Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Resesi ekonomi yang terjadi di Nikaragua akibat menurunnya bantuan finansial dari Venezuela sejak tahun 2014 secara bertahap telah berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik rezim Daniel Ortega di Nikaragua. Pada tahun 2018 pemerintah Ortega mengumumkan kebijakan reformasi sistem jaminan sosial (INSS) yang telah menimbulkan reaksi protes masyarakat sipil. Tidak lama tuntutan mobilisasi massa berubah menjadi protes untuk menurunkan rezim otoriter Ortega. Dalam merespon situasi tersebut, pemerintahan Ortega justru meningkatkan tindakan koersif dengan melakukan represi dan kekerasan terhadap kelompok masyarakat dan oposisi yang memicu adanya sanksi komunitas internasional. Hal ini telah menciptakan suatu krisis multidimensional yang menimpa rezim. Kendati begitu, ketika dihadapkan pada serangkaian krisis dan gelombang perlawanan masyarakat, nyatanya rezim Ortega dapat tetap bertahan dan merestabilisasi keadaan. Oleh sebab itu, fokus utama dari penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega. Bagaimana ia mampu bertahan di tengah situasi krisis yang ada. Adapun, peneliti menggunakan kerangka teori mengenai kekuatan infrastruktural negara dan mekanisme infrastruktural yang dikembangkan oleh Slater dan Fenner (2011), untuk menjelaskan faktor kausalitas. Kemudian, dalam membantu mengoperasionalisasikan teori, penelitian ini menggunakan metode theory-guided process tracing (TGPT). Hasil dari temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tindakan koersif negara (coercing rivals) dalam bentuk pengerahan aparat kepolisian dan kelompok paramiliter, pada saat terjadinya krisis menjadi faktor kunci yang mempengaruhi durabilitas rezim Ortega.

---

The economic reccesion that occurred in Nicaragua due to a decrease in financial assistance from Venezuela since 2014 has gradually affected the economic and political stability of the Daniel Ortega regime in Nicaragua. In 2018 Ortega’s government announced a social security system reform policy (INSS) which has triggered protests from civil society. Soon the demands of mass mobilization turned into a protest to bring down Ortega’s authoritarian mode of regime. In responding to this situation, Ortega government increased the coercive actions instead, by carrying out repression and violence against civil society and the opposition which caused sanctions from the international community. This situation has created a multidimensional crisis that fell upon the regime. Nevertheless, despite being confronted with a series of crises and mass revolts, in fact the Ortega regime was able to survive and manage to restabilize the situation. Therefore, the main focus of this research is to identify the factors that caused the Ortega’s regime durability. How it managed to survive amidst the existing crisis. In pursue to explain the causal factors, this research employs the theoretical framework of state infrastructural power and infrastructural mechanisms developed by Slater and Fenner (2011). Then, to be able operationalize the theory, this study has adopted theory-guided process tracing method (TGPT). The findings of this study indicate that the increased in state coercive mechanisms (coercing rivals), such as deploying the police apparatus and paramilitary groups during times of crises, constitutes a key factor that affect the durability of the Ortega regime."

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter, kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.

---

This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Selama beberapa dekade terakhir negara negara di berbagai belahan dunia memulai proses reformasi menuju pemerintahan yang demokratis Negara negara di Amerika Latin Eropa Tengah Eropa Timur dan Asia yang masih mempraktikan kediktatoran sikap otoriter dominasi militer termasuk juga rezim komunis satu persatu berjatuhan Kecenderungan tersebut dianggap sebagai imbas dari demokratisasi global yang dikenal sebagai third wave of democracy Tetapi proses demokratisasi tersebut seolah tidak berlaku pada proses politik beberapa negara di Afnka Utara dan Timur Tengah termasuk Libya Selama empat dekade lebth rezim otoriter Muammar Qadhafi dengan 'tangan besinya berkuasa di Libya Melihat realitas tersebut muncul pertanyaan bagaimana pemerintahan otoriter Muammar Qadhafi bisa melewati fase demokratisasi sehingga mampu bertahan hingga empat dekade lebih9 Dan faktor apa saja yang sangat berpengaruh terhadap Ketahanan rezimnya tersebut?Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis akan menganahsa dengan menggunakan teori institusionalisme dan teori rezim otoriter Kemudian juga Metode penelitian yang diterapkan dalam penulisan tesis mi adalah metode studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif Melalum berbagai pisau analisa di atas tesis mi akan menjelaskan faktor faktor yang mempengaruhi Ketahanan rezim otoriter Qadhafi di Libya yang bisa bertahan lebih dari empat dekade.Bertahannya rezim otoriter Qadhafi selama 42 tahun didorong oleh faktor yang beragam Faktor paling dominan yang memiliki andil signifikan dalam Ketahanan rezim Qadhafi tersebut diantaranya Pertama dominasi Qadhafi terhadap struktur polmtik di Libya pasca revolusi 1969 melalui RCC ASU dan GPC Qadhafi menjadikan lembaga tersebut sebagai alat legitimasi kekuasaannya Kedua rezim membatasi kebebasan berpolitik melalui supremasi Buku Hijau yang menjadi sumber acuan konstitusi Libya Ketiga strategi Qadhafi meredamberbagai kelompok oposisi melalui pembentukan institusi yang loyal dan represif Ke empat peran Qadhafi dalam pemanfaatan kebijakan dan hubungan luar negeri Libya Terakhir Qadhafi mampu membangun lmngkaran kekuasaan yang solid melalui koalisi antar suku yang loyal terhadapnya

