Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis praktik jual beli suara di komunitas masyarakat adat Kesu’ pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara tahun 2020. Kemudian bagaimana praktik jual beli suara berdampak pada hancurnya praktik adat ma’ kombongan sebagai demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’. Penelitian ini menggunakan teori pertukaran klientelistik Aspinall dan Berenschot (2019). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Yang khas dalam Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’ adalah adanya pergeseran nilai dari kesepakatan bersama melalui mekanisme ma’ kombongan ke praktik jual beli suara; (2) Adanya pertukaran klientelistik berupa jual beli suara pada Pemilihan Kepala Daerah Toraja Utara 2020 di komunitas masyarakat adat Kesu’. Berdasarkan tiga dimensi Aspinall dan Berenschot (2019), jejaring non partai adalah pemangku adat dan anggota komunitas masyarakat adat Kesu’ sebagai timses dan broker, pada pola kontrol diskresi inkumben memberikan bantuan dan hibah menjelang pemilihan, sumber daya yang dipertukarkan adalah uang yang didistribusikan oleh broker; (3) Klientelisme dalam bentuk jual beli suara berdampak pada hancurnya demokrasi lokal komunitas masyarakat adat Kesu’, yakni ma’ kombongan.

---

This research analyzes the practice of vote buying in the Kesu' indigenous community in the 2020 North Toraja Regional Head Election. Then how the practice of vote buying has an impact on the destruction of ma' kombongan customary practices as local democracy in the Kesu' indigenous community. This research uses Aspinall and Berenschot's (2019) clientelistic exchange theory. This research uses a qualitative method with a case study approach. The findings of this study show that (1) What is unique in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community is the shift in values from mutual agreement through the ma' kombongan mechanism to the practice of vote buying; (2) There is a clientelistic exchange in the form of vote buying in the 2020 North Toraja Regional Head Election in the Kesu' indigenous community. Based on Aspinall and Berenschot's (2019) three dimensions, non-party networks are traditional leaders and members of the Kesu' indigenous community as timses and brokers, in the discretionary control pattern the incumbent provides assistance and grants ahead of the election, the resources exchanged are money distributed by brokers; (3) Clientelism in the form of vote buying and selling has an impact on the destruction of the local democracy of the Kesu' indigenous community, namely ma' kombongan."

"Skripsi ini mencoba untuk melihat pengaruh dari pembelian suara terhadap perilaku memilih pada masa pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020. Dalam menjelaskan fenomena tersebut, digunakan konsep perilaku memilih rasional dan teori pembelian suara dari Edward Aspinall. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa survei dari rumah ke rumah dengan bantuan instrumen kuesioner. Sampel yang ditetapkan berjumlah 160 responden dengan tingkat kepercayaan sebesar 92,1 % dan Margin of Error sebesar 7,9 %. Untuk hasil dan pembahasan, ditemukan bahwa praktik pembelian suara di pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 dilakukan melalui jaringan tim sukses yang dimiliki setiap pasangan calon. Selain itu, ditemukan juga bahwa jenis pemilih inti merupakan jenis pemilih yang paling banyak ditargetkan sebagai sasaran praktik pembelian suara. Dari 113 responden yang pernah ditawari pemberian barang, sebanyak 79 responden atau 69,9 % merupakan pemilih inti dan dari 71 responden yang pernah ditawari pemberian uang tunai, sebanyak 58 responden atau 81,7 % juga tergolong ke dalam pemilih inti. Selain pemberian dalam bentuk barang dan uang tunai, skripsi ini juga menemukan bahwa jenis barang seperti masker, faceshield dan handsanitizer menjadi instrumen baru dari setiap kandidat dalam menarik hati para pemilih. Pelaksanaan pilkada di tengah wabah pandemi covid-19 membuat maksud dari pemberian barang tersebut (masker, faceshield, handsanitizer) menjadi tersamarkan antara pemberian untuk bantuan kemanusiaan atau pemberian dalam rangka memikat hati para pemilih. Kemudian, data hasil survei juga menunjukkan bahwa praktik pembelian suara tetap terjadi pada masa pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan ditengah wabah pandemi covid-19. Terakhir, berdasarkan hasil uji korelasi dan regresi logistik diketahui bahwa tidak terdapat pengaruh antara pembelian suara dengan perilaku memilih masyarakat Kecamatan Pamulang pada pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

