Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) membutuhkan penanaman modal investasi yang besar. Kebijakan fasilitas pajak seperti tax allowance dihadirkan sebagai distorsi untuk mendorong pengembangan investasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan tax allowance pada industri PLTSa yang ditinjau dari asas ease of administration dan memberikan upaya-upaya dalam mengoptimalkan kebijakan terkait permasalahan yang ditemukan pada kebijakan tax allowance. Paradigma penelitian yang digunakan adalah post positivism. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diperlengkap dengan studi literatur. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa kebijakan tax allowance ini belum dapat memenuhi indikator-indikator terkait kemudahan administrasi yang tertera pada asas certainty, administrative cost, dan simplicity. Sementara itu, pada indikator-indikator yang tertera pada asas compliance cost dan convenience sudah menunjukkan kemudahan administrasi dalam perpajakan. Selanjutnya, dalam membenahi beberapa permasalahan yang ditemukan pada proses implementasi kebijakan tax allowance, terdapat usulan berupa upaya-upaya yang dapat diterapkan dalam mengoptimalkan implementasi kebijakan tax allowance, yaitu dilakukannya evaluasi kembali terhadap Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2019, diperbaruinya Peraturan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2015 terkait peraturan turunan dari tax allowance, dan perlunya penguatan sosialisasi kepada wajib pajak serta sosialisasi pada tingkat top policies antar para penanggung jawab kebijakan tax allowance.

---

The development of a Waste to Energy (WtE) Power Plant requires a large investment capital. Tax facility policies such as tax allowances are presented as distortions to encourage investment development in Indonesia. This study aims to analyze the tax allowance policy in the WtE industry in terms of the ease administration principle and provide policy optimization efforts related to the problems found in the tax allowance policy. The research paradigm used is post positivism. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with relevant sources based on the issues raised and complemented by literature studies. Based on the results of the research, it shows that this tax allowance policy has not been able to fulfill the indicators listed on the principle of certainty, administrative costs, and simplicity. Meanwhile, the indicators listed on the compliance cost and convenience principles have shown ease of administration in taxation. Furthermore, in fixing some of the problems found in the process of implementing the tax allowance policy, there are efforts that can be implemented in optimizing the implementation of the tax allowance policy, such as re-evaluating of Government Regulation No. 78 of 2019, renewal of the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2015 regarding derivative regulations from tax allowances, and the need to strengthen socialization to taxpayers and socialization at the level of policy makers."

"Penggunaan komponen mesin hidrolik pada Pembangkit Listrik Tenaga Mini/Mikrohidro (PLTM/MH), terutama turbin dan generator set sebagian masih berasal dari impor luar negeri. Salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri adalah fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor mesin dan peralatan pabrik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembebasan pajak pertambahan nilai atas impor mesin pada industri PLTM/MH yang ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH ini belum sepenuhnya sejalan dengan asas ease of administration. Dari sisi asas certainty, materi subjek dan objek dalam peraturan kebijakan pembebasan PPN telah mencakup kepastian bagi mesin yang diimpor industri PLTM/MH. Dari sisi asas simplicity, tata urutan peraturan semakin sederhana dengan adanya simplifikasi peraturan pada PP No. 40 Tahun 2022. Selain itu, sistem administrasi permohonan SKB PPN telah cukup sederhana sejak diimplementasikannya sistem elektronik melalui portal Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi. Sistem tersebut juga menekan fiscal cost dari sisi Wajib Pajak dan biaya administrasi pelayanan sisi fiskus  Namun, persyaratan administrasi SKB PPN belum cukup sederhana karena menimbulkan beban biaya kepatuhan, tidak hanya secara administrasi namun juga waktu. Selain itu, penerapan kebijakan pembebasan PPN atas impor mesin PLTM/MH berdasarkan asas efficiency dari sisi administrative cost, adanya opportunity cost of time yang cukup banyak dikeluarkan fiskus dalam kegiatan pengawasan. Sementara itu, dari sisi compliance cost, masih adanya kendala yang disebabkan administrasi dalam rangkaian permohonan SKB PPN untuk pengajuan fasilitas pembebasan PPN yang menyebabkan tertundanya waktu penerbitan SKB PPN sehingga mengurangi efisiensi dari segi time cost dan psychological cost. Dalam membenahi berbagai permasalahan tersebut, penelitian ini menyarankan untuk ditingkatkannya sosialisasi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat, dievaluasinya mekanisme pembebasan PPN secara otomatis tanpa SKB PPN agar lebih memudahkan secara administrasi, serta disusunnya insentif fiskal maupun nonfiskal yang progresif untuk sektor pembangkit listrik EBT seperti PLTM/MH.

