Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi. Sejak awal, BRIN didesain untuk mengintegrasikan litbangjirap yang sumber dayanya tersebar dan pengelolaannya karut-marut akibat miskoordinasi, diskoneksi, dan tumpang tindih riset. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional lalu mengatur pengintegrasian litbangjirap sebagai peleburan tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan litbangjirap K/L menjadi satu atap di bawah BRIN. Dalam praktiknya, ditemukan banyak permasalahan terkait kelembagaan BRIN. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan BRIN, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan BRIN, dan komparasi BRIN dengan UK Research and Innovation di Inggris Raya dan Agency for Science, Techology and Research di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis putusan judicial review, wawancara narasumber, dan studi komparasi antara regulasi Indonesia dengan Inggris Raya dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa BRIN adalah lembaga superbody riset di Indonesia karena menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara sekaligus membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagai AUPB ditemukan belum BRIN terapkan secara optimal. Komparasi BRIN dengan UKRI dan A*STAR menunjukkan adanya pengaturan dan prinsip yang dapat diadopsi, yakni Prinsip Haldane, check and balance kelembagaan riset, dan perencanaan tersistematis untuk kebijakan dan alokasi anggaran riset. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kepemimpinan dan politisasi riset di BRIN yang secara mendesak memerlukan perhatian khusus stakeholder terkait.

---

Research in Indonesia is still faced with a series of crucial issues surrounding research quality, capacity, and institutions, making Indonesia only ranked 75th out of 132 countries in the Global Innovation Index 2022. In order to advance science and technology and at the same time answer these problems, Law Number 11 of 2019 on National System of Science and Technology was issued which regulates the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to carry out integrated research, development, assessment, application, invention, and innovation. From the beginning, BRIN was designed to integrate R&D whose resources are scattered and whose management is chaotic due to miscoordination, disconnection, and overlapping research. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on National Research and Innovation Agency then regulates the integration of R&D as the consolidation of tasks, functions, authorities, and institutions of R&D into one roof under BRIN. In practice, many problems were found related to the BRIN institution. Therefore, this research was conducted to analyse the position of BRIN, the application of general principles of good governance in the establishment and institutional arrangements of BRIN, and a comparison of BRIN with UK Research and Innovation in the United Kingdom and the Agency for Science, Technology and Research in Singapore. The research method used is the normative juridical method through literature study, analysis of judicial review decision, resource person interviews, and comparative studies between Indonesian regulations with the United Kingdom and Singapore. This research found that BRIN is a research superbody institution in Indonesia because it is the only government institution that simultaneously makes policy, implements, and controls research. The principle of public interest and the principle of good service were found not to be optimally applied by BRIN. A comparison of BRIN with UKRI and A*STAR shows that there are arrangements and principles that can be adopted, namely the Haldane Principle, checks and balances of research institutions, and systematic planning for research policy and budget allocation. This research also found a crisis of leadership and politicisation of research at BRIN that urgently requires special attention from relevant stakeholders."

"Penelitian ini membahas terkait analisis kebutuhan pengguna dalam pengembangan koleksi jurnal elektronik di perpustakaan lembaga penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik dan kendala yang dihadapi oleh Perpustakaan BRIN dalam melakukan analisis kebutuhan pengguna terkait koleksi jurnal elektronik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, dari Maret hingga Mei 2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik analisis kebutuhan pengguna di Perpustakaan BRIN memiliki 3 (tiga) tahapan, yakni identifikasi data yang akan dikaji, pengumpulan data, dan interpretasi data. Dapat disimpulkan bahwa praktik tersebut mengombinasikan survei dan analisis bibliometrik yang dilakukan oleh tim e-resources beranggotakan pustakawan dan analis data yang tidak terbatas pada lulusan program studi tertentu dengan berpedoman pada ID Scopus dan waktu pengerjaan selama kurang lebih satu minggu. Hasil analisis disosialisasikan kepada pusat riset dan dibuat rekomendasi langganan jurnal elektronik untuk proses pengadaan koleksi. Kendala yang dihadapi praktik tersebut meliputi kesadaran periset yang rendah untuk berpatisipasi mengisi survei, ketidakakuratan ID Scopus periset, serta keterbatasan pengetahuan dan keterampilan tim e-resources. Saran yang diajukan adalah memperluas analisis bibliometrik dengan menggunakan ID Sinta dan pustakawan aktif untuk menindaklanjuti hasil pengadaan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah mengevaluasi pemakaian jurnal elektronik dan e-resources lainnya.

