Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak masuknya pembangunan internasional ke dalam Studi Ilmu Hubungan Internasional, ia hanya dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, kajian pembangunan internasional pun berkembang dan didominasi oleh berbagai teori seperti Modernisasi, Dependensi, serta Neoklasik. Namun, kajian pembangunan internasional terlalu fokus pada ranah ekonomi sehingga tidak sadar akan signifikansi sejarah dan ketimpangan relasi kuasa global yang memengaruhi realitas negara-negara “terbelakang” yang dianggap memerlukan pembangunan. Celah ini lah yang dapat diisi oleh perspektif pascakolonialisme sebagai perspektif yang fokus menyelidiki dampak sejarah kolonialisme dan warisannya yang masih hadir dan memengaruhi pembangunan internasional saat ini. Dengan demikian, tulisan ini akan menelusuri kajian pascakolonialisme dalam pembangunan internasional dengan menjawab rumusan masalah utama yakni bagaimana perkembangan literatur akademis dalam memandang pembangunan internasional melalui perspektif pascakolonialisme? Tinjauan literatur ini menggunakan metode taksonomi untuk meninjau 26 literatur akademis terakreditasi yang pembahasannya akan dibagi berdasarkan dua tema, yaitu Eurosentrisme dalam pembangunan internasional dan persistence of colonialism dalam pembangunan internasional. Penulis kemudian akan memetakan konsensus dan perdebatan dari literatur yang ditinjau untuk menemukan sintesis. Tinjauan dan analisis penulis menghasilkan sintesis umum bahwa pembangunan internasional merupakan gagasan Eurosentris yang dalam praktiknya menyerupai kolonialisme melalui mekanisme bantuan luar negeri, Structural Adjustment Programme, ekspansi perusahaan multinasional, dan universalisme model pembangunan internasional.

---

Since the introduction of international development into the field of International Relations, it has been narrowly interpreted as economic growth. Over time, the study of international development has evolved and been dominated by various theories such as Modernization, Dependency, and Neoclassical theories. However, the study of international development has been too focused on the economic realm, neglecting the significance of history and the imbalances in global power relations that affect the realities of “underdeveloped” countries requiring development. This gap can be filled by the postcolonial perspective, which focuses on investigating the historical impacts of colonialism and its enduring legacy that still influences international development today. Therefore, this paper aims to explore postcolonial perspectives in international development by addressing the main research question: how has the academic literature evolved in viewing international development through a postcolonial lens? This literature review adopts a taxonomy method to examine 26 accredited academic works, which are categorized into two major themes: Eurocentrism in international development and the persistence of colonialism in international development. The author then maps out the consensus and debates within the reviewed literature to synthesize the findings of the literature review. The author’s review and analysis result in a general synthesis that international development is a Eurocentric concept that, in practice, resembles colonialism through mechanisms such as foreign aid, Structural Adjustment Programs, the expansion of multinational corporations, and the universalism of the international development model."

"ABSTRAKSustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan agenda pembangunan internasional yang saat ini sedang berjalan sejak tahun 2015 hingga tahun 2030. Agenda pembangunan ini memperbaharui paradigma pembangunan sebelumnya yang hanya berkutat dengan soal ekonomi, melalui penyeimbangan dengan persoalan sosial dan lingkungan. Sebagai sebuah agenda pembangunan internasional yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), TPB mendapatkan perhatian banyak pihak, tidak terkecuali para akademisi di dunia internasional. Tulisan ini akan memberikan analisis terhadap pandangan para akademisi tersebut dalam konteks ilmu Hubungan Internasional. Metode dalam penelusuran dan analisis pandangan para akademisi tersebut adalah melalui kajian pustaka (literature review). Penulis mendapati dua temuan utama dalam kajian ini. Pertama, evolusi konsep dan praktik pembangunan di dunia terjadi dalam jangka waktu yang cukup panjang dan melibatkan aktor lintas sektoral. Kedua, terhadap TPB, terdapat konsensus dan perdebatan dari berbagai literatur akademik yang dikaji. Dari pendekatan paradigmatis, kajian ini mendapati konsentrasi pada perspektif institusionalisme dan teori kritis. Sementara itu, dari pendekatan empiris, literatur yang dikaji berfokus pada penerapan di ranah organisasi regional. Di akhir, penulis melalui kajian ini akan merefleksikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upayanya mengaplikasikan TPB ini, sekaligus memberikan sumbang saran agar implementasi TPB dapat lebih baik ke depannya.

---

ABSTRACT

Sustainable Development Goals (SDGs) is a development agenda established by United Nations which set to be applied from 2015 to 2030. This development agenda revises former development paradigm which concentrating on economic growth. Sustainable development agenda accommodate the environment protection and social justice agenda besides the economic growth. As a global development agenda promoted by the United Nations, SDGs attract public concern, ranging from government officials to academia from across the world. This paper seeks to analyze the various points of view from diverse academic literature. This literature review results two main things. First, the concept and practice of sustainable development evolves through a long time and involves multisectoral perspective. Second, the view from literature that reviewed within this study generate two sides, from concensus to debates with paradigmatic and empirical approaches. From paradigmatic approach, this study found the concentration of literature at two fields, that are from institutionalism and critical theory point of view. From empirical approach, the literatures focus on ASEAN and European Union application of SDGs. At the end of this study, we reflects the concensus and debates within academic literature to challenge and opportunity that faced by Indonesia's effort to implement the SDGs, besides gave some suggestion to the implementation strategy."

"Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan. 

---

This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers."

"Pembahasan mengenai peran Bank Dunia sebagai aktor pembangunan internasional berkembang sejak diperkenalkannya institusi tersebut pada Konferensi Bretton Woods pada 1944. Kehadirannya memunculkan kajian pembangunan internasional yang memperdebatkan peran Bank Dunia sebagai aktor sentral melalui mekanisme pinjaman dan publikasi pengetahuan pembangunan internasional. Tinjauan pustaka ini berupaya untuk memetakan dan merangkum ragam pandangan dari 44 literatur internasional, yang telah melalui proses peer-review dan relevan dalam pembahasan mengenai Bank Dunia sebagai aktor pembangunan internasional. Tinjauan pustaka ini dibuat dengan metode taksonomi dan berusaha menjawab rumusan masalah, yakni bagaimana perkembangan literatur mengenai peran Bank Dunia sebagai aktor pembangunan internasional? Pemetaan literatur menunjukkan adanya tiga tema utama, yaitu: (1) identitas dan tata kelola Bank Dunia; (2) perkembangan diskursus pembangunan Bank Dunia; dan (3) implementasi kebijakan Bank Dunia di negara-negara berkembang. Melalui tema-tema tersebut, tinjauan pustaka ini berupaya menelusuri konsensus, perdebatan, dan kesenjangan yang terdapat dalam topik ini secara luas, seperti dominasi pemangku kepentingan tertentu dalam tata kelola Bank Dunia dan dampak multidimensional dari kebijakan pembangunan. Tinjauan pustaka ini menghasilkan temuan bahwa literatur mengenai Bank Dunia sebagai aktor pembangunan internasional menyajikan argumentasi yang berbasis pada pendekatan HI, khususnya ekonomi politik internasional, dan kajian pembangunan internasional, serta didominasi oleh pembahasan mengenai implementasi kebijakan seperti strucutral adjustment program. Tulisan ini kemudian merekomendasikan eksplorasi penelitian terhadap topik-topik pembangunan internasional yang melibatkan institusi internasional dan negara-negara berkembang dalam periode kontemporer, serta mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi dan kritik terhadap kebijakan pembangunan internasional.

---

Since its establishment at the Bretton Woods Conference in 1944, there have been discussions about the World Bank as an international development actor. International development studies debate how the World Bank positions itself as a central actor through lending mechanisms and development-related research publications. Therefore, this literature review seeks to map and summarize the views of 44 peer-reviewed international literature, which provide relevant discussions about the World Bank as an international development actor. Based on the taxonomy method, this paper attempts to answer the formulation of the main problem, namely, how are works of literature regarding the role of the World Bank as an international development actor developed? The literature mapping shows that there are three main themes, namely: (1) the identity and governance of the World Bank; (2) the development of the World Bank's development discourses; and (3) the implementation of World Bank policies in developing countries. Through these themes, this literature review seeks to broadly explore the consensus, debate, and gaps in this topic, such as the domination of certain stakeholders in the governance of the World Bank and the multidimensional impact of development policies. This paper found that works of literature on the World Bank as an international development actor present arguments based on the main approaches to international relations, especially in the realm of international political economy, international development studies, and are dominated by discussions on policy implementation, such as structural adjustment programs. This paper then recommends exploring research on international development topics involving developing countries and encouraging the Indonesian government to participate in knowledge production of development topics and critically reviewing developmental policies."

"Tulisan ini mengkaji pembahasan penyebab berkembangnya praktik human trafficking dalam konteks pembangunan internasional yang menjadi perhatian berbagai ilmuan dari literatur-literatur yang digunakan. Penulis memberikan perhatian terkait isu yang di bahas pada tiga kawasan yaitu Eropa yang mewakili kawasan negara maju, Asia yang mewakili kawasan negara berkembang, dan Afrika yang mewakili kawasan negara miskin. Ketiga wilayah pembahasan tersebut digunakan oleh penulis karena Eropa, Asia, dan Afrika merupakan kawasan-kawasan yang memiliki perkembangan isu human trafficking yang sangat signifikan. Dari temuan-temuan penyebab yang didapat dari keseluruhan literatur yang digunakan, penulis melakukan klasifikasi pemetaan dengan mengaitkannya melalui empat tema isu yang berhubungan dengan pembangunan internasional seperti industrialisasi dan globalisasi, diskriminasi sosial dan praktik kebudayaan, kondisi politik dan aturan hukum, serta faktor geografis dan sumber daya alam. Temuan yang didapatkan pada akhirnya menunjukkan bahwa penyebab berkembangnya isu human trafficking yang paling sering dibahas dalam keseluruhan literatur adalah isu industrialisasi dan globalisasi yang secara lebih spesifik menjelaskan tentang kemiskinan struktural dan krisis finansial.

---

This literature review is analyzing and identifying various causes of human trafficking in international development context based on scholarly articles. It is focusing on three areas of discussions, those are Europe which represents a developed regional countries, Asia which represents a developing regional countries, and Africa which represents a poor regional countries. These three areas of discussions are important for human trafficking practices and networks. Findings about the various causes of human trafficking then linked and classified through four themes of issues related to international development such as industrialization and globalization, social discrimination and cultural practices, political conditions and rule of law, as well as geographical and natural resource factors. The findings ultimately show that the underlying causes of human trafficking issues most often discussed in the entire literatures are the issues of industrialization dan globalization, specifically about structural poverty and the financial crisis. "

"Studi ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan LDKPI Indonesia pada tahun 2019 yang mengindikasikan keinginan Indonesia untuk berperan aktif dalam arsitektur kerja sama pembangunan internasional. Pembentukan LDKPI ini penting diteliti dengan dua pertimbangan. Pertama, Indonesia selama ini telah aktif menjalankan bantuannya melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan prinsip-prinsip universal terkait KSS. Kedua, terjadi perubahan bentuk bantuan luar negeri yang diberikan oleh Indonesia melalui LDKPI. Dalam melakukan analisis, studi ini menggunakan teori reformasi bantuan luar negeri oleh Nilima Gulrajani yang menekankan enam indikator yang mendorong dilakukannya reformasi organisasi bantuan luar negeri suatu negara. Enam indikator tersebut yaitu penghematan fiskal, persaingan dengan aktor lain, keterbatasan cakupan, kemunculan emerging markets, kegagalan donor, dan ideologi politik. Metode kualitatif digunakan oleh studi ini dengan menggunakan pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ideologi politik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan semangat solidaritas, serta kebutuhan Indonesia untuk melakukan penghematan fiskal merupakan faktor internal yang mendorong reformasi organisasi bantuan luar negeri Indonesia. Selain itu, posisi Indonesia sebagai emerging market mendorong Indonesia untuk menjadi donor aktif khususnya dalam KSS serta keinginan untuk memperluas cakupan bantuan Indonesia melalui skema lain turut menjadi faktor internal. Adapun kegagalan donor tradisional dalam mendorong tercapainya MDGs dan persaingan Indonesia antara donor Selatan lainnya menjadi faktor eksternal bagi Indonesia untuk pembentukan LDKPI.

---

This study analyzes the factors that influenced the formation of Indonesia's LDKPI in 2019 which indicate Indonesia's desire to play an active role in the architecture of international development cooperation. The formation of this LDKPI is important to study with two considerations. First, Indonesia has been actively carrying out its assistance through the South-South Cooperation (KSS) scheme with universal principles related to SSC. Second, there has been a change in the form of foreign assistance provided by Indonesia through the LDKPI. In conducting the analysis, this study uses the theory of foreign aid reform by Nilima Gulrajani which emphasizes six indicators that encourage the reform of a country's foreign aid organization. The six indicators are fiscal savings, competition with other actors, limited scope, emergence of emerging markets, donor failures, and political ideology. Qualitative methods used by this study using a literature study approach. The results of this study indicate that Indonesia's political ideology, namely the 1945 Constitution and the spirit of solidarity, as well as Indonesia's need to make fiscal savings are internal factors that drive the reform of Indonesia's foreign aid organizations. In addition, Indonesia's position as an emerging market encourages Indonesia to become an active donor, especially in SSC and the desire to expand the scope of Indonesia's assistance through other schemes is also an internal factor. The failure of traditional donors in pushing for the achievement of the MDGs and Indonesia's competition between other Southern donors have become external factors for Indonesia to form the LDKPI."