Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Data geospasial dibutuhkan untuk mendukung pembangunan nasional berbasis data. Akan tetapi, data geospasial yang tersedia di Indonesia masih belum memadai karena masih adanya tumpang tindih antardata yang diproduksi oleh pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan penyelenggaraan data geospasial pemerintah, salah satunya adalah Kebijakan Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan SDI mengamanatkan Badan Informasi Geospasial (BIG) sebagai Pembina Data Geospasial Tingkat Pusat dengan memiliki lima tugas utama dalam pembinaan untuk mengimplementasikan SDI khususnya dalam penyelenggaraan data geospasial. Namun dalam mengimplementasikan tugas-tugas pembina tersebut, BIG masih belum mengimplementasikan sepenuhnya seperti belum dilakukannya pemeriksaan ulang data prioritas. BIG masih memiliki permasalahan seperti kurangnya jumlah SDM, anggaran, serta aturan turunan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, tesis ini bertujuan untuk membahas implementasi dan faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan SDI untuk data geospasial di BIG. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivism dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dengan teknik pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam dan studi pustaka, serta menggunakan teknik analisis ideal type Max Weber. Hasil dari penelitian ini adalah belum memadainya implementasi SDI untuk data geospasial di BIG karena masih terdapat banyak kekurangan serta terdapat pula faktor-faktor yang memengaruhi belum memadainya implementasi tersebut. Rekomendasi penelitian berikutnya adalah adanya evaluasi terhadap implementasi SDI secara menyeluruh dari semua stakeholder terkait.

---

Geospatial data is needed to support data-based national development. However, the geospatial data which available in Indonesia is still inadequate because there’s overlap between data that produced by government. Therefore, it is necessary to have a government geospatial data management policy, one of which is the Satu Data Indonesia (SDI) policy. The SDI policy mandates the Badan Informasi Geospasial (BIG) as the Central Level Geospatial Data Supervisor has five main tasks in providing guidance in implementing SDI, especially in managing geospatial data. However, in implementing the supervisory duties, BIG still hasn't fully implemented it, as has not done a re-check of priority data. BIG still has problems such as a lack of human resources, budget, and derivative regulations to implement these policies. Therefore, this study aims to discuss the implementation and factors that influence the implementation of SDI policies for geospatial data in BIG. This study uses a postpositivism approach using the concept of policy implementation with data collection techniques, namely in-depth interviews and literature studies, as well as using ideal type Max Weber analysis technique. The results of this study are the inadequate implementation of SDI for geospatial data at BIG because there are still many deficiencies and there are also factors that influence the inadequate implementation. Recommendation for the next study is to evaluate the SDI implementation from all stakeholders."

"Badan Informasi Geospasial (BIG) merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang bertugas di bidang informasi geospasial (IG). IG merupakan fakta atau data yang berkaitan dengan objek yang terletak di permukaan bumi. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial (PDIG) bertanggung jawab secara terpusat untuk melakukan proses pengelolaan data di BIG. Permasalahan yang dihadapi bidang PDIG yaitu belum optimalnya pengelolaan data, kondisi tersebut merupakan dampak dari belum adanya tata kelola data di BIG. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, penelitian ini fokus pada evaluasi tata kelola data dan menyusun usulan perancangan tata kelola data di BIG dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 2019. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdiri dari komponen organization structure; principles, policies, and framework; processes. Komponen organization structure berisi usulan struktur organisasi tata kelola data yang juga mengacu pada Peraturan Presiden tentang Satu Data Indonesia. Komponen principles, policies, and framework berisi daftarkebijakan dan prosedur yaitu berupa kebijakan backup, spesifikasi produk, data profiling, serta masukan rancangan peraturan manajemen manajemen kualitas. Komponen processes berisi daftar kegiatan tata kelola data yang belum dilakukan bidang PDIG dan metrik pengukuran keberhasilan pengelolaan data serta rencana aksi untuk operasionalisasi sistem penyelenggaraan IG.