---

This thesis aims to examine the influence of vote buying on voting behavior during the 2020 local elections for the head of South Tangerang City. In explaining this phenomenon, the concepts of rational voting behavior and the theory of vote buying by Edward Aspinall are utilized. The research method employed is quantitative, utilizing a survey conducted door-to-door with the assistance of a questionnaire instrument. The determined sample size is 160 respondents with a confidence level of 92,1 % and a Margin of Error of 7,9 %. Regarding the findings and discussion, it was discovered that the practice of vote buying in the 2020 South Tangerang City local elections was carried out through the campaign teams associated with each candidate. Additionally, it was found that core voters were the primary target of vote buying practices. Out of 113 respondents who were offered goods, 79 respondents or 69,9 % were core voters. Furthermore, out of 71 respondents who were offered cash, 58 respondents or 81,7 % were also classified as core voters. In addition to offering goods and cash, the thesis also identified that items such as masks, face shields and hand sanitizers became new instruments used by each candidate to attract voters. The conduct of regional elections amidst the Covid-19 pandemic has led to a conflation of the intended purpose behind distributing resources, causing ambiguity whether these items (masks, face shields and hand sanitizers) are intended for humanitarian aid or as a means to garner favor with voters. Moreover, survey data indicated that the practice of vote buying persisted during the 2020 South Tangerang City local elections which were held amid the COVID-19 pandemic. Finally, based on the results of correlation and logistic regression tests, it was found that there was no significant influence between vote buying and the voting behavior of the Pamulang Subdistrict community in the 2020 South Tangerang City local elections."

"Pemungutan suara ulang adalah suatu prosedur yang diambil ketika terdapat kondisi- kondisi yang diatur oleh undang-undang seperti kecurangan-kecurangan berupa beberapa pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan terdapat beberapa pemilih tidak terdaftar yang terbukti ikut memilih. Hal ini dapat dilaksanakan di dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia. Hal ini ditujukan untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak di dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah namun di dalam pelaksanaannya dapat memakan waktu yang cukup lama. Di lain sisi, jabatan pemerintahan harus segera diisi untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dengan melihat hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan pemungutan ulang dapat menyebabkan terhambatnya pelantikan bagi pasangan calon terpilih yang merupakan awalan dari masa jabatan pejabat tersebut. Skripsi ini akan membahas mengenai mekanisme pemungutan suara ulang di Indonesia. Pembahasan akan dititikberatkan kepada kasus Pemilihan Kepala Daerah di Labuhanbatu pada tahun 2020 yang berujung pada dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebanyak dua kali di daerah pemilihan tersebut. Skripsi ini dituliskan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menganalisis Pemilihan Kepala Daerah dan pemungutan suara ulang di Indonesia.

---

Re-election is the procedure that can be happened when there are some conditions which stated according to the law such as several voters used their voting right more than once and several unregistered voters using the right to vote. This thing also can be used in the election of the regional head officer in Indonesia. The purpose of this is to bring justice for everyone in the process of the election of the regional head officer but it also can consume a lot of times. On the other hand, the head of regional officer position needs to be changed in short period of time to bring the legal certainity for the people. Looking into this condition, we can conclude that this thing can impact the delay on the time of the inaugration for the elected candidate, which also the delay on the beginning of govern period. This thesis will discuss about the mechanism od the re-election in Indonesia. The discussion will be focused about the case of the regional head officer election in Labuhanbatu in 2020 which led into two times re-election in that region. This thesis is using the juridical normative method to analyze the election of the regional head officer and re-election in Indonesia."

"Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 di Kota Bandar Lampung merupakan sebuah proses pemilihan yang telah di atur dalam Undang-Undang No.10 Tahun 2016. Namun dalam mekanisme tahapan terdapat pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif menurut temuan Bawaslu Provinsi Lampung yang berdasarkan laporan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Lampung. Terdapat pelanggaran sebelum dan sesudah dalam penetapan calon, pelanggaran tersebut melibatkan penggunaan ASN, pembagian uang kepada masyarakat serta penyalahgunaan bantuan sosial Covid-19 untuk tujuan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon No. urut 03 Eva Dwiana dan Deddy Amrullah. Dalam keputusan KPU membatalkan pasangan calon No. urut 03 dan pasangan No. urut 03 mengajukan banding ke Mahkamah Agung membatalkan atas keputusan KPU Kota Bandar Lampung dengan permohonan untuk mecabut diskualifikasi. Dalam hal ini pasangan No. urut 02 Yusuf Kohar dan Tulus Purnomo meregistrasi perkara terkait penetapan rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, lalu penggugat menarik kembali permohonan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Metode penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu penelitian hukum doktrinal dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang kemudian hasilnya diharapkan akan bertujuan memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. Berangkat dari pembahasan, sengketa proses administrasi pemilihan dan sengketa hasil Pilkada yang menjadi akar permasalahan dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kota Bandar Lampung. Solusi yang ditawarkan ialah regulasi Pilkada 2020 berdasarkan pada UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada dalam keadaan normal artinya belum terjadi pandemi Covid-19. Akan tetapi, UU tersebut harus dilakukan revisi karena Indonesia dalam kondisi pandemi Covid-19, dan perubahan regulasi Pilkada oleh KPU RI tidak secara tiba-tiba bagi KPU di Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tetapi perubahan regulasi dilakukan secara koordinatif dan sesuai tahapannya sehingga partisipasi masyarakat dapat terjaga secara kondusif untuk mengikuti proses demokrasi atau memberikan suaranya di TPS.

---

The 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City is an election process that has been regulated in Law No. 10 of 2016. However, in the stage mechanism there are Systematic and Massive Structured violations according to the findings of the Lampung Provincial Bawaslu based on reports followed up by the Lampung Provincial Bawaslu. There were violations before and after in determining candidates, the violations involved the use of ASN, the distribution of money to the community as well as the misuse of Covid-19 social assistance for campaign purposes carried out by the candidate pair No. 03 Hj. Eva Dwiana and Deddy Amrullah. In the decision of the KPU to cancel the candidate pair No. 03 and the pair No. 03 appealed to the Supreme Court to cancel the decision of the Bandar Lampung City KPU with an application to revoke the disqualification. In this case, the couple No. 02 Yusuf Kohar and Tulus Purnomo registered a case related to the determination of the recapitulation of the calculation obtained votes for the election of Mayor and Deputy Mayor Candidates of Bandar Lampung, then the plaintiff withdrew the application to the Constitutional Court. The research method in writing this thesis is doctrinal legal research with a method of collecting literature study data to answer problems which then the results are expected to aim at provide solutions or suggestions to overcome problems. Departing from the discussion, disputes over the election administration process and disputes over the results of the regional elections are the root of the problem in the 2020 Regional Head Election in Bandar Lampung City. The solution offered is the regulation of the 2020 Regional Elections based on Law Number 10 of 2016 regulating the implementation of the Regional Elections under normal circumstances, meaning that the Covid-19 pandemic has not occurred. However, the law must be revised because because Indonesia is in the condition of the Covid-19 pandemic, and the change in Regional Election regulations by the KPU RI is not sudden for the KPU in the Province and the Regency/City KPU, but the change in regulations is carried out in a coordinated manner and according to the stages so that public participation can be maintained in a conducive manner to follow the democratic process or vote at the polling station."

