Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem hukum Indonesia tidak memiliki aturan hukum khusus untuk mengatur kejahatan korporasi bidang keuangan, sementara efek negatif dari kejahatan ini sangat besar dari tahun ke tahun. Untuk mengatasi masalah tersebut, selama ini penegak hukum yang menangani kejahatan ini mempergunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya seperti Undang-Undang Pencucian Uang untuk menanganinya. Namun, karena proses pengadilan pidana dan perdata yang panjang terkadang membuat upaya penegakan hukum untuk mendapatkan kembali asset/dana negara yang dicuri pelaku/korporasi tidak sebesar yang diharapkan. Putusan akhir pengadilan biasanya memberikan uang pengganti yang jauh lebih rendah dari dakwaan atau bahkan pengadilan dapat memutuskan bahwa pelaku/korporasi tidak perlu membayar apapun. Untuk mengisi kesenjangan antara uang/asset negara yang hilang akibat kejahatan korporasi dengan uang yang dapat diambil kembali dari korporasi pelaku, penelitian ini bermaksud memperkenalkan “Disgorgement of Profit” yaitu perintah/kewajiban pengembalian keuntungan dari perolehan harta tidak sah melalui penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement) sebagai cara yang lebih cepat untuk menyelesaikannya. Dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan prinsip unjust enrichment dan restorative justice demi terwujudnya kesejahteraan nasional berdasarkan sumbangan dari welfare criminology

---

Indonesian Legal System do not have a specific regulation to administers the misbehavior of financial corporations while the negative effect of this crime is very huge over the years. To solve the problem, law enforcements treat this crime by using Corruption Act and other related regulations such as Money Laundering Act. However, due to the long process of criminal and civil courts sometime waste the law enforcement effort to get maximum payment back from offenders and/or the corporations. The final court decision usually gives replacement money much lower than the indictment or even the court could be decided that the offenders/ corporations do not have to pay anything. In order to fill the gap between the loss money and the repayment money because of financial corporate crime, this research intends to study the possibility of using “Disgorgement of Profit” approach as a faster way to get the maximum repayment of stolen money/assets from the Financial Corporate Crimes in out of court settlements due to the respect of unjust enrichment policy and restorative justice wisdom in order to enhance national development as a beneficial of the implementation of welfare criminology."

"ABSTRACTSebagian besar peraturan perundang-undangan di Indonesia, subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan oleh perseroan terbatas adalah korporasi itu sendiri dan/atau pengurusnya. Praktiknya, masih terdapat kasus dimana para pemegang saham merupakan pemberi perintah atau dalang dibalik tindakan direksi selaku pengurus suatu perseroan terbatas. Tulisan ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi dan menganalisis implementasinya dalam kasus. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normative yang dilakukan lewat studi kepustakaan. Pengaturan mengenai perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam tindak pidana korporasi yang dilakukan perseroan terbatas sudah diatur dalam Pasal 50 RKUHP, Pasal 116 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 43 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara dalam Perpajakan dan juga Pasal 23(3) PERMA Tidak Pidana Korporasi. Dalam kasus yang dianalisis dalam tulisan ini, impelemntasi dari peraturan yang sudah memberikan instrument perluasan subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya tidak diterapkan. Majelis hakim hendaknya dalam kasus-kasus berikutnya memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku dengan tegas.

---

ABSTRACTIn Indonesia most regulations regulate subjects that can be held accountable for corporate crimes committed by a limited liability company are the corporation itself and/or its director. In practice, there are cases where the shareholders are the ones who gives orders and actually mastermind the directors' actions. This thesis is intended to find out how various regulations in Indonesia regulate the expansion of subjects that can be held accountable in corporate crimes and analyze the implementation in real life cases. The research method used in this paper is a normative juridical research method carried out through library studies. Regulations regarding the expansion of subjects that can be held accountable for corporate crimes committed by limited liability companies can be found in Article 50 RKUHP, Article 116 Environmental Protection and Management Law, Article 43 of the General Provisions and Procedures for Taxation and Article 23 (3) of Supreme Court Rules of Corporate Crime. In the cases analyzed in this thesis, the implementation of regulations that have provided an instrument for expanding the subjects that can be held accountable for corporate crimes is not applied. The panel of judges should, in the following cases, pay attention and apply the applicable legal provisions firmly."