---

Geospatial Information Agency (GIA) is a Non-Ministerial Government Institution tasked with Geospatial Information (GI). IG is a fact or data relating to objects located beneath, on, or above the earth`s surface. Geospatial Data and Information Management Division (GDIM Division) is responsible for managing data in GIA. The problem faced by GDIM Division is that the data management process is not yet optimal. This

condition is the impact of the absence of data governance at GIA. To solve this problem, this research focuses on evaluating data governance practices and compiling data governance design proposals at GIA using the COBIT 2019 framework. Data collection is done by using an interview, observation, and literature study. The results of this study are the proposed data governance design in a form of an organizational structure; principles, policies, and frameworks; processes components.

The organizational structure component contains the proposed data governance organization structure according to the Presidential Regulation on Indonesia`s One Data. The principles, policies and frameworks component contain a list of procedures and policies in the form of backup policies, product specifications, data profiling, as well as input for the draft of agency regulation for quality management. The processes component contains a list of data governance activities that have not been carried out by GDIM Division and metrics for measuring the success of data management processes; action plans for the operationalization of the integrated GI administration system."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang peranan perencanaan karier dalam meningkatkankualitas sumber daya manusia di Badan Informasi Geospasial. Penelitian inibertujuan untuk menggambarkan analisa perencanaan karier pegawai negeri sipildi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori ProsesPerencanaan Karier oleh Ivancevich & Hoon dengan pendekatan positivis.Penelitian ini membandingkan antara kepentingan individu dalam meningkatkankarier dengan organisasi dalam hal memfasilitasi kepentingan tersebut. Hasil daripenelitian tersebut masih ada ketidakseriasian/ketidakcocokkan antarakepentingan individu dengan organisasi yaitu dalam hal ketiadaan konselingkarier padahal pegawai sangat membutuhkan untuk berkonsultasi masalah karier,sedangkan dalam hal pelatihan dan pengembangan ada keserasian antara individudan organisasi dikarenakan individu berusaha mengembangkan kemampuannyadan organisasi memfasilitasi dengan mengadakan pelatihan.

---

ABSTRACTThis research was about Analysis of Career Planning to increase quality of humanresources on Civil Servants at Information Geospatial Agency. This research wasused for describing how to analyze career planning on Civil Servant atInformation Geospatial Agency. This research used Theory Career PlanningProcess by Ivancevich & Hoon with positivist approach. This research compared amatching process between the individual with the organization. The results wasstill found no match between individual and organizational needs, for examplethere was no career counseling in there which was very important by employee toshare their career problems, but on the other hand there was a match abouttraining and development which employee tried to increase their capability andorganization facilitated that programs."

"The issues of maritime securities have become main concern to all coastal states worldwide including Indonesia. Unfortunately, various issues and problems on maritime securities in Indonesia which are related to stakeholders' views, understandings, perceptions, preparedness, mitigations, and gaps between institution are still matter. Instead, sectoral views are still very strong and causing authority disputes. In this respect, convergence views on maritime security issues and problems at both political, law makers, and technical operation levels are very important in order to overcome various number of maritime security threats faced by Indonesia. In this context, among other important aspects in maritime security, one have not to neglect on the role of geospatial information. This paper will address and discuss geospatial aspects in maritime security. The discussion will address geospatial data, information, methods, and technologies which are required to be well understood by all stakeholders in Indonesia's maritime security management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola spasial dari kepuasan hidup penduduk DKI Jakarta. Data penelitian diambil melalui survei online pada penduduk Jakarta yang berusia di atas 18 tahun ( N=748). Pengukuran variabel kepuasan hidup dilakukan dengan menggunakan Satisfaction With Life Scale (SWLS) dan untuk variabel kondisi geografi didapatkan dari data sekunder Badan Pusat Stastistik dan Jakarta Open Data. Analisis spasial dilakukan dengan menggunakan metode autokorelasi spasial Moran’s I, Moran scatter plot, dan regresi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat pola spasial kepuasan hidup penduduk Jakarta yang mengelompok di tingkat kelurahan (Moran’s I= 0.224) dan densitas penduduk di tingkat kelurahan berkontribusi terhadap kepuasan hidup penduduk Jakarta (R² = 0.111).

