Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki potensi yang tinggi dalam meningkatkan penerimaan negara, dikarenakan memiliki daya saing tinggi dalam sektor strategis domestik, dan menghasilkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pada tahun 2022, pemerintah menerapkan PMK Nomor 63/PMK.03/2022, dalam peraturan tersebut, tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau berubah menjadi 9,9%. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau ditinjau dari asas revenue productivity dan menganalisis bagaimana strategi perusahaan rokok dalam menghadapi dampak atas perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist dengan tujuan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perubahan kebijakan PPN atas penyerahan Hasil Tembakau telah memenuhi asas revenue productivity, karena atas perubahan tersebut memenuhi the principle of adequacy, the principle of adaptability, dan collection cost yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pemenuhan asas revenue productivity. Kemudian, perubahan pada tarif efektif PPN atas penyerahan Hasil Tembakau tidak menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perusahaan rokok, dikarenakan perusahaan rokok menerapkan strategi regulatory affair dan financial review, sehingga dampak tersebut dapat dikelola dengan baik. Untuk kedepannya, pemerintah diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada perekonomian, serta memberikan kejelasan hukum lebih lanjut mengenai kebijakan yang akan diterapkan kedepannya. Kemudian, perusahaan rokok perlu mempertimbangkan untuk menambahkan strategi dalam menghadapi segala force majeure, agar dapat lebih siap untuk menghadapi keadaan tersebut.

---

The Tobacco Industry (IHT) has a high potential to enhance state revenue due to its strong competitiveness in the domestic strategic sector and significant contribution to Indonesia's economy. In 2022, the government implemented Regulation PMK No. 63/PMK.03/2022, which changed the effective Value Added Tax (VAT) rate on tobacco product deliveries to 9.9%. The objective of this research is to analyze the impact of the changes in VAT policy on tobacco product deliveries from the perspective of revenue productivity principle, and to analyze the strategies employed by tobacco companies in facing the effects of the changes in the VAT rate on tobacco product deliveries. This research adopts a post-positivist research approach with a descriptive research objective. The research findings indicate that the changes in VAT policy on tobacco product deliveries have fulfilled the revenue productivity principle, as they comply with the principles of adequacy, adaptability, and collection cost, which serve as measures for fulfilling the revenue productivity principle. Moreover, the changes in the effective VAT rate on tobacco product deliveries have not significantly impacted tobacco companies, as they have implemented regulatory affairs and financial review strategies, effectively managing the associated effects. Looking ahead, it is necessary for the government to consider the prevailing economic conditions and provide further legal clarity regarding future policies. Additionally, tobacco companies need to consider adding strategies to address any force majeure events, ensuring preparedness to face such circumstances."

"Konsumsi rokok yang terus meningkat dan eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari konsumsi rokok belum dapat diminimalisasi dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yaitu kebijakan kenaikan tarif efektif Pajak Pertambahan Nilai PPN atas penyerahan hasil tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 . Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan kenaikan tarif efektif PPN atas penyerahan hasil tembakau dari 8,7 menjadi 9,1 dengan dikeluarkannya PMK No. 207/PMK.010/2016 belum berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan tersebut diformulasikan, yaitu untuk meminimalisasi eksternalitas negatif dari konsumsi rokok.

---

The increasing cigarette consumption and the negative externalities caused by cigarette consumption can not be minimized by the government policy which is the increase Value Added Tax VAT effective rate policy on rendering tobacco product. The purpose of this study is to analyze the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 . This study uses a qualitative approach with descriptive research purpose and the data collection techniques through literature study and field study in the form of in depth interview. The results show that the policy implementation of VAT effective rate increase on rendering tobacco product from 8.7 to 9.1 with the issuance of PMK No. 207 PMK.010 2016 has not been implemented in accordance with the policy objectives are formulated, which is to minimize the negative externalities of cigarette consumption."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan, menggunakan instrumen fiskal sebagai langkah pertama mengatur peredaran dan konsumsi rokok elektrik guna mencegah eksternalitas negatif yang dapat ditimbulkan dari konsumsinya dengan menetapkannya sebagai Barang Kena Cukai untuk melindungi pengguna, bystander, dan tentunya dari jangkauan anak di bawah umur. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penetapan cukai atas rokok elektrik, apakah penerimaannya dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan cukai hasil tembakau, serta penanganan dari pihak terkait untuk mencegah beredarnya rokok elektrik ilegal di tengah masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan rokok elektrik dikenakan cukai karena merupakan produk turunan tembakau, penerimaan cukai hasil tembakau tidak berbeda secara signifikan sebelum dan sesudah ditetapkannya cukai atas rokok elektrik, serta pendekatan aspek administrasi serta aspek policy dilakukan untuk mengatasi peredaran rokok elektrik ilegal.

