Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu relasi patronase diantara para elit ekonomi dan politik penggunaan politik uang pengerahan organisasi kekerasan non negara dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang.

---

This study discusses about the land grab that were operationalized by the political oligarchy at the local level after the New Order With qualitative research methods and case study in Karawang this study attempts to describe how the political oligarchy allow the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy was formed and has been in operation since the New Order It is also followed by the predatory way of functioning which are using state power for the accumulation of individual wealth political use of money the deployment of violent non state organizations and made possible by the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy All oligarchic political practices were carried out to obtain material resources. This study conclusion that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and became the workings of local politics in Indonesia that political oligarchy becomes operational form of land grabbing in Karawang."

"Penelitian ini ditujukan untuk memahami dominasi oligarki sumber daya alam dan state capture yang terjadi di sektor industri ekstraktif batu bara pada masa pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2022. Melalui metode penelitian kualitatif, fokus penelitian dilakukan dengan menganalisis beberapa indikator menggunakan teori oligarki penguasa kolektif Winters dan state capture Solveig Richter. Penelitian ini mengungkapkan bahwa oligarki penguasa kolektif sektor ekstraktif batu bara semakin dominan terjadi di masa pemerintahan Jokowi. Masih terkonsentrasinya kekayaan oligarki di Indonesia yang bersumber dari penguasaan atas konsesi tambang batu bara menjadi penanda bahwa para oligarki di masa pemerintahan Jokowi identik dengan penguasaan terhadap sumber daya alam ekstraktif. Besarnya kekayaan oligarki ini sekaligus telah memperkuat pengaruh dan perannya dalam sistem politik dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terutama terhadap kebijakan yang berdampak pada sumber kekayaan oligarki. Dalam hal ini, disahkannya UU No 3/2020 tentang Minerba menjadi penanda praktik state capture dimana sejumlah nama aktor kunci yang memiliki afiliasi dengan bisnis batu bara berhasil membuat kebijakan yang dinilai masyarakat sipil bermasalah dari segi prosedur maupun substansi, demi mengamankan sumber kekayaan batu bara yang dianggap strategis baik bagi kepentingan oligarki maupun elit politik. Dominasi oligarki dan praktik state capture ini yang pada akhirnya membuat ketergantungan Indonesia terhadap industri batu bara terus berlanjut.

---

This research aims to understand the dominance of natural resource oligarchy and state capture that occurs in the coal extractive industry sector during the Joko Widodo era 2019-2022. Through qualitative research methods, the research focused on analyzing several indicators using the theory of collective ruling oligarchy of Winters and the state capture of Solveig Richter. This research reveals that the oligarchy of collective rulers in the coal extractive sector is increasingly dominant during the Jokowi period. The concentration of oligarchic wealth in Indonesia sourced from control over coal mining concessions is a sign that oligarchs are associated with the control of extractive natural resources. The magnitude of the oligarchs' wealth has also strengthened their influence and role in the political system and policies carried out by the government, especially on policies that have an impact on the source of the oligarchs' wealth. In this case, the passing of Law No. 3 of 2020 concerning Minerals and coal is a sign of state capture where a number of key actors who are affiliated with the coal business have succeeded in making policies that civil society considers problematic in terms of procedure and substance, to secure sources of coal wealth that are considered strategic for the interests of both the oligarchy and the political elite. The dominance of the oligarchy and the practice of state capture is what ultimately makes Indonesia's dependence on the coal industry continue."

