Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Energi adalah aspek vital dalam keberlangsungan kehidupan manusia yang dipengaruhi dan mempengaruhi banyak faktor sosial-politik. Pemutusan suplai gas alam Rusia terhadap Uni Eropa sejak pertengahan 2022 menyebabkan krisis energi, salah satunya bagi Belanda. Sebagai negara yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi primer melalui produksi domestik, Belanda harus mengimpor gas alam sebagai salah satu sumber energi terbesar. Artikel ini menganalisis fenomena krisis energi Belanda pasca pemutusan suplai gas alam Rusia dengan menggunakan neksus konsep keamanan manusia dan keamanan energi. Neksus keamanan energi dan keamanan manusia hadir dalam bentuk relasi di antara keduanya, yaitu aspek keamanan ekonomi dan keamanan kesehatan. Keberadaan neksus keamanan energi dan keamanan manusia dalam kebijakan-kebijakan energi Belanda dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan (Grindle,1980). Teori implementasi kebijakan berfokus pada konten dan konteks kebijakan yang digunakan untuk menganalisis substansi kebijakan-kebijakan energi Belanda. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka yang bersumber dari rilis resmi dokumen pemerintah, media massa, buku, dan artikel ilmiah relevan. Temuan menunjukkan bahwa Belanda merespon krisis dengan tetap mengacu kepada Rencana Energi dan Iklim (NECP) 2021-2030 sebagai haluan kebijakan energi nasional. Lima dimensi dalam NECP 2021-2030 yaitu dekarbonisasi, efisiensi, keamanan energi, integrasi pasar energi, dan riset & inovasi energi merefleksikan neksus keamanan manusia dan keamanan energi dalam kebijakan energi nasional.

---

Energy is vital in the continuity of human life, influencing many socio-political factors. The termination of Russia's natural gas supply to the European Union since mid-2022 has caused an energy crisis, one of which is for the Netherlands. As a country that cannot meet its primary energy needs through domestic production, the Netherlands must use natural gas as one of the largest energy sources. This article analyzes the phenomenon of the Dutch energy crisis after the cut-off of Russia's natural gas supply by using the concept of human security and energy security nexus. The nexus of energy security and human security exists in the form of a relationship between economic security and health security. The existence of a nexus of energy security and human security in Dutch energy policies is studied using policy implementation theory (Grindle, 1980). Policy implementation theory focuses on the content and policy context used to analyze the substance of Dutch energy policies. Data was collected through a literature review from official releases of government documents, mass media, books and relevant scientific articles. The findings show that the Netherlands responded to the crisis while referring to the Energy and Climate Plan (NECP) 2021-2030 as the national energy policy direction. The five dimensions of NECP 2021-2030 are decarbonization, efficiency, energy security, energy market integration, and energy research & innovation, and they reflect the nexus of human security and energy security in national energy policy."

"Penelitian ini berfokus pada strategi Uni Eropa dalam menjaga keamanan energi selama perang Rusia-Ukraina tahun 2022. Tujuannya adalah untuk menganalisis tanggapan Uni Eropa dan posisi Parlemen Indonesia terhadap perang Rusia-Ukraina dalam konteks keamanan energi. Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan Teori Kompleksitas Keamanan Regional oleh Barry Buzan serta Konsep Keamanan Energi, penelitian ini mengungkap bahwa Uni Eropa telah mengadopsi sejumlah strategi penting untuk menjaga keamanan dan ketahanan energi selama konflik. Langkah-langkah yang diambil meliputi penerapan sanksi ekonomi dan politik terhadap Rusia, implementasi kebijakan REPowerEU untuk mendorong penggunaan energi terbarukan, diversifikasi pasokan energi, peningkatan kemandirian energi, serta peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral di bidang energi. Selain itu ditemukan juga bahwa Indonesia berperan aktif melalui diplomasi parlemennya sebagai mediator dalam penyelesaian Perang Rusia – Ukraina tahun 2022, baik melalui hubungan bilateral maupun multilateral.