---

The use of hydraulic machine components in Mini/Microhydro Power Plants (MHPP), especially turbines and generator sets, are still largely imported from abroad. One of the facilities provided by the government to encourage industrial growth is the Value Added Tax (VAT) exemption facility for the import of machinery and factory equipment. This study aims to analyze the VAT exemption policy on machinery imports in the MHPP industry, reviewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The results showed that the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is not fully in line with the principle of ease of administration. From the principle of certainty, the subject and object material in the VAT exemption policy regulations have included certainty for machines imported by the MHPP industry. From the principle of simplicity, the sequence of regulations is simpler with the simplification of regulations in Government Regulation No. 40 of 2022. In addition, the VAT Exemption Certificate application administration system has been quite simple since the implementation of the electronic system through the Indonesia National Single Window (SINSW) portal integrated with the Online Single Submission (OSS) system owned by the Ministry of Investment. The system also suppresses the fiscal cost from the taxpayer’s side and the service administration cost on the fiscal side. However, the administrative requirements of the VAT Exemption Certificate are not simple enough because they impose compliance costs, not only administratively but also in terms of time. In addition, the implementation of the VAT exemption policy on MHPP machine imports is based on the principle of efficiency from the administrative cost side, there is a considerable opportunity cost of time spent by the fiscal in supervisory activities. Meanwhile, from the compliance cost side, there are still obstacles caused by administration in the series of VAT Exemption Certificate applications for VAT exemption facility submissions which cause delays in the issuance of VAT Exemption Certificate, thus reducing efficiency in terms of time cost and psychological cost. In addressing these various problems, this study suggests improving socialization and coordination between related agencies, evaluating the mechanism of VAT exemption automatically without VAT SKB to make it easier administratively, and preparing progressive fiscal and non-fiscal incentives for the renewable energy power plant sector such as MHPP."

"Mekanisme pembayaran pajak menjadi salah satu indikator ease of doing business yang diukur oleh Bank Dunia terhadap suatu negara. Untuk mendukung terwujudnya ease of doing business ini, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.9/PMK.03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Dalam peraturan ini, tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 yang tadinya secara manual melalui kantor pelayanan pajak diubah menjadi wajib menggunakan sistem e-filing. Penerapan teknologi dan informasi dalam pelaporan SPT Masa ini dimaksudkan untuk semakin mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan administrasi perpajakan sehingga selaras dengan asas ease of administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis implementasi kewajiban pelaporan SPT Masa melalui sistem e-filing tersebut apakah sudah sesuai dengan asas ease of administration, yaitu dari segi kepastian hukum, efisiensi, kenyamanan, dan kesederhanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui survey. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan SPT masa melalui sistem e-filing sudah memenuhi indikator kepastian hukum, efisiensi, kenyamanan, dan kesederhanaan yang menjadikan implementasi kebijakan ini sudah sangat baik jika ditinjau dari asas ease of administration.

---

The tax payment mechanism is one of the indicators in ease of doing business as measured by the World Bank towards a country. To support the realization of this ease of doing business, the Indonesian government issued a Minister of Finance (MoF) Regulation No.9/PMK.03/2018, that regulates tax returns. In this regulation, the procedure for reporting tax returns for Income Tax Article 21, that had been manually through the tax office was changed to being obliged to use the e-filing system. The application of technology and information in this monthly tax returns reporting is intended to further facilitate taxpayers in carrying out tax administration so that it is aligned with the principle of ease of administration. The purpose of this study is to analyze the implementation of the monthly tax returns reporting obligations through the e-filing system whether it is in accordance with the principle of ease of administration, namely in terms of certainty, efficiency, convenience, and simplicity. This study uses a quantitative descriptive approach with data collection techniques through surveys. The results of this study indicate that the obligation of monthly tax returns reporting through the e-filing system has met the indicators of certainty, efficiency, convenience, and simplicity that make the implementation of this policy can be interpreted very well when viewed from the principle of the ease of administration."

