Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas perubahan kebijakan pertahanan Australia melalui 2020 Defence Strategic Update yang merumuskan strategi pertahanan Australia khususnya sebagai upaya menghadapi konflik persaingan strategis di Indo-Pasifik. Indo-Pasifik merupakan jalur maritim strategis yang sarat akan kepentingan bagi berbagai negara. Australia pun menjadi salah satu negara yang memiliki kepentingan baik secara strategis maupun ekonomi di wilayah tersebut. Namun, terjadinya konflik persaingan strategis antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengakibatkan terancamnya perdamaian dan keseimbangan kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Sebagai negara yang berada di kawasan Indo-Pasifik, menjadi penting bagi Australia untuk menjaga stabilitas di kawasan tersebut agar kepentingannya menjadi tidak terganggu. Dengan demikian, sebagai upaya untuk menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang tersebut Pemerintah Australia pun menerapkan strategi pertahanan baru yang bertujuan untuk memperkuat kemampuan Angkatan Pertahanan Australia/Australia Defence Force (ADF) melalui kebijakan pertahanan terbarunya, yakni 2020 Defence Strategic Update. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan studi pustaka, tulisan ini berupaya untuk menganalisis perubahan strategi pertahanan dalam 2020 Defence Strategic Update dengan menggunakan konsep negara middle power (kekuatan menengah) dan teori balance of power (keseimbangan kekuatan). Temuan dari penelitian ini adalah Australia sebagai negara dengan kekuatan menengah telah menerapkan berbagai strategi perimbangan kekuatan dalam upaya menjaga keseimbangan kekuatan di Indo-Pasifik. Secara internal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan meningkatkan kekuatan militernya. Kemudian, secara eksternal strategi perimbangan kekuatan Australia dilakukan dengan memperkuat hubungan aliansi dengan sekutunya, yakni Amerika Serikat, serta meningkatkan hubungan regional dengan negara-negara di kawasan Indo-Pasifik.

---

This paper discusses changes in Australia's defense policy through the 2020 Defense Strategic Update which formulates Australia's defense strategy specifically as an effort to deal with strategic competitive conflicts in the Indo-Pacific. The Indo-Pacific is a strategic maritime route that is full of interests for various countries. Australia is also a country that has both strategic and economic interests in the region. However, the occurrence of a strategic competition conflict between the United States and China has resulted in threats to peace and the balance of power in the Indo-Pacific region. As a country in the Indo-Pacific region, it is important for Australia to maintain stability in the region so that its interests are not disturbed. Thus, as an effort to deal with the evolving security challenges, the Australian Government has implemented a new defense strategy aimed at strengthening the capabilities of the Australian Defense Force (ADF) through its newest defense policy, namely the 2020 Defense Strategic Update. By using qualitative research methods and literature, this paper seeks to analyze changes in defense strategy in the 2020 Defense Strategic Update using the concept of a middle power state and balance of power theory. The findings of this study are that Australia as a middle power country has implemented various power balance strategies in an effort to maintain the balance of power in the Indo-Pacific. Internally, Australia's balance of power strategy is carried out by increasing its military strength. Then, externally, Australia's balance of power strategy was carried out by strengthening alliance relations with its ally, namely the United States, as well as increasing regional relations with countries in the Indo-Pacific region."