---

This study focuses on the European Union's strategies in maintaining energy security during the 2022 Russia-Ukraine war. Its aim is to analyze the responses of the European Union and the position of the Indonesian Parliament towards the Russia-Ukraine conflict in the context of energy security. Employing qualitative methods and the Regional Security Complex Theory by Barry Buzan along with the Concept of Energy Security, this research reveals the European Union has adopted several critical strategies to safeguard energy security and resilience during the conflict. These measures include the implementation of economic and political sanctions against Russia, the implementation of the REPowerEU policy to promote renewable energy use, energy supply diversification, enhanced energy self-reliance, and increased bilateral and multilateral cooperation in the energy sector. Furthermore, the study finds that Indonesia actively engages through parliamentary diplomacy as a mediator in resolving the 2022 Russia-Ukraine war, both bilaterally and multilaterally."

"Skripsi ini mengangkat fenomena pergeseran kebijakan energi Jerman setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 di bawah kepemimpinan Kanselir Olaf Scholz. Dengan memanfaatkan Teori Permainan Dua Tingkat (Two-Level Game Theory) karya Robert Putnam, penelitian ini mengkaji interaksi antara negosiasi internasional, khususnya sanksi pembatasan harga minyak, dan negosiasi domestik yang berfokus pada percepatan transisi energi. Melalui penelitian ini, ditemukan bahwa bahwa win set yang tumpang tindih dalam perundingan internasional dan domestik memungkinkan keberhasilan kesepakatan dan ratifikasi sanksi pembatasan harga minyak. Peristiwa ini menandakan perubahan penting dalam kebijakan energi Jerman, menyoroti langkah menuju pengurangan ketergantungan pada energi Rusia dan mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan.

---

This thesis investigates the shift in Germany's energy policy following the Russian invasion of Ukraine in 2022 under Chancellor Olaf Scholz. Utilizing Robert Putnam's Two-Level Game Theory, the study examines the interplay between international negotiations, specifically the oil price cap sanction, and domestic negotiations focusing on accelerating the energy transition. The analysis concludes that the overlapping win sets of international and domestic negotiations enabled the successful agreement and ratification of the oil price cap sanction. This event signifies a pivotal change in Germany's energy policy, highlighting a move towards reducing dependency on Russian energy and hastening the transition to renewable energy sources."

"Konsep keamanan energi bersifat kontekstual dan dapat memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Terkait dengan hal tersebut, tulisan ini berusaha mengkaji perkembangan literatur mengenai konsep keamanan energi dari waktu ke waktu. Tulisan ini kemudian akan mengelompokkan literatur-literatur tersebut dengan menggunakan metode kronologi ke dalam tiga periode berbeda, yaitu periode 1970-1990, 2000-2010 dan pasca 2010. Dari pengelompokkan tersebut, terlihat bahwa terjadi perluasan tema dalam definisi konsep keamanan energi yang awalnya terkait dengan tema ketersediaan dan harga menjadi mencakup tema infrastruktur, lingkungan, dampak sosial, efisiensi, tata kelola dan kebijakan publik, dan sebagainya. Hal ini kemudian menimbulkan perdebatan mengenai apakah konsep keamanan energi perlu diperluas untuk mengakomodasi munculnya tantangan-tantangan baru atau tetap dibatasi agar keamanan tidak kehilangan maknanya. Penulis berargumen bahwa pendefinisan keamanan energi harus tetap dilekatkan dengan definisi keamanan, ldquo;survival in the face of existential threat, rdquo;agar konsep keamanan itu sendiri tidak kehilangan fokusnya. Dengan menggunakan perspektif kontekstual dan variasi konseptual dari waktu ke waktu, tulisan ini diharapkan dapat menghadirkan perdebatan teoretis mengenai bagaimana isu energi dapat menjadi isu keamanan serta memberikan kontribusi berupa pemetaan konsep keamanan energi sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan energi.

---

Concept Energy security concept is contextual and understood in different ways in different context. This paper examines the development of the literatures of energy security. Using chronological method of organization, this paper classifies the literatures into three different periods 1970 1990, 2000 2010, and post 2010. From this classification, it is found that there is a proliferation of themes in the definition of energy security concept. The concept has expanded from what was initially limited to availability and affordable price, to include themes such as infrastructures, environment, social impacts, efficiency, governance and public policy. This raises a debate as to whether the energy security concept need to be broadened to accomodate the emergence of new challenges or to remain limited in definition so that it would not lose its meaning. This paper then further argues that the definition of energy security should be attached to the definition of security as, ldquo survival in the face of existential threat, rdquo so that security concept itself would be able to retain its focus. Taking a contextual perspective and conceptual variation over time, this paper aims to present a theoretical debate on how energy is understood as a security issue and to serve as a reference for energy policy making."