---

These last few decades nations around the world have been starting reformation process towards democratic governance Nations in Latin America Central Europe Eastern Europe and Asia that are still practicing dictatorship authoritarianism military domination and also nations with ruling communist regimes have been falling one by one This tendency could be considered as the impact of global democratization known as the third wave of democracy' However this democratization phenomenon does not apply in some nations in North Africa and the Middle East including Libya More than four decadesMuammar Qadhafi s 'iron hand' authoritarian regime is in command of Libya Questions arise concerning this reality are How does Muammar Qadhafi s authoritarianism overlook democratization phase until it lasted more than four decades9 What are the influential factors of his regime durability?To answer these questions the author analyzed the problems using institutionalism and authoritarian regime theories Research method applied in this thesis is case study method using qualitative approach Through various blade analysis this thesis will explain the factors that affect the durability of Qadhafi's authoritarian regime in Libya that lasted more than four decades.There are some significant factors that contributed in Qadhafi s prolonged regime namely First Qadhafi s dominant influence in Libyan political structure since post revolution 1969 through RCC ASU and GPC These institutions were made to legitimate his power in Libya Second political freedom was restricted by applying the Green Book as the source of reference for Libyan constitution Third Qadhafi made strategic policy to diminish his opposition parties by establishing loyal and repressive institutions Third Qadhafi made good utilization of Libyan international relations and foreign policies And finally Qadhafi was able to build solid circle of power through loyal inter tribal coalitions."

"Penelitian ini menganalisa determinan pilihan rezim nilai tukar dengan menggunakan variabel Optimum Currency Area, Political Economy, dan krisis selama periode 1991-2008. Dengan menggunakan metode probit cross-countries ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara driving variables di dunia, negara maju dan negara berkembang. Untuk negara-negara di dunia, tingkat keterbukaan, economic development, financial development, inflasi, reserve dan tingkat kediktatoran signifikan sementara hasil regresi untuk negara berkembang menunjukkan bahwa variabel tingkat keterbukaan negara, financial development, inflasi, reserve dan tingkat kediktatoran berpengaruh secara signifikan dalam pemilihan rezim nilai tukar negara. Hasil yang jauh berbeda didapat dari hasil regresi negara maju. Pada estimasi ini, hanya economic development, financial development dan kekuatan kelompok produser sektor tradable yang secara signifikan mempengaruhi pemilihan rezim nilai tukar.

---

This study examines the determinant of exchange rate regime choice with Optimum Currency, Political Economy dan crisis approach in a span of year 1991-2008. Using cross-countries probit method, this study find that there are differences between driving variable in world, developed and developing countries. The result shows that for world, openness, economic development, financial development, inflation, reserve, dictatorship are the significant determinant and for developing countries, openness, financial development, inflation, reserve and dictatorship are influenced significantly the countries exchange rate regime choice. Meanwhile, for developed countries, only economic development, financial development and power of tradable sector producer are the significant determinan of exchange rate regime choice."