---

This study explores user needs analysis in e-journal collection development at a research institution’s library. This research aims to identify the practices and obstacles the BRIN Library faces in conducting user needs analysis for e-journal collection. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected through interviews, observations, and document analysis, from March to May 2024. The results of this study indicate that the user needs analysis practice at BRIN Library has three stages, identifying the data to be examined, collecting data, and interpreting data. It can be concluded that these practices combine surveys and bibliometric analysis conducted by an e-resources team consisting of librarians and data analysts, following Scopus IDs and taking approximately one week to complete. The analysis results are communicated to the research centers, and recommendations for e-journal subscriptions are made for the collection acquisition. The challenges faced in these practices include low researcher awareness in surveys, inaccuracies in researchers' Scopus IDs, and the e-resources team's limited knowledge and skills. Suggestions include expanding the bibliometric analysis using Sinta IDs and having librarians follow up on the acquisition results. Suggestions for future research include evaluating the usage of e-journals and other e-resources"

"Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan salah satu lembaga penting di Indonesia karena memiliki tugas untuk menekan laju pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas hidup penduduk. Posisi jabatan sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sempat mengalami kekosongan dan akhirnya dilantik seorang mantan Bupati Kulon Progo yaitu Hasto Wardoyo untuk menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana peran kepemimpinan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah peran kepemimpinan dari Henry Mintzberg yang memiliki tiga peranan utama kepemimpinan yaitu interpersonal role, informational role, dan decisional role. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivisme, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Wawancara mendalam dilaksanakan dengan melibatkan empat narasumber yang merupakan pegawai di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Hasil penelitian menujukkan bahwa peran kepemimpinan dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional telah melakukan tiga peran kepemimpinan yaitu interpersonal role, informational role, dan decisional role dengan baik dan seimbang. Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dinilai memiliki nilai positif dan negatif, nilai positif yakni memiliki cara berkomunikasi yang sangat baik dengan para pegawai dan pihak luar dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Sedangkan nilai negatif yakni mudah percaya pada informasi tanpa membuktikan kebenarannya

---

The National Population and Family Planning Board is one of the important institutions in Indonesia because it has a duty to reduce the rate of population growth and improve the quality of life of the population. The position as Head of the National Population and Family Planning Board was vacant and finally a former Kulon Progo Regent, Hasto Wardoyo, was appointed Head of the National Population and Family Planning Board. This study aims to describe how the leadership role of the Head of the National Population and Family Planning Board Hasto Wardoyo is. The theory used in this research analysis is the leadership role of Henry Mintzberg who has three main leadership roles, namely interpersonal roles, informational roles, and decisional roles. This study uses a post-positivism approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. In-depth interviews were carried out involving four informants who are employees at the National Population and Family Planning Board. The results of the study show that the leadership role of the Head of the National Population and Family Planning Board has carried out three leadership roles, namely the interpersonal role, informational role, and decisional role properly and in balance. The head of the National Population and Family Planning Board is considered to have positive and negative values. The positive value is having a very good way of communicating with employees and outsiders from the National Population and Family Planning Agency. While the negative value is easy to believe in information without proving its truth."

"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

---

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."

"Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan mampu semakin meningkatkan pelayanan yang dihasilkan oleh daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, daerah diharapkan mamu meningkatkan daya saingnya dengan melaksanakan inovasi daerah. Berdasarkan data Global Innovation Index, peringkat negara sangat inovatif juga akan berpengaruh terhadap peningkatan daya saing sebagaimana data yang tertera dari Global Competitiveness Index. Di Indonesia, telah dihasilkan beberapa kebijakan terkait inovasi daerah untuk meningkatkan pelaksanaan inovasi di daerah yang berfungsi untuk meningkatkan inovasi dan daya saing dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan inovasi pada bidang lainnya. Sejak kebijakan tersebut dilaksanakan, peringkat Indonesia pada Global Innovation Index belum menunjukkan peningkatan yang signifikan begitu juga dampaknya terhadap daya saing pada Global Competitiveness Index. Berbagai masalah menjadi penyebabnya, termasuk implementasi kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan sejauh ini belum maksimal. Untuk itu dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana Badan Penelitian dan Pengembangan melaksanakan kebijakan tersebut untuk mewujudkan peningkatan inovasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan inovasi daerah sekaligus melihat faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigm post-positivisme dengan metode kualitatif, dimana pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan inovasi daerah telah dilaksanakan melalui beberapa program yaitu, penyusunan indeks inovasi daerah, replikasi inovasi daerah, penilaian, dan pembinaan inovasi daerah. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan ketersediaan sumber daya, diantaranya yaitu dana dan kualitas serta kuantitas aparatur dalam menjalankan program inovasi daerah. Sehingga diharapkan agar pelaksanaan program inovasi daerah tersebut dilaksanakan dengan peningkatan kolaborasi dari beberapa pemangku kebijakan yaitu, Kementerian/Lembaga, Akademisi, Dunia Usaha, dan Masyarakat sehingga tujuan program inovasi daerah tersebut dapat terwujud.

---

It is hoped that the change in the paradigm of regional government administration is able to further improve the services produced by the regions. To achieve this, the regions are expected to be able to increase their competitiveness by implementing regional innovations. Based on data from the Global Innovation Index, a highly innovative country ranking will also have an effect on increasing competitiveness, as shown in the data from the Global Competitiveness Index. In Indonesia, several policies related to regional innovation have been produced to increase the implementation of innovation in the regions which function to increase innovation and competitiveness in governance, public services, and innovation in other fields. Since this policy was implemented, Indonesia's ranking in the Global Innovation Index has not shown a significant increase nor has its impact on competitiveness on the Global Competitiveness Index. Various problems are the cause, including the implementation of policies implemented by the Research and Development Agency so far has not been optimal. For this reason, a study was conducted to see how the Research and Development Agency implemented these policies to realize increased regional innovation. This study aims to analyze the implementation of regional innovation policies as well as to see the factors that influence the implementation of these policies. This study uses a paradigm post-positivism with qualitative methods, where data collection is carried out by in-depth interviews and document studies. The results show that the implementation of regional innovation policies has been implemented through several programs which are regional innovation index preparation, regional innovation replication, assessment, and regional innovation coaching. The implementation of this activity is carried out with due regard to the availability of resources, including funds and the quality and quantity of personnel in carrying out regional innovation programs. So it is hoped that the implementation of the regional innovation program will be carried out with increased collaboration from several policy makers that are Ministries/ Institutions, Academics, the Business World, and the Community so that the objectives of the regional innovation program can be realized. "

"Penelitian ini membahas mengenai bagaimana proses difusi inovasi mendongeng dan strategi agen perubahan dalam difusi inovasi mendongeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode teknik snowball sampling. Adapun informan adalah orang terdekat informan utama yang merupakan anggota aktif komunitas Ayo Dongeng Indonesia. Temuan penelitian ini dianalis berdasarkan tujuh proses agen perubahan dari Everett Rogers. Hasil penelitian ini menunjukkan agen menyebarkan informasi mengenai pentingnya mendongeng dengan melakukan gerakan-gerakan mendongeng agar kegiatan mendongeng semakin dikenal. Melalui workshop, dongeng kejutan, dan festival dongeng yang diadakan menarik perhatian sebagian orang untuk mencoba melakukan hal yang sama seperti yang agen lakukan. Adapun strategi yang dilakukan Ariyo dalam difusi inovasi mendongeng adalah membangun nilai kepercayaan, menanamkan hal-hal positif dalam sistem sosialnya, membangun komunikasi interpersonal dan menumbuhkan rasa empati pada anggota komunitas.

---

This research discusses how the process of refinement diffusion and strategy in the diffusion of storytelling innovation. This research uses qualitative approach with case study. Methods of data collection is done by three methods, interviews, and document analysis. Informant in this research is done by technique of snowball sampling. The informant was the closest person who became an active member of the Ayo Dongeng Indonesia community. The findings of this study were analyzed by Mrs Everett Rogers. The results of this study is information that allows for storytelling by doing the storytelling movements for storytelling activities are increasingly recognized. Through workshops, surprise storytelling, and festival of storytelling that attract some people to try to do the same thing as done. Ariyo's strategy in innovation diffusion is to build trust, instill positive things in his social system, build interpersonal communication and foster empathy for community members."