---

ABSTRACTThe Indonesian government through the Ministry of Finance, uses fiscal instrument as the first step in regulating the circulation and consumption of electric cigarette to prevent negative externalities that can generated from its consumption by assigning it as Excise Goods to protect users, bystanders and especially underage children. This research aims to analyze the basic considerations of excise taxation on e-cigarettes, whether the excise tax revenue can bring a significant impact on tobacco excise revenue, and what related parties do to prevent the distribution of illegal e-cigarettes. This research uses a qualitative approach with the post positivist paradigm. The results showed that e-cigarette were subject to excise because it was a tobacco derivative product, excise tax revenue did not differ significantly before and after the excise tax on e-cigarettes was set, as well as administrative and policy aspects are used to deal with the distribution of illegal e-cigarettes."

"Penerimaan pajak rokok di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mengalami penurunan di saat cukai hasil tembakau mengalami peningkatan tarif dan persentase perokok yang meningkat. Hal tersebut menyebabkan fungsi regulerend yang bertujuan untuk mengatur dan fungsi budgetair yang bertujuan untuk mendapatkan penerimaan dari pajak rokok tidak tercapai. Selain itu, dapat diidentifikasi bahwa dengan penurunan penerimaan pajak rokok dan peningkatan persentase perokok terdapat subjek dan/atau objek pajak rokok yang hilang. Hal terbesar yang dapat melatarbelakangi hal tersebut adalah peredaran rokok ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab penurunan tersebut, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat dalam optimalisasi pajak rokok, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan kunci dan penelitian terkait. Temuan menunjukkan bahwa penurunan penerimaan pajak rokok disebabkan oleh maraknya peredaran rokok ilegal, kenaikan tarif cukai yang mendorong konsumen beralih ke rokok ilegal, strategi produsen untuk menghindari tarif baru, dan ketidakpatuhan wajib pajak. Faktor penghambat meliputi koordinasi antarinstansi yang lemah, peredaran rokok ilegal, dan keterbatasan sumber daya manusia. Sedangkan faktor pendorong mencakup kebijakan cukai, penegakan hukum, dan partisipasi masyarakat. Strategi yang diusulkan meliputi penguatan penegakan hukum terhadap rokok ilegal, peningkatan pengawasan produksi rokok, optimalisasi penerimaan cukai, dan efisiensi pelaporan dana alokasi oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bapenda). Penelitian ini merekomendasikan koordinasi yang lebih baik antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta pemanfaatan dana earmarking untuk mendukung penegakan hukum dan edukasi masyarakat guna mengurangi dampak rokok ilegal dan meningkatkan penerimaan pajak rokok.

---

Cigarette tax revenue in DKI Jakarta Province in 2023 experienced a decline despite an increase in tobacco excise rates and a rising percentage of smokers. This resulted in the failure to achieve the regulatory function aimed at control and the budgetary function aimed at generating revenue from cigarette taxes. Additionally, it can be identified that the decline in cigarette tax revenue and the increase in the percentage of smokers indicate a loss of taxable subjects and/or objects. The primary factor contributing to this is the circulation of illegal cigarettes. This study aims to analyze the factors causing this decline, identify driving and inhibiting factors in optimizing cigarette tax revenue, and formulate strategies to increase tax revenue. Using a qualitative approach, data were collected through interviews with key informants and related studies. The findings indicate that the decline in cigarette tax revenue is caused by the rampant circulation of illegal cigarettes, increased excise rates prompting consumers to switch to illegal cigarettes, manufacturers' strategies to evade new tariffs, and taxpayer non-compliance. Inhibiting factors include weak inter-agency coordination, the circulation of illegal cigarettes, and limited human resources. Meanwhile, driving factors include excise policies, law enforcement, and community participation. The proposed strategies include strengthening law enforcement against illegal cigarettes, enhancing oversight of cigarette production, optimizing excise revenue collection, and improving the efficiency of fund allocation reporting by the Regional Revenue Management Agency (Bapenda). This study recommends better coordination between the Directorate General of Customs and Excise, the Directorate General of Fiscal Balance, and the DKI Jakarta Provincial Government, as well as the utilization of earmarked funds to support law enforcement and public education to reduce the impact of illegal cigarettes and increase cigarette tax revenue. "

