Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai advokasi yang dilakukan Perempuan Hebat Cianjur (PHC) dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. terdapat dua permasalahan dalam penelitian ini, pertama, Mengapa perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak dalam kebijakan tentang pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur sangat lemah. Kedua, Bagaimana advokasi yang dilakukan oleh kelompok perempuan dalam kebijakan pencegahan kawin kontrak di Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian ini menggunakan teori advokasi Ritu R. Sharma untuk menjawab dan menganalisa permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap perempuan korban kawin kontrak disebabkan oleh ketidak berhasilan advokasi kebijakan yang dilakukan oleh tokoh perempuan dalam Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur, sehingga tidak ada sanksi tegas untuk pelaku kawin kontrak. Implikasi teoritis penggunaan teori advokasi kebijakan relevan untuk melihat latar belakang terbitnya Perbup No.38 Tahun 2021 tentang Pencegahan Kawin Kontrak di Kabupaten Cianjur. Advokasi yang dilakukan oleh aktor kelompok perempuan untuk mempengaruhi Pemerintah Daerah Cianjur sebagai policy maker agar membuat kebijakan yang sesuai dengan kepentingan para aktor dalam hal ini merujuk kepada kepentingan masyarakat yaitu dalam melindungi perempuan dari dampak buruk kawin kontrak yang terjadi di Kabupaten Cianjur.

---

This study discusses advocacy carried out by Perempuan Hebat Cianjur (PHC) in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency, West Java. There are two problems in this study, first, why the protection of women victims of contract marriage in the policy on the prevention of contract marriage in Cianjur Regency is very weak. Second, how is the advocacy carried out by women's groups in the prevention of contract marriage policy in Cianjur Regency. This research uses qualitative research methods, namely research that intends to understand phenomena about what is experienced by research subjects such as behavior, perception, motivation, action and others holistically and by means of description in the form of words and language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. This study uses the advocacy theory of Ritu R. Sharma to answer and analyze the problems. The results showed that the weak protection of women victims of contract marriage was caused by the unsuccess of policy advocacy carried out by female figures in Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency, so there were no firm sanctions for contract marriage perpetrators. The theoretical implications of using policy advocacy theory are relevant to see the background to the issuance of Perbup No. 38 of 2021 concerning the Prevention of Contract Marriage in Cianjur Regency. Advocacy carried out by actors to influence the Cianjur Regional Government as a policy maker to make policies that are in accordance with the interests of the actors in this case refers to the interests of the community, namely in protecting women from the adverse effects of contract marriage that occur in Cianjur Regency."

"Penelitian kawin kontrak di daerah Cisarua dan Jakarta menunjukkan bahwa ada manipulasi budaya dan agama. Khusus di daerah Cisarua dominasi budaya Arab menguat dan mempengaruhi subyektivitas serta seksualitas perempuan Indonesia. Penghargaan terhadap identitas dan eksistensi perempuan Indonesia telah luntur karena nilai-nilai budaya Indonesia tidak dipertahankan serta faktor kemiskinan yang menyeruak. Kawin kontrak adalah prostitusi semata yang ?dilegalkan? dengan dalih agama. Di Cisarua kawin kontrak dan kawin siri tidak dapat dibedakan karena sama-sama dapat dipandang mengeksploitasi tubuh perempuan."

"Fenomena pernikahan dini di Indonesia mengalami peningkatan pada masa pandemi COVID-19, faktor keuangan yang menurun selama pandemi COVID-19 dan faktor bosan belajar daring telah mempengaruhi sebagian besar anak-anak di Indonesia. Indonesia termasuk rangking 37 di dunia dengan persentase tertinggi Pernikahan Dini, Di Indonesia Provinsi paling tinggi angka pernikahan dini adalah Provinsi Kalimantan Selatan 12,52 persen, sedangkan pada posisi kedua berasal dari Provinsi Jawa Barat 11,48 persen.Penelitian yang dilakukan dengan metode Kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. dengan pendekatan Theory Of Reosened Action. Pernikahan dini yang terjadi pada perempuan di desa Cibaregbeg keseluruhan informan memiliki niat yang kuat untuk melakukan pernikahan dini,itu didasari dengan pemahaman seperti alasan tidak ingin membebankan orang tua,faktor pendidikan, faktor budaya, faktor pergaulan bebas dan bahkan memang ada faktor dari anak itu sendiri untuk menikah. Berpijak pada temuan tersebut, maka dirumuskan salah satu yang dapat memberikan tambahan kepada berbagai pihak, Penundaan usia pernikahan dikalangan remaja harus lah ditangani secara bersama. Pernikahan hendaklah memperhatikan faktor usia karena usia sangat berpengaruh terhadap kematangan fisik, non fisik seperti pola pikir. Umur sangat penting dalam menjalankan sebuah hubungan keluarga, karena seiring dengan bertambahnya umur seseorang maka pola pikirnya juga akan bertambah dan berubah.

