Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian.

---

Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school."

"Penelitian ini menganalisis efisiensi alokasi anggaran pendidikan pada 162 kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 2003 dan 2012. Pemilihan tahun tersebut dikarenakan adanya perbedaan variansi anggaran pendidikan, di mana tahun 2012 memiliki variansi yang lebih besar. Hal tersebut membuat pengeluaran pendidikan beberapa kabupaten/kota secara riil meningkat. Untuk itu, perlu dilihat efisiensi masing-masing kabupaten/kota di Indonesia dalam menyelenggarakan pendidikan. Penelitian ini menemukan bahwa ternyata tingkat efisiensi penyelenggaraan pendidikan pada tahun 2012 lebih tinggi dibandingkan tahun 2003. Peningkatan tersebut sebagian besar disebabkan oleh peningkatan efisiensi pada daerah yang sangat tidak efisien, sementara jumlah daerah yang efisien cenderung tidak mengalami peningkatan.

---

This study analyzes the efficiency of budget allocation for education in 162 districts/cities in Indonesia in 2003 and 2012. Selection of those years is due to the difference in variance of education expenditure, which in 2012 had a greater variance. This makes education expenditure in some districts/cities in real term increased. Hence, it is important to know the efficiency of each district/city in education. This study found that the level of efficiency in 2012 was higher than 2003. This increase is mostly caused by increase of efficiency in areas those are very inefficient, while the number of areas those are efficient tends not to increase."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota terhadap akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu model regresi data panel entity and time fixed effects dari data populasi kabupaten/kota di Indonesia selama 2004-2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota tidak berpengaruh terhadap akses dan kualitas pendidikan di tingkat sekolah dasar dan menengah. Kebijakan penetapan proporsi anggaran fungsi pendidikan dari APBD kabupaten/kota minimal sebesar 20% tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong perluasan akses dan perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia. Akses terhadap pendidikan lebih dipengaruhi kepadatan penduduk, tingkat kesejahteraan dan intelektualitas masyarakat, serta keterpencilan daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan dasar dipengaruhi ketersediaan guru, dana pendidikan dari provinsi, dan dana BOS, sedangkan kualitas pendidikan menengah berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan. Hasil penelitian ini menyarankan agar alokasi anggaran fungsi pendidikan kabupaten/kota didukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mempertimbangkan komposisi anggaran yang diarahkan langsung untuk membiayai proses belajar-mengajar (belanja nonpegawai). Selain itu, anggaran pendidikan harus mampu mengatasi hambatan sisi permintaan di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan terpencil, serta daerah padat penduduk dengan tingkat drop-out sekolah yang tinggi dan atau banyak anak usia sekolah yang lebih memilih untuk bekerja. Tidak hanya itu, dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas informasi kinerja pendidikan.

---

ABSTRACTThis study examined the effect of kabupaten/kota education spending allocation on the access to and quality of primary and secondary education in Indonesia using the quantitative approach of panel data regression model (entity and time fixed effects). The scope of the study covers all kabupaten/kota and the periode between 2004 and 2009. The results showed that the relationship between kabupaten/kota education spending allocation with the access to and quality of primary and secondary education are very insubstantial. Stipulation that at least 20% of kabupaten/kota government budgets should spend on education are not fully effective in encouraging the access to and quality of education in Indonesia. Access to basic and secondary education are influenced by population density and public welfare, as well as influenced by the level of community?s intellectual capacity and remoteness. The quality of primary education is influenced by school resources, in particular the availability of province education funds, school operational assistance (BOS) and the availability of teachers. While the quality of secondary education was related to the lack of jobs. The results of study suggest that the allocation of kabupaten/kota education spending should supported by good government and take into account of the budget compositions that should be led to directly finance the teaching and learning process as well as to deal with the demand-side barriers, especially in areas with high poverty rates, remoteness, dense population, and high drop-out rate of school, where much more school age children prefer work to school. In addition, it needed a sustained effort to improve the availability and quality of educational performance information."