"ABSTRAKDalam rangka mencapai tujuan suatu negara diperlukan dana, daya, serta upaya yang tertuang dalam berbagai bentuk kebijaksanaan untuk mewujudkannya. Guna memenuhi kebutuhan kegiatan operasional dan pembangunan negara dalam rangka mencapai tujuan dimaksud, salah satu sumber penerimaan dalam negeri diluar ininyak bumi dan gas alam, diluar penerimaan bukan pajak lainnya, adalah pajak yang termasuk didalamnya cukai. Penelitian ini mengacu pada konsep cukai dari Sijbren Cnosen dan John F.Due yang pada dasarnya mengatakan bahwa cukai atas barang-barang tertentu itu, mempunyai tujuan ekonomi dan tujuan social. Hal ini berbeda dengan pajak penjualan atas berbagai barang, yang mempunyai tujuan ekonomi untuk memperoleh penerimaan negara semata. Tujuan pungutan cukai dapat dijastifikasi dengan delapan alasan selain satu tujuan untuk memperoleh penerimaan negara. Penelitian ini merupakan studi kasus cukai tembakau di Indonesia. Kebijaksanaan cukai tembakau selama ini merupakan pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau induk warisan pemerintah Hindia Belanda. Tujuan penelitian ini ingin mengungkapkan apa yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau yang berlaku sejak 1969 - 1992, sehingga baru satu tujuan penerimaan negara saja yang tercapai, sedangkan tujuan social cukai tembakau yang menjadi ciri khas cukai belum tercapai. Pengungkapan pengaruh apa yang mempengaruhi kebijaksanaan ini berpedoman pada pendapat Nigro dan Nigro, James E. Anderson, juga Gerald E. Caiden bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan, baik pengaruh sikap pribadi perumus, pengaruh dari luar maupun dari dalam lingkungan institusi perumus itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijaksanaan cukai tembakau, sehingga pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau seperti yang terjadi selama ini. Institusi perumus kebijaksanaan ini selalu mengutamakan tujuan penerimaan negara dibandingkan dengan tujuan social seperti pengendalian konsumsi hasil tembakau dan penyerapan tenaga kerja, karena pengaruh kondisi ekonomi yang buruk, yang kemudian berpengaruh pada sikap pribadi perumus mengenai nilai organisasi, nilai kepentingan publik, nilai ideology nasionalis yang secara konservatis mempengaruhi sikap perumus kebijaksanaan pada masa-masa berikutnya. Dari penelitian yang menggunakan metodologi kualitatif atas pelaksanaan kebijaksanaan cukai tembakau selama tahun 1969 - 1992 maka terbentuklah hipotesa bahwa kebijaksanaan cukai tembakau selain mempunyai tujuan untuk memperoleh penerimaan negara, juga mempunyai tujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pengusaha-pengusaha golongan lemah, yang secara eksplisit juga mengandung tujuan-tujuan terdiri dari : (a) penggolongan pengusaha hasil tembakau, (b) perlindungan pengusaha golongan lemah dan (c) perlindungan pengusaha/petani cengkeh. Issue bahwa mengkonsumsi hasil tembakau mengganggu kesehatan masih gencar dilakukan. Sementara cukai tembakau menyumbang 89,78% dari cukai secara keseluruhan, melibatkan 599 pabrik hasil tembakau, dan menyangkut 11,4 juta tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung. Berdasarkan hal tersebut diatas maka disarankan untuk mengusulkan agar target cukai tembakau tidak selalu dinaikkan, mempertahankan struktur tarip cukai tembakau, mengembangkan hasil tembakau jenis SKSM, menyerahkan perhitungan harga eceran kepada pengusaha hasil tembakau sendiri, dan mengusulkan pengaturan perdagangan tembakau oleh badan pemerintah. "

"Dengan adanya reformasi tahunan terhadap cukai rokok adalah sangat krusial untuk menganalisa dampak cukai rokok tersebut terhadap performa manufaktur rokok dimana manufaktur manufaktur tersebut membawa pemasukan yang cukup besar bagi pemasukan pajak Pemerintah Indonesia Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisa dampak dari perubahan cukai rokok terhadap performa keuangan manufaktur manufaktur rokok dimana perusahaan perusahaan tersebut akan membentuk strategi harga terhadap perubahan tersebut Pada tingkat perusahaan penelitian ini membuktikan bahwa dampak dari cukai menunjukkan korelasi yang signifikan terhadap harga dan keuntungan manufaktur manufaktur rokok tersebut.

