Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan bahan bakar fosil menjadi permasalahan yang perlu diatasi, salah satunya dengan cara penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai. Perkembangan dari penggunaan kendaraan listrik, sejalan pula dengan peningkatan lithium-ion battery yang memiliki masa pakai yang pendek, sehingga baterai tersebut perlu diolah untuk mencapai keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis empat opsi kebijakan pengelolaan baterai kendaraan listrik di beberapa negara yang sudah diimplementasikan. Dengan menggunakan hasil wawancara, kuesioner, dan data sekunder, hasil penelitian menunjukkan skema kebijakan performance standard lebih efektif dilakukan di Indonesia. Selain itu, kebijakan dengan skema deposit sulit untuk diterapkan di negara berkembang yang masyarakat memiliki penghasilan menengah ke bawah.

---

Increasing fossil fuels is a problem that needs to be addressed, one of which is by using battery-based electric vehicles. The development of the use of electric vehicles is also in line with the increase in lithium-ion batteries which have a short service life, so these batteries need to be processed to achieve sustainability. This study aims to analyze four policy options for managing electric vehicle batteries in several countries that have been implemented. By using the results of interviews, questionnaires, and secondary data, the results of the research show that standard performance policy schemes are more effectively implemented in Indonesia. In addition, policies with deposit schemes are difficult to implement in developing countries where people have middle to lower incomes."

"Kendaraan listrik memerlukan energi listrik untuk beroperasi yang disimpan didalam baterai. Kendaraan listrik menghasilkan panas pada baterai yang digunakan. Panas baterai yang berlebih dapat mengurangi masa pakai dan menyebabkan terjadinya ledakan. Penggunaan pipa kalor sebagai sistem pendingin memiliki potensi menjadi solusi masalah panas berlebih pada kendaraan listrik. Tujuan penelitian adalah menyusun konsep keberlanjutan penerapan pipa kalor pada baterai kendaraan listrik. Pengujian dilakukan dengan membangun prototipe, analisis ekonomi melalui cost comparison serta analisis persepsi sosial melalui kuisioner. Hasil menunjukkan penggunaan pipa kalor mampu menjaga temperatur baterai dibawah 40 °C. Penggunaan pipa kalor dalam jangka panjang dapat memberikan keuntungan dan teknologi ini diterima secara sosial oleh peneliti dan para ahli. Saran untuk penelitian adalah perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan pipa kalor pada baterai, perlu adanya pengembangan kebijakan terkait lokasi pembuangan, mekanisme pengelolaan dan penyuluhan kepada masyarakat.

---

The increase in the use of electric vehicles is increasing over time. Electric vehicles require electrical energy to operate which is stored in the battery. Electric vehicles generate heat in the batteries used. Excessive battery heat can reduce its life and cause an explosion. The use of heat pipes as a cooling system has the potential to be a solution to the problem of overheating in electric vehicles. The aim of the research is to develop the concept of sustainability applying heat pipes to electric vehicle batteries. Testing is done by building prototypes, economic analysis through cost comparison and analysis of social perceptions through questionnaires. The results show that the use of heat pipes is able to maintain the battery temperature below 40 °C. The use of heat pipes in the long term can provide benefits and this technology is socially accepted by researchers and experts. Suggestions for research are that further research is needed regarding the application of heat pipes to batteries, it is necessary to develop policies related to disposal locations, management mechanisms and outreach to the community."

