Ditemukan 174947 dokumen yang sesuai dengan query
Indira Azzahra Fatchy
"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.
Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Khansa Ravelyta Wibowo
"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.
According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Dhea Feby Prameswari
"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.
The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Zaky Syahdan Ali
"
ABSTRAKRokok konvensional dan rokok elektrik merupakan barang yang menghasilkan eksternalitas negatif. Dikarenakan menghasilkan negatif, maka Pemerintah perlu mengendalikan konsumsi kedua barang ini dengan dikenakannya Pungutan Negara. Pungutan Negara ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Dari latarbelakang ini, Penelitian ini membahas evaluasi kebijakan atas pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur pungutan negara yang dikenakan pada rokok konvensional dan rokok elektrik, serta mengetahui perbedaan perlakuan atas pungutan negara pada rokok konvensional dan rokok elektrik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan metode penelitian kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rokok konvensional terdiri dari tiga pungutan negara, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau, sedangkan untuk Pungutan Negara tingkat Daerah yaitu Pajak Rokok. Rokok elektrik terdiri dari dua pungutan, untuk Pungutan Negara tingkat Nasional yaitu Cukai dan PPN Hasil Tembakau. Selain itu, Perbedaan perlakuan pungutan negara atas rokok konvensional dan rokok elektrik, yang pertama terdapat perbedaan tarif Cukai atas kedua barang tersebut, kedua terdapat perbedaan perlakuan sistem pengenaan PPN yang bersifat satu tingkat, dan ketiga yaitu pengenaan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut. Dari hasil penelitian ini disarankan agar pemerintah menyetarakan tarif cukai kedua barang tersebut dan persamaan perlakuan Pajak Rokok atas kedua barang tersebut.
ABSTRACTConventional cigarettes and e-cigarettes are goods that produce negative externalities. Because it produces negative externalities, the Government needs to control the consumption of these two goods by being subject to State Levies. There are state levies that are direct and indirect. From this background, this study discusses the evaluation of policies on state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes. This study aims to determine the structure of state levies imposed on conventional cigarettes and e-cigarettes, and to know the differences in treatment of state levies on conventional cigarettes and e-cigarettes. This research is qualitative research with descriptive research and qualitative research methods.The results of this study indicate that conventional cigarettes consist of three state levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products, while for regional level levies, namely cigarette tax. Electric cigarettes consist of two levies, for national level levies, namely excise and VAT on tobacco products. In addition, the difference in treatment of state levies on conventional cigarettes and electric cigarettes, the first is the difference in excise rates for the two goods, secondly there is a difference in treatment of the singlestage VAT imposition system, and the third is the cigarette tax imposition on both goods. From the results of this study it is recommended that the government equalize the excise tariffs of the two goods and the Cigarette Tax treatment equation for the two goods."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Franco Hardyan Dewayani Putra
"Tarif cukai hasil tembakau yang tiap tahunnya dinaikkan oleh pemerintah yang tujuannya agar harga rokok semakin mahal menimbulkan berbagai dampak terhadap industri rokok, serta penurunan jumlah lapisan tarif cukai hasil tembakau yang masih banyak mampu menimbulkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan rokok sehingga menimbulkan rokok yang terjangkau. Penelitian kualitatif dengan metode wawancara dan studi pustaka ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengendalian rokok di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada pengendalian rokok melalui instrumen cukai hasil tembakau berupa kenaikan tarif cukai hasil tembakau dan penurunan lapisan tarif cukai hasil tembakau yang kemudian dikaitkan dengan produsen rokok, produksi rokok, prevalensi merokok, dan penerimaan cukai hasil tembakau menunjukkan hasil bahwa kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu mengendalikan produsen dan produksi rokok namun tidak pada prevalensi merokok. Selain itu kenaikan tarif dan simplifikasi lapisan tarif cukai hasil tembakau mampu memberikan penerimaan yang besar bagi penerimaan Cukai di Indonesia hal tersebut juga disebabkan dari peningkatan pengendalian rokok ilegal.