---

With annual reformation of cigarette excise tax it is essential to calculate this impact to cigarette manufacturers rsquo performance which is largely bringing revenue to Government revenue from their contribution of cigarette excise tax Thus the journal will examine the impact of the recent changes in excise tax towards the financial performance of Indonesia cigarette manufacturer in which the Company will establish and frame pricing strategies towards the excise tax impact On a company level this research has proven that the impact of excise tax significantly relates to company rsquo s pricing and profit margin "

"ABSTRACTDalam rangka mengendalikan konsumsi dan eksternalitas negatif yang dihasilkan produk hasil tembakau, Indonesia menggunakan instrumen kebijakan pajak dan pungutan negara lainnya, sebagai fungsi regulerend dalam mengendalikan konsumsi tesebut. Namun, kebijakan tersebut dianggap belum mampu memberikan menurunkan konsumsi tembakau. Berbeda dengan Indonesia, Thailand menjadi salah satu contoh negara yang berhasil menggunakan instrument pajak dan pungutan lainnya untuk mengendalikan konsumsi tembakau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis komparasi struktur pungutan negara atas konsumsi tembakau yang berlaku saat ini di Indonesia dan Thailand serta menganalisis alternatif struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Indonesia berdasarkan studi komparasi dengan Thailand. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah komparasi struktur kebijakan pungutan negara Indonesia dengan Thailand menunjukkan bahwa struktur kebijakan pungutan negara atas konsumsi tembakau di Thailand, lebih bervariasi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan komparasi tersebut, terdapat beberapa kebijakan alternatif yang dianggap mampu diterapkan di Indonesia, seperti menggunakan multi stage levy dalam pemungutan PPN atas hasil tembakau, meningkatkan beban pajak atas rokok dan tarif cukai hasil tembakau secara signifikan secara berkala, dan menerapkan kebijakan pajak untuk kesehatan dan pajak untuk layanan siaran publik, sehingga tujuan kebijakan untuk menurunkan prevalensi merokok dapat tercapai, dan dapat meningkatkan penerimaan negara.

---

ABSTRACTIn order to control the consumption of and the negative externalities caused by tobacco products, Indonesia use the instrument of tax policy and other state levies, as a regulerend function in controlling the consumption of tobacco. However, the policy is considered not able to provide lower tobacco consumption. Otherwise, Thailand is an example of a successful country that using tax instruments and other levies to control tobacco consumption. The purpose of this study is to analyze the comparation of state levy structure on current tobacco consumption in Indonesia and Thailand and to analyze alternative policy structure of state levy on tobacco consumption in Indonesia based on comparative study with Thailand. This research was conducted using qualitative approach with descriptive research purpose and data collection techniques through literature study and field study in the form in depth interview. The results of this study is the comparative structure of Indonesia 39 s state levy policy with Thailand indicate that the policy structure of state levy on tobacco consumption in Thailand is more varied than Indonesia. The comparative structure of the state levy policy with Thailand shows there are several alternative policies considered capable of being applied in Indonesia, such as using multi stage levy in VAT collecting of tobacco products, increasing tobacco the tax burden on cigarette and excise tariffs significantly and periodically, and applying tax policies for health and tax for public broadcasting services, so policy objectives to reduce the prevalence of smoking can be achieved, and can increase state revenues."

"Tarif cukai hasil tembakau yang tiap tahunnya dinaikkan oleh pemerintah yang tujuannya agar harga rokok semakin mahal menimbulkan berbagai dampak terhadap industri rokok, serta penurunan jumlah lapisan tarif cukai hasil tembakau yang masih banyak mampu menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan rokok sehingga menimbulkan rokok yang terjangkau. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengendalian rokok melalui instrumen cukai hasil tembakau berupa kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penurunan lapisan tarif cukai hasil tembakau yang kemudian dikaitkan dengan produsen rokok, produksi rokok, prevalensi merokok, dan penerimaan cukai hasil tembakau menunjukkan hasil bahwa kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu mengendalikan produsen dan produksi rokok namun tidak pada prevalensi merokok. Selain itu kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu memberikan penerimaan yang besar bagi penerimaan Cukai di Indonesia hal tersebut juga disebabkan dari peningkatan pengendalian rokok ilegal.