"Keberadaan kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat di Indonesia sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menelaah dinamika advokasi pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang terkonsentrasi di 3 (tiga) kampung: 1) Kampung Cigugur, Kabupaten Kuningan; 2) Kampung Pasir, Samarang, Kabupaten Garut, dan; 3) Kampung Cireundeu, Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal Research, dimana analisis penelitian tidak hanya mengacu pada sumber-sumber yuridis dan doktriner hukum semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan sosial lainnya dalam artian yang lebih luas, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Luaran analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan mengalami disparitas, sebab hanya Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu yang telah mendapatkan status pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sedangkan Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur dan Kampung Pasir belum mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Daerahnya masing-masing. Selain itu, disparitas ini disebabkan juga karena tidak adanya pengaturan hukum di level Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, hingga rendahnya kehendak politik (political will) Pemerintah Daerah setempat untuk mengakui eksistensi dan melindungi hak-haknya. Disparitas tersebut menjadi penyebab terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang dialami oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan.

---

The existence of policies recognizing and protecting the legal rights of indigenous communities in Indonesia is crucial, as it forms the basis for safeguarding the rights of indigenous peoples. This study aims to examine the dynamics of advocacy for the recognition and legal protection of indigenous peoples conducted by the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) of Sunda Wiwitan in West Java, which is concentrated in three villages: 1) Cigugur Village, Kuningan Regency; 2) Pasir Village, Samarang, Garut Regency; and 3) Cireundeu Village, Cimahi City. This research employs the Socio-Legal Research method, where the analysis does not rely solely on juridical and doctrinal legal sources. Instead, it adopts an interdisciplinary approach that incorporates broader social sciences, allowing for a more holistic and comprehensive analysis. The findings of this research reveal that the policies for recognizing and protecting the legal status of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community are marked by disparities. This is evidenced by the fact that only the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community in Cireundeu Village has obtained formal legal recognition as a Customary Law Community from the Cimahi City Government. In contrast, the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Communities in Cigugur Village and Pasir Village have not received similar legal recognition from their respective local governments. Moreover, these disparities stem from the absence of legal provisions at the level of national legislation and government regulations, as well as the lack of political will from local governments to acknowledge the existence and protect the rights of these communities. Such disparities have led to numerous human rights violations and infringements on the rights of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community."

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Program Studi Antropologi Sosial, Universitas Indonesia bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (MBKM UI-BRWA). Pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada refleksi metodologi etnografi dalam proses fasilitasi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di BRWA. Proses ini juga mengungkap relasi identitas antara saya sebagai mahasiswa program studi antropologi sosial dengan BRWA dan relasi identitas saya sebagai fasilitator dengan masyarakat adat dalam menghasilkan etnografi masyarakat adat. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini bertujuan memberikan gambaran kepada etnografer maupun fasilitator terkait kemungkinan yang akan mereka hadapi saat berada di lapangan. Pendekatan etnografi yang digunakan yaitu dengan Rapid Ethnography Assessment (REA) dengan metode pengambilan data melalui Focus Group Discussion (FGD), wawancara, transek, serta kolaborasi aktif dari masyarakat adat. Kegiatan ini dilakukan di beberapa wilayah adat yang berada di Kalimantan Tengah (Gunung Mas), Kalimantan Timur (Penajam Paser Utara), Kalimantan Utara (Nunukan), dan Riau (Kampar). Upaya menghasilkan etnografi masyarakat adat dengan acuan formulir pendaftaran BRWA merupakan hal yang penting dan krusial dalam proses advokasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia. Dalam proses melakukan etnografi banyak kemungkinan yang dihadapi oleh seorang etnografer sekaligus fasilitator, baik ekspektasi dari masyarakat adat hingga tantangan dan penyesuaian saat berada di lapangan.

---

This paper reflects on my experience participating in the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Program organized by the Social Anthropology Study Program at the University of Indonesia in collaboration with the Indigenous Territory Registration Agency (BRWA). The discussion in this paper focuses on reflecting on the ethnographic methodology in facilitating the recognition and protection of the rights of indigenous communities within the BRWA framework. This process also reveals the identity relationships between myself, as a student of the social anthropology program, and the BRWA, as well as my identity as a facilitator working with indigenous communities to produce an ethnography of these communities. Based on this, the paper aims to provide insight to ethnographers and facilitators regarding the potential challenges they may face in the field. The ethnographic approach employed in this study is Rapid Ethnography Assessment (REA), with data collection methods including Focus Group Discussions (FGD), interviews, transects, and active collaboration with indigenous communities. The activities were conducted in several indigenous territories located in Central Kalimantan (Gunung Mas), East Kalimantan (Penajam Paser Utara), North Kalimantan (Nunukan), and Riau (Kampar). Producing an ethnography of indigenous communities using the BRWA registration form as a guideline is crucial and vital in the advocacy process for the recognition and protection of indigenous legal communities in Indonesia. During the ethnographic process, an ethnographer and facilitator may face various possibilities, from the expectations of indigenous communities to the challenges and adjustments required in the field."