"Keputusan Australia untuk membentuk kerjasama pertahanan AUKUS telah menimbulkan kontroversi di antara negara-negara di kawasan, mengingat naiknya tensi diskursus Indo-Pasifik belakangan ini. Namun, AUKUS bukanlah sekadar aliansi pertahanan untuk menghadapi kekuatan revisionis, AUKUS memiliki signifikansi yang lebih dalam dan besar bagi arah kebijakan pertahanan Australia. Kajian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan keputusan Australia menandatangani kebijakan pertahanan AUKUS dan pengadaan kapal selam bertenaga nuklir secara mendadak. Artikel ini berargumen bahwa AUKUS merefleksikan dilema budaya startejik dalam kebijakan pertahanan Australia dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis di Indo-Pasifik. Secara strategis, AUKUS membuka peluang bagi Australia untuk terlibat dalam membentuk diskursus Indo-Pasifik serta menjadi wadah untuk mempercepat transfer teknologi di sektor pertahanan. Secara operasional, pengadaan kapal selam bertenaga nuklir di AUKUS akan meningkatkan kemampuan armada bawah air Australia pada misi sea denial dan sea control dalam operasi gabungan. Dengan menggunakan kacamata budaya stratejik, analisis studi kualitatif dari sumber literatur primer dan sekunder ini menyimpulkan bahwa AUKUS memanandakan kembalinya dan menguatnya pola ketergantungan stratejik pada kebijakan pertahanan Australia di era Indo-Pasifik

---

Australia’s decision to enter the AUKUS has caused controversies among regional powers, especially noting the heightened Indo-Pacific discourse lately. But AUKUS isn’t a mere alliance against revisionist power, it has much deeper and greater significance on Australia’s defence policies. The aim of this research is to explain why Australia decided to join AUKUS and to procure nuclear-powered submarine in such a hasty manner. This paper argues that AUKUS reflect the dilemmatic sub-strategic cultures within Australia’s defence policy considerations against the changing strategic environment in Indo-Pacific, the self-reliance and strategic dependence. Strategically, AUKUS presented Australia the opportunity to participate and shaping the Indo-Pacific under US-led initiative and act as technology catalysator on defence sector. Operationally, the nuclear-powered procurement under AUKUS will significantly boost Australia’s submarine fleet capability in sea denial and sea control mission as a part of larger coalition. Using strategic culture lens and studying primary and secondary documents in a qualitative work, the analysis of this paper concludes that AUKUS reflected the return and reinforced pattern of strategic dependence within Australia’s defence policy in the age of Indo-Pacific."

"Penelitian ini menganalisis tentang pengembangan cyber power Israel hingga dapat menduduki posisi yang paling komprehensif di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Israel di kawasan dengan melakukan pendudukan dan tindakan apartheid kepada rakyat Palestina menyebabkan sikap permusuhan dari negara-negara tetangganya. Ditambah lagi, citra sebagai negara yang penuh dengan konflik melekat dengan Israel. Hal tersebut merupakan salah satu alasan yang melatarbelakangi Israel dalam mengembangkan kemampuan sibernya. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis bagaimana Israel mengembangkan cyber power, apa model-model cyber power Israel serta bagaimana penggunaan cyber power sebagai strategi smart power Israel untuk tujuan strategis Israel di kawasan terutama ke Uni Emirat Arab, Iran dan Palestina. Penulis menggunakan konsep konsep kepentingan nasional, cyber power, dan konsep smart power sebagai sebuah strategi dalam menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur.Melalui penelitian ini dapat disimpulkan bahwa meningkatkan kapabilitas siber sangat relevan dan cocok dilakukan oleh Israel sebagai upaya untuk memenuhi tujuan nasionalnya. Karakteristik siber yang unik dan fleksibel sangat tepat digunakan dalam strategi smart power yang menggabungkan antara hard power dan soft power. Dengan kapabilitasnya yang mumpuni di bidang industri teknologi dan siber, Israel menjadikannya sebagai strategi soft power untuk menarik negara-negara lain untuk menjalin kemitraan seperti yang terjadi dengan Uni Emirat Arab. Di sisi lain, kemampuan siber Israel juga digunakan untuk strategi hard power melalui serangan-serangan siber sebagaimana yang ditujukan terhadap Iran. Israel juga melakukan pendudukan digital terhadap rakyat Palestina dengan membatasi penggunaan internet dan melakukan pengawasan yang ketat melalui teknologi yang dimilikinya terhadap rakyat Palestina. Israel juga menggunakan media untuk memperbaiki citra Israel dengan menunjukkan sisi positif Israel yang lebih menarik daripada pembahasan tentang konflik dan meredam dukungan pro-Palestina. 

