Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini berisi tentang evaluasi proses analisis fasilitas perpajakan Kawasan Ekonomi Khusus untuk PT ABC dan analisis refleksi diri selama menjalankan kegiatan magang. PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri petrokimia. Laporan ini berfokus pada evaluasi analisis terhadap fasilitas dan kemudahan perpajakan yang didapatkan PT ABC karena berdiri di Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, analisis fasilitas perpajakan sudah tepat dan PT ABC dapat melanjutkan pengajuan dokumen sebagai instrumen pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus.

---

This internship report contains an evaluation of Special Economic Zone Tax Facilities Analysis Process for PT ABC and a reflective analysis of my own experiences during the internship. PT ABC is a company engaged in the petrochemical industry. This report focuses on evaluating the analysis of the tax facilities and advantages obtained by PT ABC due to its establishment in the Special Economic Zone. Based on the evaluation conducted, the tax facility analysis is deemed appropriate, and PT ABC can proceed with submitting the necessary documents as a proposal for the Special Economic Zone."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses penyusunan dokumen dalam proses persiapan sidang banding atas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihadapi oleh PT ADS (badan usaha tetap yang bergerak di bidang perbankan) yang diwakilkan oleh kuasa hukum konsultan KAP ABC. Evaluasi dilakukan terhadap dua hal, yaitu evaluasi terhadap efektivitas pemenuhan persyaratan substantif berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dan evaluasi terhadap efisiensi kinerja berdasarkan pengalaman kerja dan pengamatan penulis. Ruang lingkup laporan ini meliputi evaluasi atas penyusunan Surat Banding, penyusunan Surat Bantahan, penyusunan Surat Kuasa Khusus serta Pakta Integritas, dan Persiapan Dokumen yang diperlukan untuk Sidang Banding Pertama (Sidang Formal). Evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh proses persiapan yang dilakukan oleh KAP ABC untuk sengketa Banding PT ADS sudah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan mengetahui efisiensi kegiatan yang dilakukan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa penyusunan dokumen yang dilakukan oleh KAP ABC dalam persiapan sidang banding seluruhnya telah memenuhi persyaratan substantif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

This internship report is intended to evaluate the document preparation process in the preparation process for the appeal hearing on the Value Added Tax (VAT) dispute faced by PT ADS (a company engaged in banking) represented by the attorney for KAP ABC consultants. The evaluation is carried out on two things, namely the evaluation of the fulfillment of substantive requirements effectivity based on applicable tax regulations and the evaluation of the performance efficiency based on work experience and observations of the authors. The scope of this report includes an evaluation of the preparation of an appeal letter,preparation of a rebuttal letter, preparation of a special power of attorney and an integrity pact, and the preparation of documents required for the first appeal hearing (formal hearing). The evaluation was carried out to find out whether the entire preparation process carried out by KAP ABC for the appeal dispute of PT ADS was in accordance with the applicable Tax Regulations and to find out the efficiency of the activities carried out. The results of the evaluation show that the preparation of documents carried out by KAP ABC in preparation for the appeal hearing has all met the substantive requirements in accordance with applicable regulations."

"Laporan magang ini menyajikan evaluasi menyeluruh atas prosedur yang dilakukan Perusahaan ABC terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa ekspor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019. Sebagai perusahaan multinasional yang berspesialisasi dalam layanan konsultasi dan broker asuransi, praktik perpajakan Perusahaan ABC sangat menarik. Laporan tersebut menggali informasi rinci dan analisis dokumen pendukung yang diserahkan selama proses. Dengan mempelajari prosedur dan dokumen tersebut, laporan ini menyoroti upaya kepatuhan perusahaan dan memberikan wawasan berharga tentang penanganan PPN jasa ekspor di dalam organisasi. Metode dalam laporan ini menggunakan pengalaman pribadi penulis dalam menangani kasus pajak. Berdasarkan evaluasi tersebut, kompilasi bukti dan proses yang dialami oleh perusahaan yang bersangkutan telah dilakukan dengan baik dan telah teruji dalam kerangka evaluasi yang telah dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku.