"Penelitian skripsi ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk menganalisis perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 berdasarkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan post-positivist yang pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan analisis atas data yang telah dikumpulkan tersebut, diperoleh dua kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan penelitian. Pertama, perlakuan PPh badan atas pembayaran sewa sebagai allowable deduction dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak memenuhi asas ease of administration karena asas clarity dan economy tidak terpenuhi. Sementara itu, untuk kesimpulan kedua, perlakuan withholding tax atas pembayaran imbalan sewa dari sisi penyewa setelah pemberlakuan PSAK 73 tidak sepenuhnya memenuhi asas ease of administration karena asas clarity tidak terpenuhi. Atas dua kesimpulan tersebut, dihasilkan dua saran. Untuk saran pertama, diperbaruinya KMK No. 1169/KMK.01/1991 atau diperkenalkannya suatu ketentuan pajak baru yang mengatur perlakuan transaksi sewa, yang sebaiknya dapat menjelaskan konsekuensi dari adanya perbedaan pengakuan dan pengukuran antara akuntansi dan pajak. Sedangkan, untuk saran kedua, pengaturan konsep utang dalam Pasal 4 ayat (2) PP 34/2017 sebaiknya diperjelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian

---

This undergraduate thesis aims to accomplish two objectives. The first objective is to analyze the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. The second objective is to analyze the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 based on the principle of ease of administration. This research utilizes a post-positivist approach, with data collection conducted through literature review and in-depth interviews. Based on the analysis of the collected data, two conclusions are drawn in response to the research questions. First, the treatment of corporate income tax on lease payments as an allowable deduction from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not meet the principle of ease of administration because the principles of clarity and economy are not fulfilled. Meanwhile, for the second conclusion, the treatment of withholding tax on lease payments from the lessee's perspective after the implementation of PSAK 73 does not fully meet the principle of ease of administration because the principle of clarity is not fulfilled. Based on these two conclusions, two recommendations are proposed. The first recommendation is to update KMK No. 1169/KMK.01/1991 or introduce a new tax regulation that governs the treatment of lease transactions. This new regulation should clarify the consequences of the differences in recognition and measurement between accounting and taxation. As for the second recommendation, the concept of debt in Article 4, paragraph (2) of Government Regulation No. 34/2017 should be clarified to avoid causing uncertainty."

"Kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat di Indonesia tentunya dapat menambah penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut sejatinya belum banyak memihak kepada masyarakat. Dikenakannya PPN atas penyerahan obat akan menambah beban biaya hidup dari masyarakat karena PPN menjadi salah satu faktor terbesar dalam menentukan harga obat. Tujuan penelitian ini untuk menentukan menganalisis kebijakan pengenaan PPN atas penyerahan obat ditinjau dari asas ease of administration dan menentukan alternatif kebijakan atas kebijakan ini. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration dalam pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan beberapa indikator di dalamnya, seperti indikator efficiency, convenience, dan simplicity belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration Kemudian, alternatif yang dihasilkan dari penelitian ini adalah obat dikategorikan sebagai barang esensial yang tidak dikenakan PPN dan diterapkannya skema multi tarif PPN di Indonesia. Peneliti mendorong pemerintah untuk menyederhanakan mekanisme pelaksaan kewajiban perpajakan serta pemerintah harus memfokuskan kenyamanan para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pengenaan PPN atas penyerahan obat ini. Tak hanya itu, kedua alternatif kebijakan tersebut juga dapat terlaksana di Indonesia dengan catatan bahwa pemerintah melakukan limitasi terhadap obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak terkait dalam hal penurunan tarif PPN atas penyerahan obat di Indonesia. Lalu, untuk obat-obatan yang digunakan untuk perawatan tubuh dan kecantikan sebaiknya tetap menjadi penyerahan yang dikenakan PPN untuk meningkatkan penerimaan negara.

