Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risiko kredit dan risiko likuiditas merupakan indikator penting untuk menentukan kesehatan bank. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel pada 21 Bank Pembangunan Daerah di Indonesia pada periode tahun 2011 sampai dengan 2021 dengan data yang bersumber dari laporan tahunan keuangan pada masing – masing bank. Hasil analisis data memperlihatkan pertumbuhan kredit berpengaruh signifikan terhadap risiko kredit namun tidak berpegaruh signifikan terhadap risiko likuiditas. Penelitian ini dapat memberikan informasi pengaruh fenomena pertumbuhan kredit terhadap risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah di Indonesia yang menjadi dasar informasi dan pertimbangan kebijakan dalam mengoptimalkan tingkat kredit maupun gambaran risiko kredit dan risiko likuiditas pada Bank Pembangunan Daerah.

---

Credit risk and liquidity risk are important indicators to determine the health of banks. This research aims to investigate the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia. The study utilizes a panel data regression method on 21 Regional Development Banks in Indonesia during the period from 2011 to 2021, using data sourced from the annual financial reports of each bank. The results of the data analysis show that credit growth has a significant effect on credit risk but does not have a significant effect on liquidity risk. This research provides information on the influence of credit growth on credit risk and liquidity risk at Regional Development Banks in Indonesia, which serves as the basis for information and policy considerations in optimizing the level of credit as well as the overview of credit risk and liquidity risk in Regional Development Banks."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kredit perbankan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Indonesia. Pertumbuhan ekonomi regional diukur dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada 30 provinsi di Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel pada 30 provinsi di Indonesia tahun 2004-2011, penelitian ini menyimpulkan bahwa total kredit bank bank BUMN dan bank swasta secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional. Lebih lanjut, kredit bank BUMN dan kredit bank swasta pada masa krisis juga terbukti secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of bank credit towards regional economic growth in Indonesia. Economic growth is measured by Regional Gross Domestic Product (RGDP) in 30 provinces in Indonesia. By using a panel data analysis on 30 provinces in Indonesia for the year 2004-2011, this study concluded that the total credit of state owned banks and private banks are significantly affecting regional economic growth in Indonesia. Furthermore, state owned bank credit and private bank credit during crisis are proven to be significantly affecting regional economic growth in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk mencari pengaruh dari implementasi kebijakan fiskal daerah terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Pulau Kalimantan selama periode dimulainya desentralisasi fiskal di Indonesia, yaitu pada tahun 2001 hingga 2011 dengan menggunakan metode panel data (Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur). Ukuran yang digunakan untuk menganalisa desentralisasi fiskal adalah indikator otonomi, indikator penerimaan, dan indikator pengeluaran. Selain itu juga, untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah digunakan variabel kontrol yang menjadi variabel pendukung yaitu Jumlah Penduduk, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), Pekerjaan, dan Investasi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah adanya hubungan positif antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah di provinsi-provinsi di Kalimantan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya desentralisasi fiskal juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan variabel-variabel lainnya kecuali variabel jumlah penduduk.

---

This research paper is looking for the effect of regional fiscal policy implementation on regional economic growth in provinces in Kalimantan Island over the period when fiscal decentralization started in Indonesia, 2001 - 2011 by using panel data estimation from 4 provinces (West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, and East Kalimantan). The measurement of fiscal decentralization is used to analyse are Autonomy Indicator, Revenue Indicator, and Expenditure Indicator. Moreover, to see the effect of fiscal decentralization on economic growth is used control variables to support that, such as Population, Initial GDRP, Employment, and Investment. The paper concludes with there is positive relationship between fiscal decentralization and local economic growth in provinces in Kalimantan. The result shows that increase in fiscal decentralization will increase local economic growth, and other variables too except population."

"Dengan dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, Walini sebagai salah satu stasiun pemberhentiannya memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan. Penelitian ini dilakukan untuk membuat desain konseptual dari konsep pengembangangan wilayah Kota Baru Walini sebagai Technology Park dan menghitung biaya investasi yang dibutuhkan. Konsep technology park berfokus pada industry-industri high tech dan kawasan-kawasan riset. Jenis industry yang akan dibangun adalah industry mobile phone, semokonduktor, dan komponen. Sedangkan untuk kawasan riset terdiri dari science park, bio techno park, geo park, art techno park, dan industrial park. Untuk mengetahui besar biaya investasi, dilakukan studi literature atau benchmarking pada industry dan kawasan yang telah ada. Wilayah yang akan dikembangkan seluas 1126 ha. Hasil dari penelitian ini adalah pengembangan kawasan Technology Park terdiri dari berbagai jenis industry, kawasan residensial, kawasan komersial, kawasan universitas, dan kawasan riset dan pengembangan, dan infrastruktur pendukung. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan wilayah adalah Rp 257,466,389,150,559.

---

With the development of Jakarta Bandung high speed train, Walini as one of the stop station has a great opportunity to be developed. This research intend to develop the conseptual desain of Kota Baru Walini regional development as Technology Park and calculating the initial cost to build the area. Technology park focused on high tech industries and research area. Hight tech industry that will be develop is mobile phone industry, semiconductor industry, dan component manufacture. For the research area, will be developed science park, bio techno park, geo park, art techno park, and industrial park. The method to determine the initial cost is by literature study and benchmarking from the industry or the area that already exist. The area that will be developed has 1126 ha. The result from this research is, the development of Technology Park will consist of high tech industries, residential area, commercial area, university, research and development area, and supportive infrastructure. The initial cost to develop the area is Rp 257,466,389,150,559. "

"Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh penelitian dalam pembangunan ekonomi dan pengaruh pembangunan ekonomi dalam perkembangan penelitian di Indonesia Hal tersebut ditunjukan oleh hubungan jumlah penelitian yang didanai oleh Kementerian Riset dan Teknologi terhadap PDRB per kapita pada 33 Provinsi di Indonesia selama periode 2008 hingga 2013 dengan metode Two Stage Least Squares 2SLS Kesimpulan dari studi ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara penelitian dan pembangunan ekonomi tetapi tidak signifikan.

