Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 berdampak pada hasil penerimaan daerah. Bapenda Jawa Barat mengeluarkan kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor sebagai bentuk upaya agar tidak mempengaruhi hasil penerimaan daerah atas pajak kendaraan bermotor pada saat pandemi covid-19. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan oleh Bapenda Kota Depok bertujuan untuk menggali potensi kewajiban masyarakat Kota Depok terkait dengan tunggakan wajib pajak atas kewajiban pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran PKB dikarenakan adanya insentif atas pembebasan denda pajak yang terjadi pada tahun 2020.  Penelitian ini menganalisis mengenai implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor studi pada Kota Depok tahun 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi ini menggunakan teori implementasi Edwards III dengan hasil penelitian bahwa ada beberapa dimensi yang berjalan kurang maksimal yaitu sosialisasi yang kurang tersampaikan kepada masyarakat; sumber daya manusianya terbatas dalam pelaksanaannya; tingkat kepercayaan wajib pajak rendah terhadap Samsat Kota Depok dan penerimaan PKB pada Kota Depok tahun 2020 tidak mencapai target, serta terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan implementasi. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan Triple Untung Plus Jawa Barat atas pembebasan denda pajak kendaraan bermotor pada Kota Depok tahun 2020 diantaranya adalah waktu yang terbatas dalam melakukan pembayaran PKB secara langsung di Samsat, wajib pajak khawatir adanya pungutan liar, dan timbul rasa ketergantungan dalam kebijakan atas pembebasan denda pajak.

---

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 had an impact on regional revenue. The West Java Regional Revenue Agency (Bapenda Jawa Barat) issued the Triple Untung Plus policy in West Java, which involved waiving fines for motor vehicle taxes, as an effort to mitigate the impact on regional revenue from motor vehicle taxes during the COVID-19 pandemic. This policy was also implemented by the Depok City Regional Revenue Agency (Bapenda Kota Depok) with the aim of exploring the potential obligations of Depok City residents regarding outstanding tax obligations for motor vehicles and encouraging payment of the motor vehicle tax (PKB) due to the incentive of waiving tax fines that occurred in 2020. This research analyzes the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines, with a case study conducted in Depok City in 2020. The research adopts a post-positivist approach with descriptive analysis method, and data collection techniques include literature review and in-depth interviews. The implementation analysis utilizes Edwards III's implementation theory, with the research findings indicating several dimensions that did not perform optimally. These include ineffective socialization to the public, limited human resources in its implementation, low taxpayer trust in the Depok City Samsat (Regional Revenue Office), and the PKB revenue in Depok City in 2020 not reaching its target. Additionally, there were several obstacles in the implementation process. The obstacles faced during the implementation of the Triple Untung Plus policy in West Java regarding the waiving of motor vehicle tax fines in Depok City in 2020 include limited time for direct PKB payment at Samsat, taxpayers' concerns about extortion, and a sense of dependence on the policy of waiving tax fines."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok. Tujuan dari adanya kebijakan ini adalah dalam rangka meningkatkan PAD dan kepatuhan Wajib Pajak. Disisi lain pembebasaan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB dapat menimbulkan hilangnya potensial pajak BBNKB II dan seterusnya di provinsi Jawa Barat khusunya di Kota Depok dan dapat menimbulkan peningkatan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivisme dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi implementasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB di Kota Depok dan mengetahui dampak-dampak yang terjadi atas diberlakunya kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasif BBNKB II serta pembebasan denda PKB.

---

ABSTRACTThis study discusses the implementation policy of the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. Purpose of this policy is to improve Tax payer compliance and PAD. On the other hand the excemption of principal and penalties administrasif BBNKB II and the excemption of the PKB 39 S fines could pose a potential loss of tax BBNKB II and so on in the province of West Java, especially in the city of Depok and may give rise to an increase in the number of vehicle tax debt. This research use approach post positivism with qualitative data analysis. The results of this research is to know how the implementation of the implementation of the policy of sanctions and acquittal of staple administrasif BBNKB II and and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok and know the impacts happened upon during the enforced the excemption of main and administrative sanction charge of used motor vehicle title transfer tax and the excemption administration sanction charge of tax vehicle in Depok. "

"Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) merupakan sebuah kebijakan baru yang akan diterapkan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat pada tahun 2025. Hingga saat ini, pemerintah daerah sedang menyusun peraturan daerah terkait Opsen PKB. Kebijakan Opsen PKB dijadikan sebagai pengganti skema dana bagi hasil yang selama ini dinilai terdapat permasalahan dalam alokasinya. Namun, di satu sisi, terdapat beberapa pihak yang berpendapat bahwa Opsen PKB berpeluang untuk menambah beban Wajib Pajak. Dalam hal ini, proses formulasi kebijakan berperan penting untuk membuat keputusan terkait kebijakan Opsen PKB agar dapat dijalankan dengan baik saat implementasi kebijakan. Adapun, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses formulasi kebijakan Opsen PKB di provinsi Jawa Barat dan bagaimana potensi dampak yang akan muncul, serta untuk mengetahui bagaimana penerapan Opsen PKB di negara lain sebagai bahan untuk dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses formulasi kebijakan Opsen PKB didesain untuk pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan efisiensi dalam alokasi penerimaan dan sebagai bentuk penguatan local taxing power. Dalam proses formulasinya juga terdapat berbagai pihak yang memiliki perbedaan pendapat dan pada akhirnya sepakat dengan adanya kebijakan Opsen PKB meskipun terdapat berbagai potensi dampak baik positif maupun negatif. Untuk mengantisipasi potensi kerugian yang muncul, pemerintah provinsi sedang menyusun kebijakan Opsen PKB yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaca dari penerapan di negara lain, hal-hal yang perlu diperhatikan dari kebijakan Opsen PKB adalah penentuan tarif dan keberadaan bisnis di wilayah tersebut.

---

Motor Vehicle Tax Piggybacking (PKB Opsen) is a new policy that will be implemented in Indonesia, including in West Java on 2025. Until now, the local government is preparing regional regulations. Opsen PKB policy is used as a substitute for a profit-sharing fund scheme which has been considered to have problems in its allocation. However, there are several parties argue that Opsen PKB will increase the burden on taxpayers. In this case, the policy formulation process plays an important role in making decisions related to the Opsen PKB policy so that it can be carried out properly when implementing the policy. The purpose of this research is to find out how the process of formulating the Opsen PKB policy in West Java province and how the potential impacts will arise, and to find out how the Opsen PKB is implemented in other countries to be used as lesson learned for Indonesia. This thesis uses a qualitative method with data collection techniques using interviews and study literature. The results of this study indicate that the Opsen PKB policy formulation process is designed for district/city governments to provide efficiency in revenue allocation and as a form of strengthening local tax power. In the process of its formulation, there were also various parties who had different opinions and in the the end agreed with the Opsen PKB policy even though there were various potential impacts, both positive and negative. To anticipate the potential losses that may arise, the provincial government is preparing an Opsen PKB policy that can be accepted by all parties. Reflecting on the implementation in other countries, the things that need to be considered from the Opsen PKB policy are the determination of tax rate and the existence of businesses in the region."

"Pentingnya pemberian fasilitas pembebasan bea masuk komponen kendaraan bermotor dalam rangka mendorong pertumbuhan industri kendaraan bermotor dalam negeri, karena impor atas komponen, bahan dan barang menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi. Penelitian ini akan membahas tentang latar belakang pemberian Bea Masuk Ditanggung Pemerintah dan penerapan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah, yang merupakan perubahan dari bentuk pembebasan bea masuk karena ada amandemen undang-undang kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara sebagai data primer dan data berupa angka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk masih dibutuhkan oleh industri kendaraan bermotor untuk menekan biaya produksi yang tinggi yang disebabkan oleh impor bahan dan barang untuk keperluan produksi, namun ada kendala yang membuat fasilitas ini menjadi tidak maksimal, yaitu karena terlambat dibuatnya peraturan pemberian fasilitas ini, sehingga pelaku industri kendaraan bermotor tidak dapat menggunakannya selama peraturannya belum disusun.

---

The importance of motor vehicle components import duty exemption in order to encourage the growth of the domestic automobile industry, as imports of components, materials and goods lead to high production costs. This study will discuss the background of the Government Borne Import Duty and implementation of government borne import duties, which is a change of the form of import duty exemption because there is an amendment of customs legislation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews as the primary data and the numeric data as secondary data.

The results showed that administration of import duty exemption are still required by the motor vehicle industry to reduce the high production costs caused by the import of materials and goods for production purposes, but there are obstacles that make this facility to be not optimal, which regulations made for late provision of facilities this, so that the motor vehicle industry can not use it for its regulation has not been prepared."

