Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini berfokus pada analisis strategi transformasi Program Balai Latihan Kerja (BLK) Tahun 2021 menggunakan konsep reformasi utama upaya perlindungan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan pustaka yang kemudian disajikan secara deskriptif. Bentuk hasil dari karya akhir ini merupakan sebuah kajian kritis atau critical review yang menganalisis sebuah teori atau konsep kesejahteraan sosial. Hasil tinjauan pustaka yang telah dilakukan antara lain, penulis menemukan bahwa Program BLK ini merupakan salah satu upaya perlindungan sosial yang termasuk dalam komponen pemenuhan pasar tenaga kerja menurut ADB. Selain itu, berdasarkan reformasi utama yang dibutuhkan untuk Program BLK, pemerintah belum sepenuhnya menjalankan upaya tersebut. Pemerintah belum berupaya untuk memberikan layanan Program BLK ini agar tepat sasaran, padahal hal ini dapat diatasi dengan menyusun standardisasi pengumpulan dan pengelolaan data. Selain itu, pemerintah juga kurang dalam melibatkan peran pekerja sosial dalam proses implementasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Program BLK. Berdasarkan reformasi utama perlindungan sosial, hal itu perlu diatasi dengan melakukan pemberdayaan pekerja sosial sebagai pionir perubahan program perlindungan sosial. Pemerintah Indonesia juga belum sepenuhnya menyadari pentingnya keterlibatan masyarakat dalam inklusi sosial di Indonesia dan masih adanya masalah sumber pendanaan program yang belum optimal yang belum menjadi fokus pemerintah dalam pembuatan strategi transformasi Program BLK.

---

This final work focuses on the conditions and strategies for the transformation of the Vocational Training Center (BLK) Program organized by the Indonesian Ministry of Manpower as an effort to fulfill social protection for the poor in 2021. The research method used is a literature review which is then presented descriptively. This final work is a critical review that analyzes the transformation strategy of a program using the main reform concept of social protection. The results of the literature review that has been carried out, among other things, the authors find and know that the BLK Program is one of the social protection efforts that includes components of fulfilling the labor market according to ADB. In addition, based on the main reforms needed to realize an integrated referral and service system in the BLK Program, the government has not fully implemented these efforts. The government has not attempted to provide BLK Program services in accordance and appropriate breakfast, even though this can be overcome with one of the main reforms needed, namely the standardization of data collection and management. In addition, the government also does not involve the role of social workers in implementing, monitoring and evaluating the implementation of the BLK Program. Based on the main reforms needed, this needs to be addressed by empowering social workers as pioneers in changing social protection programs. The government is also not fully aware of the importance of community involvement in social inclusion in Indonesia and there are still problems with sub-optimal sources of program funding which have not fully become the government's focus in developing the BLK Program transformation strategy."

"Tugas karya akhir ini membahas jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia. Penulisan ini merupakan kajian literatur berupa telaah kasus yang menganalisa tujuh kasus di Indonesia yang terdapat jenis pekerja dan klasifikasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih tepatnya terkait dengan jenis, pengawasan, dan mendeskripsikan bagaimana jaminan sosial dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan di Indonesia. Kasus-kasus tersebut akan dianalisa dengan teori dan konsep jenis jaminan sosial, pengawasan jaminan sosial, dan kesejahteraan sosial pekerja perempuan. Dalam kasus yang digunakan, terdapat jenis pekerja formal dan informal dengan sektor ekonomi atau klasifikasi aktivitas ekonomi. Hasil analisa penulisan ini didapatkan bahwa terdapat dua jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia yang teridentifikasi berdasarkan Hall dan Midgley, yakni asuransi sosial dan kewajiban pemberi kerja. Dalam asuransi sosial, beberapa perusahaan berkolaborasi dengan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam kewajiban pemberi kerja terdapat hak pekerja perempuan, yakni hak cuti haid, hamil dan melahirkan, keguguran, dan hak menyusui sebagaimana terdapat dalam UU RI No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Penyelenggaraan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak sesuai dengan undang-undang, sehingga menimbulkan hasil yang kurang baik dan belum tercapainya kesejahteraan bagi pekerja perempuan di Indonesia. Hal ini karena pengawasan oleh pemerintah yang belum baik dan serikat pekerja yang belum terdapat di seluruh perusahaan. Padahal, serikat pekerja memiliki fungsi untuk memberikan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Jaminan sosial merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosial. Tugas karya akhir ini menganalisa peningkatan kesejahteraan pekerja perempuan berdasarkan tiga elemen yang dikemukakan oleh Midgley yang mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi, yakni 1) masalah sosial dapat dikelola; 2) kebutuhan dapat terpenuhi; dan 3) tersedianya kesempattan untuk berkembang. Berdasarkan tiga elemen tersebut, disimpulkan bahwa asuransi sosial telah meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja perempuan, sedangkan kewajiban pemberi kerja masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja perempuan Dengan demikian, penulis memberikan rekomendasi kepada beberapa pihak terkait yang sekiranya dapat meningkatkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan, yakni pemerintah, pengusaha, pekerja perempuan, dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi bagi pemerintah adalah meningkatkan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan jaminan sosial, melakukan pendampingan dengan baik bagi pekerja perempuan yang menjadi korban, dan menekankan pentingnya kehadiran serikat pekerja di perusahaan. Rekomendasi bagi pengusaha adalah memberikan jaminan sosial yang sesuai dengan UU yang berlaku, melibatkan serikat pekerja di perusahaan dalam merumuskan kebijakan dan perjanjian kerja, dan mengedukasi pekerja perempuan tentang hak perlindungan yang mereka miliki. Rekomendasi bagi serikat pekerja adalah untuk lebih kritis dan terlibat dalam pembuatan kebijakan perusahaan dan membuat konseling. Rekomendasi untuk pekerja perempuan adalah membaca dan memahami kembali hak-hak jaminan sosial yang mereka miliki dan perlu terlibat secara aktif dan masif dalam serikat pekerja. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk lebih menggali terkait jenis jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, lebih mengaitkan jaminan sosial dengan sektor atau klasifikasi aktivitas ekonomi dan jenis pekerja, meneliti terkait dampak pelaksanaan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia, dan membandingkan jaminan sosial bagi pekerja perempuan di Indonesia dengan negara lain.

