Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Provinsi DKI Jakarta memiliki nilai aset yang signifikan dan Dinas Perhubungan memiliki peran dalam mengelola aset bidang perhubungan di Provinsi DKI Jakarta. Perkembangan teknologi dan tuntutan perbaikan layanan mendorong transformasi digital pada manajemen aset di Dinas Perhubungan DKI Jakarta hingga membawa perubahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesuksesan manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini menggunakan teori model ADKAR oleh Hiatt (2006). Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dengan sembilan narasumber, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa manajemen perubahan dalam transformasi digital manajemen aset di Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah sukses, sebagaimana telah menjalankan kelima elemen pada model ADKAR. Namun, terdapat elemen yang masih memerlukan adanya peningkatan yaitu pada elemen ability to demonstrate skills and behavior.

---

DKI Jakarta Province has significant asset value, and the DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has a role in managing assets in the transportation sector in DKI Jakarta Province. Technological developments and demand for service improvements have driven digital transformation in asset management at the DKI Jakarta Transportation Agency to bring about change. This study aims to determine the success of management changes in the transformation of digital management assets in DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency. This study uses Hiatt’s (2006) ADKAR model. This study used a post-positivist approach with primary data collection techniques through in-depth interviews with nine informants and analyzed secondary data. The results show that change management in the digital transformation of asset management at DKI Jakarta’s Provincial Transportation Agency has been successful, as it has carried out the fifth element in the ADKAR model. However, some elements require improvements, such as the ability to demonstrate skills and behaviour."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis risiko, kemungkinan terjadinya dan dampaknya, serta respon dan rencana pengendalian pada pengelolaan aset tetap di Badan Pengelola Aset Daerah BPAD Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dan penyebaran kuesioner kepada pemilik risiko pada fungsi yang terkait perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan. Hasil dari penelitian ini adalah perencanaan, pengadaan, dan penatausahaan termasuk kategori risiko sedang. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasikan bahwa perencanaan memiliki 8 risiko, pengadaan memiliki 41, sedangkan penatausahaan memiliki 11 risiko. Respon yang dipilih untuk mengurangi risiko pada perencanaan adalah dengan mengurangi dampak dan mengurangi kemungkinan terjadinya, pada pengadaan adalah dengan mengurangi dampak, sedangkan pada penatausahaan adalah dengan mengurangi dampak serta mengurangi dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.Kata kunci: Manajemen risiko; pengelolaan aset tetap; rencana pengendalian risiko; risiko; Provinsi DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThe aim of this research is to analyze the risk, the probability of occurrence and its impact, also response and control plan in fixed asset management in Local Government Asset Management Agency of DKI Jakarta Provincial Government. This study used a qualitative method with case study approach. Data collection is done through in depth interview and questionnaires to the risk owner in association with plan, procurement, and administration function. The results showed that planning, procurement, and administration included in medium risk category. The results identified that planning has 8 risks, procurement has 41 risks, while administration has 11 risks. Selected responses to reduce the risk in planning are reducing the likelihood level and reducing the consequences level, in procurement is reducing the consequences level, while in administration are reducing the consequences level and the combination of both responses."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor kesuksesan transformasi digital yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta dalam pemberian pelayanan Izin Mendirikan Bangunan secara elektronik. Penulis berharap penelitian ini dapat memberi lessons learned dalam upaya perbaikan layanan, juga sebagai upaya peningkatan kemudahan berusaha di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor – faktor-faktor kesuksesan Transformasi Digital dalam pemberian layanan izin mendirikan bangunan secara elektronik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari variabel strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan e-government dan transformasi digital. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Analisis terhadap lima faktor pengukur tingkat keberhasilan (strategi, kepemimpinan, budaya digital, keterampilan pekerja serta fokus terhadap pengguna layanan) diharapkan menjelaskan sebagian besar upaya DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan transformasi digital. . Hasil penelitian menggambarkan pemberian layanan IMB secara elektronik oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta sudah memadai dilihat dari nilai capaian kinerja pimpinan yang meningkat, nilai kinerja pegawai yang meningkat serta nilai kepuasan masyarakat yang meningkat namun masih memerlukan strategi yang terpadu untuk mengharmonisasikan kebijakan dengan Pemerintah pusat sehubungan dengan diberlakukannya Undang – Undang Cipta Kerja (UUCK) dan proses penyusunan Rancangan Undang – Undang (RUU) Kekhususan Jakarta.