---

The phenomenon of early marriage in Indonesia has increased during the COVID-19 pandemic, the declining financial factor during the COVID-19 pandemic, and the boredom factor of online learning have affected most children in Indonesia. Indonesia is ranked 37th in the world with the highest percentage of Early Marriage, In Indonesia, the province with the highest early marriage rate in South Kalimantan Province 12.52 percent, while a second place comes from West Java Province 11.48 percent. The research was conducted using Qualitative methods with a case study research design. with the Theory Of Reasoned Action approach. The early marriage that occurs in women in Cibaregbeg village, all informants have a strong intention to marry early, it is based on understanding such as reasons for not wanting to burden parents, educational factors, cultural factors, promiscuity factors, and even there are factors from the child himself to get married. Based on these findings, one that can provide additions to various parties is formulated, the delay in the age of marriage among adolescents must be handled together. Marriage should pay attention to the age factor because age greatly affects physical, and non-physical maturity such as mindset. Age is very important in running a family relationship because as a person gets older, his mindset will also increase and change."

"Perjanjian perkawinan pisah harta merupakan suatu bentuk penyimpangan dari terjadinya percampuran harta perkawinan yang oleh undang-undang dimungkinkan diadakan oleh calon suami isteri dan perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dengan ketentuan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan itu tidak dapat diubah, kecuali bila ada persetujuan suami isteri yang membuatnya untuk dirubah, yang didasari juga pasal 1338 KUHPerdata, namun dengan tidak merugikan pihak ketiga termasuk kreditor, dan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.Sebagai pokok permasalahan, agar pihak ketiga tidak dirugikan, atas suatu perubahan harus ada upaya perlindungan terhadap pihak ketiga, karena apabila dirugikan, maka perubahan dapat tidak diberlakukan terhadap pihak ketiga terbatas hanya atas kepentingannya yang dirugikan saja, sedangkan untuk selebihnya perubahan perjanjian perkawinan tersebut berlaku penuh. Metode penelitian hukum normatif yang bersifat eksplanatoris kiranya cocok dalam mencermati dan meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan perjanjian perkawinan tersebut.Pentingnya perlindungan bagi pihak ketiga atas perubahan perjanjian perkawinan menuntut peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat setiap akta yang berhubungan dengan perubahan akta perjanjian perkawinan yang sebaiknya mempelajari isi perjanjian perkawinan dengan teliti, serta memasukkan pasal maupun klausula-klausula yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak termasuk pihak ketiga/kreditor ke dalam perubahan aktanya, dan meminta perubahan dilaporkan dan didaftarkan pada instansi yang berwenang.Dapatlah diambil kesimpulan bahwa perubahan atas perjanjian perkawinan dimungkinkan untuk dibuat oleh suami isteri atas dasar kesepakatan diantara mereka, dan perubahan tersebut disamping tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, juga tidak boleh merugikan pihak ketiga/kreditor. Untuk itu, notaris memegang peranan yang penting dalam menciptakan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak termasuk pihak ketiga/kreditor atas setiap akta yang dibuatnya, termasuk akta perubahan perjanjian perkawinan."

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."