"Tren positif pertumbuhan kendaraan di Kabupaten Purworejo tidak dibarengi dengan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini terbukti dengan banyaknya tunggakan PKB di Kabupaten Purworejo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi PKB di Kabupaten Purworejo. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi PKB di Kabupaten Purworejo telah berjalan dengan baik. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat yakni kendala teknis dan kurangnya sosialisasi mengenai PKB.

---

The positive trend of vehicle growth in Purworejo Regency is not accompanied by taxpayer compliance, this is evidenced by the many Motor Vehicle Tax arrears in Purworejo District. The purpose of this study is to find out how the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District. The research was conducted by using qualitative approach with data collection technique in the form of in-depth interview. The results of this study show that the implementation of Vehicle Tax in Purworejo District has been running well. Nevertheless, there are still some obstacles, namely technical obstacles and lack of socialization on Vehicle Tax.

"

"ABSTRAKBBNKB II adalah salah satu jenis pajak daerah. Karena saat ini masih banyak kepemilikan kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemilik yang sekarang dan juga untuk mendukung penerapan tarif pajak progresif bagi kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, pemerintah Jawa Barat membuat suatu kebijakan untuk mengatasi isu-isu tersebut yaitu berupa pembebasan BBNKB II. Kota Depok yang terletak di Propinsi Jawa Barat, turut melaksanakan kebijakan tersebut. Disisi lain pembebasan BBNKB II dapat menimbulkan hilangnya potensi pajak BBNKB II bagi propinsi Jawa Barat dan juga khususnya bagi Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berdasarkan teknik pengumpulan data studi literatur dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil dan temuan dari penelitian ini adalah, mengetahui latar belakang dibuatnya kebijakan pembebasan BBNKB II di Kota Depok, melihat proses implementasi dan mengetahui dampak kebijakan pembebasan BBNKB II terhadap sistem administrasi perpajakan di Samsat Kota Depok.

---

ABSTRACTThe BBNKB II was one of the local taxes. Because of nowdays there are still many of motor vehicle ownership are not comply with the current owner and also to support the application of progressive tarrifs for the second or more motor vehicle ownership, so that the government of West Java Province has made a policy to handle that issues. Depok Town which is one of town in West Java Province is also carry out the policy. The exemption of BBNKB II which held in West Java Province could make potential tax loss generally for West Java Province itself and particularly for Depok Town. This research is using qualitative method with library research and field research by doing in-depth interview to collect its data. Finding and results of this research were, discover the purpose from the exemption of BBNKB II and also to look at the implementation process and reveal the impact from the exemption of BBNKB II policy to the tax administration system at Samsat in Depok Town."

"Penelitian ini membahas tentang evaluasi kebijakan pembebasan pokok dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor II di Kota Bekasi. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memberikan insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dengan tujuan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguraikan evaluasi dan efektivitas dari kebijakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif.Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan ini mampu membantu ketertiban administrasi kendaraan bermotor dan meningkatkan PAD Kota Bekasi serta mendukung penerapan pajak progresif, dan kebijakan tersebut efektif dilaksanakan di Kota Bekasi. Diperlukan kebijakan dan upaya selanjutnya untuk menggali potensi wajib pajak kendaraan bermotor serta meningkatkan efisiensi pelayanan.

---

This study discusses about evaluation of basic exemption policy and administrative sanction customs behind the name of the second vehicle in Bekasi. This policy was carried out in order to orderly vehicle administration and to increase revenue of Bekasi.

The purpose of this study was to describe the evaluate and the effectiveness of the policy. This research is a qualitative descriptive.

The results of this study are able to help order the motor vehicle administration and increase revenue Bekasi and support progressive taxation, and the policy is effectively implemented in Bekasi. In need a further policy and efforts to explore the potential of the vehicle tax payers and need to improve efficiency of service."

"Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat dapat menimbulkan eksternalitas negatif. Salah satu eksternalitas negatif yang dihasilkan oleh meningkatnya kendaraan bermotor tersebut ialah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan memiliki dampak buruk bagi kehidupan di bumi, khususnya bagi manusia. Salah satu upaya untuk mengurangi pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor ini adalah dengan menggunakan kendaraan ramah lingkungan. Di Indonesia sendiri, kendaraan ramah lingkungan yang sudah diregisterasikan kepemilikannya adalah kendaraan bermesin hybrid dan berbasis listrik. Atas kepemilikan kendaraan ramah lingkungan tersebut, pemerintah mengenakan Pajak Kendaraan Bermotor. Penelitian ini menjelaskan bagaimana analisis kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan ramah lingkungan dan alternatif kebijakan bagi kendaraan ramah lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara mendalam. Pemerintah sebaiknya membedakan kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor antara kendaraan ramah lingkungan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Hal ini mengingat bahwa pencemaran lingkungan yang dihasilkan kendaraan ramah lingkungan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan kendaraan berbahan bakar fosil pada umumnya. Selain itu, alternatif kebijakan dapat diberikan dari segi tarif Pajak Kendaraan Bermotor, bobot dalam Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

---

The increase of vehicles can cause negative externalities. One of the negative externalities is environmental pollution. The environmental pollution gives bad impact for the entire world, especially for human. One of the efforts to reduce environmental pollution is using green vehicles.

In Indonesia, green vehicles that have been registered are hybrid and electric vehicles. The ownership of it, the government imposes a Motor Vehicle Tax. This research describes how the analysis Motor Vehicle Tax policy for green vehicles and the alternative policies for it.

This research uses descriptive qualitative method. The collecting data technique is in-depth interviews. Government policies should distinguish between the Motor Vehicle Tax green vehicles with fossil-fueled vehicles. The alternative policies for green vehicles can be given in Motor Vehicle Tax Rates, 'bobot' in the Tax Base and Motor Vehicle Sale Value."

"Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan earmarked tax atas Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini adalah secara kebijakan, peraturan earmarked tax tidak selaras dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan earmarked tax juga tidak lengkap dalam mengatur rincian komponen belanja sehingga tidak bisa dibuktikan bahwa implementasi earmarked tax PKB berjalan sesuai aturan dan kebijakan. Earmarked tax terasa tidak membawa pengaruh berarti terhadapp pengkomposisian anggaran SKPD di Provinsi Banten. Dalam implementasinya, stakeholders belum siap menerapkan kebijakan earmarked tax dikarenakan birokrasi pemerintah daerah yang kompleks dalam penyusunan anggaran dan kurang maksimalnya kerjasama antara SKPD dengan instansi terkait serta masyarakat.

---

This study analyzes the implementation of earmarked tax policy over the Vehicle Tax in Banten. A qualitative method is used with a descriptive design. The results of this study suggest that in policy, the earmarked tax is not in tune with the regional financial management regulations. In addition, the policy does not clearly state the details of expenditure components. It cannot be proven that the implementation of the earmarked tax policy over the Vehicle Tax goes according to the rules and regulations. In other words, earmarked tax does not bring a significant effect to the Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) budget composition in Banten. In practice, the stakeholders are not ready to implement the earmarked tax due to the complex bureaucracy of the local government in preparing the budget and the ineffective cooperation between SKPD, the relevant agencies, and the society."

"Skripsi ini membahas tentang Implementasi Pajak Kendaraan Bermotor Pada Provinsi Aceh. Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah kendaraan bermotor terus meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 9,17%, namun pada tahun 2015 penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor tidaklah memenuhi target yang ditetapkan, hal ini diperkuat dengan audit BPK pada tahun 2015 yang menyatakan belum optimalnya penerimaan PKB pada Provinsi Aceh. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan metode analisis deskriptif serta menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Analisis implementasi penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan hasil penelitian bahwa tiap dimensi implementasi terpenuhi, namun dalam pelaksanaan masih terdapat hambatan seperti data kendaraan yang tidak valid, kondisi geografis, dan kepatuhan wajib pajak yang mengakibatkan penerimaan PKB Provinsi Aceh menjadi tidak optimal.

---

This thesis discusses about the implementation of the Vehicle Tax in Aceh Province. Since 2011 to 2015 the number of vehicles keep on increasing with an average increase of 9.17%, but in 2015 the vehicle tax revenue did not live up the expetation of local government, this was confirmed by the BPK audit in 2015 that vehicle tax revenue was not optimal in the Aceh Province. This research used a quantitative approach with descriptive analysis method and used data collection techniques literature and in-depth interviews. Analysis of the implementation of this study used the theory of Edward III to the result that every dimension of implementation are fulfilled, but there were still obstacles in the implementation, such as vehicle data is invalid, geographical conditions, and taxpayer compliance resulted in less optimized vehicle tax revenue in Aceh province."