---

This final project discusses social protection for women workers in Indonesia. This paper is a literature review in the form of a case study that analyzes seven cases in Indonesia, which involve various types of workers and classifications of economic activities. The purpose of this paper is to describe how social protection for women workers in Indonesia is implemented, specifically concerning the types of protection, supervision, and how social protection can enhance the welfare of women workers in Indonesia. These cases will be analyzed using theories and concepts of social protection types, social protection supervision, and the social welfare of women workers. The cases used include both formal and informal workers within different economic sectors or classifications of economic activities. The analysis of this paper found that there are two types of social protection for women workers in Indonesia, identified based on Hall and Midgley, namely social insurance and employer mandates. In social insurance, several companies collaborate with Jamsostek and BPJS Ketenagaekerjaan. Regarding employer mandates, women workers have rights such as menstrual, maternity and miscarriage leave, and breastfeeding rights, as stipulated in UU RI No.13/2003 on Manpower. The implementation of social protection for women workers in Indonesia has not been fully effective. There are still violations committed by companies that do not comply with the law, resulting in adverse outcomes for women workers and the failure to achieve welfare for women workers in Indonesia. This is due to inadequate supervision by the government and the lack of labor unions in all companies. Labor unions play a crucial role in ensuring justice and improving worker welfare. Social protection is one of the factors that can enhance social welfare. This final project analyzes the improvement of women worker welfare based on three elements proposed by Midgley, who defines social welfare as a condition: 1) social problems can be managed; 2) needs can be met; and 3) opportunities for development are available. Based on these three elements, it is concluded that social insurance has improved the social welfare of women workers, while employer mandates have not yet succeeded in enhancing the welfare of women workers. Therefore, the author provides recommendations to various related parties to improve social protection for women workers, including the government, employers, women workers, and future researchers. Recommendations for the government include enhancing supervision and evaluation of social protection implementation, providing adequate assistance to victimized women workers, and emphasizing the importance of the presence of labor unions in companies. Recommendations for employers include providing social protection in accordance with applicable laws, involving labor unions in formulating policies and employment agreements, and educating women workers about their protection rights. The recommendation for labor unions is to be more critical and actively involved in corporate policy-making and facilitate a counseling. Recommendations for women workers include reading and understanding their social protection rights and actively and massively participating in labor unions. Recommendations for future research are to further explore the types of social protection for women workers in Indonesia, linking social protection more closely with economic sector classifications and types of workers, studying the impact of social protection implementation on women workers in Indonesia, and comparing social protection for women workers in Indonesia with other countries."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan mekanisme perlindungan sosial (socialassistance, social insurance, social care, dan informal social protection) yang dapat dilihat dari bentuk-bentuk konversi kapital seperti kapital sosial, kapital politik, kapital ekonomi, kapital personal, kapital budaya, dan kapital digital. Penelitian dilakukan pada masa pandemi Covid-19 di tiga Paguyuban Wayang Kulit di Yogyakarta yakni Paguyuban Wayang Kulit WL, Paguyuban Wayang Kulit GP, dan Paguyuban Wayang Kulit SK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan etnografi digital (digital ethnography) media sosial seperti Youtube dan Instagram. Ketiga Paguyuban Wayang Kulit tersebut dipilih karena mereka masih mampu bertahan di masa pandemi Covid-19 dengan tetap menyelenggarakan pementasan wayang kulit secara virtual. Hasil temuan penelitian ini adalah bentuk perlindungan sosial yaitu social assistance, social insurance, social care, dan informal social protection bisa berbentuk formal maupun informal, yang ditemukan pada bentuk-bentuk kapital yang ada di Paguyuban Wayang Kulit. Kapital-kapital tersebut mendukung para paguyuban melakukan pementasan virtual di masa pandemi Covid-19. Terlebih lagi, kapital digital bermanfaat secara langsung sebagai perlindungan sosial di masa pandemi Covid-19,ketika ada pelarangan pertunjukan seni budaya secara luring yang menimbulkankerumunan, maka pementasan wayang kulit virtual menjadi solusinya. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengarah kepada dukungan kapital digital untuk para seniman tradisi. Apalagi, di era teknologi saat ini, seniman harus beradaptasi dengan teknologi agar dapat bertahan dari guncangan sosial maupun ekonomi, dan mengikuti perkembangan zaman