"Keberanekaragaman suku bangsa, adat, budaya dan agama yang terdapat di Indonesia tidak menghilangkan kebutuhan penduduk Indonesia untuk berinteraksi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Akibat dari interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan pasangan beda agama di Indonesia. Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana pelangsungan perkawinan pasangan beda agama di Desa Sindangjaya Cianjur, apakah akibat hukum dari perkawinan pasangan beda agama tersebut dan apakah masyarakat Desa Sindangjaya Cianjur mempermasalahkan perbedaan agama dalam perkawinan yang dilaksanakan dalam masyarakat.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis sosiologis. Pelaksanaan perkawinan pasangan beda agama di Desa Sindangjaya dengan cara salah satu dari pasangan yang berbeda agama berpindah agama terlebih dahulu menyesuaikan dengan pasangan yang lain dan mereka melaksanakan perkawinan menurut ajaran agama yang telah mereka sepakati. Bila dalam perjalanan rumah tangga salah satu suami/istri berpindah ke agama semula maka sah atau tidaknya perkawinan mereka menurut negara, ditentukan oleh hukum agama yang dipakai pada saat pelangsungan perkawinan.Masyarakat Desa Sindangjaya Cianjur tidak mempermasalahkan perbedaan agama yang terjadi bila dalam suatu perkawinan terdapat pasangan yang berbeda agamanya. Selain itu sudah saatnya diberi perumusan yang lebih luas pada Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana tidak hanya mencakup ?dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia" saja tetapi juga mencakup "dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan agama."

"Skripsi ini membahas secara normatif mengenai Kedudukan klausula eksonerasi dalam perjanjian yang terdapat dalam formulir pendaftaran pelatihan selam antara konsumen dan PT. Global Deve. Dimana yang dimaksudkan dengan klausula eksonerasi adalah klausula yang mengalihkan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Latar belakang penulisan skripsi ini berawal dari klausula eksonerasi yang oleh undang undang tidak diperkenankan untuk dicantumkan dalam perjanjian, tetapi dalam praktek klausula tersebut masih selalu digunakan dalam perjanjian yang banyak ditemukan pada perjanjian yang dituangkan dalam formulir pendaftaran sekolah selam. Dengan menggunakan metode pendekatan Statute Aproach, atau pendekatan perundangan, dan menggunakan metode analisa bahan hukum, yaitu teknik yang menggunakan kajian dengan penalaran induktif dimana teknik ini mengkaji dengan melihat adanya fakta atau gejala yang ada dan kemudian mencoba untuk mengabstraksikan serta mencari prinsip-prinsip atau ilmu yang telah dikuasai untuk membangun sebuah hipotesis, berupaya untuk mengetahui kedudukan, keabsahan dan akibat hukum bagi para pihak, jika terbukti suatu perjanjian pembiayaan konsumen mengandung klausula tentang pengalihan tanggungjawab atau resiko kerugian PT. Global Dive kepada calon murid. Dari hasil penelitian yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, yang diantaranya adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan teori prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh para ahli hukum, jelas bahwa klausula yang tidak memenuhi unsur keadilan, klausula yang dibuat tidak didasari oleh itikad baik, merupakan klausula yang berat sebelah, yang kedudukan atau peranannya hanya sebagai alat yang digunakan pelaku usaha untuk menekan dan memaksa calon murid untuk tunduk pada klausul yang dibuat pelaku usaha, sehingga klausula tersebut tidak memenuhi unsur keabsahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang- undang atau ketentuan yang berlaku.

---

Undergraduate theses will reveal the aspects of standard contract that have been applied on the registration form of PT Global Dive. The definition of excemptional clause, indemnity and waiver between the student of Global Dive and instructor. Although these Undergradute theses were motivate from the excemptional clause mau cause the indemnity and waiver which has forbid by rules. In matter of fact there are plenty of standard clause will forced the consumer to take their risk by their own. With the anlytical method, rules of law, rules methodology, and doctrine in order to describe the contrach which are forbid by law. The analyse are to define the actual contract againts the Civil Law and Consumen Law between the consumen and the Global Dive it has proofed that the excemptional clause in standard contract does not qualifed to protect the interest of consumen or student in this case. The clause did not based on good will interest for both sides. Those contract was made to protect the interest of the company rather than the student. Furthermore these excemptional contract has been banned according to the law."