---

Indonesia raises the excise tariff for tobacco products through a Minister of Finance Regulation (PMK), which aims to control cigarettes by increasing the price of cigarettes through excise tariff for tobacco products. On the other hand, the layer of excise tariffs on tobacco products regulation in Indonesia is plentiful and considered to be the most complicated compared to other countries. With lots of layers of tobacco excise rates, the price of cigarettes could be varied so that the increase in tobacco excise rates will not be effective because there will always be more affordable cigarettes, namely cigarettes with the lowest tariffs. The increase in tobacco product excise rates and a reduction in the tobacco product excise tariff layer affects state revenues, considering that tobacco excise is one of the most influential forms of state revenue. With a qualitative method, this study aims to analyze cigarette control policies in Indonesia that focus on control through tobacco excise instruments in the form of an increase in tobacco excise rates and a decrease in tobacco product excise tariff layers which are then linked to cigarette producers, cigarette production, smoking prevalence, and tobacco products excise receipts."

"ABSTRAKJaminan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) adalah skema pendanaan kesehatan masyarakat yang dipromosikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mencapai kesetaraan dalam layanan kesehatan termasuk dan memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Pada tahun 2014, Indonesia memulai program UHC melalui program nasional Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). Dalam implementasinya, JKN telah menghadapi banyak masalah dan salah satunya adalah defisit dana. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah memilih menggunakan cukai rokok sebagai sumber earmarked fund. Dengan metode sistem dinamis, penelitian ini memberikan wawasan struktural bahwa earmarking dari cukai rokok untuk JKN, dalam kasus Indonesia, tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Ketidakberlanjutan ini terutama disebabkan oleh dampak buruk penggunaan rokok terhadap kesehatan yang pada akhirnya meningkatkan beban biaya kesehatan dan oleh dampak sosioekonomi yang juga semakin membebani anggaran pemerintah.

---

ABSTRACTUniversal Health Coverage (UHC) is a public health funding scheme promoted by the World Health Organization (WHO) to achieve equity in healthcare service including promotive, preventive, curative, and rehabilitation care at an affordable cost. UHC also aims to provide financial equity and financial protection for the community. In 2014, Indonesia started the UHC program through its national program Jaringan Kesehatan Nasional (JKN). In its implementation, JKN has faced many issues with the most recent topic being the fund deficit. To counter this issue, the Indonesian Government has chosen to use earmarking fund from tobacco excise to support JKN. Using system dynamics, this research provides a structural insight that earmarked fund from tobacco excise, in Indonesia case, is not sustainable in the long run. This unsustainability is mainly caused by the adverse effects of tobacco use to health which in turn increases public health expenditure and by its socioeconomic effects which also further burdens the government budget.

"

"Potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dari bidang jual beli mobil bekas yang berkembang pesat membuat kebutuhan akan sistem administrasi perpajakan yang efektif dan mudah menjadi penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara. Skripsi ini bertujuan untuk mengevaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor bekas berdasarkan prinsip kemudahan administrasi dan menganalisis kendala serta hambatan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Dalam praktiknya jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi, perubahan kebijakan yang berlaku saat ini yaitu PMK 65/2022 membawa dampak signifikan terhadap kemudahan administrasi perpajakan antara lain melalui penyederhanaan tarif, mekanisme penghitungan kredit pajak masukan. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasi yang dirasakan oleh Pengusaha Kena Pajak yang bergerak di bidang jual beli mobil bekas, terutama dari aspek kepastian hukum terkait tarif yang mengakibatkan terjadinya perubahan mendadak oleh pemerintah karena intervensi politik. Selain itu kendala juga terdapat pada serta aspek kesederhanaan dalam konteks sistem administrasi yang digunakan yaitu, Coretax Administration yang mengharuskan Pengusaha Kena Pajak melakukan transisi penyesuain sistem mengikuti ketentuan baru, dan masih seringnya dijumpai kendala teknis dalam penggunaan Coretax Administration.

---

The growing potential of VAT revenue from the used car trading sector highlights the urgent need for an effective and user-friendly tax administration system to support the optimization of state revenue. This paper aims to evaluate the Value Added Tax (VAT) policy on the delivery of used motor vehicles based on the principle of ease of administration, as well as to analyze the obstacles and challenges encountered in practice. The research uses a qualitative descriptive approach with data collected through in-depth interviews and literature studies. In practice, when viewed through the lens of ease of administration, the current policy PMK 65/2022 has brought significant impact, particularly through the simplification of tax rates and input tax credit calculation mechanisms. However, there are still notable challenges faced by taxable entrepreneurs in the used car trading sector, especially regarding legal certainty. Sudden changes in regulations due to political intervention have created instability in tax rate application. In addition, simplicity remains an issue in the administrative system itself, as the transition to the Coretax Administration system has required adjustments to new provisions and continues to face frequent technical difficulties."