---

This study aims to identify the influence of research in economic development and the influence of economic development in the development of research in Indonesia It is shown by the relationship the amount of research that is funded by the Ministry ofresearch and technology towards the GDP per capita in 33 provinces in Indonesia during the period 2008 to 2013 by the method of Two Stage Least Squares 2SLS The conclusions of this study shows that there is a connection between research and economic development but not significant."

"Pembangunan di Kota Depok belakangan ini mengalami banyak kemajuan, secara fisik maupun non fisik. Kota Depok berperan sebagai salah satu kota penyangga di wilayah Jabodetabek. Penelitian dilakukan untuk menganalisis perkembangan wilayah di Kota Depok dan kesesuaiannya dengan arahan pengembangan struktur ruang dalam kebijakan RTRW di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kota Depok dan metode uji chi square untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan lokasi kawasan arahan pengembangan struktur ruang. Variabel dalam penelitian ini adalah jumlah fasilitas sosial dan ekonomi, kependudukan, dan aksesibilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkembangan wilayah Kota Depok sejak 2009-2019 bergerak ke arah utara, selatan, dan tenggara, dilihat dari bertambahnya kelurahan yang tingkat perkembangan wilayahnya menjadi “Sedang”. Tahun 2009 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Abadijaya. Kemudian di tahun 2019 kelurahan dengan indeks perkembangan wilayah tertinggi adalah Kelurahan Depok. Daerah PPK dan 4 SPK (SPK Cinere, SPK Cimanggis, SPK Tapos, dan SPK Cipayung) telah menjadi pusat perkembangan kota dan daerah yang mengalami perkembangan pun semakin meluas, dalam hal ini adalah kelurahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa arahan struktur ruang kota depok dengan kondisi eksisting telah sesuai dan dapat mendorong perkembangan wilayah di daerah PPK dan SPK

---

Development in Depok City has recently experienced a lot of progress, both physically and non-physically. Depok City has a role as one of the buffer cities in the Jabodetabek area. This research needs to be done to analyze the regional development in Depok City and its suitability with the spatial structure development direction in the RTRW policy in Depok City. This study uses the composite index method to determine the level of development of the Depok City area and the chi-square test method to see the correlation between the level of regional development and the location on the directional area for the development of spatial structures. The variables in this study are the number of social and economic facilities, population, and accessibility. The results of this study indicate that the development of the city of Depok since 2009-2019 is to the noopen green space, south, and southeast, as sees from number of sub-districtwhose development levels have become “moderate”. The sub-district in 2009 with the highest development index was Sub-district Abadijaya. Then in 2019 the sub-district with the highest regional development index is Sub-district Depok. The PPK area and 4 SPKs (Cinere, Cimanggis, Tapos, dan Cipayung) have become the center of urban development and areas that are experiencing more widespread development, in this case are sub-district. So it can be said that the direction of the Depok City spatial structure with the existing conditions is suitable and can encourage regional development in the PPK and SPK areas."

"Dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia telah memprakarsai pembangunan daerah, salah satunya dengan menetapkan Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai kawasan industri, yang menyebabkan laju migrasi ke daerah ini meningkat. Kawasan industri yang efisien mempertimbangkan perumahan bagi karyawannya, sayangnya pemenuhan perumahan masih menjadi masalah besar di Kabupaten Cileungsi. Program Sejuta Rumah merupakan program pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan perumahan yang terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah yang terus meningkat. Namun, perumahan yang disediakan melalui program ini masih dianggap tidak berkelanjutan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis keberlanjutan dan keterjangkauan perumahan dan memberikan perbaikan perumahan yang dapat dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan angket, wawancara, dan observasi. Kriteria keberlanjutan dan keterjangkauan yang digunakan untuk menilai diperoleh melalui tinjauan literatur dari beberapa jurnal. Data yang diperoleh melalui kuesioner diolah dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Rumah yang dianalisis tidak sepenuhnya berkelanjutan dan terjangkau. Ada beberapa aspek perumahan yang tidak berkelanjutan seperti: aksesibilitas, efisiensi energi dan air, bahan dan kualitas, dan ukuran rumah. Sementara itu, tidak terjangkau bagi penduduk dengan pendapatan bulanan kurang dari Rp 4.000.000.

---

In order to spur economic growth, the Indonesian government has initiated regional development, one of which is by establishing Cileungsi District, Bogor Regency, West Java as an industrial area, which causes the rate of migration to this area to increase. An efficient industrial area considers housing for its employees, unfortunately housing fulfillment is still a big problem in Cileungsi Regency. The One Million Houses Program is a government program to accommodate the growing need for affordable housing for low-income workers. However, the housing provided through this program is still considered unsustainable. This paper aims to analyze the sustainability and affordability of the housing and provide improvements to housing that can be implemented. This research uses questionnaires, interviews, and observations. The sustainability and affordability criteria used to assess were obtained through a literature review of several journals. The data obtained through the questionnaire were processed using validity and reliability tests. The homes analyzed are not fully sustainable and affordable. There are several aspects of housing that are not sustainable such as: accessibility, energy and water efficiency, materials and quality, and size of the house. Meanwhile, it is not affordable for residents with a monthly income of less than IDR 4,000,000.

"