Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Media sosial menjadi salah satu terobosan paling populer di era digital dan telah merevolusi cara manusia berinteraksi. Pengguna media sosial dengan keunggulan kompetitif kemudian meraup sejumlah besar pengikut dan menjadi influencer yang memiliki visibilitas dan jangkauan diseminasi informasi yang tinggi. Sebagian dari para influencer tersebut adalah para ASN yang mencapai popularitas di berbagai platform media sosial. Akibat dari status mereka sebagai ASN yang terikat dengan berbagai nilai, kode etik, dan peraturan, aktivitas daring mereka menjadi lebih terbatas karena jika mereka berbuat salah maka reputasi dari organisasi mereka akan ikut tercoreng. Hal ini menimbulkan perasaan was-was dan kehati-hatian yang merupakan salah satu tanda adanya panoptisisme di dunia digital. Terlebih lagi ketika organisasi dari para influencer tersebut sedang dilanda krisis yang menyebabkan pengawasan lebih ketat dari masyarakat seperti yang dialami oleh Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab bagaimana bentuk panoptisisme digital yang bekerja pada wacana ASN yang ideal di media sosial. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan konsep panoptisisme dengan suplemen konsep terkait media sosial, influencer, dan pekerja sektor publik. Dengan menggunakan paradigma critical constructivism, pendekatan kualitatif, strategi constructivism dan metode wawancara mendalam terhadap sejumlah ASN influencer di Kemenkeu, peneliti menemukan bahwa terdapat perbedaan bentuk panoptisisme yang bekerja di dunia analog dan dunia digital yang menyebabkan wacana ASN ideal yang juga berbeda. Panoptisisme digital bekerja di dalam ekosistem media sosial dengan beberapa prasyarat yaitu kesukarelaan untuk menggunakan media sosial (consent), kemudahan untuk melakukan pengakuan (confession), keberadaan pengawas yang ada dimana-mana dan tidak terlihat, kekuasaan yang asimetris dan tersebar, visibilitas yang konstan, dan adanya sistem hadiah dan hukuman ringan untuk memotivasi tahanan panoptik. Elemen-elemen tersebut membentuk algoritma panoptisisme digital yang membuat influencer selalu merasa waswas, takut, dan berhati-hati ketika mendiseminasikan pikiran mereka di media sosial agar mereka tidak keluar dari dalam lingkup wacana ASN ideal. Wacana ASN yang ideal di media digital adalah mereka yang mampu menjadi agen komunikasi organisasi dalam menyebarluaskan value-value, capaian-capaian, dan program-program institusinya. Namun, wacana ini kemudian dinegosiasikan melalui serangkaian mekanisme panoptisisme digital yang akhirnya menghasilkan tubuh-tubuh disiplin yang tidak sepenuhnya memenuhi wacana ASN ideal yang ada di pikiran mereka, tetapi tetap merupakan bentuk kepatuhan mereka kepada wacana penguasa. Bentuk-bentuk kehatihatian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kehati-hatian dalam kondisi normal dan kehatihatian akibat pasca adanya krisis..

---

Social media is one of the most popular breakthroughs in the digital age and has revolutionized the way humans interact. Social media users with a competitive advantage gain a large number of followers and become influencers with high visibility and reach of information dissemination. Some of these influencers are ASNs who have achieved popularity on various social media platforms. As a result of their status as ASNs who are bound by various values, codes of ethics, and regulations, their online activities are more limited because if they do something wrong then the reputation of their organization will be tarnished too. This creates a feeling of anxiety and caution which is a sign of panopticism in the digital world. Even more so when the organization of these influencers is being hit by a crisis that causes stricter supervision from the public as experienced by the Ministry of Finance. Therefore, this research seeks to answer how digital panopticism works in the ideal ASN discourse on social media. To answer this question, the researcher uses the concept of panopticism with additional concepts related to social media, influencers, and public sector workers. By using the critical constructivism paradigm, a qualitative approach, constructivism strategy, and in-depth interview methods with several ASN influencers at the Ministry of Finance, the researcher found that different forms of panopticism work in the analog world and the digital world which causes the ideal ASN discourse to be different. Digital panopticism works within the social media ecosystem with several prerequisites, namely voluntarism to use social media (consent), ease of confession, the presence of omnipresent and invisible supervisors, asymmetrical and dispersed power, constant visibility, and the existence of a system of light rewards and punishments to motivate panoptic prisoners. These elements form a digital panopticism algorithm that makes influencers always feel anxious, afraid, and careful when disseminating their thoughts on social media so that they don't get out of the scope of the ideal ASN discourse. The ideal ASN discourse in digital media is those who can become organizational communication agents in disseminating the values, achievements, and programs of their institutions. However, this discourse was then negotiated through a series of digital panopticism mechanisms which ultimately resulted in disciplinary bodies which did not fully meet the ideal ASN discourse in their minds but remained a form of their obedience to the discourse of the authorities. These forms of caution are divided into two: caution under normal conditions and caution due to the aftermath of a crisis."

