Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012-2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012-2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012 - 2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012 - 2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara modal bank, likuiditas bank, risiko kredit, dan leverage terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari data panel dari 66 bank umum di Indonesia selama periode 2019-2023. Data dianalisis menggunakan metode Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM), yang dipilih untuk mengatasi masalah endogenitas dan heteroskedastisitas. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa modal bank memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank. Likuiditas bank memiliki efek positif yang signifikan terhadap NIM, tetapi tidak signifikan untuk ROA dan ROE. Risiko kredit ditemukan memiliki dampak negatif terhadap semua model profitabilitas bank, tetapi hanya signifikan untuk ROE. Leverage memiliki efek positif pada ROE dan NIM. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan perbankan, regulator, dan stakeholder lainnya untuk mengelola faktor-faktor tersebut guna meningkatkan profitabilitas bank. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi literatur akademis mengenai determinan profitabilitas bank di negara berkembang seperti Indonesia.

---

This study aims to investigate the relationship between bank capital, bank liquidity, credit risk, and leverage on the profitability of commercial banks in Indonesia. The sample comprises panel data from 66 commercial banks in Indonesia over the period 2019-2023. The data were analyzed using the Two-Step System Generalized Method of Moments (GMM) method, chosen to address issues of endogeneity and heteroskedasticity. The findings of this study reveal that bank capital has a negative impact on bank profitability. Bank liquidity has a significant positive effect on NIM but is not significant for ROA and ROE. Credit risk is found to have a negative impact on all models of bank profitability, but is only significant for ROE. Leverage has a positive effect on ROE and NIM. These results provide important insights for bank, regulator, and any other stakeholders to manage these factors to enhance bank profitability. Additionally, this study contributes to the academic literature on the determinants of bank profitability in developing countries like Indonesia."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas serta menganalisis pelaksanaan atas prosesprosedur pemberian kredit pada PT.ABC dengan kesesuaiannya dengan PeraturanBank Indonesia dan pelaksanaannya. Penulis telah melaksanakan prosespemberian kredit sesuai dengan Standar Prosedur Kredit yang dirancang olehPT.ABC, meliputi tahap initial process hingga tahap proposal process danmembantu tahapan disburstment dan monitoring. Tidak terdapat kejanggalan atautemuan yang menyalahi standar prosedur namun terkadang perlu dilakukan penyesuaian untuk memenuhi kategori kredit. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya judgment atas penilaian kelayakan atas debitur atau calon debitur.

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers., This report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers.]"

"ABSTRAKKrisis Ekonomi yang melanda Indonesia memiliki keterkaitan erat denan kondisiperbankan di Indonesia. Di satu pihak, krisis tersebut menyebabkan bank-bank di Indonesiabertumbangan, dimana penyebabkanya adalah adanya mismatch antara aktiva dan kewajibanyang dimiliki oleh bank-bank tersebut. Di lain pihak, pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis juga berjalan lambat, dimana salah satu penyebabnya adalah sudah terlalu rusaknyasistem perbankan di Indonesia. Belajar dari pengalaman tersebut, bank-bank di Indonesia perlu menerapkan sebuahsistem yang dapat menjamin adanya prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya,dalam hal ini dalam memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Praktek-praktek masa laludimana pinjaman diberikan atas dasar hubungan baik dengan pemilik (kolusi, korupsi dannepotisme) tidak dapat digunakan lagi untuk masa yang akan datang. Metode Matriks Kredit adalah suatu metode yang bertujuan untuk memberikangambaran obyektif terhadap kondisi portfolio kredit yang dimiliki oleh sebuah bank,sehingga metode matriks kredit tersebut dapat memberikan peringatan dini kepada bankmengenai gejala-gejala yang dapat membahayakan portfolio kreditnya. Metode ini lebihbersifat kualitatif, sehingga diharapkan dapat mengurangi subyektifltas dan loan officer ataupunPemilik bank yang bersangkutan"

"Mengingat kembali krisis global yang terjadi di tahun 2008, krisis ini merupakan salah satu bentuk akibat dari tidak dikelola nya risiko kredit dengan baik. Praktis setelah krisis yang pada awalnya hanya keteledoran dalam mengelola risiko melanda, kinerja industri perbankan mengalami goncangan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh credit risk yang di ukur lewat rasio CAR, LDR, LLP, dan NPL terhadap rasio ROA, ROE, dan NIM bank konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonseia periode 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan sampel yang akan diuji. Dari metode tersebut dihasilkan 20bank konvensional yang akan menjadi sample penelitian ini. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda serta statistik deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa semua variabel credit risk berpengaruh terhadap ROA, seluruh variabel credit risk kecuali CAR memiliki hubungan yang signifikan terhadap ROE dan terakhir, terdapat satu variable credit risk yang tidak berpengaruh signifikan terhadap NIM, yaitu variabel LLP.

---

Recalling the global crisis in 2008, those big crisis were caused by unproperly managed credit risk in that time. After the crisis came, otomatically the performance of the banking industry got a big shock. The purpose of this study is to determine the effect of credit risk which measured through several rasio CAR, LDR, LLP and NPL to profitability performance ROA, ROE, NIM of conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange period 2011 2015. This study will use purposive sampling method to determine which sample should be tested. From thid method we got 20 conventional bank which become the sample of research. Analysis were performed using multiplier linear regression method and descriptive statistics. We will found that all independent variabel has significant effect to ROA, all independent variable except CAR has significant effect to ROE and the last, among all independet variabel, only LLP which has not have significant effect to NIM."