa dan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota ang b rada di Luar Jawa. Dari hasH seleksi ada 4 Komisi Penilai AMDAL Kabupaten di Jawa dan 10 Komisi Penilai AMDAL di Luali Jawa, dan tahap N, berdasarkan pertimbangan kelengkapan dokumen AMDAL (Dokumen KA, ANDAL, RKL, BPL) dan berdasarkan minimal pengambilan sampel P,enelitian representatif menurut Chounnan adalah 30°/o, maka peneliti mengambil secara acak 5 dokumen AMDAL yang di nilai Komisi Penilai AMDAL di Jawa dan 5 dokumen AMDAL yang dinilai omisi Penilai AMDAL Kaupaten/Kota di Luar Jawa. Setelah itu peneliti melakukan evaluasi terhadap mutu ke-10 dokumen AMD'AL yang telah disetujui tersebut dengan uji mutu aspek konsistensi, keharusan, dan relevansi). Kemudian hasil uji terseb t dianaHsis apakah sudah sesuai dengan mut tersebut.Hasil analisis difiarapkan menjadi bahan rekomenclasi ke ada pihak terkait dalam menentukan langkah-langkah perbaikan, baik pada tatanan kebijakan Hasil uji mutu aspek relevansi terhadap ke-10 dokumen yang telah disetujui, terdapat hanya 4 dokumen yang memenuhi uji. Dokumen tersebut adalah Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Terminal Purwokerto, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Banyumas; Dokumen AMDAL Kegiatan Penambangan Pasir !aut PT. Perrnata General Utama, Kabupaten Perairan Barat Laut Pulau Pangkil, Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten kepulauan Riau, yang telah disetujui komisi penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Riau; Dokumen AMDAL Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Umum Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Tlmur, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kota Bontang; Dan Dokumen AMDAL Kegiatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Bojong, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogar, Jawa Barat, yang telah disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Bogar.Hasil uji Pembobotan, yakni menilai doltumen AMDAL be dasarkan uji aspek konsisten, keharusan dan relevansi. Hasil uji memperlihatkan bahwa ke-10 dokumen AMDAL yang diuji tersebut, tidak di apat satupun dari dokumen­ dokumen tersebut yang memenuhi ke-3 uji mutu, baik uji mutu aspek konsistensi maupun uji mutu aspek keharusan dan uji mutu aspek relevansi secara lengkap. Rendahnya mutu dokumen AMDAL dipengarutii banyak faktor. Pada penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi secara umum, yait konsultan atau pemrakarsa pada mumya belum menaati dan melaksanakan masukan/saran perbaikan dari anggota komisi penilai AMDAL. Staf penyelenggara AMDAL kurang eennat dalam mengoreksi kembali dokumen AMDAL. Belum melibatkan warga masyarakat yang terkena dampak dalam sidang komisi secara aktif.

---

In the frame work of minimizing environmental degradation caused by development, a sustainable develOpment which is orientea to nvironmental concept needs to be implemented. One of environmental management: instruments to achieve it is Environmental Impacts AsSessment (AMDAL).After AMDAL lias been implemented for more than 17 years or since Government Regulation number 29/1986 has been enactedr a lot of parties think that AMDAL has not been an effettive instrument yet to prevent and control the impact on environment of regency levels, namely 48 AMDAL documents. There's concern about the quality of AMDAL documents, since the members of regional commission of assessment don't have much experience. Threrefore, starting from the beginning, the AMDAL documents produced need to be evaluated.The evaluation is done on the criteria test of AMDAL documents (Deputy Assisstent for Environmental Impact Assessment, 2002). This research is focused on test of quality of consistency, necessity, and relevance. The writer takes cluster random sampling carried out in several stages. In the first stage, the writer inventories the existence of 86 regional commission of assessment. In the second stage, the writer: selects more commitees who have approved the AMDAL documents. There are 24 committees. In the third stager the writer selects a regional commission of assessment whether coming from Java or autside Java Islan out of 24 commrtt:ees who have approved the AMDAL documents.The completeness of documents, such as framework of reference (KA), a study ot environmental imfacts (AMDAL), an environmental management plan (RKL) and an environ mental monitoring plan (RPL) are also taken into consi eration.The result of selection process is there are 14 regional ommisslons of a sment from Java and 10 regional commissions of assessment from aotside Java. In the fou rth stage, the writer takes at random 5 AMDAL documents assessed by a regional commission of assessment from Java and 5 AMDAL decuments assessed by a regional commissions of assessment from outside Java Island. The writer evaluates all t e 10 documents focusing on the aspects of consistency, necessity an relevance.Then these test results are analyzed wether a)l the documents are in accordance those quality or not. The results of analysis are expected to be the recommendation points for those who will make improvement, whether on the policy technical matters to promote the qualitY. of AMDAL documents in the years to come."