---

This research analyzes the development of Israel's cyber power to be the most comprehensive in the Middle East region. Israel's presence in the region by carrying out occupation and apartheid actions against the Palestinian people has caused hostility from its neighbors. In addition, the image of being a country full of conflicts is attached to Israel. This is one of the reasons why Israel is developing its cyber capabilities. The purpose of the research is to analyze how Israel develops cyber power, what are Israel's cyber power models and how the use of cyber power as Israel's smart power strategy for Israel's strategic goals in the region, especially for the United Arab Emirates, Iran, and Palestine. The author uses the concept of national interest, concept of cyber power and smart power as a strategy in addressing the research questions. This research uses qualitative research with a literature review type of research. Through this research, it can be concluded that improving cyber capabilities is very relevant and suitable for Israel to fulfill its national goals. The unique and flexible characteristics of cyber are very appropriate to be used in a smart power strategy that combines hard power and soft power. With its capabilities in the technology and cyber industry, Israel makes it a soft power strategy to attract other countries to establish partnerships such as the one with the United Arab Emirates. On the other hand, Israel's cyber capabilities are also used for hard power strategies through cyber attacks directed against Iran. Israel also conducts digital occupation of the Palestinian people by limiting the use of the internet and conducting strict surveillance through its technology on the Palestinian people. Israel also uses the media to improve Israel's image by showing the positive side of Israel which is more attractive than the discussion of conflict and reduces pro-Palestinian support.  "

"Forum IADSD dan 2+2 Dialogue merupakan forum dialog yang ditujukan bagi pembahasan isu pertahanan, keamanan, serta politik luar negeri secara umum. Meskipun isu pembahasan dalam IADSD dan 2+2 Dialogue bersifat umum, namun dikarenakan isu keamanan maritim menjadi salah satu isu penting bagi Indonesia maupun Australia, maka forum tersebut tidak dapat mengesampingkan pembahasan isu keamanan maritim. Penelitian ini menganalisis kerangka kerja, tingkat kesepakatan dan implementasi kerjasama di bidang keamanan maritim melalui forum IADSD serta 2+2 Dialogue, dan kontribusinya terhadap ketahanan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan bersumber pada data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder. Informan pada penelitian ini terdiri dari 6 (enam) orang. Hasil penelitian menunjukan bahwa terkait konsep diplomasi pertahanan, forum IADSD dan 2+2 Dialogue hanya mampu membentuk kerangka kerja pembangunan kepercayaan serta pencegahan konflik. Sedangkan dalam hal resolusi konflik, kedua forum tersebut belum dapat membentuk kerangka kerja yang mampu memberikan resolusi terhadap konflik bilateral. Di bidang keamanan maritim, forum IADSD merupakan forum yang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim bagi kedua negara karena forum IADSD memiliki kewenangan membentuk kerjasama spesifik, seperti patroli terkoordinasi, latihan bersama, pertukaran informasi, serta pendidikan dan pelatihan. Sedangkan forum 2+2 Dialogue kurang efektif untuk membentuk kerjasama keamanan maritim karena hasil dari forum tersebut hanya berupa komitmen politik, bukan membentuk kerjasama keamanan maritim spesifik di tingkat teknis. Seluruh kesepakatan dan komitmen politik di bidang keamanan maritim pada forum IADSD serta 2+2 Dialogue menunjukan diterapkannya diplomasi maritim kooperatif, sehingga hal tersebut memberikan kontribusi positif bagi ketahanan nasional, yaitu terkait pembangunan kepercayaan, pembangunan kapasitas, peningkatan peran dan citra positif negara di tingkat internasional, serta sebagai sarana untuk mendeteksi perubahan lingkungan strategis.