---

This internship report presents a comprehensive evaluation of the procedures undertaken by Company ABC regarding the export services value-added tax (VAT) that was regulated in Minister of Finance Regulation Number 32/PMK.010/2019. As a multinational company specializing in consulting and broker insurance services, Company ABC's tax practices are of significant interest. The report delves into the detailed information and analysis of the supporting documents submitted during the process. By examining these procedures and documents, this report sheds light on the company's compliance efforts and provides valuable insights into the handling of export services VAT within the organization.The method in this report uses the author's personal experience in handling tax cases. Based on this evaluation, the compilation of evidence and the process experienced by the company concerned has been carried out properly and has been tested within the evaluation framework, which has been compared with applicable regulations."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi proses Sidang Banding Pajak Penghasilan Badan yang berfokus pada proses banding pajak PT BAG, produsen bahan kimia dan bahan industri, serta tantangan yang mereka hadapi dalam menyusun dokumen pendukung banding Pajak Penghasilan Badan yang diwakili oleh kuasa hukum konsultan KAP AI. Dengan melakukan metode penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang kesulitan PT BAG dan mengusulkan solusi untuk mengatasinya. Penelitian ini melibatkan wawancara dengan konsultan pajak PT BAG dan memeriksa dokumen yang relevan. Temuan penelitian BAG mengalami kesulitan mendapatkan dokumentasi yang relevan dari penyedia layanan pihak ketiga dan kebingungan seputar persyaratan khusus untuk setiap dokumen. Laporan ini mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi tantangan ini, seperti mengembangkan pedoman yang lebih tepat untuk kompilasi dokumen dan membangun hubungan kerja yang lebih dekat antara konsultan pajak dan penyedia layanan pihak ketiga. Pada akhirnya, laporan ini memberikan wawasan berharga tentang proses banding pajak di Indonesia dan menyoroti pentingnya penyusunan dokumen praktis dalam mencapai hasil banding yang sukses.

---

This internship report aims to evaluate the Tax Appeal Hearings process of Corporate Income Tax, which focuses on the tax appeal process of PT BAG, a manufacturer of chemicals and industrial materials, and the challenges they faced in compiling supporting documents for their Corporate Income Tax appeal represented by attorneys for KAP AI consultants. By conducting qualitative research methods, the study aims to provide insights into PT BAG's difficulties and propose solutions to overcome them. The research involved interviews with PT BAG's tax consultants and examining relevant documents. The study findings BAG encountered difficulties obtaining relevant documentation from third-party service providers and confusion around the specific requirements for each document. The report proposes several solutions to address these challenges, such as developing more precise guidelines for document compilation and establishing closer working relationships between tax consultants and third-party service providers. Ultimately, the report provides valuable insights into the tax appeal process in Indonesia and highlights the importance of practical document compilation in achieving a successful appeal outcome."

"Dalam perkembangannya, beberapa perusahaan akan melakukan strategi eksternai ineiaiuj penggabunganusaha. Waiaupun penggabungan usaha sudah sering dilakukan, tetapi peraturan perpajakan yang menyeiuruhmengenai hai mi masih belum ada. Kurangnya peraturan mengenaj masaiah penggabungan usaha ini dapat menimbulkan banyak lubang yang akan menyebaban kerugian pajak.Penulisan skripsi dititikberatkan pada penggunaan metode penelitian kepustakaan melalui berbagai macamliteratur yang berkaitan dengan penggabungan usaha, terutama yang berkaitan dengan aspek Perpajakannya.Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisa berbagaj data.Kegiatan mendasar penggabungan usaha, yaitu pemindahtanganan harta, dapat dilakukan dengan pembayaran secara tunai maupun dengan saham. Kegiatanini sebenarnya telah terjaring dalam undang-undang perpajakan yang ada. Peraturan ini kemudian ditegaskanlagi di dalam SE-18/PJ.31/1992. Pembahasan mengenai masalah pemindahtanganan harta ini akan selalu mengacu pada pasal 4 ayat (1) huruf d, pasal 4 ayat (3) huruf edan f, pasal 6 ayat (1) huruf d, pasal 11 ayat (7) dan ayat (8), dan pasal 18 ayat (2) UU PPh 1983.Penggabungan usaha juga dipengaruhi oleh metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat penggabungan usaha tersebut.Karena pihak-pihak yang melakukan penggabungan usaha mengharapkan akan memperoleh keuntungan-keuntungandari perpajakan, maka perlu adanya kesatuan penafsiran antara Dirjen Pajak dan Wajib Pajak atasketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UU PPh 1983."