"Proccedings ot the NATO Advanced Research Workshop on Inclusive Approaches to Risk Assessment and Priority Setting for National Environemtnal Health Action Plans, Ostrava, Czech Republic, 15th-20th December 1997"

"Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia dengan produksi minyak kelapa sawit sebesar 60% dari produksi minyak kelapa sawit dunia. Salah satu produk industri kelapa sawit yang paling banyak digunakan oleh masyarakat adalah minyak goreng. Tingginya produksi dan konsumsi minyak goreng menjadikan produk ini sebagai salah satu komoditi yang esensial untuk menunjang kehidupan masyarakat. produksi minyak kelapa sawit menjadi kontroversi karena prosesnya yang menimbulkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pelepasan gas rumah kaca, dan pencemaran ekosistem perairan. Selain itu, kemasan plastik minyak goreng yang terbuat dari bahan baku tak terbarukan juga menambah dampak terhadap kerusakan lingkungan. Untuk dapat mengatasi masalah ini dan menuju produksi minyak goreng yang berkelanjutan, penelitian ini menganalisis dampak lingkungan yang dihasilkan oleh produksi satu liter minyak goreng dengan menggunakan metode Life Cycle Assessment (LCA). Penelitian ini menganalisis dampak produksi minyak goreng dalam tiga jenis kemasan terhadap sepuluh kategori dampak lingkungan. Secara keseluruhan, dampak lingkungan terbesar dihasilkan oleh proses produksi minyak goreng. Proses yang paling banyak menjadi hotspot dalam kesepuluh kategori dampak adalah proses transportasi, penggunaan listrik, dan penggunaan pupuk. Jenis kemasan botol merupakan jenis kemasan yang paling banyak memiliki nilai dampak tertinggi dari sepuluh kategori yang dinilai.

---

Indonesia is the largest palm oil producing country in the world with palm oil production of 60% of the world's palm oil production. One of the products of the palm oil industry that is most widely used by the community is cooking oil. The high production and consumption of cooking oil makes this product one of the essential commodities to support people's lives. The production of palm oil is controversial because the process causes environmental damage such as deforestation, the release of greenhouse gases, and pollution of aquatic ecosystems. Alongside the problem mentioned, the plastic packaging that are made of unrenewable resources will also add some environmental problems. To be able to overcome this problem and lead to sustainable cooking oil production, this study analyzes the environmental impact produced by the production of one liter of cooking oil using the Life Cycle Assessment (LCA) method. This study will analyze the environmental impacts of cooking oil production in three types of packaging on ten environmental impact categories. The cooking oil production gives the most environmental impact. The process that have the most hotspots of all categories are transportation, electricity, and fertilizer usage. The bottle type of packaging has the highest rank of all impact categories."

"Latar Belakang: Kabupaten Manggarai Barat periode Januari sampai dengan Juli 2012 jumlah kematian bayi 34 kasus, Bayi lahir mati 33 kasus Kebij dan kematian ibu 9 kasus. Tujuan tulisan ini yaitu Akse Kunju penyebab kematian ibu, bayi, di Pus ingin menggambarkan balita dan gizi buruk. Metode: Penelitian merupakan studi kualitatif di kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2012. Penelitian dilaksanakan di Puskesmas dan Labuan Bajo. Pengumpulan data secara Focus Group Discussion dengan Kepala Puskesmas, bidan desa, pengelola program gizi dan seksi KIA pada dinas kesehatan. Hasil: Penyebab kematian ibu dan bayi di wilayah kerja Puskesmas Labuan Bajo disebabkan oleh karena ibu mengalami lok kekurangan gizi, penyakit infeksi seperti malaria dan tipus. Perhatian ibu terhadap bayi kurang ter unt kesehatan sulit dan akses terhadap pelayanan dal Permasalahan tersebut harus diatasi dengan cara kel kesehatan secara rutin, ibu hamil memeriksakan pemakaian kelambu, perlu penyediaan perahu motor Cro dengan operasional lebih murah. Penyebab gizi buruk dan gizi kurang adalah pengetahuan, pola asuh dan kemiskinan serta penyakit infeksi seperti ins diare dan malaria, diatasi oleh bidan dengan cara konseling kepada keluarga ter proaktif memberikan yang mempunyai balita gizi buruk."

"Dalam upaya memberikan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin dari risiko kesehatan, pemerintah Indonesia mengimplementasikan program jaminan kesehatan sosial bersubsidi bagi masyarakat miskin Askeskin. Program ini kemudian diperluas target dan manfaatnya menjadi Jamkesmas. Penelitian ini meneliti dampak jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin terhadap utilisasi layanan kesehatan berupa jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap, proporsi belanja kesehatan terhadap pengeluaran rumah tangga, serta self-assessed health. Analisis dilakukan pada semua populasi dan subpopulasi termiskin kuintil pertama dalam populasi . Peneliti menggunakan metode propensity score matching dan difference-in-difference untuk analisis data Indonesia Family Life Survey IFLS tahun 2000, 2007 dan 2014. Hasil penelitian menunjukkan program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin memiliki dampak positif signifikan terhadap jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat inap; di sisi lain program tidak memiliki dampak signifikan terhadap proporsi belanja kesehatan rumah tangga dan self-assessed health. Program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin secara signifikan telah meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap layanan kesehatan, namun tidak signifikan melindungi masyarakat miskin dari risiko belanja kesehatan dan tidak signifikan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat miskin.

---

To improve the poor's access to healthcare services, the Indonesian government introduced Askeskin, a subsidized social health insurance for the poor. Later, Askeskin had policy expansion and became Jamkesmas. We examine the effects of this social health insurance for the poor on health services utilization-outpatient visits, inpatient admissions, household budget share of health spending, and self assessed health. We analyze all samples and the poorest 1st quartile of the sample. Using propensity score matching and difference in difference matching strategies on Indonesia Family Life Survey IFLS datasets 2000, 2007 and 2014, we find the insurance have positive significant impact on outpatient visits and inpatient admissions it does not seem to have significant impact on household budget share of health spending and self assessed health, however. This finding suggests that social health insurance for the poor increases health services utilization outpatient visits and inpatient admissions, on the other hand it does not significantly protect the poor from health spending and not significantly improve health outcome of the poor."