---

This study aims to describe social protection mechanisms (social assistance, social insurance, social care, and informal social protection) which can be seen from forms of capital’s conversion, such as; social capital, political capital, economic capital, personal capital, cultural capital, and digital capital. The study was conducted during the Covid- 19 pandemic in three Wayang Kulit Associations in Yogyakarta, namely the WL Wayang

Kulit Association, the GP Wayang Kulit Association, and the SK Wayang Kulit

Association. This study uses a qualitative research method with a case study approach with data collection techniques with interviews, observations, and digital ethnography social media such as Youtube and Instagram. The three Wayang Kulit Paguyuban were chosen because they were still able to survive the Covid-19 pandemic by continuing to hold virtual shadow puppet shows. The findings of this study are forms of social protection, namely social assistance, social insurance, social care, and informal social protection can be in the form of formal or informal, which are found in the forms of capital that exist in the Paguyuban Wayang Kulit. These capitals support community groups to perform virtual performances during the Covid-19 pandemic. Moreover, digital capital is directly useful as social protection during the Covid-19 pandemic, when there

is a ban on offline cultural arts performances that cause crowds, then virtual shadow puppet performances are the solution. Thus, the government needs to make policies that lead to digital capital support for traditional artists. Moreover, in the current era of technology, artists must adapt to technology in order to survive social and economic shocks, and keep up with the modernization."

"Tulisan ini merupakan refleksi pengalaman saya dalam mengikuti Program Desa Cemara yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Pembahasan dalam tulisan ini akan berfokus pada upaya kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS PBI untuk kelompok masyarakat rentan, dan mekanisme pendataan Sepakat Desa dan Regsosek. Mekanisme penargetan berbasis data memungkinkan hilangnya subjektivitas dalam program perlindungan sosial. Basis data Sepakat Desa dan Regsosek yang digunakan merupakan inskripsi yang dihasilkan melalui serangkaian prosedural yang telah diatur sebagai inscriptional device. Pengambilan data didasarkan pada pengalaman saya dalam implementasi program perlindungan sosial di Desa Pasanggrahan. Hal ini dilakukan dengan metode kuantitatif berdasarkan data Sepakat Desa dan Regsosek, serta observasi dan wawancara untuk memperkuat data yang ada. Program perlindungan sosial dalam bentuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional merupakan hal yang penting bagi kelompok rentan, seperti disabilitas, penyakit kronis berkepanjangan, dan lansia. Masih diperlukan sinkronisasi data Sepakat Desa dan Regsosek dengan data DTKS dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial. Selain itu, diperlukan pula pemutakhiran secara berkala untuk menjaga kualitas data kependudukan yang digunakan sebagai acuan program perlindungan sosial.

---

This paper is a reflection of my experience in participating in the Desa Cemara Program held by the Ministry of National Development Planning/Bappenas. The discussion in this paper will focus on the BPJS PBI National Health Insurance (JKN) membership efforts for vulnerable groups, and the data collection mechanisms of Sepakat Desa and Regsosek. Data-driven targeting mechanisms enable the elimination of subjectivity in social protection programs. The Sepakat Desa and Regsosek databases used are inscriptions produced through a series of procedural arrangements as inscriptional devices. Data collection is based on my experience in implementing social protection programs in Desa Pasanggrahan. This was conducted using quantitative methods based on data from the Sepakat Desa and Regsosek, as well as observations and interviews to strengthen existing data. Social protection programs in the form of National Health Insurance membership are important for vulnerable groups, such as those with disabilities, prolonged chronic illnesses, and the elderly. There is still a need to synchronize data from Sepakat Desa and Regsosek with DTKS data in implementing social protection programs. In addition, regular updates are also needed to maintain the quality of population data used as a reference for social protection programs."