---

The current study is aimed to analyse geospatial pattern of life satisfaction among Jakarta’s residents. Data were gathered through an online survey on the Jakarta’s population aged above 18 years (N = 748). Life satisfaction was measured using Satisfaction With Life Scale (SWLS) and geographic data were obtained from Badan Pusat Statistik and Open Data Jakarta. Spatial data were analyzed using Moran’s I spatial autocorrelation method, Moran Scatter plot, and regression. Results showed that there is a clustered pattern of life satisfaction among residents of Jakarta (Moran’s I=0.224) and population density at urban village level contributes to life satisfaction of Jakarta’s population (R² = 0.111)."

"Pemilihan lokasi dan desain sistem energi surya merupakan tahapan yang sangat penting dalam memastikan kelayakan, keberlanjutan, dan operasional yang optimal suatu Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam evaluasinya, seperti posisi (spasial) dan kondisi suatu wilayah (geospasial). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan skema atau rancangan pengambilan keputusan untuk pemilihan lokasi PLTS yang sesuai, khususnya di desa tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Indonesia dengan metode yang digunakan adalah kombinasi Geographical Information System (GIS) dan pendekatan pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM), serta optimisasi desain sistem PLTS dengan menggunakan perangkat lunak HOMER untuk daerah paling sesuai berdasarkan analisis geospasial GIS-Analytic Hierarchy Process (AHP). Hasil yang didapatkan adalah kriteria yang paling berpengaruh adalah kriteria iklim (GHI 32%, temperatur 21%, dan kelembaban 5%). Daerah yang paling sesuai untuk PLTS adalah Desa Kalibagor, Desa Tulamben, Desa Tolada, Desa Kotaraja, Desa Talaga Tomoagu, Desa Maronge, dan Desa Nelelamawangi, sedangkan desa 3T yang sesuai untuk PLTS adalah Desa Kafelulang, Desa Pendulangan, dan Desa Sampuro. Kapasitas PLTS di daerah paling sesuai berada pada rentang 45,7 s/d 2.973 kW dengan produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 69.718 s/d 4.457.825 kWh/tahun, sedangkan di desa 3T 79,4 s/d 146 kW dengan produksi listrik yang dihasilkan sebanyak 97.685 s/d 247.234 kWh/tahun. Rentang nilai Levelized Cost of Electricity (LCOE) untuk daerah paling sesuai adalah Rp4.119/kWh s/d Rp4.639/kWh, sedangkan untuk desa 3T adalah Rp4.201/kWh s/d Rp4.808/kWh.

---

Site selection and solar energy system design are very important stages in ensuring the feasibility, sustainability, and optimal operation of a Solar PV Power Plant. Many things need to be considered in the evaluation, such as the position (spatial) and condition of an area (geospatial). Therefore, this study aims to develop a decision-making scheme or design for the selection of suitable solar PV locations, especially in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) villages in Indonesia. The method used is a combination of Geographical Information System (GIS) and a multi-criteria-decision-making approach (MCDM), as well as optimization solar energy system design using HOMER software for the highly suitable area based on GIS-Analytic Hierarchy Process (AHP). The results obtained are the most influential criteria are climate (GHI 32%, temperature 21%, and humidity 5%). The highly suitable areas for solar PV power plant are Kalibagor Village, Tulamben Village, Tolada Village, Kotaraja Village, Talaga Tomoagu Village, Maronge Village, and Nelelamawangi Village, while the 3T villages that are suitable for PLTS are Kafelulang Village, Pendulangan Village, and Sampuro Village. Solar PV capacity in the highly suitable area varies between 45.7 and 2,973 kW with electricity production of 69,718 to 4,457,825 kWh/year, while in 3T villages varies 79.4 to 146 kW with electricity production of 97,685 to 247,234 kWh/year. Levelized Cost of Electricity (LCOE) in the highly suitable area varies between 4,119 IDR/kWh to 4,639 IDR/kWh, while in 3T villages varies 4,201 IDR/kWh to 4,808 IDR/kWh."

"Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi desain dan penerapan pengendalian internal pada proses pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial pada Badan Informasi Geospasial (BIG) serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk organisasi agar dapat mengoptimalkan pengendalian internal yang sudah ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Evaluasi atas desain dan penerapan pengendalian internal dilakukan dengan mengacu pada COSO Internal Control Integrated Framework tahun 2013, dengan komponen yang dinilai fokus pada komponen penilaian risiko (risk assesment) dan aktivitas pengendalian (control activity). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pengendalian internal sesuai COSO 2013 yang telah didesain dan diterapakan untuk komponen penilaian risiko dan aktivitas pengendalian.

---

This research was conducted to evaluate the design and implementation of internal controls in the process of managing and disseminating geospatial data and information at the Geospatial Information Agency (BIG) and to provide recommendations for improvements for the organization so that it can optimize existing internal controls. The research method used is a case study research method using descriptive qualitative analysis techniques. Evaluation of the design and implementation of internal control is carried out by referring to the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework, with the components assessed focusing on risk assessment components and control activities. Data collection was carried out through interviews and document analysis. The research results show that there are still weaknesses in internal control according to COSO 2013 which has been designed and implemented at the organization for the risk assessment components and control activities"

"Penelitian ini membahas tentang Implementasi Kebijakan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial. Penelitian ini menggunakan teori Edward III (1980) dengan pendekatan Positivis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Informasi Geospasial lahir dari amanat UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Badan Informasi Geospasial didirikan, sejak dibentuknya Peraturan Presiden No.94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial yaitu pada tanggal 27 Desember 2011. Perubahan yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial yaitu struktrur organisasi, tugas dan fungsi, visi dan misi serta status pegawai Bakosurtanal menjadi pegawai Badan Informasi Geospasial. Adapun hambatan yang terjadi selama perubahan Bakosurtanal menjadi Badan Informasi Geospasial yakni kurangnya sumber daya mansia di Badan Informasi Geospasial dan anggaran yang dibutuhkan cukup besar.

---

This research using theory of implementing public policy from George is the Edward III with positivis research . The result of this research is Geospatial Information Agency was founded as mandate of law No. 4 tahun 2011 about Geospatial Information Agency. Geospatial Information Agency was established on 27th Desember 2012 as a result of presidential regulation number 94 of 2011. Changes made by the Geospatial Information Agency are organizational structure, duties and functions, vision and mission, and employment status from Bakosurtanal employee become Geospatial Information Agency employees. There are some obstacles that occur during changes of Bakosurtanal body to Geospatial Information Agency such as the lack of human resources in the Geospatial Information Agency and requirement of bigger budgets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan indikator penilaian kinerja pada unit pengelola data pasang surut di Badan Informasi Geospasial. Konsep penerapan manajemen risiko sebagai indikator penilaian kinerja dapat dilakukan dengan mengintegrasikan manajemen risiko dan manajemen kinerja melalui tiga tahap yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal, penilaian risiko dan penentuan indikator penilaian kinerja. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko proses ataupun key risk indicator yang terdeteksi dalam penilaian risiko dapat dijadikan indikator penilaian kinerja yang memenuhi kriteria spesific, measurable, achievable, relevant, dan time phase. Hasil penelitian menghasilkan beberapa indikator penilaian kinerja yang telah terintegrasi dengan manajemen risiko yang dapat membantu organisasi sektor publik meningkatkan kinerja, meningkatkan nilai maturitas SPIP dan nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI).

---

This study aims to propose the formulation of key performance indicators that have been integrated with risk management in the tidal data management unit at Badan Informasi Geospasial. The concept of implementing risk management as key performance indicators can be carried out by integreting risk management and performance management through three stages, namely analysis of the internal and external environment, risk assessment and determination of key performance indicators. The research method used is a case study research method using descriptive qualitative analysis techniques. Data collection was carried out through questionnaires and interviews. The results of the study show that process risk or key risk indicators detected in risk assessment can be used as key performance indicators that meet specific, measurable, achievable, relevant, and time phase criteria. The results of the study produce several key performance indicators that have been integrated with risk management which can help public sector organizations improve performance, increase the value of Government Internal Control System maturity level and Risk Management Index. "