"Makalah ini membahas tentang peran media dan influencer relations dalampembentukan citra dan reputasi perusahaan. Kasus yang diambil adalah kampanye BTSMeal yang dilakukan oleh McDonalds, yang memicu kontroversi karena memicukerumunan dan tidak menaati protokol COVID-19. Kejadian ini memicu peliputannegatif dari berbagai media tradisional dan modern mengenai penutupan gerai olehaparat dan tidak adanya tindakan konkrit yang diambil oleh McDonalds. Dalam hal initerlihat bahwa bahwa humas McDonalds tidak mengaplikasikan konsep media relationsmaupun influencer relations, sebab tidak terlihat upaya humas dalam menjalankanperannya sebagai lubricant, serta membangun hubungan yang empatik denganmasyarakat. Hal ini berdampak negatif terhadap reliabilitas dan kredibilitas perusahaan,yang merupakan bagian dari konstruk reputasi.

---

This paper discusses about the impact of media and influence relations on the

construction of corporate image and reputation. The study focuses on the BTS Meal

campaign initiated by McDonalds, which triggers a controversy due to its negligence

to health protocols for COVID-19 prevention. This event was covered negatively by

both the traditional and modern media on the closure of some McDonalds branch all

over Indonesia and on how the company does not take concrete action. Through this

event it can be seen that McDonalds did not utilize the concept of media relations and

influencer relations, as the public relations department did not show an attempt in

fulfilling their role as lubricant or forging a genuine relationship with the public. This

in turn impacts negatively to the reliability, credibility, and trustworthiness of the

company, which is part of the reputation construct."

"Tesis ini membahas tentang mekanisme ideal pengangkatan pegawai Penghubung Komisi Yudisial. Selama ini status kepegawaian Penghubung adalah pegawai honorer yang tidak diatur dalam UU ASN. Hal itu membuat tidak ada kepastian mengenai hak keperdataan Penghubung, baik mengenai jaminan pendapatan (gaji dan tunjangan), perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Kepastian status kepegawaian juga menentukan mekanisme seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pola karir, serta mekanisme evaluasi kinerja. Hal ini menarik karena Penghubung Komisi Yudisial sudah terbentuk sejak tahun 2013 di 12 Provinsi, tetapi status kepegawaiannya tidak jelas. Permasalahan yang diangkat adalah urgensi keberadaan Penghubung Komisi Yudisial, Pengaturan status kepegawaian Penghubung Komisi Yudisial, dan mekanisme ideal pengangkatan Penghubung di Komisi Yudisial. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan analisis kualitatif, dengan menggunakan penelusuran literatur sebagai studi dokumen pada data sekunder. Adapun hasil penelitian menemukan bahwa keberadaan Penghubung sangat urgen sebagai pembantu pelaksana tugas Komisi Yudisial di daerah. Akan tetapi pengaturan mengenai status kepegawaiannya tidak jelas dan hanya sebagai pegawai honorer. Oleh karena itu Penghubung idealnya adalah menjadi ASN yaitu sebagai PNS. Sementara Penghubung yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai PNS, terutama karena syarat usia, maka ditransformasikan sebagai PPPK dengan pengaturan yang mengikuti ketentuan UU ASN dan PP Manajemen PPPK. Tujuannya, agar Penghubung memiliki perlindungan dan kepastian hukum yang jelas. Sebab ketidakjelasan status Penghubung membuat beberapa diantara mereka memilih resign dan memilih pekerjaan lain. Kondisi tersebut tentu sebuah ironi mengingat penghubung bekerja di Komisi Yudisial yang merupakan Lembaga Negara sekaligus entitas pemerintahan. Sebagai entitas pemerintahan yang bekerja dalam rangka memberikan layanan publik seharusnya Penghubung menjadi aparatur sipil Negara dan mengikuti ketentuan dalam UU ASN. Apalagi pekerjaan Penghubung membutuhkan tingkat kerahasiaan tinggi, sehingga status kepegawaian Penghubung juga harus kuat secara formal.