---

IADSD and 2+2 Dialogue are forums for dialogue that aimed at addressing general issues of defence, security, and foreign policy. Although the issues of discussion in IADSD and 2+2 Dialogue are in general basis, but because the issue of maritime security become an important issue for both Indonesia and Australia, the forums cannot overrule the discussion of maritime security issue. This research analyzes framework, level of agreement and the implementation of cooperation in the field of maritime security through IADSD as well as 2+2 Dialogue and its contribution to national resilience. This research using qualitative methods, that refers to primary data which is obtained through interviews and secondary data. Informants in this research consist of 6 peoples. The result show that related to the concept of defence diplomacy, IADSD and 2+2 Dialogue can only capable forming a framework of confidence building and conflict prevention. While in terms of conflict resolution, both forums has not been able to establish a framework that is able to provide a resolution to the bilateral conflict. In the field of maritime security, IADSD is an effective forum to establish maritime security cooperation for both countries, because IADSD forum has authority to establish specific cooperation, such as coordinated patrol, joint exercises, exchange of information, and also education and training. While the 2+2 dialogue is less effective to establish a maritime security cooperation, because the result of the forum is only form political commitment, not forming specific maritime security cooperation at the technical level. All of the result and political commitment in the field of maritime security in IADSD and 2+2 Dialogue, shows the implementation of cooperative maritime diplomacy, so it will provide positive contribution to national resilience that related to confidence building, capacity building, improving the role and positive image of the country at the international level, as well as a means to detecting strategic environment changes."

"UNIVERSITAS INDONESIAFAKULTASILMU SOSIAL DAN ILMU PO1JTIKPROGRAM P ASC ASARJ ANAPROGRAM STUDI ILMU POLHTKKEKHUSUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALABSTRAKDERRY A. ADIWIJAYA8398080086PERUBAHAN ORIENT AST BALANCE OF POWER? AV A PASCA PERANGDINGIN: SUATU ANALISIS TERHAD AP PEMUNCULAN MATA UANGTUNGGALEROPAviii, 124 Halaman, 38 buku-buku, 1 makalah, 6 surat kabar, 1 situsBerakhirnya Perang Dunia H telah membentuk suatu sistem internasional yang bipolar. Bipolaritas ini ditunjukan dengan adanya persaingan dua kekuatan utama yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, Persaingan antara kedua negara ini membentuk suatu balance of power dalam bidang militer yang memberi pengaruh positif pada stabilitas sistem internasional.Perang dingin yang berakhir pada 1991 telah mengubah fenomena hubungan internasional yang selama ini terjadi. Faktor ekonomi muncul menjadi suatu isu yang signifikan dalam hubungan internasional. Kekuatan militer pada pasca perang dingin tidak lagi menjadi fokus bagi negara-negara. Setiap negara lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah ekonotnl dan kesejahteraan.Perubahan fenomena hubungan internasional pasca perang dingin berpengaruh terhadap konstelasi dan distribusi power pada sistem internasional. Dengan menggunakan konsep balance of power dari realisme, peneliti berupaya untuk menemukan bentuk balance of power pasca perang dingin. Melalui pengkajian konsep balance of power dari realisme, peneliti memunculkan beberapa indikator yang menunjukan terbentuknya suatu balance of power. Indikator tersebut digunakan untuk mengidentifikasi bentuk balance of power pasca perang dingin.Dalam penelitian ini fenomena pemunculan mata uang tunggal Eropa {euro dollar) diangkat oleh peneliti sebagai fakta yang determinan dalam pembentukan balance of power. Munculnya euro dollar yang berupaya mengimbangi pergerakan dollar Amerika Serikat merupakan suatu bentuk balance of power pasca perang dingin. Dapat dikatakan demikian karena kenyataan tersebut sesuai dengan indikator terbentuknya balance of power yang dikemukakan dalam penelitian ini.Metode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif melalui studi literatur dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan.Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi perubahan orientasibalance of power pasca. perang dingin dari bidang militer ke ekonomi. Pada pasca perang dingin isu ekonomi memiliki peran yang lebih signifikan dibanding isu lainnya. Oleh karena itu ekonomi menjadi faktor yang determinan dalam pembentukan balance ofpowerpasca perang dingin."