"Diskursus oligarki merupakan salah satu topik yang banyak mencuat ke publik belakangan ini. Hadiz dan Robison (2013), menggambarkan oligarki sebagai sistem relasi kekuasaan yang memungkinkan konsentrasi kekayaan dan otoritas serta pertahanan kolektifnya. Penelitian ini, menggunakan konsep negara dan bisnis Vedi R. Hadiz dan Richard Robison (2004, 2013) yang memandang bahwa dominasi kekuasaan menguasai sumber-sumber ekonomi dan politik melalui struktur hubungan politico-business antara negara (state) dan pemodal dalam pola hubungan patron-klien. Selain konsep tersebut, penulis juga menggunakan teori oligarki Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) dan Jeffrey A. Winters (2011) untuk memahami pengakumulasian kapital dan pertahanan kekayaan (wealth defense). Dalam mengumpulkan data, penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dengan data sekunder melalui kajian literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa oligarki dalam bentuk aliansi predatoris ini terjadi karena adanya relasi politik dan ekonomi dengan tujuan menguasai dan mempertahankan sumber daya alam yang bertumpu pada regulasi kebijakan politik. Peruntukan reklamasi yang dicanangkan mencakup kepentingan kapitalis atau pengusaha yang mempunyai koneksi dengan pemerintah daerah dan memanfaatkannya untuk bisnis. Dengan demikian, relasi oligarkis politik dan bisnis menciptakan konfigurasi kekuasaan yang digunakan sebagai instrumen pertahanan kekayaan.

---

Oligarchy discourse is one of the topics that has been sticking out to the public lately. Hadiz and Robison (2013), describe oligarchy as a system of power relations that allows concentration of wealth and authority as well as collective defense. This study uses the concept of state and business by Vedi R. Hadiz and Richard Robison (2004, 2013) who view that the domination of power controls economic and political resources through the structure of politico-business relationsbetween the state and investors in the patron-client relationship pattern. In addition to these concepts, the author also uses the oligarchic theory of Vedi R. Hadiz-Richard Robison (2004, 2013) and Jeffrey A. Winters (2011) to understand capital accumulation and wealth defense. In collecting data, the research uses qualitative methods, by collecting primary data through in-depth interviews and analysis with secondary data through literature review. The research findings show that this oligarchy in the form of predatory alliances occurs due to the existence of political and economic relations with the aim of controlling and maintaining natural resources which are based on political policy regulations. The proposed reclamation allocation includes the interests of capitalists or entrepreneurs who have connections with the local government and use it for business. Thus, oligarchic in political and business relations create a configuration of power that is used as an instrument of wealth defense."

"Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye. Oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Hary Tanoe berubah, pada Pilpres 2014 Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011, 2013) dan Mietzner (2014) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi faktor oligark dalam politik dan mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Faktor pendorong keberpihakan oligarki media pada kandidat saat Pilpres 2019 didominasi oleh faktor ekonomi politik, tidak semata-mata karena kasus hukum. Cara oligark merealisasikan dukungannya melalui sumber pendapatan dan sumber materialnya (bisnis media).

---

This research discusses media oligarch politics in presidential election 2019. Focus of the research is oligarch support factors to Joko Widodo and Ma’ruf Amin as President and Vice President candidate. Importance of this research is to explain the motivating factors of oligarchs in supporting candidates, as well as realizing the support. The explanation seeks to criticize the function of press. This research is expected to be referred in election policy making, especially during the campaigning phase. Media oligarch in this research is Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and Indonesia United Party (Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Support of Hary Tanoesoedibjo shifted support from Prabowo Subianto-Hatta Rajasa in 2014 Presidential Election to Jokowi-Maruf in 2019 Presidential Election. Analysis in this research employs Jeffrey Winters (2011; 2013) and Mietzner's (2014) Oligarchy Theory which stated that oligarch need to enter to political structure to defend their wealth and the variation of factors that oligarch enter political structure and consider supporting a certain candidate. This research using a qualitative method, this research offers following arguments: Factors of the media oligarch to support candidate in 2019 Presidential Election are dominated by economic factor and not only due to legal problems. The oligarch uses their source of income and their material resources (media business) to realize the support. "