Indonesia raises the excise tariff for tobacco products through a Minister of Finance Regulation (PMK), which aims to control cigarettes by increasing the price of cigarettes through excise tariff for tobacco products. On the other hand, the layer of excise tariffs on tobacco products regulation in Indonesia is plentiful and considered to be the most complicated compared to other countries. With lots of layers of tobacco excise rates, the price of cigarettes could be varied so that the increase in tobacco excise rates will not be effective because there will always be more affordable cigarettes, namely cigarettes with the lowest tariffs. The increase in tobacco product excise rates and a reduction in the tobacco product excise tariff layer affects state revenues, considering that tobacco excise is one of the most influential forms of state revenue. With a qualitative method, this study aims to analyze cigarette control policies in Indonesia that focus on control through tobacco excise instruments in the form of an increase in tobacco excise rates and a decrease in tobacco product excise tariff layers which are then linked to cigarette producers, cigarette production, smoking prevalence, and tobacco products excise receipts."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Washington, D.C.: Brookings Institution, 1959
330 ECO
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Fyko Fabud Pratama
"Penelitian ini membahas tentang formulasi kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir serta kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Tujuan penelitian ini adalah menganilisis latar belakang kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan menganalisis kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam serta memaparkan proses dari formulasi kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dan kebijakan parkir berlangganan di Kota Batam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data secara studi pustaka dan wawancara tidak terstruktur dengan teknik analisis data secara kualitatif.
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif retribusi parkir dilatarbelakangi oleh dorongan untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam, meminimalisir jumlah kendaraan yang parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan kebijakan parkir berlangganan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk memberikan alternatif bagi masyarakat untuk dapat memudahkan dalam hal pembayaran retribusi parkir serta tarif yang murah serta untuk meminimalisir kebocoran penerimaan dari pendapatan retribusi parkir. Permasalahan yang timbul dari kebijakan atas kenaikan tarif retribusi parkir di Kota Batam antara lain adalah adanya protes dari masyarakat tentang kenaikan tarif dikarenakan masih kurangnya pelayanan serta sarana dan prasarana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Batam, masih adanya juru parkir ilegal, serta konsep parkir berlangganan.
This study discusses the formulation of policy on the rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The purpose of this study is menganilisis policy background rate increase parking fees and parking subscribe to analyze policy in Batam and describe the process of policy formulation rate increase parking fees and parking policies subscribed in Batam. The approach used in this study is a qualitative approach to data collection methods in the literature study and interviews are not structured in a qualitative data analysis techniques.The results of this study stated that the policy rate increase parking charges motivated by the urge to raise revenue (PAD) Batam, minimizing the number of vehicles parked on the public roads and improve the public service. While the parking policy motivated by the urge to subscribe to provide an alternative for people to be able to facilitate the payment of levies in terms of parking and a cheap rate and to minimize the leakage of revenue from parking fee revenues. Problems arising from the policy rate increase parking fees in Batam include protests from the public about the rate increase was due to a lack of services and facilities provided by the Batam City Government, the persistence of illegal parking clerk, as well as subscribe to the concept of parking."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Natania
"Kenaikan cukai rokok merupakan isu kompleks yang menjadi perdebatan setiap tahunnya. Pasalnya, keputusan pemerintah sering kali ditangkap dari berbagai macam perspektif yang berbeda, khususnya dalam media. Hal ini terlihat dari fakta bahwa industri rokok memiliki kekuatan dalam memengaruhi isi media. Selain itu, ditemukan bahwa media menunjukkan bias keberpihakan terhadap industri rokok. Berangkat dari hal tersebut, penulis melakukan analisis teks dengan metode framing pada pemberitaan wacana kenaikan cukai rokok di media daring Kompas.com, Detik.com, dan TribunNews.com. Dari analisis yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat pola berbeda dari ketiga media. Namun, ketiganya masih menunjukkan keberpihakan terhadap industri tembakau. Secara spesifik, keseluruhan pemberitaan media Detik.com merepresentasikan perspektif industri. Sementara itu, Kompas.com dan TribunNews.com masih memperlihatkan perspektif pemerintah sebagai argumen tandingan.
The increase of cigarette tax is a complex issue which becomes a debate every year. This is because governments' decisions are often captured from different perspectives, especially in the media. This can be seen from the fact that the cigarette industry has the power to influence media content. In addition, it was found that the media showed biases in favor of the cigarette industry. Coming from this concern, the author conducted a text analysis using the framing method on the news report about the increase in cigarette excise tax in the online media, which is Kompas.com, Detik.com, and TribunNews.com. From the analysis conducted, found that there was a different pattern of the three media. However, the three media still show favoritism with the tobacco industry. Specifically, all coverage in the Detik media represents the perspective of the cigarette industry. Meanwhile, Kompas and TribunNews still show the government's perspective as a counter argument."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Indra Bayu Lesmana
"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.
This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tiara Ananda Eka Putri
"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.
The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library