---

This study discusses the success factors of digital transformation carried out by the DKI Jakarta Provincial Investment and One Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) in providing building construction permits electronically. This research is expected to provide lessons learned to improve services, and also as an effort to increase the ease of doing business in the DKI Jakarta Provincial Government. The purpose of this study is to analyze the Success drivers of Digital Transformation in providing electronic building permit services at the One-Stop Integrated Service and Investment Service from the dimensions of strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to e-government and digital transformation. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The analysis of five factors measuring the level of success (strategy, leadership, digital culture, worker skills and focus on service users) is expected to explain most of the efforts of the DKI Jakarta Provincial DPMPTSP in carrying out digital transformation. adequate, seen from the value of increased leadership performance achievements, increased employee performance values and increased community satisfaction survey values but still requires a coherent strategy to harmonize policies with the central government in connection with the enactment of the Law. – Employment Creation Act (UUCK) and the process of drafting the Jakarta Special Bill."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan Jembatan Penyeberangan Orang. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori manajemen, koordinasi dan pelayanan perkotaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan dan Transportasi melakukan koordinasi dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang dengan beberapa instansi terkait diantaranya yaitu, Dinas Bina Marga, Dinas Penataan Kota, PT. Transjakarta, Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kebersihan, SATPOL PP dan sektor swasta. Koordinasi dalam pengelolaan jembatan penyeberangan orang tersebut.

---

ABSTRACT

This research was conducted to discusses how the coordination by DKI Jakarta Transportation Department on the management of crossing bridge. The theory used in this research is management, coordination and urban service and analyzed by using qualitative approach. The results showed that the Department of Transportation coordinates with several related agencies such as, Department of Highways, Department of City Planning, PT. Transjakarta, Department of Industry and Energy, Department of Sanitation, SATPOL PP and private sector. Coordination on the process management of crossing bridge is done by series of steps from planning, development, and maintenance."

"Tuberkulosis merupakan salah satu penyakit menular yang berakibat fatal jika tidak segera disembuhkan. Pada tahun 2022 tingkat keberhasilan pengobatan tuberkulosis Provinsi DKI Jakarta sebesar 81% sedangkan target nasional sebesar 90%. Untuk meningkatkan cakupan keberhasilan pengobatan diperlukan upaya penanggulangan tuberkulosis. Agar upaya penanggulangan tuberkulosis berjalan efektif dan efisien, maka perlu manajemen program yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran manajemen program penanggulangan tuberkulosis di Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu menentukan informan yang dapat memberikan informasi atau data dengan mempertimbangkan aspek kesesuaian dan kecukupan mengenai masalah yang diteliti. Validasi data menggunakan triangulasi sumber dengan wawancara bersama berbagai macam informan dan triangulasi metode dengan telaah dokumen serta observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam manajemen program penanggulangan tuberkulosis, terdapat permasalahan diantaranya yaitu keterbatasan kader untuk melakukan investigasi kontak, terbatasnya tenaga pencatatan dan pelaporan pada fasyankes, masih terdapat fasyankes melaksanakan diagnosis TB tidak sesuai standar, belum terintegrasinya SITB dengan SITK, dan masih terbatasnya layanan untuk TB-RO. Untuk sarana dan prasarana telah tersedia dengan baik dan cukup. Saran yang dapat diberikan yaitu mengoptimalkan peran kader untuk melakukan investigasi kontak, menyediakan tenaga pencatatan dan pelaporan selain perawat dan tenaga yang bertugas dalam layanan TB di fasyankes, menyebarkan informasi terbaru kepada fasyankes melalui sosialiasi, segera mengintegrasikan SITB dengan SITK dan melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta untuk membuka layanan TB-RO.

---

Tuberculosis is one of the infectious diseases that is fatal if not cured immediately. In 2022, the success rate of tuberculosis treatment in DKI Jakarta Province is 81%, while the national target is 90%. To increase the scope of successful treatment, efforts to overcome tuberculosis are needed. In order for tuberculosis control efforts to run effectively and efficiently, proper program management is needed. Therefore, this study aims to determine the management picture of tuberculosis control programs at the DKI Jakarta Provincial Health Office. The type of research used in this research is qualitative with in-depth interview methods, observation and document review. Determination of informants using purposive sampling techniques, namely determining informants who can provide information or data by considering aspects of suitability and adequacy regarding the problem under study. Data validation using source triangulation by interviewing various informants and method triangulation with document review and observation. The results showed that in the management of the tuberculosis control program, there are problems including limited cadres to conduct contact investigations, limited recording and reporting personnel at health facilities, there are still health facilities carrying out TB diagnosis not according to standards, not yet integrated SITB with SITK, and still limited services for MDR-TB (multidrug-resistant tuberculosis). For facilities and infrastructure aspects are well and adequately available. Suggestions that can be given are optimizing the role of cadres to conduct contact investigations, providing recording and reporting personnel in addition to nurses and personnel on duty in TB services at health facilities, disseminating the latest information to health facilities through socialization, immediately integrating SITB with SITK and also coordinating with private health service facilities to open MDR-TB services."