"Di era Reformasi, aspek kepemimpinan elit yang oligarkis dan sentralisasi struktur organisasi partai merupakan dua hal yang turut memicu persoalan konflik internal dan perpecahan partai. Partai-partai dengan corak personalistik di Indonesia tidak lepas dari persoalan tersebut, konflik dialami oleh PDIP, Nasdem, Hanura, juga Demokrat. Akan tetapi fenomena menarik ditunjukkan oleh Gerindra. Sebagai partai yang juga personalistik, sejak berdiri hingga saat ini ia dapat mempertahankan soliditasnya. Tulisan ini akan menjadi sebuah kebaruan dalam usaha mengeksplorasi dan menganalisa mengapa Partai Gerindra sebagai partai yang personalistik dengan dominasi kekuatan oligarki dapat menjaga soliditas. Kajian ini menggunakan riset kualitatif dengan pendekatan teori soliditas Mahendra Singh dan Myron Weiner juga teori hukum besi oligarki Robert Michels. Untuk memperoleh data, penulis melakukan wawancara mendalam sejumlah pengurus DPP Partai Gerindra, serta mengumpulkan dokumen dari media, penelitian sebelumnya, dan dokumen internal partai. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa beragam faktor seperti aspek-aspek ideologi, kaderisasi dan rekrutmen serta peran pemimpin menjadi parameter untuk menunjukkan sumber fenomena personalisasi dan oligarki di Gerindra. Aspek-aspek tersebut kemudian semakin dikukuhkan dengan adanya mekanisme oligarki hukum besi yang diterapkan di internal sehingga semakin mengokohkan penciptaan kepatuhan buta. Kepatuhan buta inilah yang kemudian memberikan dampak berupa terbentuknya soliditas di Partai Gerindra.

---

In the Reformation era, aspects of oligarchic elite leadership and the centralization of the party's organizational structure were two things that contributed to the problem of internal conflict and party divisions. Parties with a personalistic style in Indonesia cannot be separated from this problem, the conflicts experienced by PDIP, Nasdem, Hanura, as well as Democrats. However, an interesting phenomenon was demonstrated by Gerindra. As a party that is also personalistic, since its founding until now it has been able to maintain its solidity. This paper will be a novelty in the effort to explore and analyze why the Gerindra Party as a personalistic party dominated by oligarchy can maintain solidity. This study uses qualitative research with the solidity theory approach of Mahendra Singh and Myron Weiner as well as Robert Michels' iron law theory of oligarchs. To obtain data, the author conducted in-depth interviews with a number of Gerindra Party DPP officials, as well as collected documents from the media, previous research, and party internal documents. The findings of this study indicate that various factors such as ideological aspects, regeneration and recruitment as well as the role of the leader are parameters for indicating the source of the phenomenon of personalization and oligarchy in Gerindra. These aspects were further strengthened by the existence of an iron law oligarchic mechanism that was implemented internally so that it further strengthened the creation of blind obedience. This blind obedience then has an impact in the form of solidity in the Gerindra Party."