"Laporan magang ini bertujuan untuk memeriksa apakah prosedur audit substantif yang dilakukan oleh KAP KIM terhadap akun Utang Pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, program magang yang dijalankan selama tiga bulan juga memberikan hasil berupa refleksi diri untuk mengevaluasi dan meningkatkan kompetensi diri. PT LEE Indonesia adalah perusahaan pembiayaan untuk penyewaan kendaraan tertentu dengan merek tertentu. KAP KIM melakukan prosedur audit substantif berupa vouching, tie-up, dan rekonsiliasi dalam mengaudit akun utang pajak PPh 21 milik PT LEE Indonesia. Evaluasi asersi manajemen untuk prosedur-prosedur tersebut adalah keterjadian, akurasi, valuasi & alokasi, klasifikasi, dan kelengkapan. Evaluasi terhadap peraturan perpajakan di Indonesia meliputi peraturan perundang-undangan dan Dirjen Pajak. Hasil evaluasi menunjukkan seluruh prosedur yang dijalankan oleh KAP KIM sudah sesuai dengan standar audit dan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This internship report aims to examine whether the substantive audit procedures carried out by KAP KIM on PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account comply with auditing standards and applicable tax regulations. In addition, the apprenticeship program which is carried out for three months also provides results in the form of self-reflection to evaluate and improve self-competence. PT LEE Indonesia is a finance company for leasing certain vehicles with certain brands. KAP KIM carried out substantive audit procedures in the form of vouching, tie-up, and reconciliation in auditing PT LEE Indonesia's Tax Payable Art 21 account. Evaluation of management's assertions for these procedures are occurrence, accuracy, valuation & allocation, classification, and completeness. Evaluation of tax regulations in Indonesia includes laws and regulations and the Director General of Taxes. The evaluation results show that all procedures carried out by KAP KIM are in accordance with auditing standards and applicable tax regulations."

"Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian memiliki permasalahan dalam membayar PPh Pasal 22 jika saat tanggal 10 bulan berikutnya setelah Berita Acara Pembelian ditandatangani, kas yang digunakan untuk membayar pajak tidak tersedia. Permasalahan juga muncul saat pembelian secara kredit karena pemotong PPh Pasal 22 diharuskan membayar pajak terlebih dahulu walaupun kas yang digunakan untuk membayar barang dan pajak belum tersedia. Sebagai akibat dari permasalahan tersebut, maka PT PLN Batu Bara (PLNBB) akan menunda pembayaran maupun pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan mengakibatkan timbulnya sanksi administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi PLNBB dengan cara mengidentifikasi masalah yang timbul karena penerapan saat terutang PPh Pasal 22 pada saat pembelian. Setelah masalah dapat diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah mencari sumber permasalahan untuk selanjutnya dibuat desain manajemen pajak yang dapat mengatasi masalah-masalah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dengan tiga orang responden dari BKF, DJP dan PLNNBB. Data sekunder berupa laporan keuangan, annual report, kontrak pembelian batubara, dokumen terkait pembelian batubara dan SPT Masa PPh Pasal 22. Setelah data diperoleh selanjutnya akan dihubungkan melalui suatu analisis melalui interpretasi yang argumentatif serta analisis general yang dapat menghubungkan masalah yang didapat dengan output yang akan dihasilkan. Hasil dari penelitian ini adalah mendesain manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutangnya pada saat pembelian. Manajemen pajak dilakukan dengan melakukan perencanaan kas untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 selama satu tahun, menambah utang untuk membayar Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tetap memperhatikan peraturan dan kondisi perusahaan dan memilih jenis kontrak FOB. Metode studi kasus digunakan dalam penelitian ini, sehingga keterbatasan dalam penelitian ini adalah hasil penelitian tidak dapat digeneralisasi untuk instansi/badan usaha dengan karakteristik yang berbeda. Kontribusi penelitian ini adalah mendesain secara spesifik manajemen pajak yang tepat bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian. Pada penelitian lain belum ada yang secara khusus membahas mengenai manajemen Pajak bagi pemotong Pajak Penghasilan Pasal 22 yang saat terutangnya pada saat pembelian.

---

Article 22 Income Tax Withholders who are payable at the time of purchase have problems paying Article 22 Income Tax if on the 10th of the following month after the Minutes of Purchase is signed, and the cash used to pay taxes is not available. Problems also arise when purchasing on credit because the withholding of Article 22 Income Tax is required to pay taxes first even though the cash used to pay for goods and taxes is not available. As a result of these problems, PT PLN Batu Bara (PLNBB) will delay the payment and reporting of the Income Tax Return (SPT) Article 22, which will result in tax administration sanctions. This study aims to help solve the problems faced by PLNBB by identifying issues that arise due to the application of Article 22 income tax payable at the time of purchase. After The Writer can locate the problem, the next step is to find the source of the problem for proper tax management designs that can overcome these problems. The research method used in this study is a qualitative method with a case study approach. The data used are primary in interviews with three respondents from BKF, DGT, and PLNNBB. Secondary data in financial reports, annual reports, coal purchase contracts, documents related to the purchase of coal, and SPT Period PPh Article 22. After the data is obtained, it will then be connected through analysis through argumentative interpretation and general deconstruction that can relate the problems brought with the output to be generated. This research aims to design the proper tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. Tax management is carried out by planning cash to pay Income Tax Article 22 for one year, adding debt to pay Income Tax Article 22 while considering the company's rules and conditions, and choosing the type of FOB contract. This research uses the case study method, so the limitation of this research is that the research results cannot be generalized to agencies/business entities with different characteristics. The contribution of this research is to specifically design appropriate tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase. In other studies, no one has specifically discussed tax management for withholding Income Tax Article 22, which is due at the time of purchase."