---

The policy of imposing VAT on drug delivery in Indonesia can certainly increase state revenue. However, the policy has not actually favored the community. The imposition of VAT on drug delivery will increase the burden of living costs from the community because VAT is one of the biggest factors in determining drug prices. The purpose of this study is to determine analyze the policy of imposing VAT on drug delivery in terms of the principle of ease of administration and determine policy alternatives to this policy. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that this policy has not fully met the principle of ease of administration in its implementation. This is because some of the indicators in it, such as efficiency, convenience, and simplicity indicators have not fully met the principle of ease of administration. Then, the alternatives resulting from this research are drugs categorized as essential goods that are not subject to VAT and the implementation of a multi-tariff VAT scheme in Indonesia. Researchers encourage the government to simplify the mechanism for implementing tax obligations and the government must focus on the convenience of taxpayers in carrying out the obligation to impose VAT on the delivery of this medicine. Not only that, the two alternative policies can also be implemented in Indonesia with a note that the government limits the drugs that are urgently needed by the community and conducts socialization to related taxpayers in terms of reducing VAT rates on drug delivery in Indonesia. Then, for drugs used for body care and beauty, it should remain as a delivery subject to VAT to increase state revenue."

"Penelitian ini membahas penggunaan metode presumptive tax atas penghasilan dari profesi youtuber ditinjau dari asas pemungutan pajak, yaitu ease of administration. Penggunaan metode presumptive tax merupakan salah satu alternatif pemajakan atas penghasilan dari profesi youtuber, khususnya youtuber yang mempunyai penghasilan dibawah Rp 4.800.000.000,00 dalam satu pajak. Terdapat dua metode presumptive tax yang ada di Indonesia, yaitu Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan PP 23 Tahun 2018, namun dalam penerapannya belum terdapat pengategorian. Akibatnya terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai pekerja bebas sehingga menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan terdapat KPP Pratama yang menganggap sebagai kegiatan usaha sehingga menggunakan PP 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas ease of administration dari penerapan metode presumptive tax atas profesi youtuber secara umum masih belum terpenuhi. Dari segi kepastian hukum, belum ada penegasan yang mengatur megenai metode presumptive tax yang dapat digunakan oleh profesi youtuber sehingga perlu dikaji secara lebih lanjut. Dari segi efisiensi, terdapat potensi yang dapat menimbulkan administrative cost bagi DJP dan compliance cost bagi Wajib Pajak yang diakibatkan dari belum adanya kepastian hukum. Dari segi kenyamanan, kedua metode tersebut secara umum memenuhi asas kenyamanan sehingga mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan pajaknya. Dari segi kesederhanaan, kedua metode tersebut memenuhi asas kesederhanaan karena menyederhanakan penghitungan pajak serta mengurangi beban Wajib Pajak. Kemudian terdapat keterbatasan yang dihadapi oleh DJP dalam melakukan pemajakan atas penghasilan, yaitu kurangnya informasi mengenai data diri dari youtuber serta jumlah penghasilan yang diterima oleh youtuber.

---

This undergraduate thesis discusses the use of the presumptive tax method for income from the YouTuber profession in terms of the principle of tax collection, namely ease of administration. The use of the presumptive tax method is an alternative taxation on income from the YouTuber profession, especially YouTubers who have an income below Rp. 4,800,000,000.00 in one tax year. There are two presumptive tax methods available in Indonesia, namely Net Income Calculation Norms and PP 23 of 2018, but in their application there is no categorization. As a result, there are Primary Tax Officers who consider free labor using NPPN and there are Primary Tax Officers who consider business activities to use PP 23 of 2018. This research uses a post-positivist approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the principle of ease of administration from the application of the presumptive tax method for the YouTuber profession in general is still unfulfilled. In terms of legal certainty, there has been no affirmation that governs the presumptive tax method that can be used by the YouTuber profession so it needs to be studied further. In terms of efficiency, there is potential that can lead to administrative costs for the DGT and compliance costs for taxpayers resulting from the absence of legal certainty. In terms of convenience, the two methods generally meet the principle of convenience, making it easier for taxpayers to do their tax reporting. In terms of simplicity, both methods meet the principle of simplicity because they simplify tax calculations and reduce the burden of taxpayers. Then there are limitations faced by DGT in taxing income, namely the lack of information about the personal data of the YouTuber and the amount of income received by the YouTuber."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration. Sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) adalah suatu sistem pembayaran pajak yang merupakan penyempurnaan dan pengembangan Modul Penerimaan Negara (MPN) dengan memanfaatkan teknologi informasi, diberikan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) ditinjau dari asas ease of administration serta faktor penghambat yang dihadapi dalam implementasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemenuhan asas ease of administration meliputi: certainty, di dalam dasar hukum sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system), prosedur tata cara pelaksanaannya sudah diuraikan secara jelas dan pasti hanya saja masih terdapat ambiguitas yang disebabkan bunyi dari dasar hukum tersebut yaitu “uji coba penerapan”. Convenience, sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) memberikan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan fleksibelitas, kemudahan prosedur dan keamanan sistem. Efficiency, tercapainya efisiensi waktu, biaya dan sumber daya manusia dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system). Simplicity, kesederhanaan prosedur meliputi prosedur pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran. Adapun faktor penghambat dalam implementasi adalah masih minimnya sosialisasi yang didapat oleh wajib pajak, akses internet yang belum memadai di seluruh Indonesia serta masih terbatasnya cakupan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system).

---

This study discusses the policy of the electronic tax payment system (billing system) in terms of the principle of ease of administration. Electronic tax payment system (billing system) is a tax payment system which is a refinement and development of State Revenue Module (MPN) by utilizing information technology, given to provide convenience to taxpayers in meeting their tax obligation. The purpose of this study was to analyze the tax policy of the electronic payment systems (billing system) in terms of the principle of ease of administration as well as inhibiting factors encountered in implementation. The approach used in this research is descriptive quantitative approach.

Results from this study is the fulfillment of the principle of ease of administration include: certainty, on the basis of the legal system of electronic tax payment (billing system), procedure implementation procedures are spelled out clearly and definitely just that there are ambiguities caused the sound of the legal basis ie "test application". Convenience, electronic tax payment system (billing system) providing convenience for taxpayers, with the flexibility, convenience and security system procedures. Efficiency, time efficiencies, costs and human resources in the electronic tax payment system (billing system). Simplicity, simplicity of procedures include registration procedures, making billing code and payment. The limiting factor in the implementation is the lack of socialization acquired by the taxpayer, inadequate internet access throughout Indonesia as well as the limited scope of electronic tax payment system (billing system)."

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."

"Salah satu KEK yang telah beroperasi adalah KEK Singhasari yang disahkan melalui Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor 2 Tahun 2022. Akan tetapi, pada awal pengembangannya masih dirasa belum optimal sehingga dalam pelaksanaannya memunculkan isu pada kemudahan administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis administrasi perpajakan atas insentif pajak jika ditinjau dari asas kemudahan administrasi Kawasan Ekonomi Khusus Singhasari. Dalam pengumpulan datanya, penelitian post positivist ini memanfaatkan studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas kemudahan administrasi belum sepenuhnya dapat diterapkan yang ditunjukkan karena adanya ketidaksesuaian antara penerapan dan peraturannya dan permasalahan pada sistem pengajuan insentif pajak. Akan tetapi, asas certainty sudah diterapkan pada pemberlakuan insentif pajak di KEK Singhasari. Sedangkan baik asas ef iciency maupun simplicity, masing-masing belum dapat diterapkan sepenuhnya pada pengajuan insentif pajak di KEK Singhasari yang ditunjukkan dengan besarnya time cost yang dibutuhkan untuk menunggu keputusan pemanfaatan insentif pajak di KEK dan kendala yang dialami pada sistem OSS. Berdasarkan hasil tersebut dapat dilihat jika masih diperlukan perbaikan pada sistem pengajuan insentif pajak dan regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan insentif pajak.

---

One of the SEZs that has been operating is the Singhasari SEZ which was authorized through the Decree of the Coordinating Minister for Economic Affairs as Chairman of the National SEZ Council Number 2 of 2022. However, at the beginning of its development it was still considered not optimal so that in its implementation it raised issues on administrative ease. This study aims to analyze the tax administration of tax incentives when viewed from the principle of ease of administration of the Singhasari Special Economic Zone. In collecting data, this post-positivist research utilizes field studies and literature studies. The results of this study indicate that the principle of administrative convenience has not been fully implemented which is indicated because of the discrepancy between the application and the regulations and problems with the tax incentive submission system. However, the principle of certainty has been applied to the implementation of tax incentives in the Singhasari SEZ. Meanwhile, both the principles of efficiency and simplicity, respectively, cannot be fully applied to the application for tax incentives in the Singhasari SEZ, as indicated by the amount of time cost required to wait for a decision on the utilization of tax incentives in the SEZ and the obstacles experienced in the OSS system. Based on these results, it can be seen that improvements are still needed in the tax incentive application system and regulations governing the implementation of tax incentives."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."