"ABSTRACTPenggunaan bahan-bahan tambang, material, dan teknologi nuklir adalah inalienable right dalam rangka penerapan Permanent Sovereignty pada konteks pemanfaatan tenaga nuklir. Convention on Nuclear Safety CNS tahun 1994 menjadi l rsquo;accord-cadre bagi pemanfaatan energi nuklir untuk pembangkitan tenaga listrik yang mengharuskan pemanfaatannya dijamin dengan hukum domestik yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana prinsip keselamatan di CNS dapat hidup dan mengatur aktivitas pemanfaatan tenaga nuklir untuk pembangkitan listrik domestik melalui kaidah-kaidah hukum positif dalam sebuah kerangka hukum nuklir municipal. Selama ini, sulit untuk menentukan ukuran pelanggaran kaidah hukum CNS karena tidak adanya elemen-elemen kontekstual yang disepakati oleh para sarjana hukum selain aspek teknis. Hal tersebut berusaha dijawab dengan memaparkan best practice pada hukum di beberapa negara, dan dengan pendekatan problem-based, salah satunya dalam hal kecelakaan. Dalam penelitian ini, kecelakaan PLTN Fukushima tahun 2011 lalu dianalisis secara mendalam dan hasilnya didapatkan bahwa terdapat ketaatan parsial Jepang dengan simpulan akhir tidak ada indikasi atas niat pelanggaran yang berakibat kelalaian. Namun lebih kepada kurangnya kesadaran pemerintah Jepang terhadap kultur keselamatan. Penelitian ini dapat digunakan sebagai pembuktian bahwa energi nuklir merupakan opsi yang sangat efesien dan terpercaya apabila keselamatannya terjamin. Selain itu, penelitian ini dapat pula menjadi rujukan untuk memperbaiki hukum dan kebijakan terkait yang masih dirasa kurang tepat, serta menyugestikan reformasi hukum keselamatan nuklir nasional agar sesuai dengan standar keselamatan nuklir internasional yang berlaku. Kata Kunci: Kedaulatan, Energi Nuklir, Hak Berdaulat Tenaga Nuklir, PSNR, Hak Aktivitas Berbahaya, Pembangunan Berkelanjutan, Prinsip Keseimbangan Antar-Generasi, PLTN, Keselamatan nuklir, Hukum Keselamatan Nuklir Internasional, Convention on Nuclear Safety 1994, Kasus Fukushima 2011, Badan Pengawas Nuklir.

---

ABSTRACTThe usage of nuclear ores, materials, and technologies is an inalianable right in respect with the application of the Permanent Sovereignty doctrine on the context of atomic energy utilization. The 1994 Convention on Nuclear Safety CNS is the l rsquo accord cadre for nuclear energy utilization, in casu nuclear power plants NPPs , which needs to be guaranteed by a satisfying domestic law. This research aims to explain how the CNS rsquo s safety principles shall prevail and rule the utilization of nuclear power activities for NPPs through positive laws in a municipal nuclear law. It has been strenuous attempt to measure the violations towards the CNS rsquo safety principles since there is no agreement amongst the legal scholars on contextual elements but the technical elements. To solve such problem, this research will explain the states rsquo legal best practice over the world, and by problem based solving, such as accident. This research further analyze on the 2011 Fukushima NPP accident, and it is proven that there is a partial compliance by Japan. It can be concluded that Japan has no intention to breach any law which later relevant with the imprudence . However, the omission was caused by lack of Japan government rsquo s concern on safety culture. This research may proper to be used as a scientific proof that nuclear energy is an efficient and reliable option if only the safety has been settled. Notwithstanding, this research also may be used as a reference to enhance the lack of high safety priority on the laws and policies, and to reform the national nuclear safety law in accordance to the international legal standards. Keywords Sovereignty, Nuclear Energy, Sovereign Right over Natural Resources, PSNR, Right to Conduct a Dangerous Activity, Sustainable Development, Intergenerational Equity Principle, NPP, Nuclear Safety, International Nuclear Safety Law, 1994 Convention on Nuclear Safety, 2011 Fukushima Case, Regulatory Bodies. "