"This volume represents the perspectives of scholars from across Asia, looking at diverse aspects of energy security through a non-traditional security lens. The issues covered include environmental and socioeconomic impacts, the role of the market, the role of civil society, energy sustainability and policy trends in the ASEAN region."

"Penelitian ini mengkaji tentang perubahan ketahanan energi Turki setelah TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) berhasil dibangun di Turki pada Juni 2018. TANAP merupakan proyek yang dibangun atas kerjasama Turki dan Azerbaijan. Distribusi gas alam TANAP juga akan diteruskan ke pasar di Eropa. Turki merupakan negara dengan kebutuhan energi yang sangat tinggi dan kebutuhan ini meningkat sebanyak 8% per tahunnya dengan total kebutuhan energi sebesar 136 Mtoe pada tahun 2016. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Turki sangat bergantung pada distribusi energi dari Rusia dalam bentuk gas alam. Namun, hubungan yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina sebagai negara transit energi membuat distribusi energi dari Rusia sering terhambat. Hal ini kemudian menggerakkan Turki untuk mencari sumber energi alternatif untuk mengatasi masalah ketergantungan energi terhadap Rusia ini. Turki, diuntungkan secara geografis karena terletak di antara negara-negara penghasil gas alam dan minyak bumi yaitu negara-negara Timur Tengah, Asia Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Kaspia dan negara konsumen energi di Eropa sehingga Turki juga memiliki potensi untuk menjadi energy-hub di kawasannya. Tesis ini pertama-tama akan menganalisa hubungan saling ketergantungan atau interdependensi dalam hubungan energi yang berpotensi bersifat asimetris antara Turki dan Rusia, dan implikasi yang ditimbulkan dari hubungan asimetris ini. Setelah itu peneliti akan mengkaji pengaruh TANAP terhadap ketahanan energi gas alam di Turki dan pengaruhnya terhadap perubahan interdependensi antara kedua negara. Setelah itu, akan dibahas juga pengaruh TANAP terhadap ambisi Turki untuk menjadi energy-hub di kawasannya.

---

This paper reviews the change of Turkey's energy security after Turkey managed to construct TANAP (Trans-Anatolian Pipeline) at June 2018. TANAP is a project built within cooperation between Turkey and Azerbaijan. TANAP's natural-gas distribution also is going to be supplied to Europe. Turkey is a country with vast energy needs with average increase of 8% per year with total energy consumption as much as 136 Mtoe as of 2016. To meet their energy needs, Turkey highly rely on energy from Russia's natural-gas. However, fragile relation between Russia and Ukraine caused energy distribution from Russia agitated, causing Turkey to search for alternative energy supply source to reduce their highly dependence on Russia. Beside that, Turkey also aware of their geographical advantage that lies between energy-rich Middle-East, Central Asia, and countries around Caspian Sea and energy-importing countries in Europe, which giving opportunities for Turkey to be energy-hub at their region. This thesis firstly will analyze interdependence relationship in the context of energy between Turkey and Russia that potentially has asymmetric nature and the implication that could arises in that relationship. Afterwards, author will review how TANAP change Turkey's natural-gas security and how it changes interdependency between the two countries. Author will also review how TANAP affect Turkey's ambition to be energy-hub in their region."