---

This thesis discusses the ideal mechanism for appointing the Judicial Commission Liaison Employee. So far, the Liaison's employment status is an temporary employee which is not regulated in the ASN Law. This creates no certainty regarding the Liaison's civil rights, both regarding income security (salaries and benefits), protection, and competency development. Certainity of employment status will also determine the selection mechanism, appointment and dismissal, implementation of basic tasks and functions, career patterns, and mechanism of performance evaluations. This is interesting because the Judicial Commission Liaison has been formed since 2013 in 12 Provinces, but the employment status is not clear. The research method used by the author is normative juridical, using a qualitative analysis approach, and using literature search as a document study on secondary data. The study results found that the existence of liaisons is very urgent as assistants implementing the duties of the Judicial Commission in the regions. However, the regulation regarding their employment status is not clear and they are only a temporary employees. Therefore, ideally the Liaison is to become an ASN, namely as a civil servants (PNS). Meanwhile, Liaisons who do not fulfil the qualifications as civil servants (PNS), mainly because of the age requirement, are transformed into PPPK with arrangements that follow the provisions of the ASN Law and PP Manajemen PPPK. In order to have clear protection and legal certainty. Because the unclear status of the Liaisons made some of them choose to resign and moved to other jobs. This condition is certainly an irony considering that the Liaison works in the Judicial Commission which is a State Institution as well as a government entity in a broad sense. As a government entity that works in the context of providing public services, the Liaison should become a state civil apparatus and follow the provisions of the ASN Law. Moreover, Liaison job requires a high degree of confidentiality, so the Liaison's employment status must also be formally strong."

"ABSTRAKDengan maraknya media sosial, kini manusia cenderung berinteraksi dan berkomunikasi menggunakan media sosial. tidak terkecuali bagi perempuan muslim yang berprofesi sebagai influencer dari generasi milenial. Namun, ditengah aktifitas daringnya, ternyata mereka tidak dapat sebebas mungkin berekspresi dikarenakan adanya rasa takut kepada akun-akun pengikut media sosialnya. Hal ini merupakan tanda dari Panoptisisme dalam media digital. Penelitian ini berusaha menjawab bagaimana bentuk panoptisisme digital melalui wacana hijab pada influencer hijaber milenial. Peneliti menggunakan konsep panoptisisme dari Foucault, Media Digital, Hijab dan generasi Milenial dari Howe dan Strauss. Dengan menggunakan paradigma critical constructionism, pendekatan kualitatif dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa panoptisisme digital merupakan strategi penguasa untuk mengendalikan influencer guna menyebarluaskan kekuatannya secara masif di media digital dengan tanpa disadari oleh subjek penelitian dan masyarakat luas. Strategi ini menggunakan ruang transparan partisipatif digital yang memungkinkan untuk dilakukan pengawasan terus-menerus oleh akun-akun media sosial yang mengikuti akun subjek penelitian dan siap memberikan hukuman apabila subjek penelitian dirasa tidak sesuai dengan wacana hijab. Subjek penelitian yang sadar akan adanya pengawasan dan hukuman merasan ketakutan dan was-was sehingga berusaha mendisiplinkan dirinya sendiri di media sosial meski tetap terdapat pemberontakan. Namun di sisi lain, generasi milenial ini juga mewajari adanya pengawasan tersebut tanpa mengetahui penguasa dibaliknya.