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"ABSTRAKKewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang transportasi merupakansalah satu urusan pemerintahan konkuren yang didapatkan secara atribusi denganbersumber pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar haltersebut, Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidang Transportasipada pelaksanaannya dapat dibagi dalam kewenangan perencanaan; kewenanganpenyelenggaraan dan kewenangan evaluasi. Dalam perkembangannya, permasalahantransportasi Jakarta yang kompleks dan terhubung dengan daerah sekitarnyamembutuhkan penanganan yang terpadu dan komprehensif, sehingga pemerintahpusat membentuk Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) melalui PerpresNo. 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. BPTJmelaksanakan tugas dengan mengacu pada Rencana Induk Transportasi Jabodetabek(RITJ). Oleh karena kewenangan BPTJ yang lintas daerah dalam wilayahJabodetabek, maka kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam bidangtransportasi tidak mengalami perubahan secara substansial, melainkan hanya terdapatperubahan terkait koordinasi pelaksanaan kewenangan. Dalam hal ini, PemerintahProvinsi DKI Jakarta tetap berwenang dalam pengelolaan transportasi di lingkupwilayahnya yang didasarkan atas kewenangan atributif dari pembagian urusanpemerintahan di bidang perhubungan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridisnormatif dengan jenis eksplanatoris, sehingga akan menghasilkan suatu penelitianyang menggambarkan atau menjelaskan secara mendalam terkait suatu gejala ataupermasalahan dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum tertulis.Dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat potensi tumpang tindih kewenanganantara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan BPTJ, sehingga diperlukan peraturanperundang-undangan yang mengatur secara jelas mengenai hubungan kerja danpembagian urusan di bidang transportasi antara pemerintah daerah di wilayahJabodetabek dengan BPTJ yang mengacu pada RITJ.

---

ABSTRACTJakarta Provincial Government Authority in the field of transportation is one of theconcurrent authority obtained by attribution, referring to The Law of The Republic ofIndonesia Number 23 of 2014 concerning Local Government. On that basis, JakartaProvincial Government Authority in the field of Transport on its implementation canbe divided into the planning authority; organizing authority and the authority of theevaluation. In its development, the transportation problems in Jakarta was complexand connected with the surrounding area in need of an integrated and comprehensivetreatment, so that the central government established the Transportation ManagementAgency of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ) through PresidentialRegulation Number 103 of 2015 concerning Transportation Management Agency ofJakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi (BPTJ). BPTJ duties referred to theTransportation Master Plan for Jabodetabek (RITJ). Therefore BPTJ authority whichcross the area in Greater Jakarta, the Jakarta Provincial Government authorities in thefield of transport did not change substantially, but there are only related to changes incoordinating the implementation of the authority. In this case, Jakarta ProvincialGovernment retains authority in the management of transport in the scope of its areaare based on the attributive authority of the division of government affairs in thesector of transportation in The Law of The Republic of Indonesia Number 23 of 2014concerning Local Government. The method used in this research is normativejuridical with the kind of explanatory, so it will produce a study that depicts ordescribes in depth related to a problem with using secondary data in the form of awritten legal norms. In practical implementation, there is still potential overlappingauthority between the Government of Jakarta with BPTJ, so that the necessarylegislation clearly regulating the relationship and the division of affairs in the field oftransport between local authorities in the Greater Jakarta area with BPTJ which refersto RITJ."

"ABSTRAKKelayakan gedung pemerintahan, khususnya perkantoran dan sekolah untuk pelayanan masyarakat dan infrastruktur sosial, harus terjaga dengan baik. Ketika gedung tersebut perlu direhabilitasi total, pemerintah terkadang harus menggabungkan proses pembongkaran dan dekonstruksi bangunan. Dalam siklus pengelolaan aset pemerintah, prosesnya mulai dari menghapus aset dari sistem akuntansi, memilih kontraktor pembongkaran bangunan, kemudian menghasilkan aset baru, dengan memilih kontraktor lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, durasi proses aktual ini didapat lebih lama dari waktu yang direncanakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan strategi manajemen dalam rangka memperbaiki proses penghapusan gedung pemerintah.Proses penelitian dimulai dari memperoleh faktor dominan yang mempengaruhi kelancaran proses penghapusan aset gedung dan didapatkan faktor-faktor tersebut yaitu kelayakan gedung, kelengkapan data aset, akurasi hasil penilaian, jadwal pelaksanaanpembongkaran, pemaketan kegiatan lelang, evaluasi durasi pelaksanaan, evaluasi lingkup pekerjaan dan penerapan denda keterlambatan. Berdasarkan faktor dominan tersebut diusulkan dua strategi alternatif yaitu berdasarkan manajemen aset strategis danintegrasi dengan proses pengadaan jasa konstruksi.

---

ABSTRACTThe feasibility of government building, especially offices and schools as public service and social infrastructures, must be well maintained. When the building needs to be majorly rehabilitated, the government sometimes has to combine building demolition and deconstruction process. In the government asset management cycle, the processstarts from erasing the asset from the accountancy system, by selecting a building demolition contractor, then produce a new asset, by selecting other builder contractor. In the past few years, the duration of this actual process acquired longer than the planned time. Therefore, this research aims to develop the management strategy in order to improve the government building disposal process.The process of the research is started from obtaining the dominant factors that influence the smoothness of the building asset disposal process and the factors is the feasibility of the building, the completeness of the asset data, the accuracy of the assessment results, the demolition schedule, packaging of the auction, evaluation of demolition duration, evaluation of scope of work and the application of the fine delays. Based on these dominant factors, two alternative strategies are proposed based on strategic assetmanagement and integration with the procurement process of construction Services."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT

This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database."