"Isu krisis pengungsi global telah menjadi masalah mendesak dan kompleks dalam beberapa dekade terakhir. Peningkatan jumlah pengungsi akibat konflik, bencana alam, dan ketidakstabilan politik menantang komunitas global dalam memberikan respons yang tepat. Banyak negara menolak pengungsi dengan alasan menjaga keamanan nasional, namun pengungsi juga membutuhkan perlindungan. Pandangan yang hanya berfokus pada keamanan nasional mendorong pengungsi hidup dalam kerentanan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih inklusif diperlukan, dengan mempertimbangkan konsep keamanan manusia agar pengungsi dianggap sebagai subjek keamanan. Pendekatan Indonesia sering didominasi oleh keamanan nasional, namun terdapat indikasi bahwa negara ini tetap menerima pengungsi melalui kebijakan, kolaborasi, dan partisipasi dalam forum internasional. Apabila dalam keterbukaan tersebut pengungsi tidak dilindungi aspek keamanannya maka Indonesia dapat meningkatkan bentuk ketidakamanan pada pengungsi. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat kemudian dari segi apa elemen keamanan manusia muncul dalam upaya pengelolaan pengungsi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menerapkan analisis konten (content analysis) terhadap berbagai upaya, dokumen kebijakan resmi, hingga keterlibatan kolaborasi Indonesia dengan berbagai aktor. Dengan mengkomparasi pada konsep keamanan manusia dari UNDP 1994 dan CHS 2003, ditemukan bahwa elemen keamanan manusia pada upaya Indonesia muncul dari relasi tiga faktor pengaruh: Tekanan norma global HAM, inherent local values dan kolaborasi antar aktor lintas sektor. Tiga faktor ini mendorong Indonesia pada akhirnya untuk mempertimbangkan aspek keamanan pengungsi dengan dibentuknya kebijakan, kerjasama dengan organisasi internasional dan partisipasi Indonesia pada forum internasional Upaya Indonesia ini pada konsep keamanan manusia berada pada tataran ide, komponen dan strategi yang diterapkan oleh negara.

---

The global refugee crisis has become an urgent and complex issue in recent decades. The increasing number of refugees due to conflicts, natural disasters, and political instability challenges the global community to provide appropriate responses. Many countries refuse refugees citing national security concerns, but refugees also need protection. A perspective focused solely on national security pushes refugees into vulnerability. Therefore, a more inclusive approach is needed, considering the concept of human security to view refugees as security subjects. Indonesia's approach is often dominated by national security, but there are indications that the country still accepts refugees through policies, collaborations, and participation in international forums. If the security aspects of refugees are not protected in this openness, Indonesia may increase forms of insecurity for refugees. This research will examine how elements of human security emerge in refugee management efforts in Indonesia. This study uses a qualitative method, applying content analysis to various efforts, official policy documents, and Indonesia's collaborative involvement with various actors. By comparing the concept of human security from UNDP 1994 and CHS 2003, it is found that elements of human security in Indonesia's efforts emerge from the interrelation of three influencing factors: pressure from global human rights norms, inherent local values, and cross-sector actor collaboration. These three factors ultimately push Indonesia to consider the security aspects of refugees through the formulation of policies, cooperation with international organizations, and participation in international forums. Indonesia's efforts within the concept of human security are at the levels of ideas, components, and strategies implemented by the state."

"Tulisan ini akan mencoba memahami bagaimana istilah human security dipahami dalam konteks studi keamanan internasional dari 3 sudut pandang: human security sebagai Hak Asasi Manusia, human security sebagai freedom from fear, dan human security sebagai freedom from want. Human security sebagai Hak Asasi Manusia menekankan pada pentingnya diseminasi norma HAM yang diwujudkan dalam bentuk agenda human security serta peran berbagai aktor dalam upaya diseminasi norma tersebut. Human security sebagai freedom from fear menekankan perlindungan terhadap manusia dari situasi konflik serta justifikasi terhadap intervensi kemanusiaan. Sedangkan human security sebagai freedom from want menekankan perlindungan terhadap martabat dan pemberdayaan manusia melalui program pembangunan. Analisis juga meliputi bagaimana kontribusi human security bagi studi keamanan serta penjajaran perbedaan kedua konsep tersebut. Tulisan ini berargumen bahwa human security memperkaya khasanah kajian keamanan internasional dengan memperluas agenda keamanan dan pengadopsian agenda normatif. Selain itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa meskipun diklaim sebagai perusak koherensi intelektual kajian keamanan, konsep human security tetap relevan dalam studi keamanan internasional karena konsep tersebut berorientasi pada pembuatan kebijakan. Pada praktiknya, konsep human security digunakan sebagai jargon dalam mempromosikan agenda keamanan dan pembangunan oleh institusi internasional seperti PBB serta negara middle power seperti Kanada dan Jepang.

---

This paper aims to seek how human security is understood from 3 standpoints human security as human rights, human security as freedom from fear, and human security as freedom from want. Human security as human rights emphasizes dissemination of human rights norms manifested in the form of human security agenda and the role of various actors in the dissemination of the norms. Human Security as freedom from fear emphasizes protection of the people in conflict situations and justification towards humanitarian intervention agenda. Meanwhile, human security as freedom from want emphasizes the protection of human dignity and human empowerment through development program. It also highlights the contribution of human security to security studies as well as juxtaposition of the two concepts.