"ABSTRACTThis paper assesses the performance of method targeting and implementation error of social transfer programs in Indonesia, which consists of Raskin, in-kind transfer; Program Keluarga Harapan (PKH), a conditional cash transfer; Program Indonesia Pintar (PIP), scholarship program; and Program Indonesia Sehat (PIS), free health insurance for the poor and vulnerable. The logit model of exclusion and inclusion errors shows the drivers of probability error in targeting these four kinds of social transfer programs. The finding shows error in the implementation that relies heavily on urban-rural differences and legal identity ownership rather than the role of government employees. Measuring the performance of miss-targeting is needed to improve the effectiveness of social transfer programs on achieving their goals. The analysis of targeting performance suggests caution in employing a mechanism of the delivery program to improve the implementation of the targeting program to promote more social safety net rather than in-kind transfer and cash transfer as well as to re-evaluate the identification requirement for receiving social benefits to reach the beneficiaries from the extreme poor."

"Pelaku usaha menggunakan berbagai cara dalam mempromosikan produknya. Salah satu cara yang digunakan adalah menyewa jasa buzzer untuk menulis ulasan palsu di media sosial agar produk janama menjadi bahan perbincangan dan dikenal lebih luas. Unggahan ulasan palsu oleh buzzer dilakukan berulang-ulang dengan narasi yang mirip dan secara massal oleh akun bot atau anonim. Buzzer bertindak seolah seperti konsumen yang telah mencoba produk dan memberikan rekomendasi produk kepada pengguna lainnya. Strategi pemasaran ini mendorong konsumen untuk membeli produk janama, karena konsumen pada umumnya menggunakan informasi dari Word of Mouth sebagai bahan pertimbangan dalam bertransaksi. Penggunaan informasi dari ulasan palsu menimbulkan risiko kerugian bagi konsumen. Sebab, informasi tersebut dapat tidak benar, tidak jujur, dan tidak lengkap. Konsumen yang membuat keputusan berdasarkan informasi dengan karakteristik tersebut berpotensi mendapatkan produk yang tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Pada praktiknya, sulit bagi konsumen untuk dapat membedakan ulasan yang ditulis oleh buzzer dengan yang ditulis oleh konsumen asli berdasarkan pengalaman yang nyata. Meskipun demikian, di Indonesia masih belum terdapat regulasi spesifik mengenai tindakan menulis dan menyuruh orang lain untuk menulis ulasan palsu sebagai upaya pemasaran. Sementara itu, Inggris memiliki regulasi yang spesifik mengatur mengenai tindakan menulis dan menyuruh orang lain untuk menulis ulasan palsu. Melalui penelitian doktrinal yang dilakukan pada tulisan ini, diketahui bahwa jika dibandingkan dengan Inggris regulasi di Indonesia mengenai permasalahan penulisan ulasan palsu oleh buzzer belum dapat sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan menegakkan hak-hak konsumen, terutama dalam memperoleh pertanggungjawaban jika terjadi kerugian. Oleh karena itu, demi menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan khusus.

---

Companies use various ways to promote their products. One of the methods used is to hire a buzzer to write fake reviews on social media so that the brand's products become the subject of conversation and are more widely known. Uploading fake reviews by buzzers is done repeatedly with similar narratives and en masse by bot or anonymous accounts. Buzzers act like consumers who have tried the product and provide product recommendations to other users. This marketing strategy encourages consumers to buy products from brands, as consumers generally use information from Word of Mouth as a material consideration in transactions. The use of information from fake reviews poses a risk of harm to consumers. This is because the information can be untrue, dishonest and incomplete. Consumers who make decisions based on information with these characteristics have the potential to get products that are not as advertised. In practice, it is difficult for consumers to distinguish reviews written by buzzers from those written by real consumers based on real experiences. However, in Indonesia there are still no specific regulations regarding the act of writing and instructing others to write fake reviews as a marketing effort. Meanwhile, the England has specific regulations governing the act of writing and instructing others to write fake reviews. Through doctrinal research conducted in this paper, it is found that when compared to England, the regulations in Indonesia regarding the issue of writing fake reviews by buzzers have not been able to fully provide legal certainty for consumers and uphold consumer rights, especially in obtaining liability in the event of a loss. Therefore, in order to ensure protection and legal certainty for consumers, more specific and specialized regulations are needed."