"Penelitian ini menganalisis faktor - faktor yang menjadi determinan efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dan SMA per kabupaten/kota di Indonesia tahun 2003 dan 2012. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa nilai efisiensi pendidikan masih banyak berada dibawah 1 yang menggambarkan mayoritas kabupaten/kota belum efisien dalam pendidikan. Model tobit digunakan untuk mencari determinan efisiensinya. Hasil penelitian ini menemukan lebih banyak variabel yang mempengaruhi efisiensi pendidikan pada tingkat SMP dibandingkan tingkat SMA. Perbedaan ini mungkin disebabkan adanya program wajib belajar sembilan tahun.

---

This study analyzes the determinant of system and budget efficiency for education in junior and senior high school education at district/city level in Indonesia year 2003 and 2012. Most of efficiency?s coefficients in last study are below one. it means that majority of district/city are not efficient in term of education. In order to reach an efficient condition, this study use Tobit model to analyze its determinant. The result of this analysis is that efficiency in junior high school level has more influencing factors than senior high school level and the difference probably caused by "wajib belajar sembilan tahun" program."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai bagaimana globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan Indonesia, berdasarkan teori dari Ben W. Ansell dengan menggunakan perspektif ekonomi politik internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-positivistik, dengan metode analisis data kongruen dan process tracing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa globalisasi dan demokrasi mempengaruhi dinamika anggaran pendidikan di Indonesia dalam mekanisme sebab-akibat yang berbeda dengan diprediksi Ansell. Globalisasi dan demokrasi tidak begitu saja mempengaruhi sektor pendidikan di Indonesia. Indonesia memiliki dinamika anggaran pendidikan yang khas, yang di dalamnya, kenaikan anggaran pendidikan terjadi secara lamban, karena adanya tekanan fiskal yang dialami Indonesia. Sementara itu, kenaikan anggaran pendidikan Indonesia justru dipengaruhi oleh tiga mekanisme yang unik. Pertama, adalah Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai instrumen pemerintah Orde Baru yang mendorong kenaikan anggaran pendidikan. Kedua, ada tekanan dari jaringan pendidikan regional dan internasional, yang mana Indonesia terlibat di dalamnya. Ketiga, politik koalisi dan kompetisi dalam tubuh partai politik Indonesia juga cenderung secara bersama-sama menekan pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan. Yang terpenting, momentum Pemilu 2009 telah mendorong pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono untuk memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada kesimpulannya, dinamika anggaran pendidikan di Indonesia lebih dipengaruhi oleh elemen-elemen politik domestik

---

ABSTRACTThis thesis studies about how globalization and democracy affected the dynamics of Indonesia‟s education budget based on Ben W. Ansell‟s theory by using international political economy‟s perspective. This research uses positivist-qualitative approach with congruence and process tracing as methods of data analysis. The result of this research shows that globalization and democracy affected Indonesia‟s education budget through some causal mechanisms which are different from Ansell‟s predictions. Globalization and democracy did not necessarily affect Indonesia‟s education sector. Indonesia has a unique dynamics of education budget, in which education budget slowly increased due to the fiscal burden. Meanwhile, the increase of education budget was affected by three unique mechanisms instead. First, it was Indonesia‟s Teacher Unions as New Order‟s infrastructural power who urged the government to increase education budget. Second, there were peer pressures from regional and international education network where Indonesia involved in. Third, the politics of coalition and competition in Indonesian political parties tended to simultaneously urge the government to increase the education budget too. Last but not least, momentum of Election 2009 had urged Susilo Bambang Yudhoyono‟s administratives to comply the Constitution 1945 by allocating education budget 20% from national and regional budget. In conclusion, the dynamics of Indonesia's education budget was rather affected by the elements of domestic politics."