---

ABSTRACTNowadays, influencers moslem women of the millennial generation tend to communicate using social media. It turns out that they cannot be as free as possible due to the fear of their social media followers' accounts. This is a sign of Panoptism in digital media. This study tried to found the form of digital panoptismism through hijab discourse on millennial hijaber influencers. Researcher used the panopticism concept of Foucault, Digital Media, the Hijab concept and the Millennial generation of Howe and Strauss. By using the critical constructionism paradigm, qualitative approaches and in-depth interviews, it was found that digital Panoptisism is a strategy used by certain powers to control influencers to massively disseminate their power in digital media with such subtle and unnoticed by the subjects of research and society at large. This strategy uses a participatory transparent space that allows continuous monitoring by social media accounts that follow research subject accounts and is ready to give penalties if the subject of research is deemed not in accordance with the hijab discourse delivered in one direction. Research subjects who are aware of the existence of watchmens and punishment are feeling frightened and anxious so they try to discipline themselves on social media even though there is a rebellion. However, this millennial generation also taught about the watchmen without knowing the authority behind it.

---

"

"Penelitian ini membahas bagaimana interaksi yang dilakukan melalui media digital dalam mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap suatu merek dilihat dari tiga aspek user to user, user to document, dan user to user. Pendekatan yang digunakan ialah kuantitatif dengan desain eksplanatif.Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh positif yang diberikan interaksi melalui media digital terhadap kepercayaan konsumen dan menyarankan agar kedua produk lebih memperhatikan tidak hanya dari materi konten yang diberikan namun juga desain yang ditampilkan; meningkatkan interaksi dengan konsumennya; mengemas informasi dengan semenarik mungkin.

---

This study examines the interaction using the digital media and its effects on the consumer trust towards brand from three of aspects: (1) user to system; (2) user to document; and (3) user to user. The study applies quantitative method with explanative approach.

The results of this study show positive effects of digital media interaction towards consumers trust. It also suggests that Sunsilk and Pantene to not limit their focus on the content of the digital media, but also prioritize the design; both products needs to improve the interaction with their consumers; and present the information as attractive as possible."

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Afrika Selatan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020 dimana pada awal tahun 1990 Afrika Selatan telah memulai perjalanan transformasi digitalnya. Dalam kurun waktu tersebut Afrika Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam sektor digitalnya melalui berbagai penerapan kebijakan. Keberhasilan tersebut dibuktikan oleh ukuran-ukuran yang ditentukan dalam laporan tahunan Network Readiness Index. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dan analisis lebih jauh dalam melihat peranan negara sehingga ekonomi digital Afrika Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep digital economy untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekonomi digital di Afrika Selatan. Lebih jauh dalam melihat peran negara, penulis menggunakan konsep democratic developmental state untuk menganalisis kebijakan Afrika Selatan dalam hal infrastruktur ICT, pendidikan, kesehatan serta konsensus antar aktor. Adapun peranan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan Afrika Selatan penulis dapatkan dari berbagai sumber data berupa dokumen dan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa negara berperan dominan dalam proses pertumbuhan ekonomi digital di Afrika Selatan. Peran negara tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya kebijakan yang dilakukan dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya dimana seluruh strategi kebijakan tertuang dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang serta partisipasi negara

---

This thesis discusses about how the state's role in driving South Africa's digital economy growth from 1990 to 2020, where in early 1990 South Africa started its digital transformation journey. During this time, South Africa achieved significant improvements in its digital sector through various policy applications. This success is evidenced by the measures specified in the annual Network Readiness Index report. On this basis, the authors conducted further research and analysis in seeing the role of the state so that the digital economy of South Africa experienced significant development from 1990 to 2020. The author uses the concept of digital economy to understand and analyze the development of the digital economy in South Africa. Furthermore, in looking at the role of the state, the author uses the concept of democratic developmental state to analyze South African policies in terms of ICT infrastructure, education and health, and consensus among actors. As for the roles and policies undertaken by South Africa, the authors obtained from various data sources in the form of documents and reports. This study found that countries play a dominant role in the process of digital economic growth in South Africa. The role of the state is demonstrated through various policy efforts carried out in infrastructure and improving the quality of resources where all policy strategies are contained in a long-term national development strategy as well as the participation of the state with other actors in forming collaborations in the digital sector."