"Saat ini penggunaan kendaraan listrik di dunia khususnya mobil listrik berkembang dengan cepat. Hal ini akan menimbulkan tantangan pengelolaan limbah baterai. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengelolaan limbah baterai mobil listrik Indonesia yang berkelanjutan di masa depan dengan mempertimbangkan penciptaan nilai tambah dari limbah tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi regulasi terkait pengelolaan limbah baterai di Indonesia dan studi literatur skema aliran limbah baterai mobil listrik di negara lain seperti Eropa, Amerika, Cina, dan Korea Selatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor lingkungan internal dan eksternal dari industri pengelolaan limbah baterai menggunakan analisis PESTEL dan SWOT. Hasil analisis SWOT tersebut kemudian dibobotkan menggunakan analisis IFE dan EFE, kemudian dirumuskan strategi alternatif menggunakan matriks SWOT. Riset ini mengidentifikasi 7 faktor kekuatan, 6 faktor kelemahan, 8 faktor peluang dan 8 faktor ancaman. Hasil analisis faktor eksternal dan internal dengan analisis IFE dan EFE menunjukkan bahwa industri pengelolaan limbah baterai di Indonesia memiliki kondisi internal yang kuat dan berpotensi untuk berkembang serta mampu menghadapi permasalahan limbah baterai mobil listrik di masa mendatang. Penelitian ini menghasilkan 7 strategi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Strategi yang substansial adalah pemerintah perlu membangun fasilitas daur ulang terpadu dan skema pengelolaan limbah baterai mobil listrik dengan skema implementasi Extended Producer Responsibility (EPR).

---

Currently the use of electric vehicles in the world, especially electric cars is growing rapidly. This will pose challenges in battery waste management. This study aims to formulate a strategy for managing Indonesian electric car battery waste that is sustainable in the future by considering the creation of added value from the waste. This research identifies regulations related to battery waste management in Indonesia and studies literature on electric car battery waste flow schemes in other countries such as the European Union, America, China, and South Korea. This research also identifies the internal and external environmental factors of the battery waste management industry using PESTEL and SWOT analysis. The results of the SWOT analysis are then weighted using the IFE and EFE analysis, then alternative strategies are formulated using a SWOT matrix. We identified 7 strength factors, 6 weakness factors, 8 opportunity factors and 8 threat factors. The results of the analysis of external and internal factors with IFE and EFE analysis show that the battery waste management industry in Indonesia has strong internal conditions and the potential to develop and is able to face the issue of electric car battery waste in the future. This research resulted in 7 strategies addressed to the Directorate General of Hazardous and Toxic Materials Waste Management, The Ministry of Environment and Forestry. A substantial strategy is that the government needs to build an integrated recycling facilities and electric car battery waste management schemes with an Extended Producer Responsibility (EPR) implementation scheme"

"Sektor transportasi selama ini dikenal sebagai penyumbang emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara yang menimbulkan masalah lingkungan dan kesehatan. Indonesia sebagai oil net importer juga direpotkan oleh fluktuasi harga minyak yang dipengaruhi oleh situasi geopolitik di seluruh dunia. Indonesia termasuk dalam sepuluh besar negara penyumbang gas rumah kaca ke atmosfer dan transportasi sendiri menyumbang 14,17% dari total (Crippa, et al., 2021). Sebagai kota tersibuk di Indonesia, terdapat 3,5 juta unit mobil di provinsi DKI Jakarta (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). Namun, mobil dari daerah penyangga keluar masuk Jakarta setiap pagi dan sore mengikuti jam kerja. Cara mengurangi gas rumah kaca lewat elektrifikasi di sektor transportasi menjadi penting. Mobil listrik berbasis baterai adalah salah satu jawaban untuk mengurangi gas rumah kaca tersebut, namun penetrasi di pasar tidak begitu menggembirakan. Untuk mencari peluang mendongkrak penetrasi mobil listrik berbasis baterai, kita perlu mengetahui peringkat prioritas faktor-faktor dalam niat beli masyarakat Indonesia. Penelitian ini didasarkan pada Theory of Planned Behavior dimana niat beli dibentuk oleh attitude, subjective norm, dan perceived behavioral control. Didapatkan faktor-faktor yang menjadi indikator reflektif dari ketiga variabel tersebut, dimana masing-masing faktor mempunyai tingkat kekuatan reflektif yang didapat dari pengolahan kuesioner menggunakan Confirmatory Factor Analysis.