"Di Indonesia, broker politik memiliki posisi yang strategis dalam pemilu akibat lemahnya institusi partai politik dan bergantungnya politisi kepada jaringan-jaringan personalnya. Akan tetapi, pembelotan broker masih menjadi masalah yang dihadapi para politisi. Kasus di Pilkada Kota Cilegon Tahun 2020 menunjukkan bagaimana Sahruji sebagai seorang clientelist broker membelot dari dinasti politik Aat Syafaat. Menggunakan Teori Pembelotan Broker Politik oleh Aspinall (2014), penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa clientelist broker membelot dari politisi dengan prospek kemenangan tinggi ke politisi dengan prospek kemenangan yang lebih rendah. Penelitian ini berargumen bahwa pembelotan clientelist broker dipengaruhi oleh motivasi patronase yang ia inginkan dan melemahnya hubungan hierarkis dengan patronnya. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pelemahan hubungan hierarkis antara broker dengan patron-nya yang menjadi faktor penunjang pembelotan, serta adanya faktor penentu di mana clientelist broker membelot kepada politisi yang bisa menyediakan patronase yang ia inginkan. Dalam kasus ini, clientelist broker memiliki motivasi untuk menguasai institusi partai demi memperkuat pengaruh politiknya. Untuk itu, dapat dianalisis bahwa konteks lemahnya institusi partai membuat clientelist broker yang ingin menguasai partai lebih bergantung kepada elit partai yang berkuasa dibandingkan politisi dengan prospek kemenangan tinggi dalam pemilu. Kesimpulan yang didapat adalah bahwa clientelist broker akan mendukung politisi patron manapun yang dapat mewujudkan keinginannya, baik di lingkup pemerintahan atau nonpemerintahan. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bagaimana hubungan antara clientelist broker dan partai politik pada konteks budaya politik informal dapat bersifat kompatibel di mana keduanya bisa saling menguntungkan.

---

In Indonesia, political brokers have a strategic position in an election due to weak political party institutions and politicians’ reliance on their personal networks. However, political brokers defection is still a problem that every politician must face. The case in Cilegon City 2020 Regional Head Election shows how Sahruji as a clientelist broker defected from Aat Syafaat’s political dynasty. Using the Theory of Political Broker’s Defection by Aspinall (2014), this research aims to analyze why do clientelist broker defects from an electorally strong prospected candidate to an electorally weak prospected candidate. This research argues that clientelist broker defection is affected by the broker’s patronage demand and the weakening hierarchy relationship with the patron. This research found that the hierarchy relationship between broker and the patron is weakening which creating the supporting factor of defection, and there is a determinant factor where clientelist broker defects to the politician who can provide the patronage he pursue. In this case, clientelist brokers have the motivation to rule party institutions in order to strengthen their political influence. Thus, we can analyze that the context of weak party institution turns the clientelist broker who seeks to rule a party to be more dependent on party elites rather than the electorally strong prospected candidate in the election. This research concludes that clientelist broker will support any political patron who can deliver their demands, whether in government or non-government area. Furthermore, this research shows how the relationship between clientelist broker and political party within informal politics context could be compatible where both sides are mutually beneficial."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam melakukan perekaman KTP elektronik di antaranya yang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP elektronik. Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) is an administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how AMAN's role in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019 Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows that advocacy for the right to vote for indigenous peoples is a process of political activism in which AMAN acts as an agency. AMAN performs its role by conducting mixed action strategies at the central and regional levels. AMAN targets its advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant results on rescuing indigenous peoples' voting rights."