"Penerapan konsep pull strategy pada digital marketing UMKM di Indonesia pada saat pandemi Covid-19 bertujuan untuk memberikan alternatif pengembangan strategi penetrasi target segmen baru potensial demi peningkatan penjualan. ROTI DOTI sebagai subjek studi memproduksi roti tawar untuk kuliner roti bakar khas Bandung sejak tahun 2018, berlokasi di Jalan Lumbu Timur Raya, Rawalumbu, Bekasi. Pandemi Covid-19 berdampak buruk pada penurunan menerus kapasitas produksi dan tentu penjualan, untuk itu UMKM memerlukan solusi terbaik untuk mempertahankan keberlangsungan usaha. Lebih lanjut studi mencoba pendekatan riset kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan model pengumpulan data seperti wawancara, observasi dan literatur berdasarkan dokumentasi serta tinjauan pustaka. Selanjutnya, review proses bisnis, business model canvas, internal-external factors analysis, PESTEL, Porter’s 5 Forces, Service Marketing Mix, STP, SWOT, TOWS, gap analysis dan kontribusi pareto memberikan perspektif lain untuk studi dalam hal pemberdayaan ekosistem digital sebagai prioritas cara terbaik meningkatkan penjualan produk. Pada akhir studi dapat disampaikan bahwa, tujuan besar penelitian telah tercapai, lewat implementasi konsep pull strategy dalam pemasaran produk pada ekosistem digital, baik media sosial ataupun e-commerce, saat ini UMKM telah memiliki konsumen pedagang roti bakar khas Bandung skala besar sebagai target market baru, kondisi ini memberikan dampak positif secara signifikan pada peningkatan omzet penjualan produk yang dengan efektif dan efisien juga merupakan sebuah alternatif terbaik ketimbang harus bergantung dengan pemasaran konvensional melalui penambahan jumlah mitra pedagang keliling yang sudah tidak lagi populer dewasa ini

---

Pull strategy concept implementation on MSME’s digital marketing in Indonesia during Covid-19 pandemic aims to establish a new target market penetration strategy for sales improvement. ROTI DOTI as the object of study, produce Bandung toast white bread since 2018, located on Jalan Lumbu Timur Raya, Rawalumbu, Bekasi. The Covid-19 pandemic has decreased the production capacity and of course, the revenue itself. Therefore, MSME needs a quick solution to maintain the business continuity. Further study carries out qualitative research with descriptive analysis methods using data collection models such as interviews, observations, and literature reviews. Later, business process review, business model canvas, internal-external factors analysis, PESTEL, STP, Porter’s 5 Forces, Service Marketing Mix, SWOT, TOWS, gap analysis and pareto contribution give a perspective for this study to develop the exploration

of digital ecosystem as priority for a better way in order to improve the sales revenue. In the end of study, we found that implementation of pull strategy concept on MSME’s digital platform could acquire non-retail consumers as new target market and became an alternative to gain the sales revenue better than recruit more peddler. From the implementation, it can be conveyed that, effectively and precisely, the objectives of study have been achieved, ROTI DOTI now has several large-scale customers from other Bandung toast dealers who are the

new target market for MSME, acquiring these new customers gave real contribution to increase sales revenue, as the result of the efforts to improve the pull strategy concept in product marketing through the digital ecosystem,

both social media and e-commerce for being the best alternative way."