"ABSTRAKLaporan ini menguraikan analisis dari perhitungan pajak penghasilan jika wajib pajak kawin memiliki status kewajiban perpajakan yang berbeda. Jika istri memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri, maka diperlukan perhitungan pajak penghasilan terutang berdasakan perhitungan status kewajiban Pisah Harta dan Memilih Terpisah PH-MT . Dasar dari perhitungan PH-MT adalah penghasilan neto gabungan. Lain halnya jika istri memilih untuk menggunakan NPWP suami untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendapatan istri dari satu pemberi kerja akan dianggap sebagai pendapatan suami yang dikenai pajak penghasilan final yang akan dilampirkan pada lampiran II SPT Tahunan suami.

---

---

ABSTRACTThis report explains about individual income tax calculation if married individual have different tax liability status. If wife choose to meet her tax right and obligation separately, then they need to calculate their tax payable based on husband and wife rsquo s net income. In other condition, if wife choose to use her husband rsquo s tax ID, then her income from one employer is considered as her husband income subject to final tax which will be attached to attachment II of husband rsquo s annual tax return."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penerimaan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak serta permasalahan yang masih ditemui setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Direktorat Jenderal Pajak.Batasan penelitian ini hanya data penerimaan dan kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2014 sampai dengan 2016 dengan tiga Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang menjadi objek penelitian serta adanya program Tax Amnesty di pertengahan tahun 2016 sehingga kurang mencerminkan kondisi setelah pemisahan fungsi Account Representative.Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah adanya pemisahan fungsi Account Representative, penerimaan perpajakan maupun kepatuhan wajib pajak mengalami peningkatan walaupun belum optimal. Selain itu masih ditemukan permasalahan yang dihadapi oleh Account Representative setelah adanya pemisahan fungsi ini.

---

This study aims to determine the level of tax revenues and taxpayer compliance and problems that are still encountered after the separation of Account Representative functions. The research method used in this research is qualitative method with case study approach in Directorate General of Taxes.

Limitations of this study only data acceptance and compliance submission of Annual SPT 2014 to 2016 with three Primary Tax Office which became the object of research and the Tax Amnesty program in mid-2016 so less reflect the conditions after the separation of Account Representative functions.

This study concludes that after the separation of Account Representative functions, tax revenues and taxpayer compliance have increased although not optimal yet. In addition, there are still problems encountered by Account Representative after the separation of this function."

"Kegiatan usaha jasa teknik dan manajemen harus dipisahkan dari kegiatan usaha jasa lainnya. Prosesperh-itungan dan analisa berbagai biaya serta dampak perpajakan sesuai dengan Undang-undang perpajakandan peraturan-peraturan perpajakan lainnya.Menggunakan penelitian kepustakaan gunà melengkapi latar belakang teori serta penelitian lapangan untuk studi kasus jasa teknik pada PT1E.Tarip PPh jasa teknik dikenakan Pasal 23 semula sebesar 15% x Penghasilan bruto diubah menjadi 15% x perkiraan penghasilan netto (60%x penghasilan bruto) sejak 1 Januari 1992. Studi kasus jasa teknik pada PT1E mi untuk tahun buku 1991 sedangkan untuk thn1992 dan seterusnya diberikan illustrasi. Untuk thn 1991 P1IE lebih bayar PPh dan minta restitusiakibatnya Wajib Pajak tersebut diperiksa. Pada saat pemeriksaan, kelemahan dokumen pembuktian kepada fiskus menempatkan Wajib Pajak pada posisi yang lemah sehingga terdapat banyak koreksi fiskal positif akibatnya untuk tahun 1991 PT"IE" bukan memperoleh kembali restitus.i tetapi masih kurang bayar dan ditagih dengan SKP. Dokumen pembuktian harus dapat diandalkan dan lengkap. Diharapkan adanya kesamaan persepsi antaraWajib Pajak dengan Fiskus didalam menafsirkan ketentuan perpajakan. Ketentuan perpajakan harus terus menerus direvisi dalam menyesuaikan din dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini."