Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis upaya sekuritisasi terhadap isu perubahan iklim di Amerika Serikat di bawah administrasi Biden-Harris berdasarkan teori sekuritisasi yang dikembangkan oleh Thierry Balzacq dan Maria J. Trombetta. Sekuritisasi dimulai ketika administrasi Biden-Harris selaku aktor sekuritisasi membingkai isu perubahan iklim sebagai problematika keamanan dengan mengeksploitasi bahasa khas isu keamanan, seperti “existential threat”, “point of no return”, dan “possible way out”. Akan tetapi, selaras dengan proposisi Balzacq, penelitian ini menunjukkan bahwa sekuritisasi yang diupayakan Biden-Harris turut memanfaatkan rujukan-rujukan dalam kondisi struktural atau konteks spesifik yang melingkupi audiensnya, yakni masyarakat AS, pemerintah negara bagian, lembaga pengadilan, dan Kongres. Hal ini dilakukan agar Biden-Harris dapat membangun resonansi dengan pengalaman khusus audiens dan meraup dukungan serta legitimasi dari audiens terhadap langkah sekuritisasinya. Secara konvensional, upaya sekuritisasi terhadap suatu isu dianggap akan membukakan jalan bagi tindakan “luar biasa” untuk mengatasinya. Namun, sejalan dengan argumentasi Trombetta, penelitian ini pun menemukan bahwa proses adopsi instrumen kebijakan keamanan untuk menanggulangi isu perubahan iklim yang diupayakan Biden-Harris tetap melalui prosedur “politik yang normal”. Dinamika tarik-ulur kepentingan tetap menyertai langkah sekuritisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sekuritisasi pada dasarnya merupakan proses yang bersifat intersubjektif. Hasil dari sekuritisasi tidak hanya ditentukan oleh administrasi Biden-Harris selaku aktor, tetapi juga bergantung pada konteks dan audiens yang dapat memberdayakan ataupun menghambat upaya sekuritisasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka.

---

This research analyzes the securitization of climate change in the United States under the Biden-Harris administration based on the securitization theory promulgated by Thierry Balzacq and Maria J. Trombetta. The act of securitization began when the Biden-Harris administration framed climate change as a security problematique by exploiting specific language repertoire of security issues, such as “existential threat”, “point of no return”, and “possible way out”. However, aligned with Balzacq’s proposition, this research reveals that securitization attempt by Biden-Harris also utilized references unique to the structural conditions or contexts of the audience which includes the U.S. citizens, states governments, courts, and Congress. This is ultimately done such that the Biden-Harris administration serving as the securitizing actor could better resonate with the audience’s specific experiences and thus enable them to mobilize support from the audience. Despite conventional belief that securitizing an issue would legitimize the use of extraordinary measures in handling the issue in question, this research shows that securitization of climate change by Biden-Harris did not necessarily operate in the realm of exceptionality. As also suggested by Trombetta, interest-driven political dynamics could still be found in the process of securitizing climate change. This reality further affirms Balzacq’s argument that securitization is fundamentally an intersubjective process. The result of securitization is not exclusively determined by the actor, but also contingent on the contexts as well as the audience that could either empower or hinder the act. In conducting this research, the author employs qualitative method, and in particular literature studies as its data collection technique."

"Tesis ini membahas mengenai peran Barack Obama memimpin Amerika Serikat untuk perundingan perubahan iklim global. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana Obama membawa gagasan Amerika Serikat untuk mengatasi perubahan iklim akibat pemanasan global. Presiden Obama tidak memungkiri fakta perubahan iklim yang sedang terjadi sebagai sebuah tragedy of the commons. Di sisi lain, Presiden Obama tidak bisa terlepas dari kepentingan nasional Amerika dengan memotong emisi sesuai target mengikat Protokol Kyoto. Obama memiliki target penurunan emisi sendiri untuk diterapkan Amerika Serikat, untuk itu Obama mendorong perundingan iklim global menerapkan pemotongan emisi sukarela. Hasil penelitian menunjukkan Presiden Obama berperan sebagai pemimpin AS yang Aktif-Positif.

---

This thesis discusses the role of Barack Obama as United States leader during the global climate change negotiations. The focus of this research is how President Obama imposes ideas for solution to the challenge of climate change due to global warming. President Obama does not deny the fact that climate change has been happening as a tragedy of the commons, but he couldn't abandon the national interests of America to reduce emission as arranged through the legally binding agreement of The Kyoto Protocol. President Obama has his own emission reduction targets for United States. So, he encourages non-legally binding protocol to cut emission. The result also shows that President Obama has a role as Positive-Active United States leader."

"Hingga saat ini terjadinya perubahan iklim beserta dampaknya sudah mulai dirasakan hampir di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Perubahan iklim memiliki dampak yang penting dalam produksi tanaman teh. Tanaman teh sangat bergantung pada distribusi curah hujan dan suhu udara yang baik. Perubahan iklim akan menyebabkan kerentanan pada perkebunan teh sehingga perlu untuk memetakan kerentanan perkebunan teh terhadap perubahan iklim di wilayah Puncak Gunung Gede Pangrango. Penilaian kerentanan dilihat dari tiga aspek yaitu keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi.Pemetaan kerentanan dilakukan menggunakan analisis spasial dengan teknik skoring yang dipadukan dengan metode AHP dan weighted sum, sehingga diperoleh hasil yang menunjukan bahwa sebagian besar (sekitar 80 persen) area perkebunan teh di wilayah Puncak memiliki kerentanan wilayah terhadap perubahan iklim dalam kategori sedang. Perkebunan teh yang paling rentan (kerentanan tinggi) adalah perkebunan teh Gunung Mas yang disebabkan oleh tingginya dampak potensial dan rendahnya kapasitas adaptasi yang dimiliki, sebagian besar lahan perkebunan teh yang sangat rentan terhadap perubahan iklim berada di sebelah utara puncak Gunung Gede Pangrango.

---

Until now, climate change and its impacts are already being felt almost all over the world, including in Indonesia. Climate change has a significant impact in the production of tea plants. Plants are highly dependent on the distribution of rainfall and air temperature. Climate change will lead to vulnerabilities in the tea plantation so it is necessary to map the vulnerability to climate change of tea plantations in the Peak region. Vulnerability assessment viewed from three aspects: exposure, sensitivity and adaptive capacity.

Vulnerability mapping using spatial analysis by scoring technique combined with the AHP and the weighted sum method, so that the obtained results show that the majority (approximately 80 percent) in the tea plantation area of the Peak has areas of vulnerability to climate change in the medium category. Tea plantations are most vulnerable (high vulnerability) is Gunung Mas tea plantation is due to high potential impact and low adaptive capacity owned, tea plantations mostly highly vulnerable to climate change are in the north peak of Gede Pangrango Mountain."

"Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Indonesia terhadap isu perubahan iklim global era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan iklim yang semakin nyata mengancam kehidupan manusia di muka bumi mendorong negara-negara untuk mengantisipasinya. Persoalan perubahan iklim tidak dapat ditangani oleh satu negara, namun dibutuhkan kerja sama negaranegara untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka mencegah dan memeranginya. Kerja sama antara negara maju dan negara berkembang tampaknya tidak mudah dilakukan mengingat adanya perbedaan kepentingan di antara keduanya. Negara berkembang menuntut negara maju untuk bertanggung jawab atas emisi gas rumah kaca yang telah dihasilkan selama pembangunan industrinya hingga membawa kesuksesan ekonomi seperti yang tampak sekarang ini. Sementara negara maju menghimbau negara berkembang agar ikut berpartisipasi dalam melakukan tindakan-tindakan nyata mengantisipasi perubahan iklim karena tingkat emisinya yang terus meningkat. Kebijakan luar negeri Indonesia harus adaptif sesuai dengan kebutuhan bagi kepentingan nasionalnya. Indonesia senantiasa menunjukkan komitmennya sebagai negara yang mendukung terhadap isu perubahan iklim global dengan memelopori pertemuan-pertemuan internasional dalam rangka mengurangi emisi sebagaimana diwajibkan dalam Protokol Kyoto , salah satunya UNFCCC. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam menangani isu perubahan iklim global banyak dipengaruhi oleh kondisi politik di lingkungan domestik dan lingkungan eksternal. Pemerintah Republik Indonesia berperan dalam mengelola dinamika politik yang terjadi untuk dapat dirumuskan menjadi sebuah kebijakan luar negeri mengenai perubahan iklim global.

---

This thesis is focusing on the Indonesian Foreign Policy in responding to global climate change issues era Susilo Bambang Yudhoyono during 2004-2008. Climate change has increasingly threatened the life people in this world. This problem has urged many countries to take actions. The climate change problem cannot be resolved by individual country, but it needs the cooperation among all countries in this world. However, the cooperation between developed and developing countries seems uneasy because of the differences of economics interests among them. In this issues, developing countries invoke developed countries to take responsibility for greenhouse gas emissions that have been generated during the development of their industries. Meanwhile, developed countries also call for developing countries to participate in this action as nowadays most developing countries also emit greenhouse gases more than developed countries. Indonesian Foreign policy have to adaptive for its national interest. Indonesia shows the commitment by supporting international meetings to decrease the emission as of Kyoto Protocol mandate, one of them is UNFCCC. Indonesian foreign policy in responding to global climate change more influences by domestic and external political conditions. The Indonesian government has central role in managing the dynamic domestic politic that can be formulated in foreign policy on global climate change."

"ABSTRAKPenyimpangan iklim merupakan bagian dari gejala atmosfer yang memberikan pengaruh terhadap berbagai sektor kehidupan terutama sektor pangan dan pertanian. Melalui perhitungan statistik dan analisis temporal, penelitian ini mengungkapkan bahwa terjadi penyimpangan iklim di Kabupaten Kebumen selama periode 1983-2012. Berdasarkan pemetaan data spasial, wilayah terdampak penyimpangan iklim yang paling luas terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2010. Sebaran wilayah penyimpangan iklim tersebut terkonsentrasi di wilayah dataran rendah bagian tenggara, wilayah perbukitan barat laut dan wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen. Penyimpangan iklim berpengaruh terhadap rendahnya ketahanan pangan terutama di wilayah pegunungan utara Kabupaten Kebumen.

---

ABSTRACTClimate deviation is a part of the atmospheric indication that gives effect to the various sectors particularly to food and agriculture. Through statistical calculation and temporal analysis, this research reveals that occurred climate deviation in Kebumen Regency during the period 1983-2012. Based on mapping of spatial data, most extensive impacted area by climate deviation occurred in 1997 and 2010. The area distribution of that climate deviation are concentrated in the lowland area of southeast, hills area of northwest, and mountain area of north Kebumen Regency. Climate deviation affect to food security particularly in mountain area of north Kebumen Regency."