---

Transportation sector has been known as a contributor to the greenhouse gasses emissions and air pollution which caused environment and health problems.Indonesia is in the top tenth of countries who contribute greenhouse gasses to the atmosphere and transportation itself accounts for 14.17% from the total (Crippa, et al., 2021). As the busiest city in Indonesia, there are 3.5 million units in Jakarta province only (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). However, cars from urban areas in and out of Jakarta every morning and afternoon following working hours. The way to reduce greenhouse gasses such as electrification in the transportation sector has become important. Battery electric vehicles are one of the answers to reduce greenhouse gasses, but penetration in the market is not so encouraging. To seek the opportunities to boost penetration of battery electric vehicles, we need to know the priority ranking of factors in the purchase intention of Indonesian people. This research is based on the Theory of Planned Behavior where purchase intention is formed by attitude, subjective norms, and perceived behavioral control. The factors that are reflective indicators of the three variables are obtained, where each factor has a level of reflective strength obtained from processing the questionnaire using Confirmatory Factor Analysis."

"Penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai dipandang sebagai solusi paling efektif untuk mengatasi permasalahan energi dan lingkungan pada sektor transportasi. Di Indonesia, EV secara resmi diberlakukan sebagai kendaraan alternatif pada tahun 2019 dengan memberlakukan beberapa kebijakan untuk mendorong baik itu perkembangan industri EV maupun penggunaan EV di Indonesia. Namun demikian, belum diketahui secara jelas apakah kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap EV sehingga bersedia untuk mengadopsinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk melakukan analisis terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka untuk mendorong implementasi EV di Indonesia. Analisis kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan sistem dinamis. Sebuah model dinamis sistem adopsi EV dikembangkan untuk memeriksa hubungan kebijakan dengan peningkatan penerimaan masyarakat terhadap EV. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dengan instalasi stasiun pengisian daya tipe ultra fast charging menjadi kebijakan yang paling efektif dalam meningkatkan penerimaan masyarakat. Sementara terkait kebijakan fiskal, kebijakan yang paling efektif adalah pembebasan pengendara EV dari pajak kendaraan bermotor.

---

Battery electric vehicles is seen as the most effective solution to energy and environmental problems in the transportation sector. EV is officially treated as an alternative vehicle in Indonesia in 2019 by enacting several policies to encourage both the development of the EV industry and the use of EV in Indonesia. However, it is not clear whether these policies can effectively increase public acceptance in adopting EV. This study aims to analyze the effectiveness of policies implemented by the government to encourage EV adoption in Indonesia. Policy analysis is carried out using a dynamic system approach. A dynamic model of EV adoption system was developed to examine the relationship between policy and increased public acceptance of EV. The results of this study indicate that strengthening infrastructure with installations of ultra-fast charging station is the most effective policy in increasing public acceptance. Meanwhile, the most effective fiscal policy is the exemption of EV drivers from annual tax. Furthermore, this study emphasizes the importance of the promotion of EV to increase public knowledge of EV as a fundamental for adoption decision making."

"Dalam rangka menciptakan iklim kendaraan ramah lingkungan guna menanggulangi permasalahan polusi udara dan pemanasan global, pemerintah Indonesia mengakselerasikan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Untuk menarik minat masyarakat beralih mengadopsi KBLBB, pemerintah Indonesia memberikan berbagai macam rangsangan, salah satunya dengan memberikan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Di DKI Jakarta, ketentuan terbaru mengenai kebijakan insentif PKB atas KBLBB diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023 di mana dijelaskan besaran tarif PKB atas KBLBB adalah 10% dari dasar pengenaan PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat DKI Jakarta terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei berupa kuesioner kepada 169 responden, serta wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai data pelengkap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat DKI Jakarta memiliki persepsi yang positif atas kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Persepsi positif didukung karena masyarakat DKI Jakarta memiliki sikap (kognitif), sikap (afektif), motif, minat, dan pengharapan yang positif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Meskipun demikian, masyarakat DKI Jakarta masih memiliki sikap (konatif) dan pengalaman yang negatif terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta. Hal ini menandakan sikap pengadopsian KBLBB oleh masyarakat DKI Jakarta masih rendah meskipun telah diberikan insentif, serta pengalaman akan sosialisasi dari pemerintah terkait kebijakan insentif PKB atas KBLBB di DKI Jakarta masih kurang memadai.

---

environment to address air pollution and global warming issues, the Indonesian government is accelerating the battery electric vehicle (BEV) program. To encourage the public to adopt BEV, the Indonesian government is offering various incentives, one of which is the Motor Vehicle Tax incentive. In DKI Jakarta, the latest regulations regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV are outlined in the Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023, which specifies that the Motor Vehicle Tax rate for BEV is 10% of the Motor Vehicle Tax base. This study aims to analyze the perceptions of DKI Jakarta residents regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV as stated in Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2023. The approach used in this research is quantitative, with data collected through a survey in the form of a questionnaire to 169 respondents, along with in-depth interviews and literature studies as complementary data. The results of this study indicate that DKI Jakarta residents have a positive perception of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakata. This positive perception is supported by the fact that DKI Jakarta residents have positive attitudes (cognitive), attitudes (affective), motives, interests, and expectations related to the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. However, DKI Jakarta residents still have negative attitudes (conative) and experiences regarding the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta. This indicates that the adoption of BEV by DKI Jakarta residents is still low despite the incentives, and the government's socialization of the Motor Vehicle Tax incentive policy for BEV in DKI Jakarta remains inadequate."

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas kendaraan listrik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2019 s.t.d.d Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2021. Dalam peraturan ini diatur mengenai insentif PPnBM atas kendaraan listrik untuk tipe hybrid, PHEV, FCEV, dan BEV. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia sesuai dengan prinsip kebijakan insentif kendaraan listrik yang efektif dan strategi penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik dengan membandingkan penerapan kebijakan cukai atas kendaraan listrik di Thailand. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivism dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan PPnBM atas kendaraan listrik di Indonesia memenuhi prinsip jenis dan waktu pemberian insentif, kesederhanaan insentif, daya tahan insentif, tetapi tidak memenuh ketersediaan insentif yang menjadi salah satu tantangan penerapan kebijakan insentif PPnBM atas kendaraan listrik. Selanjutnya, strategi penerapan yang telah disiapkan oleh pemerintah adalah 1) mengkaji ulang persyaratan TKDN agar kendaraan listrik dapat mendapatkan tarif insentif PPnBM, 2) meningkatkan jumlah infrastruktur pengisian publik, 3) menyelaraskan kebijakan antara kendaraan konvensional dan kendaraan listrik, dan 4) sosialisasi mengenai kendaraan listrik dan kebijakan insentif atas kendaraan listrik.

---

The Government of Indonesia issued an incentive policy of Sales Tax on Luxury Goods on electric vehicles which is regulated in Government Regulation No. 73 of 2019 as amended by Government Regulation No. 74 of 2021. This regulation regulates PPnBM incentives for electric vehicles for hybrid, PHEV, FCEV, and BEV types. This study aims to analyze the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia in accordance with the principles of an effective electric vehicle incentive policy and the strategy for implementing the luxury tax incentive policy on electric vehicles by comparing the implementation of the excise policy on electric vehicles in Thailand. The research was conducted using a quantitative approach with a post-positivism paradigm and a descriptive type of research. The results of this study indicate that the luxury tax policy on electric vehicles in Indonesia meets the principles of type and timing of incentives, simplicity of incentives, durability of incentives, but does not meet the availability of incentives which are one of the challenges of implementing luxury tax incentive policies on electric vehicles. Furthermore, the implementation strategies that can be carried out by the government are 1) reviewing the local content requirements so that electric vehicles can get luxury tax incentive rates, 2) increasing the number of public charging infrastructures, 3) aligning policies between conventional vehicles and electric vehicles, and 4) socializing about electric vehicle and incentive policies for electric vehicles."

"Penggunaan kendaraan bermotor listrik (electric vehicle) sebagai suatu teknologi terbarukan semakin meningkat demi mengurangi polusi udara dan mencapai target net zero emission pada tahun 2060 sehingga kehadiran perlindungan hukum terhadap hak eksklusif inventor kendaraan bermotor listrik menjadi urgensi untuk diterapkannya program percepatan pendaftaran paten melalui kebijakan green patent incentive. Green patent incentive merupakan kebijakan untuk memberikan insentif kepada pendaftar paten teknologi hijau berupa percepatan proses pendaftaran paten. Kebijakan green patent incentive dapat mempercepat proses pendaftaran paten sehingga pemberian paten atas teknologi ramah lingkungan juga akan semakin meningkat. Hal ini sebagaimana terbukti pada negara-negara lain yang telah menerapkan kebijakan green patent incentive, seperti Canada dan Republik Rakyat China (RRC). Namun demikian, Indonesia belum memiliki kebijakan yang serupa dengan kebijakan green patent incentive yang berlaku di Canada dan RRC. Masih belum ada insentif yang diberikan terhadap pendaftaran paten teknologi yang ramah lingkungan, khususnya teknologi kendaraan bermotor listrik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas terkait penerapan kebijakan green patent incentive sebagai solusi untuk mempercepat proses pendaftaran paten agar dapat meningkatkan perlindungan hukum terhadap inventor teknologi ramah lingkungan, khususnya teknologi kendaraan bermotor listrik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menganalisis penerapan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta dengan membandingkan antara kebijakan yang berlaku di Indonesia dengan kebijakan yang berlaku di Canada dan RRC. Hasil analisis yang didapatkan adalah green patent incentive dapat mempercepat pendaftaran paten dan apabila hendak diterapkan di Indonesia, maka harus ditentukan kriteria-kriteria teknologi hijau dan tahapan yang dapat diberikan green patent incentive. Kriteria teknologi hijau dapat merujuk pada peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan konservasi energi, sedangkan tahapan pendaftaran paten yang dapat diberikan green patent incentive adalah tahap penelitian substantif paten

---

The use of electric vehicles as a renewable technology is increasing in order to reduce air pollution and achieve the target of net zero emission in 2060. Therefore, the existence of legal protection for the exclusive rights the electric vehicles’ investors has became an urgency to implement. Indonesia needs a program to accelerate patent registration through the green patent incentives policy. Green patent incentive is a policy to provide incentives for green technology patent applicants in the form of accelerating the patent registration process. The green patent incentive policy can give a fast-track to the patent registration process so that the granting of patents for environmentally friendly technologies will also increase. The effect on implementing the green patent incentive policy may be seen in other countries that have implemented policy, such as Canada and the People's Republic of China (PRC). However, Indonesia does not yet have a policy similar to the green patent incentive policy like there is in Canada and The PRC. There are still no incentives given to the registration of environmentally friendly technology patents, especially electric vehicle technology in Indonesia. Therefore, this research will discuss the implementation of the green patent incentive policy as a solution to accelerate the patent registration process in order to increase legal protection for environmentally friendly technology inventors, especially the electric vehicle technologies. The research method used is juridical-normative by analyzing the applicable laws and regulations, as well as by comparing the policies in force in Indonesia with those in force in Canada and The PRC. The results of the analysis obtained are that green patent incentives can accelerate patent registration and if they are to be implemented in Indonesia, then Indonesia must first determined the criteria for green technology and must determined the patent registration stages that can be granted the green patent incentives. Green technology criteria can refer to laws and regulations in the field of environment and energy conservation, while the stages of patent registration that can be granted green patent incentives are the patent substantive research stage."

"Kendaraan berbasis listrik (Electric Vehicle atau EV) telah menjadi tren global yang terus mendapatkan dukungan untuk diadopsi di seluruh dunia. Indonesia sebagai salah satu negara yang berkomitmen untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060, telah memformulasikan Electric Vehicle Roadmap, dan kendaraan listrik diproyeksikan akan terus meningkat. Baterai, sebagai komponen utama EV, memiliki potensi besar di Indonesia sebagai negara terbesar penghasil nikel dan permintaannya yang terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, baterai yang sudah habis masa pakainya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang serius dan pemborosan sumber daya alam. Limbah baterai ini diproyeksikan mencapai 332 MWh pada tahun 2030. Akan tetapi, belum ada upaya dari pemerintah Indonesia yang komprehensif untuk perencanaan dan implementasi daur ulang baterai kendaraan listrik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi daur ulang baterai kendaraan listrik di Indonesia menggunakan pendekatan Interpretive Structural Modelling (ISM), dilanjutkan dengan analisis Matrice d’Impacts Croises Multiplication Appliquee aun Classement (MICMAC). Penelitian ini menghasilkan 20 elemen strategi dengan 5 tingkat hierarki pada model ISM untuk strategi daur ulang baterai kendaraan di Indonesia. Penting untuk pemangku kepentingan melaksanakan ke-20 strategi secara keseluruhan karena strategi-strategi tersebut teridentifikasi memiliki driving power dan dependence power yang tinggi. Strategi-strategi ini secara keseluruhan dapat mempengaruhi strategi lain dan memberikan umpan balik pada elemen strategi itu sendiri. Model ini diharapkan dapat digunakan sebagai peta strategis untuk implementasi daur ulang baterai EV di Indonesia.

---

Electric Vehicles (EV) have become a global trend, gaining continuous support for worldwide adoption. Indonesia, as one of the countries committed to achieving the Net Zero Emission (NZE) target by 2060, has formulated an Electric Vehicle Roadmap, projecting a steady increase in EV adoption. Batteries, being a core component of EVs, hold significant potential in Indonesia as the largest nickel producer with rising demand. However, if not managed properly, end-of-life batteries can lead to serious environmental pollution and waste of natural resources. Battery waste is projected to reach 332 MWh by 2030. Despite this, there has been no comprehensive and specific government effort for EV battery recycling planning. This research aims to design a recycling strategy for electric vehicle (EV) batteries in Indonesia using the Interpretive Structural Modelling (ISM) approach, followed by Matrice d’Impacts Croises Multiplication Appliquee aun Classement (MICMAC) analysis. The study identified 20 strategic elements, organized into a five-level hierarchy within the ISM model for EV battery recycling strategies in Indonesia. It is crucial for stakeholders to implement all 20 strategies collectively, as they have been identified to possess high driving power and dependence power. These strategies can collectively influence other strategies and provide feedback to the strategic elements themselves. This model is expected to serve as a strategic roadmap for the implementation of EV battery recycling in Indonesia."

"SDGs bawasannya memiliki tujuan salah satunya berkenaan dengan kelestarian lingkungan, Indonesia sebagai negara yang ikut serta untuk mewujudkannya sampai tahun 2030 dapat mewujudkannya melalui kebijakan pajak melalui insentif perpajakan. Limbah B3 memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan dan juga lingkungan. Industri pengelolaan limbah hadir dengan penguasaan teknologi dan informasi mengenai pengelolaan limbah yang memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan dapat menjadi salah satu pendorong maupun sebagai alat untuk menggerakan pengelolaan limbah B3 yang tepat guna. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan insentif perpajakan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh industri pengelolaan limbah. Metode penelitian yang digunakan yaitu, pendekatan kualitiatif dan pengumpulan data wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian ini memberikan simpulan yaitu bawasannya kebijakan insentif perpajakan di Indonesia yang dapat dimanfaatkan bagi industri pengelolaan limbah adalah pertama kebijakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan dan peralatan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan, tetapi masih sedikit dimanfaatkan oleh industri pengelolaan limbah dikarenakan aktivitas impor yang minim dan mempertimbangkan biaya kepatuhan. Kedua adalah kebijakan insentif PPh yang bawasannya kebijakan tersebut masih secara umum memang diperuntukkan untuk semua industri, maka dari itu dilakukan perbandingan dengan negara Malaysia yang memiliki kebijakan insentif pajak terkait pengelolaan limbah yang mungkin dapat dijadikan pembelajaran bagi negara Indonesia.

---

One of the goals for SDGs is environmental sustainability, and Indonesia as a participating country to reach goals of SDGs until 2030 can realize them through tax incentive policy. Hazardous waste has bad impacts on health and also the environment. The waste management industry comes with the mastery of technology and information about waste management that cannot be done haphazardly and can be one of the actors for driving effective hazardous waste management. This study aims to describe and analyze tax incentive policies in Indonesia that can be utilized by the waste management industry. The research method used is a qualitative approach and depth-interview data collection and literature studies. The results of this study conclude tax incentive policies in Indonesia are exempting import duties for materials and equipment used to prevent environmental pollution, but are still little used by the waste management industry due to import activities minimal and consider compliance costs. Second is the Income Tax incentive policies, which are still generally intended for all industries, so there is a required comparison with Malaysia that has tax incentive policies related to waste management"