"Penelitian ini membahas persepsi pustakawan referensi mengenai perannya di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi persepsi pustakawan mengenai peran dan kompetensinya dalam melayani pengguna yang membutuhkan informasi di bidang hukum melalui layanan referensi di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev beserta kendalanya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pustakawan memandang layanan referensi sebagai layanan substantif, pustakawan mempersepsikan perannya sebagai seorang library is a librarian, dan menjawab pertanyaan referensi dari pengguna yang bersifat research question, sementara ia pun juga memenuhi lima kompetensi profesional dari RUSA terlebih pada kompetensi akses, dasar pengetahuan, promosi dan kolaborasi. Kendala yang terjadi adalah, karena beban kerja dari pustakawan yang juga berlebih, maka perannya dalam melakukan pelayanan referensi masih belum berkembang hingga penciptaan produk baru secara signifikan, sementara itu staf layanan yang tersedia pun masih belum memiliki kompetensi yang cukup untuk diangkat dan didelegasikan menjadi seorang pustakawan referensi. Pada akhirnya peran pustakawan di Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev dapat disimpulkan sebagai seorang ldquo;pustakawan aktivis rdquo; yang sibuk dalam organisasi profesi sebagai media untuk mengaktualisasikan dirinya dan bidang perpustakaan secara umum, yang membuat perannya pada layanan referensi menjadi tersisihkan.

---

This research discuss the reference librarian perception of his role at the Daniel S. Lev Law Library. The aim of this research is to identificate the librarian 39 s perception of the role and expertise in serving the users who need information in the field of law through reference service in Daniel S. Lev Law Library along with the constraints. This research is a qualitative research using case study method.

The results show that librarians refer to reference services as substantive services, the librarian perceives his role as a library is a librarian, and answers questions from users who are research question, while he also fulfills the five professional competencies based on RUSA 39 s, especially on the ability of access, knowledge base, marketing and collaboration.

The constraints that occur are, the workload of librarians are also excessive, then its role in doing the reference service is still not developed until the creation of new products significantly, while the available service staff still have not enough competence to be appointed and delegated to a reference librarian.

At the end the role of librarian in the Daniel S. Lev Law Library can be summed up or dubbed as a ldquo activist librarian rdquo that busy in professional organizations as a medium to actualize himself and the field of libraries in general, which makes his role in the reference services out of sight. "

"Tesis ini berkaitan dengan failed state Libya pasca rezim Gaddafi. Adapun permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, yaitu mengenai kedudukan negara Libya apakah dapat dikategorikan sebagai negara gagal atau tidak, faktor penyebab kegagalan negara Libya dan dampak yang ditimbulkannya sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi. Terdapat tiga konsep teori yang digunakan dalam tesis ini, yaitu konsep state, konsep failed state, dan konsep political order.Tesis ini memakai metode analisis deskriptif dengan memperoleh data melalui kajian studi pustaka (library research). Tesis ini menemukan bahwa Libya dapat dikategorikan sebagai negara gagal pasca rezim Gaddafi dengan melihat berbagai indikasi yang dimilikinya, yaitu jaminan akan perlindungan keamanan terhadap masyarakat Libya tidak efektif lagi, kebutuhan akan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Libya tidak dapat lagi terpenuhi, dan ketertiban serta legitimasi hukum tidak dapat lagi dijalankan oleh pemerintah sementara Libya.Terdapat dua faktor yang menjadi penyebab kegagalan negara Libya pasca rezim Gaddafi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari ketidakmapuan pemerintahan sementara dalam menjalankan roda pemerintahan di Libya dan terpecahnya negara Libya menjadi dua pemerintahan. Adapun faktor eksternal terdiri dari adanya intervensi yang dilakukan oleh NATO di Libya, lajunya ekspansi ISIS di Libya, dan munculnya kelompok-kelompok bersenjata. Kegagalan negara Libya sebagai sebuah negara memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan domestik, regional, dan internasional.

---

This thesis aims to discuss the failed state (Libya) in the post-regime of Gaddafi. The investigated issues in this thesis are the controversial status of Libya (whether it can be categorized as failed state or not), the factors attributed to Libya's failure and the impacts resulted as failed state after the post-regime of Gaddafi. This thesis employs three theoretical concepts namely state concept, failed state concept, and political order concept.The descriptive analytical method is used to obtain the data through the library research. This thesis found out that Libya can be categorized as a failed state after Gaddafi's regime by looking at many indications: the ineffective provision of the security protection to the Libyan's society, the Libyan people's unfulfilled needs on the welfare and prosperity, and the order and law legitimacy cannot be conducted by the Libyan's temporary government.Additionally, there are two factors contributing to Libyan's failure in Gaddafi's post-regime namely internal and external factor. The internal factors may include the interim government's inability to conduct the Libyan's governance and the disintegration of Libya into two governmental system. For external factors, the Libyan's failure is mainly associated to the intervention conducted by NATO in Libya as well as the rapid expansion of ISIS in Libya, and the existence of armed groups. The Libyan's failure as a state contributes to the bad impacts towards its domestic, regional, dan international environment."