This paper argues that human security has enriched the repertoire of security studies by expanding the scope of security and adopting normative agenda. This paper concludes that although human security is claimed to be damaging to intellectual coherence of security studies, the concept itself remains relevant in international security studies due to its policy orientedness. In practice, human security is used as a jargon in promoting security and development agenda by international insitutions such as the United Nations as well as middle power countries such as Canada and Japan."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan ekonomi politik Jerman dalam pembangunan Nord Stream 2. Nord Stream 2 adalah proyek pembangunan pipa gas secara langsung dari Rusia ke Jerman melalui Laut Baltik. Melalui proyek ini Jerman mendapatkan tantangan baik dari Polandia, EU, dan Amerika Serikat yang menentang pembangunan proyek ini. Pertanyaan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ”Mengapa Jerman menyetujui proyek Nord Stream Pipeline 2 asal Rusia?”. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka analisis pilihan rasional dan keamanan energi. Kerangka analisis pilihan rasional digunakan untuk mencari latar belakang kebijakan Jerman dalam pembangunan Nord Stream 2, sedangkan teori keamanan energi digunakan untuk menjelaskan bagaimana kebijakan energi suatu negara dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya untuk mengamankan energinya. Sebagai aktor rasional, Jerman menyetujui pembangunan Nord Stream 2 didasari oleh kepentingan untuk mengamankan energinya. Rusia kemudian dipilih karena dapat memberikan aspek-aspek keamanan energi, seperti ketersediaan, keterjangkauan, efisiensi ekonomi dan teknologi, serta perlindungan terhadap lingkungan yang lebih menguntungkan dibanding opsi dari aktor lain......This research discusses Germany’s policy on Nord Stream pipeline 2. Nord Stream 2 is a project which build direct gas pipeline from Russia to Germany through the Baltic Sea. Germany have faced several challenges by Poland, EU, and United States regarding its posistion to support this project. Thus, the main question asked in this study is "Why Germany approved the Nord Stream Pipeline 2?". To answer this question, this research uses rational choice and energy security theory. Rational choice as a framework is used to examine the rationality of Germany policy towards Nord Stream 2 while energy security theory is used to explain how a country's energy policy is affected by its national interest to secure its energy. The main argument advanced by this research is that Germany approved the construction of Nord Stream 2 based on the interests to secure its energy. Russia is chosen because it could provide aspects of energy security, such as availability, affordability, economic and energy efficiency, as well environmental stewardship which benefits more than options from other actors."

"Tulisan ini menganalisis mengapa Jepang mengubah pendekatan kebijakan keamanannya pada tahun 2022 dari sebelumnya anti militerisme menjadi militerisme. Perubahan pendekatan tersebut merujuk pada dokumen strategis yang diresmikan Jepang pada Desember 2022 yaitu National Security Strategy . Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deduktif. Untuk analisis, tesis ini menggunakan teori perumusan kebijakan keamanan Jepang untuk melihat perubahan yang terjadi melalui dua indikator yaitu struktur negara dan konteks normatif. Pada indikator struktur negara yang dilihat adalah proses mekanisme koordinasi dan mekanisme kontrol. Sedangkan indikator konteks normatif yang akan dilihat adalah implementasi norma sosial dan opini publik. Dalam melihat perubahan yang terjadi, tesis ini membanding dengan perumusan kebijakan sebelumnya yakni NSS 2013. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang mengubah pendekatan kebijakannya pada tahun 2022 karena indikator struktur negara  yaitu mekanisme koordinasi yang mendorong terjadinya perubahan pendekatan kebijakan keamanan Jepang.

---

This paper analyzes why Japan changed its security policy approach in 2022 from anti-militarism to militarism. The change in approach refers to the strategic document that Japan formalized in December 2022, the National Security Strategy. The research method is qualitative research with a deductive approach. For the analysis, this thesis uses the theory of Japan security policy formulation to examine the changes through two indicators; state structure and normative context. The state structure indikator includes coordination mechanisms and control mechanisms. Meanwhile, the normative context indicator includes the implementation of social norms and public opinion. To understand the changes that occurred, this thesis compares the formulation of the 2022 policy with the previous NSS 2013. The results of this study show that Japan changed its policy approach in 2022 due to the state structure indicator, specifically the coordination mechanisms that drove the change in Japan's security policy approach."