"[ABSTRAKSalah satu isu krusial dalam pembangunan pendidikan di Indonesia adalahkesenjangan akses pendidikan antar kabupaten/kota. Pelaksanaan desentralisasiyang bertujuan mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat diharapkanmembuat akses pendidikan tingkat kabupaten/kota menjadi lebih baik. Penelitianini membahas pengaruh alokasi anggaran pemerintah terhadap perbaikan aksespendidikan menengah kabupaten/kota di Sulawesi Utara, diukur dengan angkapartisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM). Analisisekonometrika data panel 15 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, periode 2010-2012, menunjukkan beberapa hal. Pertama, anggaran pemerintah melaluianggaran fungsi pendidikan berpengaruh signifikan dan positif terhadappeningkatan APK dan APM. Kedua, dana transfer berupa DAU hanyaberpengaruh meningkatakan akses pendidikan melalui APK, tidak pada APM.Ketiga, kemandirian fiskal kabupaten/kota tidak berpengaruh dalammeningkatkan akses pendidikan menengah daerahnya. PDRB per kapita sebagaicerminan kapasitas ekonomi masyarakat menunjukkan berpengaruh signifikan danpositif terhadap peningkatan APK dan APM. Namun demikian pengaruh variabelvariabelyang signifikan terhadap perbaikan akses pendidikan menengah sangatkecil. Hal ini menunjukkan bahwa dampak alokasi anggaran pemerintah maupunpertumbuhan ekonomi, terhadap perbaikan akses pendidikan menengahkabupaten/kota relatif kecil.

---

ABSTRACTOne of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.;One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small., One of the crucial issues in the development of education in Indonesia iseducation access gap between kabupaten/kota. The implementation ofdecentralization which aims to bring the public service to the community isexpected to make access to education at the kabupaten/kota for the better. Thisstudy discusses the effect of government budget allocation towards improvingaccess secondary education kabupaten/kota in North Sulawesi, measured by thegross enrollment rate (GER) and net enrollment ratio (NER). Econometricanalysis of panel data of 15 kabupaten/kota in North Sulawesi, 2010-2012 showseveral things. First, the government budget through the budget of the educationfunctions show significant and positive impact on the improvement of GER andNER. Second, the transfer of funds in the form of DAU affects only increase theaccess to education through the GER, not to NER. Third, fiscal independency ofkabupaten/kota have no effect in improving access to secondary education inthose area. GDP per capita as a reflection of the economic capacity of thecommunity showed significant and positive impact on the improvement of GERand NER. However, the variables which significantly effect the improvement ofaccess to secondary education is very small. This shows that the impact ofgovernment budget allocation and economic growth, improved access tosecondary education kabupaten/kota is relatively small.]"

"Penelitian ini membahas strategi alternatif berupa pentargetan program-program bantuan pendidikan yang telah dijalankan oleh pemerintah diantaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BKM). Dilakukan analisis klaster untuk memetakan 497 kabupaten/kota di Indonesia berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik pendidikan dasarnya. Pembentukan klaster menggunakan k-means clustering pada 8 variabel yaitu APS SD, APS SMP, Angka Melek Huruf, Lama Sekolah rata-rata, Jumlah Sarana SD, Jumlah Sarana SMP, Jumlah Guru SD dan Jumlah Guru SMP. Hasilnya terbentuk 5 klaster dengan kesamaan karakteristik, yang kemudian disusun strategi bantuan pendidikan yang sesuai untuk masing-masing klaster. Perhitungan Data Indeks Pendidikan juga dilakukan sebagai validasi hasil klaster. Hasil Indeks Pendidikan sejalan dengan asumsi hasil klaster yaitu mengarah pada klaster-4 sebagai klaster terbaik, dilanjutkan oleh klaster-3, klaster-1, klaster-2 dan terakhir klaster-5.

---

This study focus on formulating alternative strategy to optimize the targeting of educational aid such as School Operational Aid (BOS) and Poor Student Aid (BSM). Cluster analysis is conducted to map all regencies in Indonesia based on its basic education characteristics. Clustering is done by k-means clustering using 8 variables, which is elementary and junior high school enrollment rate, illiteracy, average years of schooling, number of building facility and number of teachers. The results are formed 5 clusters with the same characteristics, which is then used to set a strategy and priority for educational aid in each cluster. Education Indexing is also done to validate the cluster results. The Education Index results are consistent with cluster results, with cluster-4 as the best, then followed by cluster-3, cluster-1, cluster-2 and cluster-5."

"Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis efektifitas belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan tata kelola pendidikan terhadap belanja pendidikan dalam meningkatkan kinerja pendidikan. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah kabupaten/kota tahun 2009 sampai dengan tahun 2012. Metode analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKP, DJPK, dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan dan tata kelola pendidikan berpengaruh terhadap kinerja pendidikan. Selain itu, adanya tata kelola pendidikan yang baik memperkuat hubungan belanja pendidikan terhadap kinerja pendidikan. Oleh karena itu, tata kelola pendidikan yang baik sangat dibutuhkan dalam merealisasikan belanja pendidikan yang akan digunakan dalam pelayanan pendidikan masyarakat sebagai bentuk dari kinerja pendidikan. Penelitian ini juga menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan kinerja pendidikan di tahun berikutnya. Belanja pendidikan, tata kelola pendidikan, dan moderasi tata kelola pendidikan dan belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap kinerja tahun berikutnya. Selain itu, dalam analisis sensitivitas juga membagi belanja pendidikan menjadi belanja pegawai, belanja modal, serta belanja barang dan jasa. Belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap kinerja pada tahun yang sama sedangkan belanja modal, serta belanja barang dan jasa berpengaruh terhadap kinerja pada tahun yang berikutnya. Begitu pun, dengan tata kelola pendidikan memperkuat hubungan antara belanja pegawai, belanja barang jasa, dan belanja modal terhadap kinerja pendidikan.

---

The aim of this study is to analyze the effect of education spending and education governance on education performance, and governance of education on education spending to increase educational performance. The sample in this study is the local government in 2009 until 2012. The sample in this study is the local government which has complete data from the year 2009 until 2012. The analytical method used is Ordinary Least Square (OLS) by using secondary data obtained from BPKP, DJPK, and BPS.

The results show that spending on education and education governance affect the educational performance. Moreover, the existence of a good education governance strengthening relationship between education spending and educational performance. Therefore, a good education governance is needed in increasing to monitor the education spending which will be used in the service of public education as a form of educational performance.

This study also use a sensitivity analysis using educational performance in the next year. Education spending, education governance, and moderation of education governance and education spending positively affects the performance in the next year. Besides that, the sensitivity analysis also divide education spending into personnel expenditure, capital expenditure and spending on goods and services. Personnel expenditures have a significant effect on the performance of the same year, while capital spending, and spending on goods and services affect the performance in the next year. Likewise, the governance of education strengthens the relationship between personnel expenditure, spending on goods services, and capital expenditure and the education performance."

"Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai korelasi pendidikan dan akses informasi desa terhadap luasan hutan mangrove di Indonesia. Motivasi dari studi ini berasal dari fakta bahwa Indonesia mengalami deforestasi mangrove yang sangat besar dalam tiga dekade terakhir. Studi empiris ini dilakukan pada level desa di Indonesia. Dengan kombinasi data geospasial dan PODES kami menganalisis data panel unbalanced dengan menggunakan Fixed Effects Model (FEM) untuk menduga korelasi sarana pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan tinggi serta siaran TV swasta nasional dan siaran TV luar negeri terhadap luasan hutan mangrove, kami menemukan bahwa desa yang memiliki sarana pendidikan tinggi dan mendapatkan siaran TV luar negeri memiliki korelasi yang positif terhadap luasan hutan mangrove yang ada di wilayah desa tersebut. Pendidikan tinggi dan akses informasi global dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian penduduk desa akan pentingnya hutan mangrove. Oleh karena itu diperlukan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan sarana pendidikan tinggi dan akses informasi global di desa agar dapat mengurangi eksploitasi penduduk desa terhadap hutan mangrove terutama bagi masyarakat desa yang wilayahnya berada di sekitar/kawasan hutan.

---

This study aims to find empirical evidence regarding education and access to information in influencing mangrove forests in Indonesia. The motivation for this study comes from the fact that Indonesia has experienced enormous mangrove deforestation in the last three decades. This study uses village level data in Indonesia. With a combination of geospatial data and PODES the authors using the unbalanced panel data and Fixed Effects Model (FEM) to analyze the correlation of 9-year basic education facilities and higher education as well as national private TV broadcasts and overseas TV broadcasts on the area of mangrove forests, we found that villages that have higher education facilities and get overseas TV broadcasts have a positive correlation with the area of mangrove forests in the village area. Higher education and broad access to information globally can certainly increase villagers' knowledge and concern about the importance of mangrove forests. So that government policies are needed in improving higher education facilities and access to global information in villages in order to reduce the exploitation of villagers against mangrove forests, especially for village communities whose areas are located around mangrove forest."