"Tesis ini membahas tentang legal standing masyarakat adat yang belum atau tidak ditetapkan sebagai kesatuan masyarakat hukum melalui peraturan daerah (perda) karena menjadi masalah tentang bagaimana dapat membuktikan kedudukan hukumnya di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara ketika memperjuangkan tanah ulayat. Sebagaimana yang penulis teliti pada putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 584 tahun 2022 yang pada pokoknya menegaskan bahwa legal standing Masyarakat Hukum Adat (MHA) harus dibuktikan secara hukum melalui Perda yang merujuk pada ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999. Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode deskriptif analitis dimana teori teori hukum digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah putusan hakim. Sebagai simpulan terdapat perbedaan pendapat antara penetapan ketua pengadilan TUN yang harusnya jadi pintu masuk masyarakat adat lolos dismissal sebagai kesatuan MHA dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa yang berkesimpulan masyarakat adat harus terlebih dahulu mendapatkan pengakuan Perda. Kemudian bagi masyarakat adat yang belum mendapatkan pengakuan Perda dapat menggunakan pasal 6 ayat 2 Perma No 2 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara Sebagai dasar pelaksana “self determination” (menentukan nasib sendiri) untuk pembuktian legal standing sebagai kesatuan MHA. Masyarakat Adat harus menyusun bukti bukti dalam gugatan tentang unsur unsur syarat kesatuan MHA sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 2 Perma No 2 Tahun 2016 untuk selanjutnya dibuktikan dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak perlu harus ada Perda.

---

This thesis discusses the legal position of indigenous peoples who have not been or have not been established as a legal community unit through regional regulations (perda) because it becomes a problem of how to maintain their legal standing before the State Administrative Court when fighting for communal land. As the author examines the cassation decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 584 of 2022 which in essence emphasizes that the legal position of Indigenous Peoples (MHA) must be legally proven through a Regional Regulation which refers to the provisions of Article 67 paragraph (1) and (2) of the Forestry Law Number 41 of 1999. The form of research used is normative legal research with descriptive analytical methods where legal theories are used as an analytical knife in dissecting judge's decisions. For example, there is a difference of opinion between submitting the head of the TUN court which should be so that the entrance of indigenous peoples passes dismissal as an MHA Association and the panel of judges adjudicating lawsuits that conclude that indigenous peoples must first obtain recognition from a regional regulation. Then for indigenous peoples who have not received regional regulation recognition, they can use article 6 paragraph 2 of Perma No. 2 of 2016 concerning Guidelines for Proceeding in Disputes on Determining Development Locations for the Public Interest in the State Administrative Court as the basis for implementing "self-determination" to prove legal standing as a unit MHA. Indigenous peoples must compile evidence in a lawsuit regarding the elements of the MHA unitary requirements as stipulated in Article 6 2 Perma No 2 of 2016 to be further proven and tested at the State Administrative Court, so there is no need for a regional regulation."

"This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. The source of the data was taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the number 2 contestant vote, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with GeoDa applications. The purpose of this study analyzes the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study showed that contestant number 2 only had 30 village bases, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with high school education level and above, affects the victory of contestant number 2. Other factors that influence victory are the quality of voters and the contestant's capabilities, the candidate's vision and mission, work program, government experience, contestant's level of education. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socioeconomics, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively.

---

This thesis discusses the Spatial Analysis of the 2020 Depok City Regional Head Election. Data sources are taken from the results of the 2020 Depok City Regional Head Election in the form of the vote acquisition of contestant number 2, population demographic data in the same year. This research uses quantitative methods with the GeoDa application. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution in each village, demographic factors and voter behavior and to determine the spatial influence on each contestant. The results of this study show that contestant number 2 only has 30 base villages, but won absolutely in 53 villages. The factor of novice voters and voters with a high school education level and above, influenced the victory of contestant number 2. The other factors that influence victory are the quality of voters and contestant capabilities, candidates' vision and mission, work programs, government experience, and contestant education levels. Further research can be deepened by testing other demographic variables such as gender, socio-economic, characteristics of commuter workers, both qualitatively and quantitatively."