"Dewasa ini, tindak pidana juga seringkali dilakukan oleh korporasi. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 6.701 perkara yang melibatkan korporasi telah didaftarkan ke pengadilan negeri di seluruh Indonesia.  Kendati demikian, suatu korporasi pasti akan berusaha untuk mencari cara guna dapat melepaskan kewajibannya untuk memper-tanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan praperadilan sebagaimana diatur dalam KUHAP. Belakangan, praperadilan mengalami perluasan objek berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014. Hal ini dianggap menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan korporasi selaku tersangka untuk melepaskan diri dari kewajibannya, misalnya dalam Putusan No. 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg. Untuk itu, dalam penelitian skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan dan penerapan hukum yang seharusnya berlaku berkaitan dengan permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang diajukan oleh korporasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka juga dapat diajukan oleh korporasi dengan mendasarkannya pada keberadaan 2 (dua) alat bukti dan telah diperiksanya korporasi yang diwakili oleh pengurusnya. Namun, hakim dalam putusannya tersebut belum menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlu dipikirkan mengenai langkah-langkah guna melakukan perbaikan terhadap pembangunan hukum di masa yang akan datang. Hal ini ditujukan supaya negara mampu memberikan jaminan dan perlindungan serta pengaturan yang jelas kepada siapapun terhadap tindakan sewenang-wenang dan ketidakadilan yang dilakukan oleh penegak hukum.

---

Today, crimes are often committed by corporations. In 2021, 6.701 cases involving corporations have been registered to district courts throughout Indonesia.  However, a corporation will try to find ways to be able to release its obligation to be held accountable for its actions. The effort that can be made is to submit a pretrial request as stipulated in the Criminal Procedure Code. Later, the object of pretrial was expanded based on Constitutional Court Decision Number 21/PUU-XII/2014. This issue is considered to be a legal loophole that can be used by corporations as suspects to escape from their obligations, for example in Decision Number 16/Pid.Prap/2020/PN.Bdg.  For this reason, this thesis research will discuss the regulations and application of law that should apply in relation to pretrial requests regarding the validity of determination of a suspect submitted by a corporation. This research was conducted using qualitative research methods in the form of normative-judicial research. This study concludes that for pretrial requests regarding the validity of determination of a suspect is legal can also be submitted by corporations based on the presence of 2 (two) pieces of evidence and the corporation has been examined through its top management. However, the judge's decision above has not applied to the law properly in accordance with the applicable provisions. Thus, it is necessary to find solutions to make improvements to legal development in the future. This is intended so that the state can provide guarantees and protection as well as clear arrangements for anyone against arbitrary and unfair acts committed by law enforcers."

"Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sudah selayaknya mengimplementasikan praktik-praktik Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (LST) dan prinsip-prinsip berkelanjutan ke dalam kerangka hukum di berbagai sektor, termasuk sektor perbankan. Selain memiliki pemahaman yang baik tentang risiko yang mereka hadapi, bank harus mengintegrasikannya dengan konsep LST sebagai lembaga keuangan yang lebih besar dan penyedia layanan aset. Tesis ini mengkaji kerangka hukum Indonesia yang mengatur LST, bagaimana bank yang secara proaktif mengembangkan konsep LST di sektor perbankan atau yang dikenal sebagai green banking untuk memitigasi berbagai jenis kegiatan pencucian uang terutama aset dari kejahatan lingkungan atau yang secara luas dikenal sebagai kejahatan lingkungan dan/atau kejahatan keuangan hijau. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Melalui penelitian yang dilakukan, tesis ini menyimpulkan bahwa kerangka hukum Indonesia telah mengakomodir LST dalam berbagai instrumen hukum, terutama melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 51/2017 di mana implementasi LST dapat dilihat dari produk investasi obligasi hijau.  Namun, meskipun kerangka hukum telah diambil untuk mengatasi kekurangan kejahatan keuangan hijau tersebut, tesis ini juga menyimpulkan bahwa masih ada beberapa kesenjangan utama dalam implementasi kebijakan perbankan hijau untuk sebagian besar bank. Indonesia perlu memastikan bahwa informasi yang akurat mengenai pemilik utama semua perusahaan tersedia bagi penegak hukum, termasuk koordinasi dan kerja sama antarlembaga di dalam negeri yang kuat.

---

Indonesia, as a United Nations member state, ought to implement Environment, Social, and Governance practices and sustainable principles into its legal framework in various sector, including bank. Besides having a good understanding of the risk they face, bank must integrate it with the ESG concept as a larger financial institutions and virtual asset service provider. This thesis examines the Indonesian legal framework regulate Environment, Social, and Governance, how banks that are proactively developed the ESG concept in banking sector or known as green banking to mitigate different types of money laundering activities particularly assets from environmental crime or widely acknowledged as environmental crime and/or green financial crime. This thesis adopts juridical normative research method, using the statutory approach. Through the research, this thesis concludes that the Indonesian legal framework has accommodated Environment, Social, and Governance in various legal instruments, mainly through Regulation of Financial Services Authority 51/2017 whereby the implementation of Environment, Social, and Governance are evident through the green bond products. However, although legal framework has been taken to address such green financial crimes shortcomings, this thesis also concludes that some key gaps remain in the implementation of green banking policy for majority of banks. Indonesia needs to ensure that accurate information on the ultimate owners of all companies is available to law enforcement and including to robust domestic inter-agency coordination and cooperation."