"Partai Gerindra merupakan bagian dari 18 partai politik baru yang ikut pemilu 2009, dan mengusung figur kontroversial Prabowo Subianto sebagai capresnya. Kondisi tersebut menempatkan Partai Gerindra pada posisi ke tiga sebagai partai besar di Indonesia. Hal ini menjadi sebuah fenomena bahwa kekuatan partai baru dengan mengusung tokoh yang kontroversial namun partai tersebut bisa tetap yakin dan konsisten membawa partai Gerindra melangkah sebagai partai terdepan dengan menggalang massa yang setiap tahunnya terus bertambah. Kekalahan partai Gerindra dalam mengusung nama calon presiden Prabowo menjadi cambuk yang besar bagi massa pendukung Prabowo Subianto karena gagal membawa kemenangan. Hal ini membutuhkan evaluasi dari berbagai elemen dalam tubuh partai untuk kedepannya Partai Gerindra mampu membawa nama Prabowo Subianto sebagai pemimpin bangsa Indonesia.Dalam Tesis ini penulis merumuskan masalah sebagai acuan penulis, adapun rumusan masalahnya adalah strategi apa yang dilakukan Partai Gerindra dalam membangun politik pencitraan Partai Gerindra melalui sosok Prabowo Subianto pada pilpres 2014. Perumusan masalah itu dijabarkan dengan menggunakan metode penelitian.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah menggunakan jenis penelitiaan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik wawancara individu intensif (mendalam). Wawancara mendalam didasarkan pada sebuah panduan wawancara, pertanyaan-pertanyaan terbuka, dan penyelidikan informal untuk memfasilitasi diskusi tentang isu-isu dengan cara yang setengah terstruktur atau tidak terstruktur. Pertanyaan terbuka digunakan untuk memungkinkan terwawancara berbicara panjang lebar mengenai sesuatu topik. Selain data dari wawancara mendalam, penelian ini menggunakan data-data dari buku beserta artikel yang berhubungan dengan AD/ART partai Gerindra, catatan pemerintah, media massa, internet, dan sumber lain yang relevan dengan penelitianPada saat musim kampanye politik 2014 Partai Gerindra berperan dalam melakukan politik pencitraan Prabowo Subianto. Langkah politik pencitraan yang dilakukan Partai Gerindra terhadap Prabowo diantaranya adalah Partai Gerindra melakukan kampanye politik yang cukup intens di berbagai media publik, baik internal maupun lokal. Kemudian Gerindra konsisten menarik perhatian anak muda untuk ikut terjun ke politik dengan tujuan untuk menjadi bangsa yang kuat dan bisaberdiri dibawah kaki sendiri. Dengan membuat sistem pengkaderisasi yang belum dimiliki partai lainnya membuat partai gerindra mencetak anak-anak muda yang berkualitas untuk membangun negara. Selain menggunakan jasa media, Partai Gerindra juga melakukan komunikasi politik secara dialogis keberbagai segmentasi masyarakat misalnya kaum buruh, mahasiswa, petani, nelayan dan guru. Langkah-langkah strategi politik pencitraan tersebut menghasilkan tanggapan yang beragam. Sebagian tetap menilai Prabowo dengan citra kontroversialnya dan sebagian besar.

---

Gerindra is part of 18 new political parties that is running in the election of 2009, and carries a controversial figure Prabowo as president candidat. The conditions put Gerindra in the third position as a major party in Indonesia. This is a phenomenon that the strength of a new party by bringing a controversial figure, but the party can remain confident and consistently bring Gerindra party stepped down as the party leading up to raise mass each year continues to grow. Gerindra party's defeat in nominating presidential candidates Prabowo a whip which was great for the supporters of Prabowo for failing to bring victory. This requires an evaluation of the various elements within the party for the future Gerindra capable of carrying the name Prabowo as leader of the nation of Indonesia.

In this thesis, the formulation of the problem is what kind of strategy, that Gerindra party do in build imegary political of Gerindra party through the figure Prabowo of the election in 2014. Formulation of the problem was described by using research methods.

The method that used in this thesis is using the qualitative research. This qualitative study is using the technique of intensive individual interviews (in-depth). In-depth interviews based on an interview guide, open-ended questions, and informal investigations to facilitate the discussion of issues in a way that half-structured or unstructured. Open-ended questions are used to allow the interviewees to speak at length on a topic. In addition to the data from in-depth interviews, this study presented by using data from the book as well as articles related to AD / ART Gerindra party, government records, mass media, internet, and other sources that are relevant to the research.

By the time of the political campaign season in 2014 Gerindra political role in doing imaging Prabowo. Political steps undertaken imaging Gerindra against Prabowo include Gerindra do fairly intense political campaign in various public media, both internally and locally. However, Gerindra as consistenly may to attract young people follow in politic with purpose to become strong nation. By creating a group system which is there is no other party using this system, it makes Gerindra party create young people that has quality to build the country and Gerindra Party do some politic communication dialogical to various society, for example the workers, students, farmers, fishermen and teachers. There are a lot of argument about this strategy, most of them still have opinion about the controversial imager of Prabowo."