"Masalah yang sering terjadi terkait penggunaan obat di masyarakat di antaranya ialah kurangnya pemahaman mengenai penggunaan obat yang tepat dan rasional, penggunaan obat bebas yang berlebihan, serta kurangnya pemahaman tentang cara menyimpan dan membuang obat dengan benar. Selain itu dari pihak tenaga kesehatan pun dirasa masih kurang memberikan informasi tentang penggunaan obat yang mereka dapatkan. Tugas khusus ini dilakukan di Puskesmas Jatinegara dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur dengan disertai video pembelajaran mengenai DAGUSIBU. DAGUSIBU singkatan dari Dapatkan, Gunakan, Simpan dan Buang obat dengan benar. Dapatkan obat dari tempat resmi seperti apotek untuk menjaga keamanan dan keaslian obat. Gunakan obat sesuai dengan petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan atau informasi dari apoteker. Simpan obat sesuai dengan aturan penyimpanan obat tersebut. Buang obat jika sudah masa kadaluwarsa atau sudah rusak dengan memperhatikan cara buang obat dengan benar.

---

Problems that often occur related to the use of drugs in the community include a lack of understanding about appropriate and rational use of drugs, excessive use of over-the-counter drugs, as well as a lack of understanding on how to properly store and dispose of drugs correct. In addition, the health workers are still lacking information about their drug use. This special task was carried out at the Jatinegara Health Center using a qualitative method through study literature accompanied by learning videos about DAGUSIBU. DAGUSIBU stands for Get, Use, Store and Dispose of medicine correctly. Get medicine from official places such as pharmacies to maintain drug safety and authenticity. Use the drug according to the instructions for use listed on the package or information from the pharmacist. Store medication accordingly rules for storing the drug. Throw away the medicine if it has expired or damaged by paying attention to how to properly dispose of the drug.

"

"Penelitian ini membahas pelayanan registrasi dan identifikasi (Regident) BPKB & STNK kendaraan bermotor pada Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya. Tujuan penelitian untuk mencari postur ideal kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam menghadapi ancaman degradasi di era digitalisasi. Landasan teori terdiri dari teori kompetensi SDM, public service, new public service, service excellence, dan public trust. Sedangkan metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kualitatif eksplanatori. Melalui analisis penalaran induktif, penelitian menemukan pentingnya faktor kunci untuk membangun postur ideal dalam menghadapi transformasi digital. Untuk faktor kunci meliputi komposisi dan kompetensi SDM, dan sarana prasarana digital berkaitan dengan efisiensi mekanisme pelayanan. Adapun postur ideal untuk menghadapi ancaman degradasi era digital, penelitian mensyaratkan adanya kesesuaian kompetensi dengan bidang kerja, motivasi kerja tinggi, budaya kerja yang mendukung, bersikap proaktif, serta memiliki komunikasi dan negosiasi yang baik. Hal yang harus dilakukan untuk membangun postur ideal SDM, diperlukan peningkatan kompetensi melalui: (1) pendidikan dan pelatihan; (2) pendidikan kejuruan; (3) pendidikan pengembangan spesial; (4) transfer pengetahuan; dan (5) sertifikasi teknologi dan informasi komputer. Penelitian menyimpulkan bahwa dengan memiliki postur ideal SDM, maka pelayanan Regident BPKB dan STNK pada Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya tidak saja mampu menghadapi ancaman degradasi pelayanan digital, namun juga dapat berperan sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat untuk menuju Smart Public Service.

---

This research discusses the registration and identification service (Regident) of BPKB & STNK motor vehicles at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya. The purpose of the research is to find the ideal posture of human resource (HR) quality in facing the threat of degradation in the digitalization era. The theoretical foundation consists of HR competency theory, public service, new public service, service excellence, and public trust. Meanwhile, the research method uses a qualitative approach with an explanatory qualitative design. Through inductive reasoning analysis, the research found the importance of key factors in building an ideal posture in facing digital transformation. For key factors include the composition and competence of HR, and digital infrastructure related to service mechanism efficiency. As for the ideal posture to face the threat of digital era degradation, the research requires the competence to match the field of work, high work motivation, a supportive work culture, being proactive, and having good communication and negotiation. What needs to be done to build an ideal HR posture, competency improvement is needed through: (1) education and training; (2) vocational education; (3) special development education; (4) knowledge transfer; and (5) computer technology and information certification. The research concludes that by having an ideal HR posture, the Regident BPKB and STNK service at the Directorate of Traffic Polda Metro Jaya is not only able to face the threat of digital service degradation, but can also act as an agent of change in improving service quality and public satisfaction towards Smart Public Service."